Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates

Kabar Baik! Vaksin Sinopharm & CanSino Tiba Minggu ke-4 April

April 08, 2021

 


Pemerintah sudah menyiapkan 35 juta dosis vaksin untuk program vaksinasi gotong royong atau mandiri untuk pekerja swasta. Paling cepat vaksin itu datang pada bulan ini yaitu Sinopharm & CanSino.

Direktur Utama PT Biofarma Honesti Basyir mengatakan ada tiga vaksin yang ditentukan untuk mendukung vaksinasi gotong royong yakni Sinopharm China, Sputnik Rusia, juga CanSino China.

"Pertama itu Sinopharm China April ini minggu keempat kita dapat 500 ribu dosis dari April, Juli ada tambahan 7 juta dosis. Lalu Q3-Q4 sekitar 7,5 juta dosis jadi kita sekitar dapat 15 juta dosis," kata Honesti dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, Kamis (8/4/2021).

Selain itu vaksin asal Rusia Sputnik juga sudah mendapat komitmen sebanyak 22 juta dosis. Pengiriman pertama akan dilakukan setelah emergency use authorization (EUA) keluar. Berdasarkan rencana BPOM April ini akan segera keluar EUA untuk vaksin Sputnik. Menurut Honesti kemungkinan di minggu keempat April mendapat pengiriman pertama mulai dari 5 juta dosis.

Kemudian ada vaksin dari China CanSino yang penyuntikan hanya dilakukan satu kali saja, tak perlu dua kali.

"Ini hanya butuh satu dosis penyuntikan, kita sudah mendapat agreement 3 juta dosis, Juli sampai September. Lalu tambahan 2 juta dosis di Q4 2021," jelas Honesti.

Sebelumnya vaksinasi gotong royong fokus kepada Sinopharm dan Moderna. Namun, kabar terbaru vaksin Moderna tidak lagi digunakan dalam vaksinasi gotong royong. Anggota DPR Komisi IX Darul Siska juga mempertanyakan kenapa vaksin Moderna tidak lagi masuk dalam list vaksinasi gotong royong.

"Kita masih gamang membuat kebijakan dulu gotong royong ini pakai Sinopharm sama Moderna, tiba tiba Moderna hilang, hari ini muncul Cansino," jelasnya.



Densus 88 Dalami Video Terduga Teroris Mengaku Simpatisan FPI

April 07, 2021

 

Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror Polri bakal mendalami pengakuan dari para terduga teroris yang ditangkap belakangan dan mengaku sebagai simpatisan ormas terlarang Front Pembela Islam (FPI).

Dalam video yang beredar, diketahui sejumlah terduga teroris itu mengaku sebagai simpatisan dari FPI.

"Saya rasa bukan suatu rahasia lagi, apa yang ada di publik (pengakuan terduga teroris) dan tentunya akan didalami oleh Densus 88," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/4).

Namun demikian, dia belum dapat menerangkan lebih lanjut mengenai pengakuan dari para terduga teroris itu merupakan bagian dari hasil penyidikan Densus 88 atau tidak.

Dia hanya memastikan bahwa semua materi yang beredar di publik akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh kepolisian untuk memberantas terorisme di Indonesia.

"Tentunya itu menjadi masukan bagi Densus 88 untuk menyelesaikan masalah tersebut," tambah dia.

Sebagai informasi, beredar pengakuan para terduga teroris yang ditangkap di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa waktu terakhir. Kebanyakan dari mereka mengaku sebagai simpatisan FPI.

Misalnya, salah seorang tersangka yang ditulis bernama Ahmad Junaidi mengatakan bahwa dirinya aktif mengikuti pengajian-pengajian dari mantan pimpinan FPI Rizieq Shihab kala itu.

Termasuk, kata dia, pengajian yang dilakukan oleh terduga teroris lain yakni Husein Hasni di wilayah Condet, Jakarta Timur.

Kemudian, terduga teroris lain bernama Bambang Setiono mengatakan bahwa dirinya telah menjadi simpatisan FPI sejak Desember 2020 lalu. Dia mengaku membuat bahan peledak dari Sukabumi dan merencanakan penyerangan ke SPBU dengan bom molotov.

"Merencanakan aksi penyerangan kepada SPBU dengan bom molotov untuk menuntut bebas HRS," kata Bambang dalam rekaman video yang beredar.

usein Hasni sendiri diklaim oleh mantan pengurus FPI telah dipecat dari organisasi sejak 2017 lalu.

Mantan Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) FPI, Aziz Yanuar mengatakan bahwa dia dipecat melalui surat keputusan Dewan Tanfidzi WIlayah FPI Jakarta Timur dengan nomor: 005/SK-DPW FPI/RABIUL AWAL/1439 H tentang Personalia Pengurus DPW FPI Jakarta Timur periode 2015-2020.

"Ini bukti HH sudah dipecat FPI dari 2017," kata Aziz Yanuar kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/4).

Diputuskan pula bahwa terduga teroris berinisial HH itu dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris bidang Jihad DPW FPI Jaktim periode 2015-2020. Kemudian, HH juga diberhentikan sebagai anggota FPI.

PBNU Dukung Pelarangan FPI: Untuk Melindungi Masyarakat Luas

  


Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespons keputusan pemerintah untuk melarang segala aktivitas Front Pembela Islam atau FPI. Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Masduki Baidlowi menilai keputusan tersebut demi melindungi masyarakat yang lebih luas. Terlebih lagi, FPI sudah tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sehingga legalitasnya sudah tidak ada. 


“Jadi pelarangan itu hanya penegasan saja, karena sesungguhnya FPI sudah bubar dengan tidak adanya legal standing berupa SKT,” ujar Masduki di Jakarta, Jumat (1/1).


Menurut dia, FPI selama ini kerap membuat kegaduhan. Hal ini membuat kelompok masyarakat lain yang lebih besar menjerit. Oleh karena itu, tambah Masduki, pemerintah telah bertindak tegas untuk melindungi masyarakat yang lebih besar tersebut. Sebelumnya dia sempat mengira kegaduhan yang membelah masyarakat Indonesia ke dalam dua kubu, terutama di media sosial (medsos) hanya terjadi menjelang dan saat pemilihan presiden 2014 dan 2019.


“Tapi ternyata keterbelahan itu berlangsung sampai sekarang. Akhirnya pemerintah bertindal tegas. Itu sudah tepat,” ujar Masduki yang juga juru bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Menurutnya kebbasan tidak bisa dieksploitasi sedemikian rupa karena bersinggunggan dengan kebebasan pihak lain. Hal ini pun berlaku bagi semua, tidak hanya bagi FPI. 


Sementara itu ketua PBNU Marsudi Syuhud menilai pemerintah melarang segala kegiatan FPI karena masalah kedudukan hukum atau legal standing-nya. Ia pun mencontohkan beberapa organisasi sosial keagamaan yang tetap berdiri di indonesia hingga kini, di antaranya NU, Muhammadiyah, Matlaul Anwar, Al Irsyad, dan Persis. “Organisasi-organisasi ini mengikuti peraturan dengan memenuhi perysaratan hukum dari pemerintah,” kata Marsudi.


Publik Dukung Pembubaran FPI

April 02, 2021

  


KEPUTUSAN pemerintah menghentikan kegiatan dan membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) memperoleh dukungan dari sejumlah elemen masyarakat. Mereka umumnya menilai kegiatan FPI nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas kehidupan bersama lainnya. 

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Nasyirul Falah Amru, menilai Indonesia harus merdeka dari ormas yang intoleran dan provokatif. "FPI sering melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan keislaman dan keteduhan di negara tercinta ini. Ormas apa pun yang bersifat premanisme dan mengancam Pancasila, kebinekaan dan keutuhan NKRI, sepantasnya di larang pemerintah," kata Nasyirul yang biasa disapa Gus Falah melalui keterangan resminya kemarin. 

Wakil Ketua MPR-RI Lestari Moerdijat mengemukakan langkah tegas pemerintah membubarkan FPI karena ormas ini dinilai sudah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama. Bila ada kelompok yang melanggar, ditindak tegas," kata Lestari atau yang akrab disapa Rerie dalam keterangan tertulisnya. 

Rerie menambahkan, menjaga eksistensi nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan, seperti NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila merupakan kewajiban setiap warga negara.


Kemarin, pemerintah resmi melarang aktivitas dan penggunaan atribut FPI dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan status FPI sebagai ormas telah berakhir. "Saya ingin katakan bahwa FPI sejak 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas," kata Mahfud dalam konferensi pers. 

Bahkan sejumlah aktivis FPI, lanjut Mahfud, ikut mendukung terorisme dan melawan aturan perundangan. "Sebagai organisasi tetap melakukan aktivitas melanggar ketertiban, keamanan, dan bertentangan dengan hukum seperti sweeping dan provokasi." Apakah pemerintah juga akan membubarkan ormas lain yang kerap menimbulkan keributan di masyarakat? Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan sementara ini baru FPI yang dibubarkan. 

"Sementara masih FPI." Fraksi Partai NasDem mendorong segenap aparatur negara bersikap tegas, adil dalam menegakkan hukum, serta sigap menindak setiap potensi yang mengganggu ketertiban umum. "Fraksi Partai NasDem mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga ketertiban, ketenteraman, serta keharmonisan sosial di tengah kehidupan bersama kita. 

Fraksi Partai NasDem juga mengajak warga bangsa ini menghidupkan semangat dialog, toleransi, dan gotong royong," kata Ketua Fraksi Partai NasDem, Ahmad M Ali, kemarin. Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq, bahkan menilai langkah pemerintah semata-mata untuk mengembalikan posisi Islam yang moderat, toleran, dan ramah. "Ini bisa menjadi momentum umat Islam kembali menguatkan komitmen keislamannya. Islam yang menjadi energi perdamaian dan perubahan." 

Dalam penilaian pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, keputusan itu menjadi hak pemerintah. "Itu hak pemerintah dan negara untuk membubarkan FPI dan organisasi lain jika melanggar undang-undang. Kita negara hukum. Kita harus taat pada hukum. Hukum yang berkeadilan bagi semua." 

Sementara itu, kepolisian bakal melakukan penindakan sesuai hukum apabila masih ada atribut atau kegiatan yang dilakukan FPI. "Kan sudah jelas, itu (FPI) organisasi yang dilarang segala aktivitas maupun penggunaan atribut," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono.

Sumber: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/372939/publik-dukung-pembubaran-fpi

Tanpa Dokumen, Gubernur Papua Lukas Enembe Diduga Melintas Ke Papua Nugini Lewat Jalur Tikus

April 02, 2021



Gubernur Papua Lukas Enembe diduga melintas ke Papua Nugini (PNG) melalui jalur tikus tanpa kelengkapan dokumen keimigrasian, pada Rabu (31/3).

Kabar tersebut beredar berdasarkan keterangan dari personel Pos Perbatasan Skouw maupun Konsulat RI di Vanimo, PNG.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyeberang ke Papua Nugini tanpa kelengkapan dokumen keimigrasian melalui jalur tak resmi atau jalur tikus.

Jalur tikus yang dimaksud adalah jalan non resmi yang selama ini sering digunakan oleh para penyeberang ilegal dari dan ke PNG, dengan aktivitas ilegal, seperti jual beli ganja, barang-barang konsumsi hingga senjata.

Tindakan yang dilakukan Gubernur Lukas Enembe merupakan skandal memalukan bagi seorang kepala daerah.

Sejumlah aturan pun dipastikan dilanggar Lukas atas perbuatannya itu. Diantaranya, Instruksi Presiden 11/2005, tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Mendagri 29/2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi ASN, Kepala Daerah dan DPR RI dan Daerah.

Selain itu, berdasarkan UU Keimigrasian 6/2011, Gubernur Lukas Enembe juga tidak melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen keimigrasian berupa paspor dinas, exit permit dan visa.

Telebih kejadian ini dilakukan saatt Indonesia dan PNG sama-sama tengah berkutat dengan pandemi Covid-19. Lukas Enembe tidak hanya melanggar protokol kesehatan di dalam negeri, namun juga protokol kesehatan di PNG yang korban akibat pandemi ini terus bertambah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah PNG terkait keberadaan Gubernur Papua, Lukas Enembe di negaranya. 




Sumber

Korupsi Dana Otsus Diberantas, Papua Bisa Sejahtera

March 29, 2021

 


Terkait dana otonomi khusus (otsus), hingga 2021, pemerintah pusat sudah mengucurkan dana otsus untuk Papua hingga mencapai Rp138,65 triliun. Tentunya, sudah meningkat berkali lipat sejak dikucurkan pertama kali pada 2002 yang hanya sebesar Rp1,38 triliun.

