Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates

SEMINAR NASIONAL: AKSELARASI DIGITALISASI PENGGUNAAN DANA BOS DAN DAMPAK POSITIF TERHADAP UMKM

December 06, 2021

  


Mataram, Infontbnow.com - Pasar daring mengalami pertumbuhan yang luar biasa di Indonesia, bukan hanya di sektor transaksi pribadi namun juga merambah di sektor institusi dan lembaga negara, demikian juga khususnya di sektor Pendidikan.

Permendikbud No.14 tahun 2020, merupakan landasan awal yang memacu pertumbuhan perdangan online pada belanja uang negara di satuan Pendidikan di sektor ritel.

Market Place Toko Ladang lahir dari dampak kebijakan tersebut, hingga saat ini siplah Toko Ladang telah menempati urutan ke-2 secara nasional sebagai market pleace yang di gunakan di SIPLah.

 

Untuk lebih mendorong penggunaan SIPLah di satuan Pendidikan sekaligus memacu pertumbuhan UMKM agar melakukan pemasaran secara daring di market pleace SIPLah Toko Ladang, maka di selenggarakan kegiatan dengan tema “Akselerasi Digitalisasi Penggunaan Dana Bos dan Dampak Positif terhadap UMKM”. Kegiatan ini di selenggarakan pada tanggal 6 Desember 2021, di Golden Palace Hotel Lombok, Jl. Sriwijaya No.38, Sapta Marga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram

 

(Dokumentasi Seminar Nasional Akselarasi Digitalisasi Penggunaan Dana Bos Dan Dampak Positif Terhadap UMKM di Golden Palace Hotel Lombok Kota Mataram, 6 Desember 2021)

Dalam kegiatan ini mengadirkan sejumlah pembicara yaitu, Gubernur NTB yang di wakili oleh asisten tiga daerah : Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M,Si, Direktur Toko Ladang Pusat Nur hidayati, Kemendikbudristek : Heny Eko    Hapsanto, S,T.,M.A.P    (Fungsional  PBJ Ahli Muda),  Respati Hastomo, S.Kom. M,M   (PTP Muda), Direktur Bank NTB Syariah H. Usman, dan Mitra Toko Ladang.

 

Dalam acara ini dilakukan penandatangan Kerjasama antara SIPLah Toko Ladang dengan Bank NTB Syariah, terkait dengan transaksi siplah dan permodalan UMKM di seluruh Provinsi NTB.

Acara ini dihadiri oleh 150 orang peserta dari sejumlah satuan Pendidikan dan organisasi MKKS dan K3S serta 50 UMKM yang berada di pulau Lombok.

 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih, M,Si (asisten 3 Daerah), sangat mendukung penuh kegiatan ini dalam rangka mendorong digitalisasi di sektor Pendidikan dan UMKM lokal, sehingga pembelanjaan dana bos yang begitu besar dapat menggerakan sektor ekonomi rill di masyarakat untuk berperan dalam menyediakan barang kebutuhan sekolah, untuk menjadi titik awal kebangkitan NTB Gemilang.



Publik Makin Puas dengan Kinerja Ekonomi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

December 03, 2021

  

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, publik makin puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di bidang ekonomi dalam dua tahun pemerintahannya. Bahkan, tingkat kepuasan Jokowi-Ma'ruf di bidang tersebut meningkat dibandingkan enam bulan sebelumnya.

 

Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf di bidang ekonomi mencapai 58,7% pada Oktober 2021. Persentase itu naik dari enam bulan sebelumnya yang sebesar 57,8%.

Peningkatan tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi saat pandemi virus corona Covid-19 sudah berada di jalurnya. Membaiknya kepuasan publik tersebut juga tak lepas dari pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% (yoy) pada kuartal II-2021.

 

Walau demikian, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf perlu mewaspadai kepuasan publik di bidang lainnya, seperti politik dan keamanan, penegakan hukum, dan kesejahteraan sosial. Alih-alih meningkat, kepuasan publik di tiga bidang tersebut mengalami penurunan.

 

Adapun, Litbang Kompas melakukan survei terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia pada 26 September-9 Oktober 2021. Survei ini menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%.

Mahfud MD: Tak Ada Pelanggaran HAM Era Jokowi

December 02, 2021

 Mahfud MD Tak Ada Pelanggaran HAM Era Jokowi


Jakarta, – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim tak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 lalu.

“Coba lihat di era Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang tidak ada satu pun isu pelanggaran HAM. Tapi kejahatan banyak, pelanggaran oleh oknum juga banyak, dan itu sedang diproses,” kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kemarin.

Mahfud memiliki dalih atas pernyatan tak ada kasus pelanggaran HAM di era Jokowi. Menurutnya, pelanggaran HAM jika merujuk pada definisi hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan aparat pemerintah secara terencana dan terstruktur untuk menghilangkan paksa hak asasi masyarakatnya.

Sebaliknya, kata Mahfud, apabila ada kasus kekerasan aparat terhadap rakyat, maupun rakyat terhadap rakyat, atau rakyat terhadap aparat itu hanya sekadar kejahatan.

“Ada juga polisi diamuk oleh rakyat itu bukan pelanggaran HAM. Ada rakyat ngamuk ke rakyat itu bukan pelanggaran HAM. Itu yang sifatnya horizontal itu kejahatan namanya kerusuhan,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Meski demikian, Mahfud mengakui kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih ada. Ia merinci setidaknya ada 11 kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sampai belum tuntas penyelesaiannya.

Kasus itu diantaranya adalah peristiwa pembantaian simpatisan yang diduga PKI pada tahun 1965-1966, penembakan misterius 1982-1986, pembantaian Talangsari 1989, tragedi Rumoh Geudong Aceh 1989-1998, hingga penembakan mahasiswa Trisakti 1998.

Semua itu adalah dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum masa reformasi 1998.

Pada 10 Desember lalu bertepatan dengan Hari HAM Sedunia, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Mahfud menerangkan untuk menuntaskan kasus-kasus HAM berat di masa lalu pemerintah saat ini ingin kembali menghidupkan lagi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

“(Pelanggaran HAM) masa lalu itu lah yang saya anggap pelanggaran HAM terstruktur dari atas. Yang ini mau diselesaikan melalui KKR. Yang sisa-sisa lalu,” kata Mahfud kala itu.

“Yang sekarang, yang baru-baru, kan enggak ada,” katanya.

Pada saat itu, ia pun mengklaim sudah tak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dilakukan pemerintah saat ini. Mahfud menyebut kejahatan yang termasuk kategori pelanggaran HAM hanya terjadi di masa lalu.

“Yang sekarang dari pemerintah ke rakyat itu tidak ada. Yang mana coba? Kalau dulu banyak, sekarang enggak ada,” kata pria yang juga pernah duduk di kursi legislatif sebagai anggota DPR tersebut.


Sumber

Ucapan KASAD Dudung Menggetarkan Soal KKB Papua, Sejuk Banget

December 01, 2021
KKB


 KASAD Jenderal Dudung Abdurachmansaat tiba di Markas Komando Batalion Infantri Raider 754/ENK20/3 Kostrad Timika, Papua. FOTO: Antara

Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengeluarkan pernyataan yang meyejukkan soal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Dudung menegaskan bahwa seluruh prajurit TNI diwajibkan memiliki cara pandang yang sama terhadap KKByang kerap berulah dan melancarkan teror itu.

Menurut mantan Pangkostrad ini, orang-orang yang bergabung dalam KKB merupakan sebagian kecil masyarakat yang belum memiliki kesepahaman mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jangan sampai sedikit pun berpikiran bahwa KKB Papua itu adalah musuh kita, mereka saudara kita yang belum paham tentang NKRI," kata Jenderal Dudung di Jayapura, Selasa (23/11).

