Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri dengan menggelar silaturahmi kamtibmas dan bakti sosial di Lapangan Bhara Daksa Mapolda NTB, Kamis (25/7), diapresiasi elemen masyarakat Bumi Gora.

Sebanyak 500 perwakilan masyarakat dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, serta elemen masyarakat lainnya yang hadir pada acara itu pun sepakat untuk terus menjaga Pilkada Serentak 2024 agar bisa berjalan lancar, aman, damai, tertib, dan sejuk.

Selain mengadakan audiensi, Ops NCS Polri juga menggelar bakti sosial dengan membagikan bantuan sosial berupa sembako sebanyak 1.000 paket.

"Menyampakan kegiatan kita baksos pembagian 1.000 paket sembako untuk meringankan beban masyarakat di NTB, dimana kegiatan ini selaras dengan arahan bapak Kapolri pendinginan di tempat-tempat berlangsungnya Pilkada Serentak 2024," kata Direktur Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen M Rudy Syafirudin selaku kasatgas Preemtif Ops NCS Polri kepada wartawan.

Dirinya merasa senang bisa bersilaturahmi langsung dengan para tokoh-tokoh masyarakat di NTB.

Selain dapat memberikan imbauan-imbauan kamtibmas agar pilkada serentak bisa berjalan dengan aman dan damai, Ops NCS Polri juga mendapatkan masukan-masukan.

"Tadi banyak masukan-masukan dan pertanyaan yang cukup bagus tentu kita akan akomodir. Tentunya kita ingin bersama-sama menjaga kondusifitas baik pada menjelang, saat pelaksanaan hingga akhir tahapan pilkada berakhir," tandas Brigjen Rudy.

Ia mengakui bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri untuk memelihara kamtibmas selama pelaksanaan pilkada berlangsung.

Menurutnya, pelaksanaan pilpres dan pileg kemarin bisa berjalan aman, damai, tertib tanpa perpecahan itu berkat bantuan masyarakat Indonesia.

"Para Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, dan elemen masyarakat lainnya sangat membantu Polri untuk menyampaikan suksesnya pemilukada 2024, seperti pada pilpres kemarin, masyarakat sudah berpean aktif menyuarakan pemilu damai sehingga bejalan dengan baik," pungkasnya.

Sementara Ketua FKUB NTB TGH Subki Sasaki mengatakan, seluruh pengurus berkomitmen penuh untuk menjaga pilkada serentak berjalan dengan lancar.

Dikatakan, silaturahmi kamtibmas dan baksos ini menjadi tempat berbagi kewajiban dalam mengawal pilkada yang berlangsung pada November mendatang.

"Kewajiban kita untuk mengawal dan tahapan pilkada serentak kondusifitas di NTB terjamin dan seluruh aktivitas tidak terganggu dan tidak menimbulkan masalah dan konflik sosial. Ini acara luar biasa Polri sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat untuk antisipasi pilkada serentak," katanya.

Sebagai ketua dari forum yang menaungi enam agama, dirinya menyerukan agar para tokoh agama tidak hanya memimpin umatnya di tempat-tempat ibadah. Namun juga memiliki kewajiban dalam menciptakan kondusifitas di daerahnya masing-masing.

Sedangkan perwakilan organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus NTB, Hermawan Jayadi akan membantu Polri dalam menjaga kondusivitas di NTB, baik menjelang hingga akhir pelaksanaan pilkada serentak.

"Kami mengajak semua elemen masyarakat bersama-sama mendukung Polri sukseskan agar pilkada ini bisa berjalan lancar, aman dan damai," ujarnya.

Senada dengan FKUB Provinsi NTB dan kelompok Cipayung Plus NTB, Wakil Ketua FKUB Kota Mataram I Wayan Wirata menandaskan bahwa yang disampaikan Brigjen Pol Rudy Syafirudin sangat baik untuk kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Tentunya, niat baik dari Operasi NCS harus didukung sepenuhnya.

"Saya menyampaikan rasa apresiasi dan inovasi yang betul-betul bermakna apa yang disampaikan Kasatgas dalam menegakkan keadilan keamanan untuk mencapai suatu kedamaian. Karna dalam konsep kerukunan damai dengan manusia, damai dengan tuhan dan damai dengan lingkungannya," tuturnya.

Usai silaturahmi kamtibmas, Brigjen Rudy bersama para tokoh masyarakat melepas sebanyak 220 anggota Bhabinkamtibmas bermotor untuk menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat di Pulau Lombok. Kegiatan tersebut turut hadir Dirbinmas Polda NTB Kombespol Dessy Ismail mewakili Kapolda Irjen Umar Faroq.

 

Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Dr. Hassanudin menghadiri Apel Kesiapan Personil dan Sarpras Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang berlangsung di Lapangan Bharadaksa Polda NTB, Rabu (24/7/2024).

 

PJ Gubernur NTB mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan berlangsung pada bulan November.

 

"Melalui kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat, mari kita dukung dan sukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 ini, dengan saling menghormati, saling menghargai dan menjaga keamanan serta kondusifitas daerah agar NTB semakin maju dan hebat.

 

Pada kesempatan tersebut hadir Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam) Polri Komjen Polisi Fadil Imran, Kapolda NTB Irjen Pol Drs. R. Umar Faroq dan Wakapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Ruslan Aspan beserta jajaran.

 

Apel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persiapan, personil, peralatan, kendaraan, serta sarana dan prasana dalam Pilkada serentak tahun 2024.

 

Pilkada serentah merupakan bagian dari perwujudtan demokrasi indonesia yang akan dilaksanakan di 545 wilayah, terdiri dari 37 Provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

 

"Polri bertanggung jawab untuk menjaga situasi yang aman, damai dan kondusif, sehingga semua perlu dipersiapka, dilatih agar personil memiliki kemampuan, peralatan, berada pada tahap siap pakai sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik,"tuturnya Kabaharkam Polri, Komjen. Pol. Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si.

 

Adapun bantuan yang diberikan, yaitu kendaraan dan kopassus, yang harapan kedepannya dapat dimanfaatkan sebaiknya dalam mendukung dan mensukseskan Pilkada serentak dan kegiatan operasional lainnya.

 

Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pilkada serentak NTB 2024 oleh KPU hampir rampung. Meski jadwal Pencocokan dan penelitian (Coklit) akan berakhir sampai dengan tanggal 24 Juli ini, beberapa Kabupaten/Kota di NTB ada yang sudah tuntas 100 persen.

 

Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid menyebutkan bahwa penyusunan daftar pemilih pilkada ini merupakan salah satu tahapan krusial. Sebab sukses tidak penyelenggara pilkada juga diukur dari pelayanan penyelenggara pemilu kepada masyarakat untuk mendapatkan hak pilihnya.

 

“Data pemilih ini menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Karena hak pilih merupakan hak konstitusional setiap warga negara,” tegas Khuwailid.

 

Sebab itu, pihak selalu menekankan kepada jajaran di KPU kabupaten/kota untuk benar-benar teliti dan cermat melakukan coklit. Jangan sampai ada satu orang warga negara yang tidak tercatat dalam daftar pemilih. “Karena jika terdapat perubahan elemen kependudukan, hal tersebut berpotensi menjadi masalah nantinya,” ujarnya.

 

Khuwailid menyampaikan bahwa KPU dan Bawaslu mempunyai kewajiban yang sama untuk melindungi hak pilih Masyarakat. KPUmendaftar pemilih melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit), sedangkan Bawaslu mengawasi apakah pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih.

 

“Saya berharap KPU dan Bawaslu dapat bersinergi lebih baik dalam setiap tahapan Pilkada 2024, khususnya pada tahapan penyusunan daftar pemilih ini,” seru Khuwailid.

 

Adapun terkait permintaan data pemilih oleh Bawaslu, Khuwailid menegaskan bahwa identitas pemilih merupakan data yang dilindungi, sehingga KPU tidak dapat memberikan data tersebut karena termasuk data yang dikecualikan.

 

Ditempat yang sama anggota Bawaslu NTB, Suhardi memaparkan sejumlah temuan terkait dengan beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Pantarlih maupun kendala terhadap akurasi data pemilih, seperti adminduk ganda maupun elemen data pada dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan Formulir Model A Daftar Pemilih yang dibawa oleh Pantarlih.

 

“Saya harap apa yang kami sampaikan terkait hasil pengawasan Bawaslu agar terkonfirmasi semuanya dan sudah ditindaklanjuti, karena menjadi tujuan kita bersama untuk menjaga hak pilih warga dalam pemilihan serentak tahun 2024,” tegasnya.

 

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 berada dikisaran 4,9 persen sampai 5 persen.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi RI di kuartal kedua tahun 2024 akan berada di posisi yang sama yakni 4,9 persen sampai 5 persen. Artinya ini mengalami pelambatan jika dibandingkan dengan kuartal I tahun 2024 sebesar 5,11 persen.

"Kuartal kedua tahun ini kami prediksikan hanya 4,9 sampai 5 persen. Jadi ada perlambatan secara marginal. Hal yang sama juga untuk prediksi pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2024 kita prediksikan di kisaran 4,9 sampai 5 persen," kata Faisal di Webinar 'Midyear Review CORE Indonesia 2024' secara virtual, Selasa (23/7/2024).

Faisal menyatakan, pelambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan konsumsi rumah tangga yang menurun dan berada di posisi 4,8 persen hingga 4,9 persen. Kemudian, konsumi Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) d posisi 18,4 persen sampai 20,2 persen.

Lalu, konsumsi pemerintah sebesar 6,4 persen sampai 7,9 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,6 sampai 4,7 persen, ekspor sebesar 1,9 persen dan impor 1,8 persen.

"Proyeksi per komponennya ini perlambatannya terutama disebabkan pada perlambatan dikonsumsi rumah tangga yang menyumbang paling besar tentu saja terhadap PDB kita," jelasnya.

Prediksi ini justru berbeda dengan ramalan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Bendahara negara itu bilang, pertumbuhan ekonomi RI di semeter II tahun 2024 akan berada diatas 5 persen.

"Proyeksi untuk semester kedua dari pertumbuhan ekonomi kita memperkirakan pada kisaran 5,0 persen hingga 5,2 persen. Sehingga outlook untuk keseluruhan tahun ini di 5,0 persen hingga 5,2 persen, ini masih mendekati dari asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN," kata Sri Mulyani.

Bendahara negara juga bilang, inflasi di semeter II tahun ini akan berkisar di angka 2,7 hingga 3,2 persen atau masih dalam range inflasi point di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar 2,8 persen.

Sedangkan untuk surat berharga negara (SBN) 10 tahun di semester II, diperkirakan pada kisaran 6,9 persen hingga 7,1 persen.

"Nilai tukar rupiah semester II kita perkirakan bergerak di Rp 16.000 hingga Rp 16.200. Sehingga keseluruhan tahun ada di Rp 15.900 hingga Rp 16.100, di atas dari asumsi makro di APBN yang berada di Rp 15.000 per dollar," jelasnya.

 

Anggota Bawaslu NTB, Suhardi menyampaikan langsung kepada KPU terkait sejumlah temuan pihaknya selama melakukan pengawasan melekat terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih pilkada serentak NTB 2024. Bawaslu berharap hasil temuan pengawasan itu bisa ditindaklanjuti KPU sehingga semua warga negara terlindungi hak pilihnya.

 

 

Hal itu disampaikan Suhardi dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) pada Pilkada Serentak Tahun 2024 yang digelar oleh KPU NTB. Turut hadir dalam kegiatan tersebut juga jajaran KPU seluruh Kabupaten/Kota se NTB.

 

 

“Hasil yang akan kami paparkan ini terbuka untuk diklarifikasi maupun dibantah oleh teman-teman KPU apabila ada yang sudah ditindaklanjuti maupun tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan selama proses coklit,” ujar Suhardi.

 

 

Suhardi memberikan paparan mengenai hasil pengawasan proses coklit yang telah dilakukan oleh jajaran PKD, Panwascam, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Ia memaparkan sejumlah temuan terkait dengan beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Pantarlih maupun kendala terhadap akurasi data pemilih, seperti adminduk ganda maupun elemen data pada dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan Formulir Model A Daftar Pemilih yang dibawa oleh Pantarlih.

 

 

“Perlu kita klarifikasi bersama, seperti pemilih yang sudah alih status menjadi anggota Polri tapi masuk dalam Daftar Pemilih, dan penulisan pada stiker coklit yang tidak sesuai serta tidak ditandatangan oleh pantarlih dan kepala keluarga,” imbuh Suhardi

 

 

Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa masih ada persoalan pada proses pendataan pemilih penyandang disabilitas. Seperti di  Kota Mataram dan Kabupaten  Lombok Utara masih ada pemilih penyandang disabilitas yang memenuhi syarat namun tidak dicoklit oleh Pantarlih.

 

 

“Saya harap apa yang kami sampaikan hari ini terkonfirmasi semuanya dan sudah ditindaklanjuti, karena menjadi tujuan kita bersama untuk menjaga hak pilih warga dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024,” pungkasnya.

Kehumasan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Rio Indra Lesmana, menyadari betul tantangan dan tanggung jawab yang diemban di era informasi ini. Hari ini, Jumat (19/7/2024), untuk memperkuat kemampuan manajemen kehumasan di lingkungan Polresta Mataram, pihaknya melakukan asistensi kehumasan.

Kunjungan ini diselenggarakan di Ruang Humas Polresta Mataram, dan Kombes Pol Rio, bersama timnya, memberikan asistensi khusus dalam menghadapi berbagai tantangan kehumasan, terutama menjelang Pilkada 2024. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kesiapan patroli cyber. 

“Kita akan menghadapi Pilkada Tahun 2024. Patroli cyber sangat penting dalam mengelola narasi dan diksi, baik untuk menjawab isu internal maupun memberikan imbauan kepada publik,” ujar Kombes Pol Rio dengan tegas.

Kombes Pol Rio percaya bahwa setiap personel kepolisian harus mampu menjalankan fungsi kehumasan secara individual. 

“Personel kepolisian diharapkan bisa menjadi dirinya secara individual dengan fungsi kehumasan yang baik. Mereka harus menguasai public speaking untuk menjawab dinamika kegiatan, baik di internal kepolisian maupun di masyarakat,” ungkapnya.

Kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, menurutnya, adalah kunci untuk menjawab situasi yang terjadi. Kombes Pol Rio melihat pentingnya keahlian ini tidak hanya untuk kepentingan institusi tetapi juga untuk menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat. 

“Komunikasi yang baik akan membangun kepercayaan dan harmonisasi, yang sangat diperlukan di tengah dinamika sosial saat ini,” tambahnya.

Kombes Pol Rio juga menekankan bahwa personel humas harus terus berkreasi dan menjaga keharmonisan. 

“Tim Multimedia akan menjelaskan beberapa hal penting. Jika ada yang belum dipahami, jangan ragu untuk bertanya. Humas harus terus berkreasi dan menjaga keharmonisan, baik internal maupun eksternal, melalui media,” lanjutnya.

Dengan demikian, dia mendorong personel humas untuk selalu berinovasi dan tidak takut mencoba hal baru dalam upaya meningkatkan efektivitas komunikasi. 

“Kreativitas adalah kunci untuk tetap relevan di era digital ini. Kita harus terus belajar dan beradaptasi,” ucapnya dengan semangat.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Polda NTB untuk memastikan setiap personel humas siap menghadapi tantangan masa depan. Kombes Pol Rio berharap, melalui pelatihan dan asistensi ini, personel humas Polresta Mataram dapat lebih siap dalam mengelola informasi dan komunikasi publik, terutama menjelang Pilkada 2024.

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat melakukan uji petik di wilayah terpencil dan pulau terluar Kabupaten Sumbawa. 

Ini merupakan upaya memastikan hak pilih masyarakat saat pilkada serentak 2024. 

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Nusa Tenggara Barat, Hasan Basri mengatakan uji petik ini dilakukan terkait kegiatan coklit (pencocokan dan penelitian) yang dilakukan pantarlih (petugas pemutakhiran data pemilih). 

“Iya, uji petik penting sekali karena secara geografis Kabupaten Sumbawa cukup luas dengan medan yang cukup berat serta sulit."  

"Oleh karena itu hak pilih masyarakat harus dipastikan terdaftar sebagai pemilih,” kata Hasan saat dikonfirmasi Rabu (17/7/2024).

Seperti diketahui saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Sumbawa saat ini tengah melaksanakan coklit data pemilih untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 ini, sejak 24 Juni hingga 25 Juli 2024. 

“Dari pantauan uji petik, kami masih temukan warga yang sudah meninggal dunia terdata jadi pemilih di pilkada dan warga belum didatangi saat coklit oleh pantarlih di Desa Tepal, Kecamatan Batulanteh,” ungkap Hasan. 

Disebutkan, prioritas Bawaslu adalah semua wilayah, namun ada beberapa wilayah yang dikhususkan seperti di Kabupaten Sumbawa ada sebagian besar desa di kecamatan batulanteh termasuk desa Tepal, Tangkampulit, Batu Rotok maupun Baodesa. 

Selain itu, wilayah Desa Panco di kecamatan Tarano, Desa Kuang Jeringo kecamatan Lenangguar, Desa Mate Mega kecamatan Alas, dusun Jamu di kecamatan Lunyuk dan kecamatan Orong Telu. 

Wilayah kepulauan seperti Bugis Pulau Medang, dua dusun di Desa Labuhan Aji Pulau Moyo, serta pulau Tete Ngali dusun Labuhan Terata dan desa Labuhan Kuris kecamatan Lape dan pulau-pulau berpenghuni lainnya pun jadi perhatian Bawaslu. 

Hasan menegaskan sebagai bentuk komitmen mengawal hak pilih dan mempermudah diharapkan masyarakat melapor ketika belum terdata. 

“Kami buka posko kawal hak pilih di semua tingkatan termasuk kecamatan hingga kelurahan dan desa,” pungkasnya.