 

Namun, ironisnya dana otsus sebesar itu dinilai belum sepenuhnya dapat menyejahterakan warga Papua. Sejatinya, dana otsus ini memberikan sumbangan yang besar bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Papua, yakni mencapai 60% dari APBD Papua. Dana otsus merupakan bukti keseriusann pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan Papua, baik dari segi fisik maupun sumber daya manusia (SDM).

 

Di tengah mengucurnya dana besar, muncul dugaan kasus korupsi dana otsus Papua. Polri menemukan adanya dugaan penyelewangan dana otsus Papua tersebut. Bahkan, Karo Analis Badan Intelijen Keamanan Polri Brigjen Achmad Kartiko menuturkan, ada dugaan dana otsus dikorupsi mencapai Rp1,8 triliun.

 

Modus penyalahgunaan dana Otsus diduga dilakukan lewat penggelembungan harga dalam pengadaan barang. Padahal, menurut Ali Kabiay Wanggai selaku Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, pemerintah pusat memberikan dana otsus untuk mendorong percepatan pembangunan di empat sektor di Provinsi Papua, seperti infrasttruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

 

Namun, kata Ali, dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah Papua. "Jika digunakan dengan baik, saya yakin Papua akan maju dan sejahtera,” beber Ali, dalam webinar "Membongkar Korupsi Otsus Papua”, Rabu (24/3) lalu.

 

Ia mengibaratkan pemerintah pusat telah memberikan motor dengan kapasitas mesin yang besar namun motor itu tidak dipergunakan dengan baik untuk mempercepat pembangunan empat sektor tersebut.

 

Lebih jauh, Ali menganalogikan antara Jakarta dan Provinsi Papua. Kedua provinsi itu kini mempunyai kapasitas anggaran yang sama besar. Namun yang terjadi, sejak 2002 pembangunan Papua justru tidak berjalan.

 

"Ini enggak baik, dan kita terlambat. Saya ambil contoh mengambil indeks pembangunan manusia (IPM) yang terdiri angka kelangsungan hidup, kedua pengetahuan, tiga standar hidup. Tapi pada 2012 lalu, Papua mengalami penurunan dalam IPM itu 60 persen. Dan itu berbeda jauh sekali dengan DKI Jakarta dan Yogyakarta,” jelasnya.

 

Kondisi ini, tentu berbanding terbalik dengan dana yang sudah mengucur untuk Papua. Ali menduga kondisi tersebut lantaran tidak ada pengawasan penggunaan dana otsus secara serius. “Ini harus menjadi pekerjaan rumah bersama," katanya.

 

Karena itu, bila ada yang menilai program dana otsus itu gagal, sebaiknya dipertanyakan ke orang-orang Papua yang diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut. "Sehingga apabila itu gagal, maka yang patut disalahkan adalah orang Papua sendiri. Untuk itu saya pikir negara harus hadir untuk memberantasan penyalahgunaan anggaran yang secara masif di tanah Papua," ungkapnya.

 

Ali mengingatkan, pemerintah pusat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya berwacana dalam menangani dugaan korupsi dana otsus ini. “Negara harus hadir di Papua. Nah hadirnya pemerintah apa, untuk memberantas korupsi di Papua," kata dia.

 

Terlebih lagi berdasarakan hasil pemeriksan BPK, banyak temuan penyalahgunaan anggaran otda dan otsus untuk Papua. Seperti kasus korupsi oleh simpatisan Papua Merdeka. "Disini saya mencatat kasus Martinus Wanda Mani, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, berikutnya korupsi dana hibah tahun anggaran 2017," jelasnya.

 

Senada dengan Ali, tokoh senior Papua Freddy Numberi mengatakan, harapan masyarakat Papua atas temuan korupsi itu tentunya adalah penegakan hukum. Bila penegakan hukum tak berjalan akan berpengeruh kepada kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah.

 

"Pertanyaan masyarakat, bagaimana Polri melakukan tindakan-tindakan terhadap yang melakukan korupsi itu. Karena bagaimanapun penegakan hukum harus tetap berjalan," ungkap Freddy.

 

Freddy menganggap, bila penanangan tindak pidana korupsi dana otsus Papua itu tidak berjalan, maka akan berpengaruh kepada kepercayaan publik terhadap Pemerintah.

 

"Di mana banyak kasus korupsi yang menurut Orang Asli Papua (OAP) tidak jelas penyelesainnya. Bahkan bagi OAP terkesan adanya oligarki, kolusi dan nepotisme," ucap Freddy.

 

Ditambah lagi, masalah bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, yang cenderung pemerintah menggunakan pendekatan keamanan, sehingga selama ini menimbulkan benturan dan konflik yang berujung kepada ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah.

 

Menurut Freddy, masih ada rasa curiga antara Papua dan Jakarta. Pemerintah pusat, imbuh Freddy, dianggap tidak berhasil merebut hati dan pikiran orang asli Papua sebagai bagian integral dari Bangsa Indonesia.

 

Namun, hadirnya Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bisa mengubah pendekatan keamanan menjadi pendekatan antropologis, dengan terus melibatkan dan mendengarkan masyarakat.

 

"Pendekatan kesejahteraan dengan terus menggenjot pembangunan untuk meningkatkan konektivitas yang berujung pada peningkatan kesejahteraan dan pendekatan evaluatif dengan secara ketat mengawasi pembanguan di Papua lewat kunjungan kerja setiap tahunnya," jelas dia.

 

Lenis Kogoya, Staf Khusus Presiden menambahkan, ada tiga konsep dalam melihat Papua. Pertama adalah melihat masa lalu Papua, Kedua adalah masa saat ini, dan masa depan Papua.

 

"Tiga pokok ini adalah yang pertama kenapa dan mengapa dan otsus itu ada. Lahirnya otsus karena orang Papua minta mau merdeka, harus lepas, tanpa orang tua, tanpa papah, dan hidup mandiri. Itulah lahirnya otsus," kata Lenis.

 

Lenis menambahkan, di dalam otsus itu sendiri ada tiga hal pokok yang harus diketahui yakni hak kewenangan, hak politik, dan hak ekonomi. Nah, bila bicara soal hak kewenangan adalah Gubernur dan Wakil Gubernur yang merupakan orang asli Papua.

 

"Gubernur dan Bupati sekarang semua adalah orang Papua, tapi tahun ini beda lagi, masuk dalam politik, nah ini menyangkut hak dan kewenangan. Di dalam kewenangan itu ada Gubernur dan Wakil orang Papua," kata dia.

 

Kemudian hak politik, di situ kata dia, Papua adanya parpol seperti halnya di Aceh yang kemudian melebur dengan Parpol. “Selanjutnya adalah hak ekonomi, menurutnya, uang yang digelontorkan oleh Pemerintah dengan nominal triliunan itu digunakan untuk apa?” tanya Lenis.

 

Ia pun memastikan, sudah semestinya hukum ditegakkan demi kesejahteraan Papua. Masyarakat Papua tidak boleh apatis dan menganggap otsus tidak pro rakyat sebelum diadakan evaluasi dan investigasi.

 

Perlakuan hukum yang sama harus diberikan oleh siapa saja yang terbukti melakukan penyelewengan tanpa membiarkan elit-elit koruptor bersembunyi di belakang isu pergolakan politik lokal.

Kominfo meminta masyarakat untuk tidak menyebarluaskan konten yang berkaitan dengan ledakan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar

March 28, 2021

 


Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta masyarakat untuk tidak menyebarluaskan konten yang berkaitan dengan ledakan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar.


"Kominfo mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan konten, baik berupa video maupun foto berisi aktivitas kekerasan, potongan tubuh, luka-luka, dan konten-konten lainnya yang tidak selayaknya untuk dibagikan kepada publik," kata Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi.


"Kominfo berharap ruang digital seperti media sosial maupun aplikasi pesan singkat tidak digunakan untuk penyebarluasan konten-konten seperti tersebut di atas," tambahnya.


Dia juga menyebutkan, Kementerian Kominfo ikut memburu dan melacak aktivitas terorisme di Internet. "Kominfo meyakini bahwa aktivitas terorisme di ruang fisik maupun ruang digital tidak dapat ditoleransi dan harus diantisipasi dengan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa," tegasnya.


Sekitar pukul 10.28 WITA, terjadi ledakan di depan Gereja Katedral Makassar yang berada di jalan Kartini, Makassar. Tampak kobaran api akibat ledakan masih menyala di sekitar lokasi. Selain itu, tampak potongan tubuh manusia di sekitar lokasi kejadian.

 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes