Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates

Jokowi Minta Protokol Aman Virus Corona Jadi Prioritas Pilkada 2020

August 04, 2020
 Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 harus dijalankan dengan protokol kesehatan pencegahan virus Corona (COVID-19). Jokowi tidak ingin muncul klaster baru penularan virus Corona karena Pilkada 2020.
"Karena penyelenggaraan Pilkada ini diselenggarakan di tengah situasi pandemi yang kita harapkan tetap berjalan secara demokratis, luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil -red), tapi yang paling penting tetap aman Covid," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas persiapan Pilkada 2020 yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (5/8/2020).
Pilkada serentak rencananya digelar tanggal 9 Desember 2020 di 270 daerah. Jokowi mengatakan, Pilkada 2020 harus berkualitas dan aman dari penularan virus Corona.
"Pilkada 2020 ini harus semakin berkualitas juga aman Covid, sehingga aspek kesehatan, aspek keselamatan petugas, peserta, juga pemilih harus menjadi prioritas," kata Jokowi.
"Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di Pilkada sehingga tidak nantinya menimbulkan klaster baru atau gelombang baru dari Covid yang kontraproduktif," imbuhnya.
Di masa pandemi virus Corona ini, Jokowi ingin Pilkada 2020 menjadi momentum menampilkan pesta demokrasi dengan cara-cara baru. Inovasi ini ditekankan dari sisi penyelenggara dan peserta Pilkada 2020.
"Tentu saja ini menjadi momentum yang baru untuk menampilkan cara-cara ber-Pilkada dengan cara baru, berinovasi, baik dalam berdemokrasi pada masa pandemi dari sisi penyelenggara dan sisi peserta," ucap Jokowi.


Fososta Minta Kemendagri Bersihkan Simpatisan Eks HTI Di Pemerintahan

August 02, 2020
HTI

JAKARTA – Massa dari Forum Solidaritas Tanah Air (FOSOSTA) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka mendesak Kemendagri agar membersihkan orang-orang dalam pemerintahan yang teridentifikasi pernah menjadi pengurus dan simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Tolak dan bersihkan HTI dari Struktur Pemerintahan! Salam cinta untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tiga tahun yang lalu, tepatnya 19 Juli 2017, pemerintah secara resmi membubarkan HTI berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” kata Ketua Presidium FOSOSTA, A. Mahu dalam orasinya di depan Gedung Kemendagri, Senin 20 Juli 2020.
A. Mahu menerangkan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI. Sebagai tindak lanjut dari pernyataan Presiden Joko Widodo, terkait langkah tegas yang harus diambil kepada ormas yang terbukti bertentangan dengan PANCASILA.
“HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan HTI bertentangan dengan tujuan,asas dan ciri yang berdasarkan PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Aktivitas HTI yang dilakukan nyata-nyata telah membuat benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI,” paparnya.
Dalam selebaran yang disebarkan, FOSOSTA meminta kepada Pemerintah agar bersikap lebih tegas dalam menyelesaikan setelah 3 tahun dibubarkan karena HTI jelas ingin mengubah dasar negara PANCASILA. Para Pengurus, anggota dan Simpatisan HTI masih ada di BUMN, Perguruan Tinggi Negeri, Pegawai Pemerintah (ASN) bahkan ada menjadi Bupati di Provinsi Sulawesi Barat. Ini sangat berbahaya kalua dibiarkan. Karena itu kami menuntut:
  1. Bersihkan Pengurus, anggota/simpatisan HTI yang ada di Struktur Pemerintahan, BUMN, Dunia Pendidikan (SD, SMP, SMU, Perguruan Tinggi).
  2. Meminta MENDAGRI, KPU agar tidak mengikutsertakan Calon Peserta Pilkada 2020 bagi yang jelas terlibat dengan HTI.
  3. Segera Mencopot, memberhentikan anggota HTI, Simpatisan HTI dari dunia Pendidikan (TK, SD, SMU, Perguruan Tinggi).
“Kami (FOSOSTA) meminta partai-partai yang berhaluan Nasionalis dan yang mencintai Tanah Air agar tidak merekomendasi kepada anggota dan simpatisan HTI. FOSOSTA akan menyurati ke Ketua Umum, dan Sekjend Partai-Partai. Kami akan menyebarkan bulan Agustus ini,” tegas A. Mahu.
“Siapa-siapa para pengurus anggota, simpatisan HTI yang masih bercokol sebagai bupati, pejabat dipemerintahan, di BUMN dan di dunia pendidikan, semua akan kami ungkapkan,” tambahnya.

Kartu Prakerja Gelombang 4 Dibuka Lagi, Ini Cara Daftarnya

August 02, 2020

Jakarta, CNBC Indonesia - Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 4 akan kembali dibuka pada pekan depan. Hal tersebut sudah dipastikan oleh Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja. Bahkan, kuota yang disiapkan akan jauh lebih besar dari gelombang-gelombang sebelumnya.

Keputusan ini dituangkan seiring dengan proses pembahasan finalisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) 76/2020.

"Segera setelah diputuskan oleh Komite maka manajemen pelaksana akan membuka pendaftaran gelombang ke 4 yang diperkirakan sebelum akhir pekan depan," tulis keterangan resmi manajemen, Sabtu (1/8/2020).

Rencana pendaftaran untuk gelombang empat sudah beberapa kali diundur. "Kuota jumlah penerima Kartu Pra Kerja per gelombang akan jauh lebih besar daripada 3 gelombang sebelumnya," katanya.

Saat ini, aturan teknis terkait hal ini tengah difinalisasi oleh berbagai kementerian dan lembaga yang terkait."Di sisi operasi, manajemen pelaksana sedang menyiapkan hal teknis untuk mengakomodasi Perpres, Permenko baru dan arah kebijakan Komite," katanya.

Cara Daftar Kartu Pra Kerja

Kartu Prakerja adalah program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan skill dan kemampuan para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini juga diperuntukkan bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bagi mereka yang sukses mengikuti program kartu prakerja akan diberikan pendidikan dan pelatihan. Setelah lulus akan mendapatkan sertifikat. Pelatihan sendiri dilakukan secara online maupun offline.

Selain itu, peserta akan mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.000 per orang. Rinciannya Rp 1 juta untuk bantuan pelatihan, Rp 600 ribu selama 4 bulan untuk insentif pelatihan dan Rp 150 ribu insentif survei kebekerjaan yang dilakukan sebanyak 3 kali.

Untuk menjalankan program ini pemerintah sudah menaikkan anggaran dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Anggaran ini akan dikucurkan kepada 5.605.634 orang dan peserta program per minggu paling banyak 164.872 orang.

Patut diingat untuk ikut program ini harus berwarga negara Indonesia, usia minimal 18 tahun, dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal Berikut ini cara mendaftar ikut program kartu pra kerja di situs prakerja.go.id:

1. Daftarkan akun pribadi di situs prakerja.go.id. Untuk ini kamu harus memasukkan email dan nomor ponsel. Selanjutnya akan dikirimkan kode verifikasi ke email atau nomor ponsel.
2. Selanjutnya login akun dan klik daftar kartu pra kerja dan isi formulir pendaftaran.
3. Selanjutnya akan ada tes kemampuan dasar.
4. Jika dinyatakan lulus maka kamu akan dihubungi dan memilih pelatihan yang ingin diikuti.

Sampaikan Selamat Iduladha, Presiden Apresiasi Pelaksanaan Haji 1441H pada Raja Salman

August 02, 2020

Presiden Jokowi menyaksikan Raja Salman menandatangani buku tamu kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu 1 Maret 2017. (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus menyampaikan selamat Iduladha 1441 H kepada Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz Al Saud melalui sambungan telepon, Jumat petang sekitar pukul 18.45 WIB dari Istana Kepresidenan Bogor, 31 Juli 2020.

“Saya dan rakyat Indonesia ingin menyampaikan selamat hari raya Iduladha 1441 H untuk Sri Baginda Raja dan seluruh rakyat Arab Saudi,” ucap Presiden Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan rasa syukurnya bahwa Raja Salman telah pulih kembali dan kini dalam kondisi sehat.

“Saya dan seluruh rakyat Indonesia mendoakan agar Sri Baginda Raja senantiasa diberkahi kesehatan,” kata Kepala Negara.

Dalam pembicaraannya tersebut, Presiden juga menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang diadakan secara terbatas akibat pandemi.

“Kami juga mengapresiasi pengaturan penyelenggaraan ibadah haji yang dijalankan dengan protokol kesehatan secara ketat dan dengan mengedepankan kesehatan umat. Mari kita terus berdoa agar pandemi ini dapat cepat teratasi,” ujar Presiden.

Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, Presiden Jokowi mengajak Raja Salman untuk terus meningkatkan hubungan baik antar kedua negara, termasuk kerja sama di bidang ekonomi.

“Bapak Presiden, insyaallah kami siap selalu untuk meningkatkan hubungan demi kebaikan dua negara,” ujar Raja Salman kepada Presiden Jokowi. (BPMI/EN)
https://setkab.go.id/sampaikan-selamat-iduladha-presiden-apresiasi-pelaksanaan-haji-1441h-pada-raja-salman/

Menhub Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan Secara Disiplin Sektor Transportasi di Bali

August 02, 2020

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi meninjau penerapan protokol kesehatan dalam bertransportasi secara disiplin sebagai upaya mendukung pariwisata Bali.

Dalam kunjungannya, Minggu (2/8), Menhub bertemu dengan Gubernur Bali Wayan Koster untuk membahas sejumlah hal terkait kelanjutan pembangunan infrastruktur transportasi, penanganan transportasi yang aman dan sehat di masa adaptasi kebiasaan baru, dan rencana groundbreaking Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida untuk mendukung pariwisata di Bali pada 3 Agustus besok.

“Kita tahu saaat pandemi terjadi, pariwisata di Bali mengalami keterpurukan. Ini saatnya Bali bangkit kembali menjadi destinasi wisata favorit baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kemenhub siap mendukung kebangkitan pariwisata di Bali melalui penerapan protokol kesehatan dalam bertransportasi. Kita harus lakukan ini secara konservatif dan hati-hati untuk mencegah penularan Covid-19,” jelas Menhub Budi di Bali, Minggu (2/8).

Melalui Permenhub 41 Tahun 2020 dan aturan turunannya, Budi Karya sampaikan bahwa Kemenhub bersama para operator transportasi dan Pemerintah Daerah telah berkomitmen bersama untuk melakukan pengendalian transportasi dalam rangka menciptakan perjalanan yang aman dan sehat bagi masyarakat melalui penerapan protokol kesehatan mulai dari area keberangkatan, saat dalam perjalanan, sampai saat tiba di area kedatangan.

“Hal itu dilakukan agar masyarakat tetap dapat produktif namun tetap aman dari penularan Covid-19,” tandas Menhub.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, secara bertahap Pemerintah Provinsi Bali kembali membuka aktivitas masyarakat lokal pada 9 Juli lalu. Kemudian pada 31 Juli kemarin, Bali membuka sektor pariwisata bagi turis domestik di masa adaptasi kebiasaan baru (new normal) dan secara bertahap Bali kembali akan membuka sektor pariwisata bagi para turis mancanegara.

Ia memastikan, pembukaan kembali sektor pariwisata di Bali diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh para pelaku usaha pariwisata di Bali. Pemprov Bali melihat para pelaku usaha telah siap menjalankan protokol kesehatan dan sejauh ini pelaksanaan pembukaan kembali pariwisata di Bali telah berjalan baik.

Akibat ditutupnya Bali sejak April 2020, jumlah pergerakan pesawat dan penumpang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tercatat dari data Angkasa Pura I Ngurah Rai Bali, sejak April-Juni 2020 penurunan pergerakan pesawat mencapai 90 persen lebih atau hanya sekitar 500 sampai 1000 pergerakan pesawat per bulannya, yang biasanya dalam satu bulan terdapat sekitar 10 ribu sampai 13 ribu pergerakan penumpang,

Sementara untuk pergerakan penumpang juga mengalami penurunan 95-99 persen pada bulan April-Juni 2020, atau hanya ada 8000 sampai 20 ribu penumpang perbulannya, dimana pada bulan yang sama di tahun lalu pergerakan penumpang bisa mencapai 1-2 juta lebih penumpang perbulannya.

Namun demikian, setelah Pemerintah menetapkan masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), pada bulan Juli ini pergerakan pesawat maupun penumpang domestik dari dan ke Bali mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan bulan April-Juni 2020. Pada periode 1-25 Juli 2020 tercatat sebanyak 954 penerbangan (meningkat dibandingkan pada periode 1-25 Juni 2020 yang hanya 416 penerbangan) dan 56 ribu lebih penumpang (meningkat dibandingkan pada periode 1-25 Juni 2020 yang hanya 14 ribu lebih penumpang).(BKIP Kemenhub/EN)

Perhatikan protokol kesehatan pemotongan kurban di tengah pandemi

July 31, 2020

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito, mengimbau semua pihak memerhatikan protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan pada tiga kegiatan utama perayaan Iduladha di tengah pandemi Covid-19.
"Perlu memerhatikan tiga kegiatan utama dalam Iduladha, yaitu penjualan hewan kurban, kegiatan pemotongan hewan dan pembagian daging kurban, serta penyelenggaraan salat Iduladha," ujarnya dalam konferensi pers di Media Center Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Jakarta, Kamis (30/7).
Terkait untuk kegiatan pemotongan hewan kurban yang aman Covid-19, dia menyebut dibagi menjadi dua, yaitu pemotongan yang dilakukan pada Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R) dan pemotongan di luar RPH-R.
Untuk pemotongan yang dilakukan pada RPH-R, ketentuan yang harus dilakukan, antara lain:
1. Pemotongan dilakukan di RPH-R pemerintah dan swasta
2. Menjaga jarak minimal satu meter antar petugas
3. Mengatur kepadatan pekerja dan kebersihan diri
4. Mengukur suhu tubuh di pintu masuk
5. Menghindari kontak langsung antar petugas
6. Menyediakan fasilitas disinfeksi, CTPS dan hand sanitizer
7. Membersihkan peralatan sebelum dan sesudah digunakan
8. Petugas menggunakan masker, pelindung wajah, sarung tangan, apron dan sepatu boot.
Tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan di RPH-R, jika pemotongan dilakukan di luar RPH-R, ketentuan yang wajib dilakukan antara lain : 
1. Pemeriksaan suhu tubuh
2. Melarang orang sakit untuk bertugas
3. Menjaga jarak minimal satu meter
4. Mengatur jumlah panitia pemotongan
5. Membatasi kepadatan orang di tempat pemotongan
6. Menerapkan kebersihan diri
7. Petugas menggunakan masker, pelindung wajah, sarung tangan, apron dan sepatu
8. Petugas tidak saling berhadapan saat pengulitan, pencacahan dan pengemasan daging
9. Pembedaan petugas penanganan daging dan jeroan
10. Pendistribusian daging dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik
"Sesuai dengan pesan Iduladha dari Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla, masjid dan musala mohon mengkampanyekan terutama setelah azan lima waktu, yaitu pertama 3M, Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak. Kedua adalah 3S, Semprot Semua Sarana terutama sarana yang digunakan untuk ibadah. Ketiga adalah 3T, Tes, Telusuri, Tanggulangi. Mohon agar semua pihak terutama umat muslim yang merayakan Iduladha agar betul-betul melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat agar kita semua dapat terhindar dari peningkatan kasus Covid-19," tutupnya.

BKN: SKB CPNS Formasi Tahun 2019 akan Digelar 1 September-12 Oktober 2020

July 30, 2020

Jakarta - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 akan digelar pada 1 September sampai dengan 12 Oktober 2020 dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat.
“Jadwal Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 ini disampaikan dalam Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 116-4/99 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019,” demikian bunyi rilis yang disampaikan Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN, Paryono.
Jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019, menurut Paryono, meliputi verifikasi data hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dijadwalkan pada 27 sampai dengan 30 Juli 2020. Kemudian pengumuman dan pendaftaran ulang SKB akan dijadwalkan pada 1 sampai dengan 7 Agustus 2020.
“Untuk pencetakan kartu ujian SKB akan dijadwalkan satu hari setelahnya, yaitu 8 Agustus 2020. Penjadwalan SKB akan dilakukan pada 10 sampai dengan 14 Agustus 2020. Selanjutnya jadwal pelaksanaan SKB untuk setiap instansi akan diumumkan pada 18 Agustus 2020,” ujarnya.
Penyelenggaraan SKB pada 1 September sampai dengan 12 Oktober 2020 nanti, menurut Karo Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN, akan digelar dengan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kepala BKN Nomor 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
“Pengolahan hasil SKD dan SKB selanjutnya akan dilakukan pada 8 sampai dengan 18 Oktober 2020. Selanjutnya, pada 19 sampai dengan 23 Oktober 2020 akan dilakukan rekonsiliasi (pencocokan) hasil integrasi SKD dan SKB,” katanya.
Final hasil seleksi yang telah melalui tahap rekonsiliasi akan disampaikan kepada instansi penyelenggara rekutmen CPNS formasi tahun 2019 pada 26 sampai dengan 28 Oktober 2020 untuk kemudian diumumkan kepada publik pada 30 Oktober 2020.
“Nama-nama hasil seleksi final tersebut selanjutnya akan diajukan dalam usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang prosesnya dijadwalkan akan berlangsung pada 1 sampai dengan 30 November 2020,” pungkasnya di akhir rilis. (Humas BKN/EN)
 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes