Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates

Kampanye Pemilu 2024 Resmi Dimulai Hari Ini, KPU NTB Harapkan Peserta Pemilu Taati Aturan

November 28, 2023
•



Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 resmi memasuki masa kampanye pada Selasa hari ini, 28 November 2023. Masa kampanye Inilah menjadi waktu bagi peserta pemilu bekerja menyampaikan visi dan misi, program juga janji-janji pada rakyat untuk merebut pilihannya.

“Ya, tahapan kampanye pemilu 2024 resmi dimulai pukul 00.00 WITA tanggal 28 November 2023,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB Yan Marli, saat dikonfirmasi pada Senin, 27 November 2023.

Dengan masuknya masa kampanye, KPU NTB mempersilahkan seluruh peserta pemilu untuk memanfaatkan masa kampanye dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dijelaskan, masa kampanye sendiri terdiri dari dua tahapan. Tahapan pertama yakni 28 November 2023 sampai 10 Januari 2024, dan tahapan kedua dari 20 Januari sampai hingga 10 Februari 2024.

Tahapan kampanye tersebut dibedakan oleh jenis kampanye. Di tahap pertama, bentuk kampanye yang diatur terdiri dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum, pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat umum, dan kampanye di media sosial.

Sementara kampanye tahap kedua, terdiri dari pertemuan akbar dan pemasangan iklan kampanye di media massa. “Setelah itu, ada masa tenang dari 11 sampai 13 Februari 2024 ,” terang Yan Marli.

Sementara itu, Ketua Bawaslu NTB Itratip menerangkan akan meningkatkan pengawasan di masa kampanye. Pihaknya mencatat beberapa potensi kerawanan dan permasalahan yang mungkin terjadi pada tahapan kampanye. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kerawanan waktu kampanye, pelaku kampanye, materi (content) kampanye, dan metode kampanye.

“Selain itu ada juga penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara dalam pelaksanaan kampanye, kerawanan yang berimplikasi pada dugaan pelanggaran pemilu, dan kerawanan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait dibolehkannya kampanye di fasilitas pemerintahan dan di tempat pendidikan,” jelas Itratip.

Menghadapi potensi kerawanan tersebut, Bawaslu NTB dan jajaran pengawas secara berjenjang telah melaksanakan fungsi pencegahan. Mulai dari menerbitkan surat imbauan langsung kepada stakeholder terkait, seperti surat imbauan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS), Alat Peraga Kampanye (APK), dan penyebaran Bahan Kampanye (BK) kepada partai politik peserta pemilu.

Selanjutnya Bawaslu juga telah mengirimkan surat imbauan netralitas ASN, TNI, dan Polri kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTB. “Kami juga sudah melayangkan surat imbauan larangan kampanye di luar jadwal. Hal itu kami tujukan pada para calon anggota legislatif melalui partai politiknya,” jelasnya.

READ MORE

UU Cipta Kerja demi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

November 28, 2023
•

 


 

UU Cipta Kerja mampu meningkatkan kesejahteraan dan juga memiliki banyak sekali kebermanfaatan yang sangat positif bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Keberadaan aturan ini bukan hanya sekedar berpihak kepada salah satu elemen saja sebagaimana yang banyak disalahartikan oleh publik, karena justru tujuannya adalah untuk mengahdirkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) maka akan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat di Indonesia termasuk para pekerja pula. Sehingga jelas sekali salah jika masih ada anggapan jalau seolah aturan ini hanya berpihak kepada orang kaya saja, hanya berpihak kepada oligarki saja tanpa melihat bagaimana masyarakat pekerja.

Selama ini di masyarakat sendiri masih banyak kekeliruan dan kesalahpahaman yang mungkin belum dipahami mengenai bagaimana esensi dan substansi dalam UU Ciptaker. Padahal, sangat banyak sekali kebermanfaatan dalam aturan tersebut.

Justru dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beberapa waktu lalu, semakin mendorong sistem neraca komunikasi yang menjadi transparan dan akuntabel terhadap publik, yang mana, hal tersebut masih belum ada dan sangat berbeda jika sebelum diberlakukannya aturan ini.

Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan yang dijamin oleh UU Ciptaker sendiri, nyatanya bahwa memang kesejahteraan bukan hanya berkaitan dengan masalah upah saja, justru terdapat hal penting lagi mengenai kesejahteraan masyarakat atau pekerja, yakni adanya peningkatan kapabilitas atau atau kualitas yang dimiliki oleh para tenaga kerja, dalam arti adalah adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan daya saing yang dimiliki oleh para pekerja.

Aspek kesejahteraan lainnya yang juga diatur dalam UU Cipta Kerja adalah lebih terfokus pada struktur dan skala upah yang dilakukan secara masif oleh pemerintah. Hal tersebut bertujuan supaya adanya upah yang berkeadilan dengan memperhatikan produktivitas pekerja selayaknya.

Terkait dengan perihal kesejahteraan yang terus diupayakan agar mengalami peningkatan melalui diberlakukannya UU Cipta Kerja, Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal dalam sebuah acara diskusi yang diselenggarakan oleh Communi&Co menyatakan bahwa memang secata objektif, fungsi dan tujuan adanya aturan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga sangat jelas sekali bahwa kebijakan itu dipersembahkan untuk seluruh komunitas masyarakat di Tanah Air, termasuk juga bagi industri dan juga para pengusaha, serta para akademisi di kampus-kampus dan juga untuk Pemerintah pula. Seluruhnya secara komprehensif saling mempengaruhi dan mendatangkan dampak yang baik untuk semua pihak.

Seluruh pihak tersebut telah menjadi objek dari adanya aturan UU Cipta Kerja sehingga memang sangat ditujukan bagi semua kalangan dan bukan hanya berpihak pada kalangan tertentu saja, atau pada oligarki saja sebagaimana yang banyak disalahpahami selama ini.

Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mencoba untuk memberikan klarifikasi pada isu yang berkembang, yakni seolah-olah adanya UU Ciptaker dinilai sama sekali tidak memihak kepentingan para buruh dan pekerja. Padahal justru sebaliknya, karena dalam aturan tersebut seluruhnya telah diatur bahwa Serikat Buruh bahkan diberikan kewenangan secara bebas untuk bisa bersuara dan menyampaikan pendapat mereka.

Lebih lanjut, kebermanfaatan lainnya, salah satunya adalah secara garis besar telah banyak aturan yang secara birokrasi selama ini terus saja dipersulit dan berbelit yang sangat berdampak pada dunia usaha. Sedangkan sangat berbeda dengan setelah ditetapkannya UU Cipta Kerja bagi perusahaan dan para pelaku UMKM yang kini sudah tidak perlu takut lagi ketika berhadapan dengan birokrasi.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira menilai bahwa adanya UU Cipta Kerja merupakan sebuah solusi atas seluruh permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk juga adalah upah minimum provinsi (UMP), yang merupakan sebuah solusi atas upaya pemerataan upah yang terus dilakukan oleh Pemerintah RI dari para pekerja di setiap daerah sehingga tidak hanya bertumpu pada satu wilayah saja, karena selama ini upah yang diterima oleh para pekerja sangat berbeda besarannya di provinsi tertentu dan menyebabkan kesenjangan.

Di sisi lain, Founder Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia (GCKI), Ellys L Pambayun menilai bahwa masih adanya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat padahal UU Cipta Kerja sendiri sudah sangat banyak memberikan dampak positif lantaran masyarakat di negara Timur seperti Indonesia ini memang cenderung memiliki sifat yang emosional.

Sehingga sering pula terjadi, aksi unjuk rasa yang dilakukan namun dengan poin tuntutan yang mispersepsi dari substansi asli sebuah aturan. Padahal, sejatinya UU Cipta Kerja sendiri sangat memberikan banyak dampak positif bahkan bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali dan terus menjadi upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan

READ MORE

Festival Melek Masa Depan, Momentum Investasi Tingkatan Kapasitas SDM NTB

November 27, 2023
•




Diskominfotik NTB - Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si membuka kegiatan Festival Melek Masa Depan Roadshow Mataram yang bertajuk "Dari NTB untuk Pendidikan Indonesia" berlangsung di Auditorium Yusuf Abu Bakar Universitas Mataram, Sabtu (25/11).


Miq Gite mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi investasi bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya di dalam maupun luar negeri dan peningkatan kapasitas SDM lebih unggul.


"Tentunya sebagai bentuk meningkatkan kapasitas SDM, baik aparat, Masyarakat, siswa siswi memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, dengan mengakses beasiswa sebanyak banyaknya," tutur Miq Gita. 


Ia juga berharap agar kegiatan tersebut menjadi kegiatan tahunan, sehingga mampu memberikan informasi kepada masyarakat.


"Mendukung serta berharap, event ini akan menjadi event tahunan, untuk dapat kami berikan informasi kepada anak anak kami, adek adek kami yang berhasrat melanjutkan pendidikan tinggi, baik dalam negeri, daerah, maupun keluar negeri ," ucapnya.


Prof. Akmaluddin, ST., M.Sc.(Eng), Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Mataram memberikan motivasi kepada seluruh generasi muda untuk dapat memanfaatkan beasiswa yang telah disiapkan, sehingga mampu menggapai mimpi dimasa mendatang. 


"Banyak peluang peluang tempat bekerja setelah lulus, sehingga diharapkan generasi muda dapat untuk mempersiapkan diri sebaik - baiknya," ungkapnya. 


Kegiatan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi NTB, LPP NTB, UPT. Bimbingan Konseling dan Pembinaan Karakter, Parakawan, Pemimpin.id, Paragoncorp, Transforme dan Indonesia Scholarship Center. 

READ MORE

Melalui Perbaikan Gizi Ibu Hamil dan Balita, Ganjar – Mahfud Komitmen Tekan Stunting

November 25, 2023
•

 

Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen menekan angka stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi ibu selama masa kehamilan dan bayi hingga usia lima tahun jika menang Pilpres 2024.

Hal tersebut ditegaskan oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Siti Rahmayanti yang menyampaikan bahwa Ganjar menargetkan angka stunting di Indonesia berada di bawah angka 9 persen.

“Jika terpilih sebagai Presiden dalam Pemilu 2024, Ganjar-Mahfud memiliki program gizi ibu hamil dan menargetkan stunting di Indonesia berada di bawah angka 9 persen di seluruh Indonesia,” kata Siti.

Selain itu, Siti juga menyampaikan bahwa pasangan Ganjar – Mahfud MD memiliki sejumlah program jitu untuk menekan angka stunting, seperti peningkatan mutu gizi, dan pemberian akses layanan kesehatan kepada perempuan selama masa kehamilan dan menyusui.

Disamping peningkatan mutu gizi pasangan Ganjar – Mahfud MD juga akan melakukan sosialisasi pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dan Makanan Pendaping Air Susu Ibu (MPASI) sehat. Selain itu, terus memantau tumbuh kembang anak dan selalu jaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, pencegahan stunting sangat penting.

Siti Rahmayanti menyampaikan bahwa Ganjar sangat concern pada upaya pencegahan angka stunting karena dianggap lebih murah dan mudah untuk dilakukan, jika dibandingkan dengan penanganan stunting yang sudah terjadi. 

Dalam kesempatan lain, selain memiliki program kesehatan, pasangan Ganjar – Mahfud MD juga terus menekankan pentingnya penegakan hukum dengan pendekatan kepemimpinan yang kuat. 

Cawapres Mahfud MD mengungkapkan, ada tiga sasaran yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum. Tiga sasaran itu meliputi struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal subtance) dan budaya hukum (legal culture).

Mahfud menyebutkan, jika ketiga sasaran itu sudah bagus dilakukan oleh sebuah negara, maka penegakan hukum di negara tersebut sudah bagus. Menurut dia, substansi hukum di Tanah Air saat ini sudah baik. Hanya saja, struktur hukum di Indonesia masih belum baik. Hal ini, kata Mahfud, terjadi lantaran aparat penegak hukum di Indonesia masih ada yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Aturan hukum kita sudah banyak bagus-bagus, masalahnya mungkin ada tumpang tindih, tapi semua, apapun yang kita butuhkan sudah ada aturannya. Masalahnya ada di legal structure-nya, aparat penegak hukum yang korupsi tadi," kata dia. 

Oleh karena itu perlu kepemimpinan yang kuat untuk memperbaiki sistem hukum, karena akan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

READ MORE

Masyarakat Berperan Kawal Penyelenggaraan Pemilu Jujur dan Adil

November 24, 2023
•

 nth


Masyarakat berperan besar untuk mengawal Pemilu 2024 agar menjunjung asas jurdil (jujur dan adil). Penyelenggaraan Pemilu wajib disukseskan karena berpengaruh besar terhadap kehidupan rakyat selama 5 tahun ke depan. Dengan peran serta dan pengawalan masyarakat maka Pemilu akan berlangsung tanpa kendala.

Pemilihan umum (pemilu) memang masih 1 tahun lagi tetapi wajib disiapkan dari sekarang agar nantinya berjalan dengan baik. Pemerintah, KPU, dan segenap pihak lain berkomitmen untuk mensukseskan pemilu 2024 yang damai. Masyarakat juga berperan serta dalam Pemilu. Tak hanya dengan cara menggunakan hak pilihnya, tetapi juga menjaga dan mengawal Pemilu agar tetap jujur dan adil.

Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir juga turut mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk turut serta dan berpartisipasi secara aktif dalam mengawal seluruh tahapan Pemilu 2024 agar bisa terus berjalan dengan jujur dan adil. Asas kejujuran dan keadilan tersebut mampu diciptakan secara bersama-sama melalui komitmen bersama.

Jurdil (jujur dan adil) adalah asas Pemilu dan wajib dijaga untuk tiap Pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah, KPU (Komisi Pemilihan Umum), serta Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Masyarakat wajib mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024. Tujuannya agar tercipta pemilihan presiden dan wakil presiden yang aman, jujur, dan adil, sehingga benar-benar fair.

Jujur bermakna bahwa setiap elemen dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap jujur sesuai UU yang berlaku. Mulai dari penyelenggara, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur. 

Sedangkan adil berarti bahwa setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan.

Masyarakat wajib mengawal penyelenggaraan Pemilu agar selalu jujur dan adil. Pastikan semua pemilih jujur dan memilih presiden dan caleg berdasarkan hati nuraninya sendiri. Tidak ada warga yang mencoblos karena disuap oleh oknum caleg tertentu karena sama saja membohongi diri sendiri.

Masyarakat juga tidak mau jika dirayu oleh oknum caleg tertentu untuk memilihnya jika memang tidak sesuai dengan hati nurani. Walau sang oknum caleg memberikan amplopan alias serangan fajar (pemberian uang di pagi hari sebelum pemilu), tetapi masyarakat tidak mempedulikannya.

Pemilu juga harus adil dan tiap pemilih mendapatkan kesempatan yang sama, baik itu warga yang sehat maupun yang disabilitas. Mereka yang tinggal di daerah terpencil juga harus mendapatkan keadilan dengan diberi hak pilih yang sama.

Masyarakat dilarang keras untuk melakukan ketidakjujuran, misalnya dengan melakukan kampanye hitam, menyebarkan hoaks, mengumbar ujaran kebencian, melakukan doxing, perundungan, persekusi, membeli suara (vote buying), bertransaksi ilegal dengan para penyelenggara, dan lain-lain.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan bahwa ia menginginkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga Kepolisian mematangkan persiapan Pemilu 2024 di Jateng. Semua harus lebih siap dan menjaga asas Pemilu yang jujur dan adil.

Ganjar menambahkan, sosialisasi pelaksanaan tugas masing-masing stakeholder yang berperan di Pemilu 2024 semakin digencarkan. Tak hanya itu, Ganjar menyebut sosialisasi tahapan Pemilu 2024 juga mesti disosialisasikan ke masyarakat.

Dalam artian, pemilu akan dipersiapkan dengan matang dan KPU serta Bawaslu bertekad untuk melakukannya dengan baik. Penyebabnya karena pemilu adalah momen yang sangat krusial. Di mana masyarakat akan memilih calon presiden dan calon anggota DPR yang baru. 

Pemilu tak boleh gagal karena akan mencoreng nama KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu persiapan dan koordinasi terus dimatangkan. Acara ini harus sukses dan nantinya Indonesia memiliki calon pemimpin baru, yang akan membawa negeri ini ke arah yang lebih baik.

Anggota DPR RI Supriansa mengatakan bahwa ia setuju dengan para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan kualitas demokrasi harus lebih baik dengan pencegahan terjadinya politik uang. Praktik politik uang bisa terjadi dalam sistem proporsional tertutup maupun proporsional terbuka. Ketika ada politik uang maka sama saja terjadi ketidakjujuran.

Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilihan yang memungkinkan rakyat untuk memilih beberapa wakil rakyat di suatu daerah pemilihan (dapil) yang merupakan anggota partai politik. Sistem ini telah digunakan oleh Indonesia pada pemilu sebelumnya.

Sementara sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilihan yang memungkinkan rakyat untuk memilih partai, sehingga tak bisa memilih wakil rakyat secara personal. Saat ini ada wacana Pemilu akan kembali ke sistem proporsional tertutup seperti pada Pemilu 2014 dan sebelumnya.

Ketika ada sistem proporsional tertutup maupun terbuka maka ada ancaman politik uang. Oleh karena itu Pemilu harus diawasi dengan ketat, supaya tidak ada money politic yang bisa mengacaukan atau menggagalkan gelaran akbar ini.

Masyarakat berperan besar untuk mengawal Pemilu agar selalu jujur dan adil. Pemilu 2024 harus berjalan dengan sukses tanpa ada kecurangan dan penyogokan. Rakyat sudah dewasa dan tidak mau menerima uang suap karena mereka paham bahwa hal ini sama saja dengan membohongi diri sendiri.

READ MORE

Harlah KSB Ke-20, Musyafirin Nyatakan Kemajuan Daerah Bukti Semangat IJS

November 21, 2023
•


Bupati Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin meminta agar peringatan hari lahir (Harlah) ke-20 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dijadikan momentum untuk terus mengevaluasi dan memperkuat kebersamaan. Di samping itu, kolaborasi dan sinergi seluruh pihak perlu turut dipererat guna mewujudkan Sumbawa Barat yang lebih baik.

Demikian pidato Bupati, H. W. Musyafirin pada upacara Harlah KSB ke-20 tahun yang digelar di Lapangan Graha Fitrah KTC, Senin, 20 November 2023. Dalam acara itu hadir sejumlah tamu undangan, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),serta sejumlah pihak undangan lainnya.

“Tidak terasa Kabupaten Sumbawa Barat sudah berusia 20 tahun. Apa yang kita rasakan hari ini, tentu tidak lepas dari catatan sejarah pembentukan kabupaten ini. Karenanya saya meminta kepada semuanya jadikan momentum perayaan harlah ini untuk terus memperkuat kebersamaan kita membangun daerah lebih baik lagi ke depan,” cetus Bupati.

Dikatakan, sejak kelahirannya tahun 2003 silam, banyak hal yang telah diraih oleh Kabupaten Sumbawa Barat. Apresiasi dan prestasi yang dicapai itu tentunya tidak diperoleh dengan mudah. Kerja keras dan kolaborasi serta gotong royong pemerintah bersama masyarakat dan berbagai elemen lainnya menjadi kuncinya. Dan seluruh capaian itu menjadi bukti bahwa landasan semangat Ikhlas Jujur dan Sungguh-sungguh (IJS) yang selama ini telah tertanam pada masyarakat Sumbawa Barat benar-benar berhasil.

Di peringatan Harlah ke-20 tahun ini, slogan yang diangkat adalah “Sumbawa Barat Juara”. Menurut Bupati, kata juara yang disematkan itu tidak hanya berkenaan dengan prestasi. Lebih dari itu, kata juara mengandung makna semangat, etos kerja, kreativitas, inovasi, kompetisi dan pola pikir progresif yang dimiliki masyarakat dalam  meraih cita-cita dan harapan. “Dan kata juara itu kita mampu wujudkan dalam berbagai prestasi yang telah capai hingga sekarang ini,” urainya.

Dalam kesempatan itu, Bupati pun memaparkan sejumlah apresiasi dan prestasi yang telah diraih Sumbawa Barat setidaknya sepanjang tahun 2023 ini. Mulai dari capaian angka penurunan kemiskinan sebesar 12,95 persen dari sebelumnya 13,02 persen di tahun 2022. Penanganan persoalan inflasi daerah di mana Sumbawa Barat menjadi satu-satunya daerah di NTB yang memperoleh apresiasi pemerintah pusat atas kemampuannya mengendalikan inflasi daerah pada periode III tahun 2023.

Berikutnya prestasi mengenai upaya penurunan stunting. Bupati menyebut, penuntasan 5 pilar STBM yang telah dilaksanakan Sumbawa Barat memberi imbas positif pada penurunan stunting anak di daerah. “Menurut data EPPGM kita telah mampu menurunkan angka stunting dari 15,80 persen di tahun 2020 menjadi 7,64 persen di tahun ini,” ungkap orang nomor satu di KSB itu.

Tidak sampai di situ, Bupati menyampaikan pula prestasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut dia dalam  hal penyelenggaraan transformasi nilai dalam praktik pemerintahan daerah. Kabupaten Sumbawa Barat mencoba menerapkan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP). Sebuah sistem mitigasi atas risiko korupsi. “Per tanggal 10 November lalu, kita tercatat mendapatkan nilai tertinggi di Provinsi NTB. Dan atas capaian itu kita mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” jelasnya seraya menambahkan di sisi inovasi pemerintahan, Kabupaten Sumbawa Barat punya capaian yang lebih membanggakan lagi.

“Di ajang kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) yang diselenggarakan Kementerian PANRB, kita masuk dalam Top 45 tahun ini. Bagi saya prestasi ini sangat membanggakan karena pesertanya diikuti seluruh institusi dan lembaga negara. Dan insya Allah besok (hari ini) saya akan ada di Jakarta untuk menerima penghargaan yang akan diserahkan langsung oleh Menteri PAN RB. Dan ini akan menjadi kado terindah untuk perayaan Harlah Sumbawa Barat ke-20 tahun ini,” ujar Bupati.

Di akhir pidatonya, Bupati berpesan kepada semua elemen masyarakat agar menjadikan sejarah terbentuknya Sumbawa Barat sebagai sebuah untaian peristiwa penuh makna dan hikmah. Menurut dia, lewat sejarah itu maka dapat dipetik pembelajaran bahwa setiap generasi kepemimpinan memiliki warna dan dinamika tersendiri sesuai era dan zamannya. “Kita bisa sampai pada titik ini karena kita mau maju bersama meneruskan tongkat perjuangan yang dititipkan para pendiri Sumbawa Barat,” imbuhnya.

Pada upacara Harlah ke-20 ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyerahkan piagam penghargaan kepada salah satu tokoh pendiri Sumbawa Barat. Penghargaan itu diberikan kepada H. Amir Jawas. Tokoh masyarakat Sumbawa Barat yang bermukim di Jakarta ini dinobatkan sebagai Pejuang Pendobrak Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat.

READ MORE
Subscribe to: Posts ( Atom )
 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes