JAKARTA. Pemerintah akhirnya memberikan klarifikasi mengenai rencana kebijakan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan memungut sejumlah barang dan jasa di dalam negeri.

Pemerintah menegaskan rencana kebijakan yang tertuang di Rancangan Undang Undang (RUU) tentang  perubahan Undang-Undang (UU)  Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat, sehingga saat ini belum ada aturanya.

"Tidak benar kalau ada pengenaan pajak untuk sembako dan jasa pendidikan, dalam waktu dekat atau bulan depan. Saat ini RUU masih di DPR bahkan belum diparipurnakan apalagi dibahas. Pemerintah masih menerima semua aspirasi," terang Yustinus Prastowo staf khusus Menteri Keuangan saat berdiskusi daring bertema Arah Kebijakan Perpajakan di Kala Pandemi yang digelar oleh Narasi Institute, akhir pekan lalu.

Yustinus menegasknan, tidak khusus mengomentasi RUU yang beredar. Ia hanya menjelaskan yang sekarang yang dibangun dan direncanakan menggunakan logika bahwa saat pandemi Covid-19, pemerintah telah memberikan semua kepada pelaku usaha dan masyarakat.
 
"Tidak ada kebijakan pajak agresif (selama ini). Karena itu kini jadi kesempatan baik untuk memikirkan kalau pandemi Covid-19 berakhir apa yang akan diberlakukan?," katanya.

Ia menegaskan rancangan kebijakan PPN saat ini bukan kebijakan yang tiba-tiba, tapi melalui sebuah kajian sejak beberapa tahun yang lalu tapi eksekusinya selalu tertunda, karena membutuhkan proses yakni pembahasan di parleman untuk menetapkan Undang- Undang.

"Saat ada ruang untuk membahasnya di RUU KUP karena itu pemerintah menyampaikan beberapa ide," katanya.

Sekarang ini pada aturan PPN yang berlaku, banyak pengecualiannya sehingga banyak jenis barang dan jasa yang tidak bisa dikenakan PPN.

Lalu Yustinus memberikan ilustrasi harga telur ayam mengandung omega 3 yang dijual di pasar modern dengan harga mahal dibandingkan dengan telur ayam kampung, saat ini sama-sama tidak kena PPN.

Kemudian beras premium yang diimpor dari luar negeri, dibandingkan dengan harga beras dari bulog yang sama sama tidak kena PPN.

Tidak hanya itu, harga barang berupa daging segar jenis wagyu yang ada di supermarket kelas atas dibandingkan dengan dan daging yang di jual di pasar tradisional ataupun daging ayam sama-sama tidak terkena PPN. 

"Padahal dari sisi daya beli konsumen sangat berbeda. Jenis, harga dan daya beli beda, tapi ada di keranjang (tarif PPN) yang sama," katanya.

Ilustrasi yang sama diberikan kepada layanan Jasa kesehatan. Seorang seorang artis melakukan operasi plastik dan orang miskin operasi kutil saat ini sama sama tidak kena PPN atas jasa layanan kesehatannya

Demikian juga dengan orang yang belajar di sekolah nirlaba dan bersubsidi dengan sekolah mewah yang hanya diakses oleh orang-orang kaya, juga sama-sama tidak terkena PPN.

Bagi Pemerintah menurut Yustinus, kondisi ini tidak fair, sehingga pemerintah kehilangan kesempatan memungut pajak orang kaya agar bisa di redistribusi ke kelompok warga yang tergolong miskin.

Yustinus menyebut saat ini kinerja perpajakan untuk memungut PPN Indonesia masih di bawah negara-negara Asia, karena banyak pengecualian yang terlalu banyak.

Pada kesempatan itu Yustinus juga membantah bahwa saat ini menjadi era zalim pemerintah karena getol memajaki rakyat dan mengejar atau menekan pelaku usaha.

Sebab fakta empirisnya adalah dalam enam tahun terakhir sejak Oktober 2015, saat Menteri Keuangan di jabat Bambang Brodjonegoro telah melakukan beberapa kebijakan insentif perpajakan.

Pertama kebijakan revaluasi aset dengan menurunkan tarif pajaknya dari 10% menjadi 3%.

Kedua kebijakan reinventing penghapusan sanksi pajak bagi wajib pajak yang sukarela membetulkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) atau menyampaikan apa yang belum dilaporkan di SPT

Ketiga kebijakan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari semula Rp 2 juta menjadi Rp 3 juta dan dinaikan lagi pada 2016 sehingga sekarang sekitar Rp 4,5 juta 

Keempat, program pengampunan pajak atau tax amnesty 2016 menawarkan tarif uang tebusan 2% dari harta yang dilaporkan Hal ini menjadi insentif bagi semua WP

"Apakah tax amnesty mengampuni pengemplang pajak? faktanya peserta tax amnesty terbanyak UMKM," kata Yustinus.

Kelima pada tahun 2017 pemerintah mengikuti program pertukaran data perpajakan AEoI untuk meningkatkan data perpajakan. 

Keenam pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah bangunan yang semula dikenakan tarif  5% turun menjadi hanya 2,5%

Ketujuh pemerintah menurunkan PPh bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) pada tahun 2018 dari tarif semula 1% menjadi 0,5%

Kedelapan percepatan restitusi pajak diberikan kepada wajib pajak, tanpa harus dilakukan pemeriksaan.

Kesembilan kebijakan pajak super deductable tax untuk pelaku usaha yang mengalokasikan belanja pendidikan dan vokasi yang bisa diberikan sampai 300%

"Jadi kurang tepat kalau disebut pemerintah menzalimi rakyat dan pengusaha, malah pemerintah terlalu baik hati dan kadang kebijakan insentif tidak tepat sasaran sehingga perlu di evaluasi," kata Yustinus.

Kebijakan insentif perpajakan ini juga terus berlanjut pada saat pandemi virus corona covid-19. Pemerintah mengikuti arahan OECD agar melakukan refocusing anggaran agar bisa mendanai belanja untuk pandemi. 

Rekomendasi lain adalah perbaikan cash flow bagi wajib pajak baik badan usaha maupun wajib pajak orang pribadi.

Karena itulah respon pemerintah di bidang perpajakan saat pandemi Covid-19 mayoritas berupa insentif yakni dari penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 sampai PMK 143 semua memberikan insentif  terutama atas penyerahan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19, dan pajak ditanggung pemerintah (DTP) dan sebagian dibebaskan pajaknya.

Selain itu bagi karyawan yang memiliki penghasilan tak lebih dari Rp 16 juta sebulan pajak penghasilannya (PPh pasal 21) ditanggung oleh pemerintah.

Pelaku UKM PPh juga ditanggung pemerintah, sedangkan angsuran pajak bagi perusahaan di turunkan dari 100% menjadi 50%. Pengembalian restitusi pajak juga dipercepat tanpa diperiksa," katanya.

Terakhir diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil. "Kebijakan ini aspirasi dari pelaku usaha sektor otomotif, yang memiliki efek multiplaier yang tinggi, sehingga insentif ini membuat industri ini menggeliat," terang Yustinus.

Diskon pajak PPnBM ini juga dibatasi hanya untuk 1500 cc yang pembelinya kelas menengah, ada kenaikan penjualan 207% yoy. "Ini cukup efektif karena sektor ini bisa menggerakkan suplai chain yang cukup besar,"katanya.

Sumber : PPN pangan, dan jasa pendidikan jadi polemik, pemerintah tegaskan aturannya belum ada (kontan.co.id)

AMARINDA - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Kaltim Andi  Muhammad Ishak mengatakan  walaupun pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sudah dilaksanakan kepada masyarakat, namun penerapan 5M harus tetap diutamakan dan dikerjakan.

 "Oleh karena itu, dihimbau  kepada seluruh lapisan masyarakat, kalau  beraktivitas, maka 5M juga harus dilakukan, walaupun saat ini pelaksanaan vaksin juga dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat," tegas  Andi Muhammad Ishak, Jumat (12/3).

 Andi Muhammad Ishak meluruskan vaksin bukanlah obat untuk menyembuhkan orang yang terpapar virus Covid-19, tapi program vaksinasi yang sedang dilancarkan pemerintah amat penting dalam upaya mengakhiri pandemi Corona.

 "Tujuan utama dari program vaksinasi adalah membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity," tandasnya.

 Andi menambahkan secara prinsip,  cara kerja vaksinasi adalah memasukkan antigen ke dalam tubuh untuk memicu kekebalan tubuh supaya mengeluarkan antibodi yang spesifik untuk mengenali, melawan, dan membunuh virus Covid-19.

 "Untuk itu, perlu diberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa vaksin bukanlah obat, maka dari itu kita meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap patuh dan tidak kendor dalam melaksanakan protokol kesehatan dengan penerapan 5M" paparnya.

 Menurutnya, hal itu wajib terus didorong meski pelaksanaan vaksinasi sudah berjalan,  di seluruh  Indonesia dan Kaltim khususnya.

 "Pelaksanaan vaksinasi ini jangan sampai membuat kita kendor dan lalai dalam penerapan protokol kesehatan, dan pelaksanaan vaksin  harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan itu sangat penting," pinta Andi Muhammad Ishak.

 Update perkembanga  Covid-19 di Kaltim per Jumat 12 Maret 2021,  berdasarkan rilis Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim. 

 Penambahan terkonfirmasi positif  ada 206 kasus, sehingga berjumlah59.381  kasus. Pasien yang sembuh ada penambahan 366 pasien, sehingga berjumlah  5.609 pasien. Meninggal dunia ada penambahan  9   orang, sehingga berjumlah 1.402  orang. Sementara pasien dalam perawatan  ada penambahan169   pasien sehingga total  5.370 pasien.(mar/ri/humasprov kaltim).

Oleh: Achmad Faisal

Pegawai KPK yang lolos TWK sebanyak 1.271 orang, telah dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu lagi dibahas. Apalagi TWK pegawai KPK adalah sah dan legal serta sesuai aturan dan Undang-Undang yang berlaku, sebagai mekanisme untuk memastikan pegawai KPK saat alih status menjadi ASN.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, TWK sebagai sarana alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) adalah sah. Status pegawai KPK sebagai ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU KPK. Sementara proses untuk membuat pegawai KPK menjadi ASN diatur dalam pasal 69C UU itu.

Terkait alih status ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Peraturan ini menjelaskan syarat-syarat alih status pegawai.

Ada pun syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus TWK menjadi ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan, serta memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK, BKN juga melibatkan banyak unsur instansi sebagai upaya maksimal memastikan akuntabilitas dan objektivitas pada seluruh penyelenggaran.

Aspek yang diukur dalam TWK pegawai KPK oleh BKN bersama instansi lainnya, yakni aspek integritas, aspek netralitas ASN, dan aspek radikalisme. Integritas dimaknai sebagai konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan/atau etika organisasi/berbangsa dan bernegara serta bersikap jujur. Netralitas ASN dimaknai sebagai tindakan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

Sedangkan antiradikalisme, dimaknai sebagai sikap tidak menganut paham radikalisme negatif, memiliki toleransi, setia dan taat kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah dan/atau tidak memiliki prinsip konservatif atau liberalisme yang membahayakan dan yang menyebabkan disintegritas.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan tes wawasan kebangsaan kepada para pegawai KPK menutur hukum sah.

Tjahjo menjelaskan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pada Pasal 5 tercantum asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.

TWK dilakukan karena untuk menjadi PNS ada tiga macam tes. Tes itu adalah tes intelektual umum (TIU), tes karakteristik pribadi (TKP) dan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Menurut Tjahjo, pegawai KPK tidak dites TIU dan TKP dengan pertimbangan sudah bekerja sekian lama di KPK. Dengan demikian, intelektual dan karakteristik pribadi mereja dianggap sudah cukup.

Pernyataan KPK dan Menpan RB mengenai TWK saya rasa sudah paripurna. TWK sudah dijelaskan sebagai syarat kelulusan pegawai KPK untuk menjadi ASN. Tidak perlu lagi diperdebatkan karena TWK sudah jelas untuk wawasan kebangsaan. Tentu hal ini sangat penting bagi para ASN yang bekerja untuk pemerintah dengan pengkhususan lembaga antirasuah.

)*Penulis adalah mantan jurnalis

Infonowntb.com, JAKARTA - Sejumlah organisasi kepemudaan dan masyarakat kompak mendukung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam membenahi perubahan status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Organisasi-organisasi yang mendukung antara lain seperti  LIRA, PB HMI MPO, SEMMI, Presidium Pemuda Indonesia, Permindo, Permui, Ikatan Pemuda RJ, Aliansi Save Indonesia, BEM Jannah Badrah Yogyakarta, BEM Unkris, BEM Esa Unggul, Aliansi Aktivis Indonesia, Aliansi Mahasiswa Jakarta, Pemuda Demokrasi Kebangsaan dan Gerakan Pemuda Indonesia.

Ketua Umum PB HMI MPO Ahmad Latupono mengatakan, pihaknya mendukung penuh  KPK yang telah melantik pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah diamanatkan undang-undang nomor 19 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi sudah sesuai aturan,” kata Ahmad, dalam diskusi dengan tema 'Pilar Demokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi : Transparan, Profesional dan Akuntabel' yang digelar oleh yang Institute of Democracy and Education (IDE) Indonesia di Jakarta, Selasa (8/6/2021).

“Kami mendukung KPK terus bekerja dan mengabdi kepada bangsa dan negara dengan tidak mengurangi profesionalisme serta nilai-nilai integritas yang selama ini dipegang kami yakin KPK terus memberikan sumbangsih nyata dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” imbuh  Ahmad.

Senada dengan itu, Ketua Ikatan Pemuda RJ Akbar Hasibuan menambahkan dirinya yakin bahwa Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK saat ini akan terus bekerja secara profesional untuk menuntaskan tugas berat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Di bawah kepemimpinan Ketua KPK Firli Bahuri, kami yakin lembaga penegakan hukum KPK ini akan mampu bekerja sesuai amanah undang-undang. Saat ini kita semua bisa melihat kinerja KPK yang mampu membalik opini publik terhadap isu pelemahan melalui kehadiran RUU KPK kemarin,” jelas Akbar.

Secara terpisah Direktur Institute of Democracy and Education (IDE) yang juga Duta Muda PBB untuk Indonesia Gugun Gumilar mendukung secara penuh  pengalihan pegawai KPK menjadi ASN yang diamanatkan oleh UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kepemimpinan Firli Bahuri saat ini sangat baik dan profesional dalam menjalankan sistem KPK yang 'clean, clear and accountable'. KPK saat ini masih cukup baik, tidak ada yang ditutup-tutupi dan semua transparan. Namun, jika ada kritik di masyarakat hal tersebut menjadi vitamin untuk KPK secara lembaga,” katanya.

Ketua Umum GPII Masri Ikoni menyebut polemik yang terjadi saat ini harus segera dihentikan. “Jangan ganggu sistem yang sudah baik, fungsi dan tugas KPK yang sudah professional. Ia tak yakin, dengan tidak lolosnya 75 pegawai KPK lantas membuat lembaga penegak hukum itu mati. Apakah yang menangani dan menangkap kasus-kasus besar hanya mereka, lalu kalau mereka tidak lolos dan tidak berkiprah di KPK bukan berarti penegakan hukum mati?" ujarnya.

Sementara Koordinator BEM Sumatera Ridho menyatakan lembaganya menghargai dan mengapresiasi kepemimpinan dan kultur kinerja Firli Bahuri. "KPK saat ini sudah menjalankan sistem, tugas dan fungsinya dengan baik sesuai amanah UU, Pancasila, dan prinsip Clear-Clean Government," katanya.

Dalam diskusi ini ada 5 poin dukungan pernyataan sikap terhadap KPK RI di bawah kepemimpinan Ketua KPK Firli Bahuri yang dilanjutkan dengan penandatanganan petisi.

Lima poin tersebut yaitu secara penuh mendukung pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN; mendukung pelantikan dan pengambilan sumpah terhadai pegawai KPK yang menjadi ASN; mendukung kepada para pegawai KPK dapat bekerja kepada bangsa dan negara tanpa mengurangi profesionalisme serta menjalankan intergritas yang selama ini dipegang; mendukung KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri bekerja secara profesional menuntaskan pemberantasan serta  mencegah korupsi sesuai amanah undang-undang; serta mengapreasiasi upaya KPK memberi terladan yang baik kepada publik bahwa KPK mampu menjawa kritik dan mampu mewujudkan prasyarat dari konsep negara hukum dengan asas Equality Before the Law.

Kendati pendapat soal KKB Papua terbelah, tapi pemerintah tetap kukuh menyebut kelompok pro-kemerdekaan itu sebagai biang onar. Tak heran jika kemudian pemerintah menetapkan mereka sebagai kelompok teroris yang harus ditumpas bersih.

Dalam aksi teranyar, KKB Papua dikabarkan membunuh Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny, pada Minggu (25/4). Ia tewas saat turun langsung dan hendak mengobservasi lapangan, guna mempercepat pemulihan keamanan di sana.

Dilansir dari Sinar Harapan, selama kurun tiga tahun terakhir, Menteri Hukum dan HAM Mahfud merinci, setidaknya sudah ada ratusan korban akibat aksi onar kelompok tersebut. Sebanyak 95 di antaranya meninggal dunia. Adapun rinciannya, 59 warga sipil, 27 prajurit TNI, dan 9 personel Polri. Terdapat juga 110 korban luka-luka. Dengan rincian, 53 warga sipil, 51 prajurit TNI, dan 16 personel Polri.

“Seluruhnya 95 orang, itu dengan tindakan yang sangat brutal,” ujar Mahfud pada sumber yang sama

Lantas, apa saja kekejaman KKB Papua? Berikut rangkuman yang dikutip dari Tribun dan Law Justice:

1. PESAWAT MAF PK-MAX DIBAKAR

Pada 6 Januari 2021, KKB Papua melakukan pembakaran Pesawat MAF PK-MAX Jenis Codiak di Kp. Pagamba Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya Papua. Kronologinya, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal, pada pukul 09.00 WIT, pesawat yang dipiloti warga Amerika, Alex Luferchek berangkat dari Bandara Nabire dengan membawa 2 penumpang masyarakat. Pesawat itu berangkat dengan tujuan Pagamba atau bandara perintis milik MAF di Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya.

Namun mendadak, muncul seseorang yang membawa senjata dan mengeluarkan tembakan ke udara sambil menyuruh pilot untuk merunduk. Beruntung, pilot dapat diamankan para pendeta dan masyarakat.  Namun, pesawat itu kemudian dibakar oleh diduga KKB, catat Kompas.

2. HELIKOPTER BELL DITEMBAK

Di 6 Januari 2021, KKSB melakukan penembakan terhadap Helikopter Bell 407 HP/PK-ZGM oleh KKB Tembagapura di area Benangin Kp. Tsinga Distrik Tembagapura Kab. Mimika Provinsi Papua. I News menulis, helikopter milik PT Sayap Garuda Indah yang diterbangkan pilot warga negara asing (WNA) ditembaki KKB saat terbang di ketinggian 1.500 kaki. Insiden ini berawal saat pilot mencium bau bahan bakar.

3. TOWER BTS 5 DIBAKAR

Pada 8 Januari 2021, KKB melakukan pembakaran menara BTS 5 PT. Palapa Ring Timur Telematika oleh KKSB di bukit Duagi Wilayah Muara Distrik Mabuggi Kabupaten Puncak Provinsi Papua.

4. 2 WARGA SIPIL DIPANAH KKSB

Masih dari Tribun, pada 13 Januari 2021, KKB memanah Sentot (35), pria asal Madiun di leher sebelah kanan dan Taperinus (28) di bagian dada sebelah kanan. Kejadiannya berlangsung cepat di Jl. Cendrawasih SP 3 Karangsenang Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua (disekitar bekas kantor GSBJ Timika).

5. 1 WARGA SIPIL DITEMBAK LAGI

Tanggal 30 Januari 2021, KKSB melakukan penembakan terhadap warga sipil atas nama Boni Bagau di Perbatasan Distrik Sugapa dan Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua menyebabkan korban meninggal dunia.

6. WARGA SIPIL DITEMBAK KKSB

Belum selesai, pada 8 Februari 2021, KKB kembali melakukan penembakan terhadap masyarakat pendatang asal Makassar bernama Ramli. Pria yang sehari-hari bekerja di kiosnya, Kampung Bilogai Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya Papua ini pun berakhir tewas.

7. TUKANG OJEK DIBUNUH

Sehari berselang, KKB membunuh warga pendatang, Rusman (41) seorang tukang ojek di Kampung Jenggerpaga, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak. Korban juga dinyatakan meninggal dunia.

8. PESAWAT SUSI AIR DAN PILOT DISANDERA

Pada 12 Maret 2021, KKB melakukan penahanan pesawat Susi Air (Pilatus PC-6 S1-9364 PK BVY) dengan pilot Ian John Terrence Hellyer oleh sekitar 30 orang KKSB Distrik Wangbe Kabupaten Puncak.

9.GURU DITEMBAK

Selanjutnya pada 8 April 2021, kelompok ini menembak warga pendatang bernama Oktovianus Rayo yang berprofesi sebagai guru. Kejadian ini berlangsung di Kampung atau Kelurahan Yulukoma Distrik Beoga Kabupaten Puncak.

10. RUMAH DINAS GURU DAN TIGA SEKOLAH DIBAKAR

Di hari yang sama, pada 8 April 2021, KKB membakar rumah dinas guru, bangunan SD Jambul, SMP 1 dan SMA 1 Beoga Kabupaten Puncak.

11. LAGI-LAGI GURU DITEMBAK MATI

Pada 9 April 2021, menembak guru honorer SMP 2 Beoga bernama Yonatan Renden. Kejadiannya berlangsung di Kp/Kel. Yulukoma Distrik Beoga Kabupaten Puncak.

12. HELIKOPTER DI BANDARA DILALAP JAGO MERAH

Pada 11 April 2021, KKB lagi-lagi membakar helikopter. Kali ini yang jadi sasaran adalah Heli Upmi815 milik PT Ersa Air yang terparkir ron di Apron Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak.

13. RUMAH KEPALA SEKOLAH DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PUNCAK DIBAKAR 

Di 13 April 2021, KKB melakukan pembakaran dua unit rumah atas nama Junaidi Sulele (Kepala Sekolah SMP N Beoga) dan Menas Mayau (Anggota DPRD Kab Puncak).

14. TUKANG OJEK DIDOR

Kemudian pada 14 April 2021, KKB konon menembak mati seorang sopir ojek bernama Udin di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua.

15. PELAJAR SMA JUGA TEWAS DITEMBAK

Sehari setelahnya, pada 15 April 2021, KKB menembak seorang pelajar SMA di Kampung Tagaloa, Kabupaten Puncak.

16. PEMBAKARAN SEKOLAH DAN RUMAH KEPALA SUKU

KKB kembali melakukan pembakaran gedung Sekolah Dasar (SD) Dambet, rumah kepala suku, dan beberapa rumah dinas guru kembali berulah di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Sabtu (17/4) pagi.

Aksi KKB tersebut terjadi setelah mereka berhasil dipukul mundur Satgas Nemangkawi dari kawasan Lapangan Terbang (Lapter) Beoga.

17. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Ini tentu saja masih relatif bisa diperdebatkan mengingat sumber berita yang menyebutkan tuduhan ini tak menjelaskan secara rigid yang ia maksud. Adalah Pendeta Jupinus Wama yang mengatakan, KKB Papua telah merusak anak-anak gadis. Namun, dia tak menjelaskan secara jelas, apakah mereka diperkosa atau berupa kekerasan yang lainnya.

Pernyataan Pendeta Jupinus tersebut diunggah oleh salah satu warganet pengguna jejaring media sosial Twitter dengan akun @AgoesAguss. Dalam video berdurasi 45 detik tersebut, dia juga membuat kicauan yang mengatakan, salah satu pendeta bersaksi atas kekejaman KKB di tanah Papua terhadap warga sipil, catat Law Justice.

Penulis: Anastacia Patricia

Editor: Purnama Ayu Rizky

Keterangan foto utama: Pemerintah melalui Kemenko Polhukam resmi melabeli KKB Papua sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT). (Foto: Satgas Nemangkawi) 

JAYAPURA | Pusat Latihan Provinsi (Puslatprov) Papua tetap mendukung dan melayani seluruh kebutuhan selama persiapan atlet 37 cabang olahraga jelang perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, termasuk cabang olahraga sepakbola untuk meraih medali emas bagi kontingen Papua.

Wakil Ketua II Puslatprov Papua Letkol Inf. Asep Supriyanto mengatakan, pergantian bus yang dilakukan bagi cabor sepakbola dinilai tepat, bahkan bus yang diberikan ini sangat terbaik kualitasnya untuk standar atlet.

Seperti dicontohkannya, bus yang digunakan saat ini oleh tim sepakbola wanita (galanita) memiliki fasilitas standar memadai dan nyaman.

“Pada saat mau ganti otomatis ada pertukaran bus lama dan baru, setelah dikoordinasikan dengan sepakbola, tapi maunya pakai yang lama. Tetapi dari Puslatprov untuk efesiensi sewa harus kontrak ulang dan perlu jeda waktu,” kata Letkol Inf Asep Supriyanto disela-sela pertemuan bersama atlet PON XX Papua di Makodam XVII/Cenderawasih, Jumat, (28/5/2021).

“Sehingga karena kendaraan dari Puslatprov yang belum diterima, belum dipakai. Mungkin mereka berinisiatif pakai mobil blakos, tapi setelah adanya koordinasi dengan pihak kendaraan yang lama dan sesuai harga yang disepakati. Sekarang sudah mendukung, normal lagi kegiatan sepakbola untuk TC di daerah dan diluar Papua,” lanjutnya.

Kata Asep, Puslatprov ibarat pelayan yang akan melayani seluruh kebutuhan atlet guna persiapan sukses prestasi PON XX Papua.

“Saya sebetulnya sebagai pelayan dan pendukung, sangat inginkan yang terbaik, sehingga pada saat masyarakat melihat tim sepakbola gunakan kendaraan yang bagus, kita kan bangga. Tapi kita juga menyesuaikan maunya apa atlet dan pelatih, kita ikuti,” ungkapnya.

 Artikel ini telah tayang di seputarpapua.com - LINK SUMBER : https://seputarpapua.com/view/puslatprov-papua-dukung-prestasi-sepakbola-pon-xx.html