Dia meminta agar pemikiran prajurit yang ditugaskan ke Papua jangan pernah berpikir menjalankan tugas berperang, tapi harus mampu merangkul KKB agar kembali ke pangkuan NKRI.

"Satgas tidak harus memerangi KKB, namun mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus karena mereka adalah saudara kita," jelas Dudung.

Tolok ukur keberhasilan tugas seorang prajurit TNI, katanya, jika mereka disayangi, dicintai, dibanggakan dan dikagumi oleh rakyat Papua.

"Bila kalian selesai Satgas dan masyarakat menangisi kalian karena masih ingin kalian tugas dan tinggal bersama-sama dengan mereka, berarti kalian sudah berhasil merebut hati masyarakat Papua," ungkapnya.

Melawan Kejahatan Radikal Didunia Digital

November 30, 2021


Bapak Presiden Republik Indonesia memberikan arahan tentang pentingnya Sumber Daya Manusia yang memiliki talenta digital.

Kemkominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan kegiatan Webinar Indonesia Makin Cakap Digital di Wilayah Sumatera di 77 Kab/Kota dari Aceh hingga Lampung.

4 kerangka digital yang akan diberikan dalam kegiatan tersebut, antara lain Kecakapan Digital, Keamanan Digital, Etika Digital dan Budaya Digita, Sabtu (27/11/2021).

Sebagai Keynote Speaker Gubernur Provinsi Riau yaitu, Drs. H. Syamsuar, M.Si dan Presiden RI Bapak Jokowi memberikan sambutan pula dalam mendukung Literasi Digital Kominfo 2021.

Webinar membahas tentang Literasi Digital Bekal Melawan Kejahatan Radikal oleh para narsum yang mempunyai kompetensi di bidang masing-masing serta seorang Key Opinion Leader yang akan memberikan sharing session.

Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Paham ini juga mengacu pada sikap ekstrem dalam aliran politik.

Tips mengantisipasi radikal antara lain, teliti keabsahan organisasi, teliti susunan pengurus dan alamat resminya, pelajari agama pada ahlinya, dan kenali modus Pengrekrutan gerakan radikal.

Faktor penyebab radikalisme, yaitu faktor sosial politik, emosi keagamaan, kultural, dan kebijakkan pemerintah. Upaya pencegahan radikalisme di antaranya, mengarahkan pemuda dengan beragam aktivitas yang berkualitas di bidang akademis, sosial keagamaan, seni, budaya, maupun olahraga.

Memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran sehingga pemuda tidak mudah terjebak dalam arus ajaran radikalisme. Peran guru di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting, pesan-pesan damai dari ajaran agama, menurut Misnarti, S.Pd sebagai Kepala SMAN 1 Kerumutan.

Noval Fadillah sebagai Founder of Jaker Studio memaparkan, Internet safety bisa diartikan sebagai konsep penggunaan internet secara bijak dan sesuai dengan etika atau norma yang berlaku, tanpa membahayakan keamanan diri sendiri ataupun orang lain.

Sri Sumiati, S.Kom sebagai Guru Komputer SMAN 1 Pangkalan Kerinci Pelalawan Riau menjelaskan, tips menghindari phising di antaranya, Untuk situs social media, buatlah bookmark untuk halaman login atau mengetik URL secara langsung di browser address bar. Jangan mengklik link pada pesan e-mail yang terlihat mencurigakan. Hanya mengetik data rahasia pada websiteyang aman.

Key Opinion Leader oleh Njie Aditya sebagai Influencer menambahkan, mencegah radikalisme bisa dengan memperkuat pendidikan kewarganegaraan dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar, yaitu pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka tunggal ika.

Golkar: Pertumbuhan Ekonomi Terjaga, Pandemi Covid-19 Terkendali Bukti Program Jokowi – Ma’ruf

  


Kabinet Indonesia Maju merupakan kabinet pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang telah berjalan sejak tahun 2019. Program prioritas yang dijalankan oleh Kabinet Indonesia Maju yakni pembangunan SDM, pembangunan insfrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.


Menurut Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, salah satu capaian Pemerintah dalam dua tahun terakhir di bidang ekonomi adalah berhasil menahan kontraksi ekonomi di tahun 2020 yang hanya sebesar -2,07% year on year (yoy) dan ini menjadikan Indonesia menempati peringkat ke-4 di antara negara G20.


“Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari keberhasilan upaya Pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19,” kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers “2 Tahun Kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Ma’ruf Amin” di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/10/2021).

Memasuki tahun 2021, penguatan pengendalian pandemi juga berhasil mendorong ekonomi Indonesia untuk tumbuh sebesar 7,07% (yoy) di Triwulan II-2021. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 16 tahun terakhir.


Airlangga Hartarto mengatakan konsumsi Pemerintah terus memegang peranan aktif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi selama pandemi, termasuk di Triwulan II-2021. “Upaya ini dapat mendorong peningkatan pada komponen konsumsi rumah tangga dan investasi,” ujarnya.


Ia menambahkan, pulihnya permintaan domestik telah mendorong perbaikan aktivitas produksi sehingga membuat seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif di Triwulan II-2021. Hingga September 2021, inflasi juga masih terjaga rendah dan stabil di level 1,60% (yoy). Jika menilik 5 tahun ke belakang, capaian inflasi Indonesia konsisten dalam tren menurun.


“Pemulihan yang terjadi di berbagai sektor utama, seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor konstruksi, serta sektor transportasi dan pergudangan mencerminkan aktivitas ekonomi sudah mulai bangkit Kembali,” kata Airlangga Hartarto.


Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia itu, terjaganya daya beli masyarakat selama pandemi dapat terwujud karena inflasi yang terjaga dengan stabil di level rendah. Menurutnya, upaya pengendalian inflasi yang melibatkan Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait berhasil menjaga inflasi di level 1,68% (yoy) pada tahun 2020.


MUI Dukung Penuh Penegakan Hukum dan Pemberantasan Terorisme di Indonesia

November 23, 2021



Majelis Ulama Indonesia mendukung penuh penegakan hukum dan pemberantasan terorisme di Indonesia. MUI juga telah mengeluarkan fatwa anti terorisme dan membentuk badan antiterorisme untuk menanggulanginya.

"Tegakkan hukum dengan tegas dan seadil-adilnya," cuit Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis dalam akun twitter pribadinya.

Cuitan Kiyai Cholil tersebut menanggapi penangkapan tiga terduga teroris kelompok Jamaah Islamiyah di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Mereka adalah AA, AZ, dan FAO.

Berdasarkan data yang dihimpun, tiga terduga teroris yang ditangkap Densus, yakni AZ merujuk pada Ahmad Zain An-Nazah, AA merujuk pada Anung Al Hamat, sedangkan FAO merujuk pada Farid Okbah.

Berdasar penulusuran di laman https://mui.or.id/pages-2/komisi-fatwa/ pada hari ini sekitar pukul 18.30 WIB, Ahmad Zain masih tercantum sebagai anggota Komisi Fatwa MUI.

"Benar anggota Komisi Fatwa dan sejak ini kami non-aktifkan," jelas Kiyai Cholil saat dihubungi tvOnenews.com.

Sebelumnya, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas membenarkan bahwa Ahmad Zain merupakan anggota komisi Fatwa MUI. "Benar," kata Anwar.

Anwar menambahkan, ia menyerahkan proses hukum atas penangkapan Ahmad Zain kepada aparat hukum yang berwenang.

"Sejauhmana keterlibatannya dalam jaringan terorisme saya secara pribadi tidak percaya, tapi biarlah nanti pengadilan yang membuktikannya," kata Anwar.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa peran AZ  dan FAO di Jamaah Islamiyah adalah sebagai Dewan Syuro. "FAO merupakan Tim Sepuh atau Dewan Syuro JI, AZ juga Dewan Syuro JI," kata Ramadhan di Jakarta.(toz)

 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes