Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mendesak pemerintah memastikan bantuan-bantuan untuk rakyat yang terhimpit pandemi benar-benar sampai kepada yang berhak.

Ia mengingatkan, penanganan masalah kesehatan terkait COVID-19 memang penentu untuk semua kalangan bisa bergerak kembali, termasuk di ranah ekonomi.

“Percuma ada beragam kebijakan bahkan pembatasan mobilitas rakyat, kalau program-program di lapangan dijalankan ala kadarnya saja, apalagi yang terkait dengan perut rakyat,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya kepada InfoPublik, Kamis (22/7/2021).

Puan menegaskan hal itu menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu (21/7/2021), bahwa bantuan sosial untuk desa banyak tertahan di pemerintah daerah. Bantuan yang seharusnya bisa sampai ke 8 juta keluarga di desa selama 12 bulan baru tersalur untuk 5,2 juta keluarga. “Bagaimana mau membangun kepercayaan rakyat bila pelaksanaan di lapangan seperti itu?” ujarnya.

Dari total pagu Rp11,51 triliun, Menkeu menyebutkan realisasi bantuan untuk warga desa ini baru tersalur Rp983 miliar. Dari seluruh provinsi dan kabupaten kota, ujar Menkeu, baru 21 pemerintah daerah yang tercatat telah menyalurkan bantuan buat desa dengan realisasi lebih dari 50 persen alokasi hingga Juli 2021.

Ia menambahkan, untuk penanganan COVID-19 di lini kesehatan bisa berjalan optimal, pembatasan mobilitas adalah salah satu langkah penting sembari menanti vaksinasi menjangkau paling tidak 70 persen populasi. Namun, lanjutnya, pada saat yang sama, rakyat yang sebagian besar tidak punya kelonggaran finansial untuk kehidupan sehari-hari juga tetap harus dijamin kehidupannya.

Itulah mengapa, kata Puan, semua bantuan yang sudah dirancang sebagai bagian dari kebijakan penanganan COVID-19 seharusnya menjadi prioritas seluruh jajaran pemerintah untuk menyampaikannya tepat sasaran dan tepat momentum. “Kita semua berkejaran dengan waktu untuk segera mengatasi wabah ini, agar kita semua dapat kembali beraktivitas dan produktif,” tegas legislator dapil Jawa Tengah V ini.

 

Badan Intelijen Negara (BIN) menggelar vaksinasi COVID-19 kepada pelajar dan masyarakat melalui mekanisme door to door atau rumah ke rumah pada Minggu (18/7/2021).

Vaksinasi COVID-19 dengan sistem jemput bola ini dilakukan secara serentak di enam provinsi yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Timur, Riau dan Sulawesi Selatan dengan target 10 ribu peserta vaksinasi.

"Program vaksinasi ini merupakan akselerasi program vaksinasi 3 juta dosis per hari, sehingga target herd imunity (kekebalan komunal) mencapai 70 persen pada akhir tahun 2021," kata Kepala BIN Budi Gunawan dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik.

Selain kegiatan vaksinasi, BIN juga memberikan bantuan sosial (bansos) berupa sembako dan paket vitamin Imunitas COVID-19 kepada masyarakat terdampak COVID-19.

10 ribu paket sembako dan vitamin tersebut diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di enam provinsi se- Indonesia.

Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, Budi meminta agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Mari tetap kita patuhi protokol kesehatan dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir," ujar dia.

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para petugas di lapangan menjelaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang masyarakat beribadah di tengah pandemi Covid-19.

“Saya minta, tolong betul-betul dijelaskan dan diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak pernah melarang masyarakat untuk beribadah. Justru pemerintah melalui Kementerian Agama mendorong agar setiap umat beragama meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya masing-masing,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa, 19 Mei 2020.

Jokowi mengatakan, penerapan protokol kesehatan Covid-19 maupun aturan-aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hanya menganjurkan masyarakat beribadah di rumah.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas mengatakan, percuma lembaganya turut mengimbau masyarakat beribadah di rumah, jika pemerintah tidak tegas menegakkan aturan di tempat lain.

“Mengapa pemerintah tidak keras juga dalam menghadapi orang-orang yang berkumpul di pasar, di bandara, di kantor-kantor dan di pabrik-pabrik serta di tempat lainnya?” ujar Anwar lewat keterangan tertulis pada Ahad, 17 Mei 2020.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI dan Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin juga meminta pemerintah konsisten menerapkan aturan PSSB.

"Peraturan tersebut perlu dilaksanakan secara berkeadilan, jangan melarang umat Islam salat jemaah di masjid tapi mengizinkan orang banyak menumpuk di bandara dan tempat keramaian lain," kata Din dalam keterangan resminya, Selasa, 19 Mei 2020.

Sumber

Sebanyak 8.394 personel gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan PON XX Papua yang akan digelar pada 2-15 Oktober 2021.

"Tentunya kita telah menghitung dengan baik. Khususnya pengamanan di Tanah Papua sekitar kurang lebih 8.394 personel TNI- Polri," kata Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D Fakhiri dalam acara Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang bertajuk "Papua Siap Gelar PON XX 2021" pada Rabu (14/7/2021).

PON XX 2021 akan berlangsung di empat wilayah, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Kapolda pun sangat yakin bahwa pelaksanaan PON XX 2021 di Papua akan berjalan dengan lancar dan aman.

"Penyelenggaraan PON XX 2021 di Tanah Papua merupakan kebanggaan kami semua orang di Tanah Papua. Sehingga saya sangat yakin dan percaya masyarakat di Tanah Papua akan memberikan jaminan keamanan bagi semua saudara- saudara kita para kontingen yang akan hadir di Tanah Papua," ujar Kapolda.

Pihaknya pun terus berkordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat di antaranya, pemerintah daerah di empat lokasi penyelenggaraan PON.

Kapolda pun telah memerintahkan para kapolres yang wilayahnya menjadi lokasi PON XX melakukan kordinasi dengan para bupati agar penyelenggaraan PON bisa berjalan dengan aman dan nyaman.

Ia mengakui memang masih ada sedikit gangguan yang terjadi di Tanah Papua. Namun demikian, ia memastikan bahwa gangguan itu lokasinya jauh dari tempat penyelenggaraan PON XX.

"Memang betul ada gangguan, tetapi kan itu bukan di tempat- tempat cluster yang akan melakukan penyelanggaraan PON. Dan itu juga intensitasnya sudah lebih berkurang 0,2 persen. Jadi tidak terlalu besar dan jauh dari empat cluster ini," jelas Kapolda.

Ia berharap para kepala daerah yang wilayahnya masing sering terjadi gangguan bisa membantu TNI- Polri untuk melakukan pendekatan- pendekatan. Sehingga pada saat penyelenggaraan PON tidak ada hal - hal yang mengganggu kenyamanan para peserta kontingen.

Menurut dia, pihaknya pun akan segera melakukan simulasi penyelenggaraan PON XX 2021. Simulasi dilakukan agar acara pembukaan, penyelenggaraan dan penutupuan PON XX bisa berjalan sesuai dengan rencana.

Tiga kriteria bagi daerah di luar Pulau Jawa dan Bali yang wajib melaksanakan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Agar, wabah global COVID-19 dapat segera dikendalikan dalam beberapa waktu depan. 

Pertama, tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di daerah terkait mencapai lebih dari 60 persen. Sehingga, ada indikasi fasilitas kesehatan yang berada di wilayah terkait kesulitan menghadapi lonjakan kasus wabah global COVID-19. 

Kedua, dalam beberapa hari ke terakhir, terdapat peningkatan kasus positif COVID-19 yang melonjak dengan tajam. Secara konsisten ditunjukkan dengan data-data peningkatan kasus positif yang terjadi di wilayah terkait per hari. 

Ketiga, daerah yang kurang masif melakukan vaksinasi penduduknya dalam beberapa waktu yang lalu. Dengan indikasinya penduduk yang mengikuti program vaksinasi massal COVID-19 di daerah terkait hanya mencapai dibawah 50 persen. 

"Dengan mempertimbangkan tiga hal itu akan menjadi rujukan pemerintah dalam menetapkan kabupaten atau kota yang wajib melakukan PPKM Darurat," ujar Juru Bicara Menteri Kominfo Dedy Permadi secara virtual pada Sabtu (10/7/2021). 

Dengan memakai tiga parameter di atas, pemerintah menetapkan 15 kabupaten atau kota yang wajib melaksanakan PPKM Darurat yang mulai berlaku mulai Senin (12/7/2021) sampai Selasa (20/7/2021). Kabupaten atau kota yang wajib melakukan PPKM Darurat antara lain: 

Kota Tanjungpinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Berau, Kota Padang, Kota Mataram dan Kota Medan. 

Aturan yang mendasari kabupaten atau kota melakukan PPKM Darurat di atas, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15, 16 dan 18 tahun 2021. "Aturan yang ditetapkan sesuai dan sejalan dengan PPKM Darurat yang berlaku di Jawa dan Bali," imbuhnya. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara konsisten terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB). Hal ini ditunjukkan dengan Nilai RB yang terus meningkat tiap tahunnya.

Berdasarkan penilaian Kementerian PANRB tahun 2020, nilai RB Kementerian ATR/BPN adalah 75,01. Selain mendapat penilaian dari Kementerian PANRB, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), yang penilaiannya diberikan oleh Tim RB Kementerian ATR/BPN.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil memberikan apresiasi atas pelaksanaan RB di Kementerian ATR/BPN tersebut.

“Capaian tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Ini merupakan achievement untuk kita semua,” kata Sofyan saat memberikan arahan pada penyampaian Penilaian Mandiri RB Kementerian ATR/BPN Tahun 2021, melalui pertemuan daring, Senin (5/7/2021).

Walau terus meningkat, pelaksanaan RB di Kementerian ATR/BPN dianggap masih terdapat ruang untuk ditingkatkan. Menteri ATR/Kepala BPN menyebutkan bahwa indikator yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Bagi Sofyan A. Djalil, pengelolaan SDM perlu diperhatikan secara serius karena ini menentukan peningkatan kualitas RB Kementerian ATR/BPN. Sama halnya dengan Kapasitas Aparat Pengaturan Intern Pemerintah (APIP) dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yang memang perlu ditingkatkan.

Penilaian Profesionalitas ASN Kementerian ATR/BPN juga mendapat sorotan dari Menteri ATR/Kepala BPN.

Ia mengatakan perlu peran dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) dalam meningkatkan profesionalisme aparatur Kementerian ATR/BPN. Selain itu, terkait pengelolaan barang dan jasa, Menteri ATR/Kepala BPN meminta agar unit kerja terkait dapat berkoordinasi dengan LKPP terkait perbaikan yang perlu dilakukan. 

Semua indikator yang dinilai perlu ditingkatkan tersebut merupakan hasil penilaian antara, yang nilainya diberikan oleh pihak ketiga.

“Nilai antara ini perlu kita cermati dan mengerti bagaimana pemberian nilainya, apa yang mereka nilai dan barangkali juga, ada aspek yang tidak terlalu cocok dengan kondisi Kementerian ATR/BPN,” kata Sofyan A. Djalil.

Lebih lanjut, Ketua Tim RB Kementerian ATR/BPN, Gunawan Muhammad mengatakan bahwa adanya nilai antara tersebut memberikan tantangan dalam pelaksanaan RB di Kementerian ATR/BPN sedangkan pada survei kepuasan masyarakat tahun ini akan melibatkan KPK RI.

“Untuk survei kepuasan masyarakat, tahun-tahun sebelumnya memang dilakukan Kementerian PANRB, tetapi untuk tahun ini akan dilakukan oleh KPK RI,” ucapnya.

Penyampaian PMPRB ini juga diikuti oleh Wamen ATR/Waka BPN Surya Tjandra, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Para Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; Para Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN; Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; Tim Asesor RB Kementerian ATR/BPN serta Tim Pokja RB Kementerian ATR/BPN.