Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates

Fernando: Novel Baswedan, Berpikirlah Positif

May 07, 2021

 


Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Sitorus menyayangkan sikap beberapa pihak yang berburuk sangka tentang hasil test Wawasan Kebangsaan yang di selenggarakan KPK yang bekerja sama dengan BKN. “Ayolah kita berpikir positif , test seperti itu bagus untuk mengetahui seberapa bagus pemahaman kita bernegara dan berbangsa,” tegas pria yang berprofesi dosen ini lantang, Jum’at (7/5).

Test ini merupakan konsekuensi dari revisi Undang-undang KPK pada 2019. Hasil revisi UU KPK mengharuskan seluruh pegawai KPK beralih status menjadi ASN.

Dari 75 pegawai yang tak lulus tersebut, beredar daftar nama-nama mereka diantaranya penyidik senior KPK, Novel Baswedan hingga Yudi Purnomo yang tak lain adalah Ketua Wadah Pegawai KPK.

“Jadi sekali lagi, mari kita berpikir dengan akal sehat,” ujar Fernando menutup pembicaraannya. (Red).


Polri menetapkan Munarman sebagai tersangka per 20 April

April 29, 2021


Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Munarman, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Front Pembela Islam telah dilakukan sejak 20 April 2021.

"Penetapan saudara M sebagai tersangka tentunya melalui proses gelar perkara, dan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka pada 20 April 2021," kata Ramadhan, dikonfirmasi, Rabu malam.

Ramadhan mengatakan usai penetapan tersangka, penangkapan terhadap Munarman dilakukan Selasa (27/4) setelah terbit surat perintah penangkapan.

Munarman pun ditangkap sekitar pukul 15.30 WIB di rumahnya di kawasan Pondok Cabai, Pamulang, Tangerang Selatan.

Penangkapan tersebut, kata Ramadhan, sudah diberitahukan lewat surat perintah penangkapan yang disampaikan kepada pihak keluarga, yakni Istri Munarman.

"Jadi disampaikan dan diterima serta di tandatangani. Artinya penangkapan saudara M diketahui pihak keluarga, dalam hal ini istri yang bersangkutan," ucap Ramadhan.

Ramadhan menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, penangkapan terhadap kasus terorisme diatur dalam Pasal 28 ayat 1, di mana penangkapan berlaku selama 14 hari terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana aksi terorisme.

Kemudian pada Pasal 28 ayat 2 apabila dibutuhkan akan dilakukan penambahan 7 hari. Sehingga Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri memiliki tenggat waktu 21 hari untuk melakukan proses pendalaman.

"Kemudian kami sampaikan dalam surat perintah penangkapan, pasal yang dipersangkakan kepada tersangka M adalah Pasal 14 juncto Pasal 7 dan atau Pasal 15 juncto Pasal 7 UU No 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme," kata Ramadhan.

Ramadhan menambahkan, proses yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror dan pasal yang dipersangkakan sudah jelas. Penetapan tersangka tanggal 20 April 2021 kemudian surat perintah penangkapan tanggal 27 April 2021.

"Terkait dengan surat perintah penahanan, kami tegaskan penyidik Densus belum mengeluarkan surat perintah penahanan. Karena yang bersangkutan masih dalam proses penangkapan," kata Ramadhan.

Munarman ditangkap, diduga menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindakan terorisme dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Selain menangkap Munarman, Densus 88 Anti Teror juga melakukan penggeledahan di rumah Munarman di Pamulang, Tangerang Selatan dan ditemukan  70 item barang bukti.

Penggeledahan juga dilakukan di markas FPI Pertamburan, Polri menemukan sejumlah barang bukti beberapa cairan kimia dan serbuk yang diduga menjadi komponen bahan peledak.

Cairan kimia dan serbuk yang ditemukan mirip dengan barang bukti saat penangkapan dan penggeledahan terduga teroris di Condet, Jakarta Timur dan Bekasi, Jawa Barat, pada 29 Maret 2021 lalu. [ant]

Anggota DPR: RUU Otsus Papua momentum perkuat perbaikan birokrasi

April 18, 2021

  


Anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua DPR RI Guspardi Gaus menilai revisi UU Otsus harus jadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan perbaikan birokrasi.

Hal itu, kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, sekaligus sebagai salah satu upaya menjaga iklim kondusif dan membangun kesejahteraan masyarakat di Papua.

"Dana otsus jangan kami yang menentukan karena antara kepentingan pusat dan daerah tentu berbeda. Revisi UU Otsus Papua harus jadi momentum perkuat pengawasan dan perbaikan bikrokrasi agar anggaran berhasil dan berdaya guna," katanya.

Menurut dia, dana otsus untuk Papua masih dibutuhkan untuk melanjutkan keberlangsungan pembangunan di Bumi Cendrawasih itu.

Ia menilai dugaan korupsi atas penggunaan dana otsus seperti yang diungkap Polri, jangan sampai menutup peluang perpanjangan dana otsus.

"Jadi, kalau ada pemborosan atau ada pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran harus ditindak. Namun, saya berharap pemerintah melakukan supervisi, pendampingan, dan pengawasan terhadap pengucuran dana otsus," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, agar anggaran bermanfaat bagi masyarakat Papua, pemerintah daerah harus memiliki konsep pembangunan dengan skala prioritas.

Hal itu, menurut dia, pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya bisa mendongkrak ekonomi di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah akan memperpanjang kebijakan dana otonomi khusus Papua.

"Otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjang, yang diperpanjang itu hanya dananya, dana khususnya. Adapun struktur ketatanegaraan dan hubungan pusat serta daerahnya itu tidak ada perubahan apa pun. Undang-undangnya tidak akan diperpanjang," kata Mahfud dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu (31/3).

Menurut dia, dalam perpanjangan dana otsus, pemerintah akan melakukan revisi pada sejumlah peraturan, termasuk revisi sejumlah pasal dalam Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Draf revisi tersebut saat ini telah diserahkan ke DPR.

"Kami akan merevisi Pasal 76, yaitu untuk memekarkan daerah provinsi mungkin akan tambah tiga provinsi sehingga menjadi lima, melalui revisi undang-undang bukan perpanjangan UU. Revisi dua pasal: Pasal 34 tentang dana dan pasal 76 tentang pemerkaran," ujar Mahfud saat menjadi pembicara kunci Workshop Pendapat BPK terkait dengan Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat secara daring.

Otonomi Khusus Berhasil Membangun Papua dan Papua Barat

    


Manokwari: Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan kebijakan dan program otonomi khusus yang diluncurkan pemerintah pusat bagi Tanah Papua cukup berhasil.

 

"Otonomi khusus cukup berhasil dalam membangun Papua, baik pada sektor pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur," ucap Dominggus, di Manokwari, Selasa, 18 Agustus 2020.

 

Pada bidang pendidikan, kata Dominggus, cukup banyak putra-putri Papua yang sekolah dan kuliah dibiayai melalui dana otonomi khusus (otsus), baik di dalam maupun luar negeri. Sedangkan oada bidang kesehatan, dana otsus bermanfaat bagi peningkatan layanan baik di dalam kota maupun wilayah pedalaman dan terpencil.


Melalui dana otsus juga, lanjut dia, pemerintah daerah membangun infrastruktur jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lain, termasuk program pemberdayaan bagi masyarakat asli Papua.

 

Kendati demikian, menurut kepala Suku Besar Arfak ini, perlu ada evaluasi agar program dan pemanfaatan dana otsus di daerah ini lebih optimal.


"Kekurangan pemerintah terutama daerah mungkin kita kurang melakukan ekspos ke berbagai media tentang program atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui dana otsus, sehingga tidak banyak masyarakat yang tahu tentang pemanfaatan dana otsus ini," ujar Dominggus.

 

Ia pun mengajak masyarakat untuk mendukung program otsus jilid dua yang akan dilanjutkan pada 2022. Papua Barat masih membutuhkan kebijakan otsus untuk percepatan pembangunan di berbagai sektor.

 

"Saat ini masih banyak anak-anak dan adik-adik kita yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di luar negeri maupun beberapa daerah di Indonesia. Mereka dibiayai melalui dana otsus, mari kita dukung mereka," ucapnya.

 

Program otsus bagi Papua akan berakhir pada 2021. Pemerintah daerah saat ini sedang mendorong regulasi tentang keberlanjutan program otsus pada 2022 dan seterusnya.

 

Dominggus mengharapkan pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar bagi daerah dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta sumber daya alam (SDA).

Otsus Terobosan Besar Negara Majukan Orang Asli Papua

  


Kebijakan otonomi khusus (Otsus) Papua menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih. Penerapan Otsus sebagai jalan terbaik untuk membangun Papua, baik secara fisik maupun sumber daya manusianya.

Setidaknya, sejak 2002 hingga 2020, Provinsi Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana Otsus hingga mencapai Rp 126,99 triliun. Bahkan, semenjak pertama kali disalurkan, total dukungan dana yang dikucurkan meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2002, dana yang diberikan sebesar Rp 1,38 triliun, sementara pada 2020 menjadi Rp 13,05 triliun.

Artinya, terjadi peningkatan signifikan hingga 10 kali lipat semenjak dana digulirkan. Dana tersebut pun menjadi salah satu instrumen yang memang digunakan oleh pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di dua provinsi tersebut.

Berbicara Otsus bukan hanya bicara soal dananya saja, melainkan hak afirmasi khusus bagi orang asli Papua untuk mendapatkan hak kesehatan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, menjadi pemimpin utama dalam pemerintahan, ketenagakerjaan, layanan pembangunan infrastruktur, dan sebagainya.

Dukungan dana Otsus Papua sejatinya ditujukan bagi pembiayaan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Karena itu perlu ada catatan agar pengelolaan Otsus Papua, termasuk anggarannya transparan dan perlu penegakan hukum yang tegas.

Pasalnya, korupsi atau penyalahgunaan uang negara menjadi salah satu penyebab serius dalam reproduksi kemiskinan di tanah Papua. Alhasil, akuntabilitas dan transparansi Otsus diharapkan mampu betul-betul memberi manfaat kesejahteraan dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Papua, termasuk orang asli Papua itu sendiri.

Balthasar Kambuaya, Wakil Ketua Stering Komite Tim Penyusunan Otonomi Khusus Papua 2001 menjelaskan, Otsus yang dihadirkan menggunakan pendekatan kesejahteraan dimana sebelumnya pendekatan terpusat sentralistik gagal meningkatkan taraf hidup orang asli Papua.

“Tujuan Otsus waktu itu ingin Papua keluar dari kemiskinan, memerdekan Papua dari ancaman kemiskinan, belenggu ketertinggalan, ketakutan, penindasan, disktriminasi,” ujar Balthasar Kambuaya, dalam diskusi Webinar “Otsus Untuk Memerdekakan Papua,” Selasa (2/12/2020) malam.

Dalam Otsus sudah terkandung berbagai terobosan besar dimana orang Papua diberi kewenangan lebih dan tanggung jawab besar. Otsus dimaksudkan memberi perlindungan pembedayaan orang asli Papua. Otsus pun disusun oleh kelompok masyarakat Papua yang cerdas dengan sesuai kebutuhan jaman.

Berkat Otsus, ibaratnya setengahnya sudah merdeka, karena kewenangan besar diberikan dalam hal pemerintahan, pendidikan, ekonomi, juga kesehatan.

“Otsus membawa perubahan radikal bagi Papua, harus diakui bahwa 18 tahun berjalan, ada yang berhasil dan belum, memang perlu diperbaiki. Namun setidaknya 75 persen Otsus itu sudah berhasil,” ucap Balthasar.

John Wempi Wetipo Wakil Menteri PUPR menambahkan, Otsus lahir agar orang Papua menjadi tuan di daerah sendiri, menjadi harapan dan solusi. Papua pada jaman Jokowi dilakukan berbagai terobosan, konektivitas infrastruktur terus dilakukan. Pusat memberi perhatian lebih mendorong infrastruktur di Papua semakin maju. Kalau pun ada penilaian Otsus gagal, bukan karena Otsus itu sendiri, namun lebih karena pejabat daerah tak transparan dan tak bisa menjalankan Otsus.

“Bukan otsus gagal, tapi lebih karena pejabat yang tidak bisa mengeksekusi menjalankan amanat karena secara konsep Otsus sudah bagus,” tegasnya.

Freedy Numbery, tokoh senior Papua menambahkan, konsep dan juga kebijakan Otsus merupakan langkah hebat yang diambil negara untuk Papua. Namun regulasi hebat tapi manakala tidak diikuti birokrasi yang baik, maka menjadi amburadul. Otsus adalah pemikiran dahsyat anak papua.

“Kita perlu ubah pendekatan, Otsus sudah baik, tapi perlu pendekatan tepat dan pengawasan lebih baik,”ucap Freedy.

Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, menjelaskan, Otsus sudah memberi manfaat besar. Banyak anak muda Papua bisa sekolah ke luar negeri. Akses kesehatan yang lebih baik. Sayangnya, berbagai kelebihan itu, tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi.

Meski masih ada kekurangan, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar yang difokuskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu menjadi bukti, bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Papua begitu besar.

Kita belum pernah lakukan evaluasi assessment tapi sudah sampai pada kesimpulan gagal tak beri manfaat, ini kekeliuran besar dan dikampanyekan masif kelompok anti negara. Membuat medsos didominasi kelompok anti Otsus.

"Kalau Pemprov Papua punya kemampuan, tinggal sebarluaskan berapa jumlah penerima manfaat Otsus lalu sosialisasikan, bila perlu bayar pegiat sosial untuk sosialisasikan supaya ruang publik tak diisi kelompak anti Otsus," tegasnya.

Denny Siregar sebut Rizieq hanya Boneka di FPI, Sosok 'Munarboy' Ingin Bentuk ISIS di Indonesia

April 11, 2021

 


 

Aktivis media sosial Denny Siregar belakangan gencar membahas sosok Munarman.

Ia mengaitkan Munarman dengan terduga teroris yang ditangkap Densus 88 beberapa waktu lalu.

Terbaru, melalui akun Twitternya, Denny Siregar membuat utas panjang yang menjelaskan bahwa Front Pembela Islam (FPI) telah bertransformasi sebagai ISIS di Indonesia.

Denny menggunakan sosok 'Munarboy' dan menudingnya sebagai otak di balik pembentukan laskar jihad di tubuh FPI.

"Sejak Munarboy masuk FPI, dia dengan cepat masuk ke ring 1 dan ada di samping Rizieq. Munarboy membawa jaringan dan dana besar dari luar supaya bisa dekat dengan Rizieq. Ini berkaitan dengan ide Munarboy untuk buat FPI sebagai jaringan ISIS di Indonesia, mirip Boko Haram di Nigeria," tulis Denny Siregar mengawali penhelasannya dikutip dari akun twitternya, Minggu (11/4/2021).

Denny menyebut, kehadiran sosok Munarboy itu membuat Habib Rizieq Shihab senang lantaran dengan cepat FPI menjadi sebuah organisasi yang besar.

"Rizieq senang, karena dengan begitu FPI bisa jadi organisasi besar, bukan lagi organisasi preman. Apalagi Munarboy janjikan dia untukjadi Imam besar jika ISIS berkuasa nanti. Itulah awal perubahan FPI yang dulunya ahlusunah wal jamaah bermetamorfosis jadi wahabi," jelasnya.

Denny menyebut, dekatnya sosok Munarboy dengan Habib Rizieq, sempat menimbulkan perpecahan di tubuh internal.

"Dekatnya Munarboy dengan Rizieq ini buat kecemburuan elit FPI. FPI terbelah, tapi Munarboy lebih kuat karena dia bawa dana internasional. Sedangkan elit FPI lainnya cuman andalkan donasi ma bohir. Lagian mereka nggak sepinter Munarboy yang langsung buat Laskar Jihad, dimana dia sebagai panglimanya," sebut Denny.

"Laskar jihad Munarboy inilah yang terlibat bentrok dgn polisi di KM 50. Mrk punya SOP bunuh siapapun yg mau celakakan Rizieq dan Munarboy.

Laskar Jihad ini juga yg kemaren ditangkap Densus karena rencana bikin bom saat sidang Rizieq dan bikin rusuh Indonesia dengan sasar toko China," imbunya.

Maka, Denny menilai bahwa sosok Munarboy inilah yang sebenarnya pengendali dalam organisasi.

Rizieq, menurut Denny, hanya dijadikan 'boneka' untuk menggaet simpatik umat muslim lantaran Habib Rizieq dikenal sebagai keturunan Rasulullah SAW.

"Munarboy inilah mastermind sebenarnya, sdgkan Rizieq hanya boneka, sbg simbol dgn konsep imam besar utk raih pendukung. Rizieq itu boneka sempurna. Predikat Cucu Nabi buat banyak orang simpati padanya. Kultur muslim Indonesia yang hormat pada keluarga Nabi inilah yang dimainkan Munarboy."

Denny menyebut, Munarboy ini sempat datang ke Makasar untuk menyebarkan ideologi yang ia percayai.

Namun, bak seorang intelegen, Denny menyebut bahwa misi Munarboy ini sempat gagal

"Sesudah bentuk laskar Jihad, Munarboy ke Makassar dan memulai proses perubahan dr FPI menjadi ISIS. Sayang, gerak Munarboy terhambat karena ISIS sdh dijadikan teroris oleh dunia internasional. Dia menyingkir, tapi ideologi yg dia tebarkan terus menyebar.

Dari hasil baiat ISIS di Makassar thn 2015 itulah, lahir pasangan bomber yang ledakkan diri di Katedral Sulu, Filipina. 60 tewas. Juga pasangan bomber di Katedral Makassar kemarin. Sudah siap juga bbrp pasangan lainnya, tapi keburu terlacak oleh polisi. FPI sudah menjelma jd ISIS," terang Denny



Kabar Baik! Vaksin Sinopharm & CanSino Tiba Minggu ke-4 April

April 08, 2021

 


Pemerintah sudah menyiapkan 35 juta dosis vaksin untuk program vaksinasi gotong royong atau mandiri untuk pekerja swasta. Paling cepat vaksin itu datang pada bulan ini yaitu Sinopharm & CanSino.

Direktur Utama PT Biofarma Honesti Basyir mengatakan ada tiga vaksin yang ditentukan untuk mendukung vaksinasi gotong royong yakni Sinopharm China, Sputnik Rusia, juga CanSino China.

"Pertama itu Sinopharm China April ini minggu keempat kita dapat 500 ribu dosis dari April, Juli ada tambahan 7 juta dosis. Lalu Q3-Q4 sekitar 7,5 juta dosis jadi kita sekitar dapat 15 juta dosis," kata Honesti dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, Kamis (8/4/2021).

Selain itu vaksin asal Rusia Sputnik juga sudah mendapat komitmen sebanyak 22 juta dosis. Pengiriman pertama akan dilakukan setelah emergency use authorization (EUA) keluar. Berdasarkan rencana BPOM April ini akan segera keluar EUA untuk vaksin Sputnik. Menurut Honesti kemungkinan di minggu keempat April mendapat pengiriman pertama mulai dari 5 juta dosis.

Kemudian ada vaksin dari China CanSino yang penyuntikan hanya dilakukan satu kali saja, tak perlu dua kali.

"Ini hanya butuh satu dosis penyuntikan, kita sudah mendapat agreement 3 juta dosis, Juli sampai September. Lalu tambahan 2 juta dosis di Q4 2021," jelas Honesti.

Sebelumnya vaksinasi gotong royong fokus kepada Sinopharm dan Moderna. Namun, kabar terbaru vaksin Moderna tidak lagi digunakan dalam vaksinasi gotong royong. Anggota DPR Komisi IX Darul Siska juga mempertanyakan kenapa vaksin Moderna tidak lagi masuk dalam list vaksinasi gotong royong.

"Kita masih gamang membuat kebijakan dulu gotong royong ini pakai Sinopharm sama Moderna, tiba tiba Moderna hilang, hari ini muncul Cansino," jelasnya.



 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes