infontbnow

BPOM Pastikan Vaksin Covid-19 Aman dan Efektif Sebelum Diedarkan

January 22, 2021

•

Vaksin Covid-19 Sinovac telah tiba di Indonesia beberapa waktu lalu. Namun saat ini vaksin tersebut masih diobservasi untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Hasil observasi ini nantinya akan menjadi dasar Badan POM (Badan Pengawas obat dan Makanan) untuk mengeluarkan emergency use of authorization (UEA) atau izin edar penggunaan vaksin dalam kondisi darurat. Proses evaluasi yang dijalankan Badan POM, merujuk pada regulasi dan standar internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat.

“Kami tidak membuat aturan sendiri. Badan POM mengikuti standar dan regulasi yang sudah menjadi komitmen bersama secara internasional,” kata Kepala Badan POM Dr Ir Penny K Lukito MCP dalam Keterangan Pers Juru Bicara Pemerintah Covid-19. Tak ada efek samping kritikal Penny mengungkap, Badan POM bersama MUI, Bio Farma, dan Kemenkes juga telah melakukan kunjungan ke China untuk memastikan langsung bahwa dari segi mutu, vaksin Sinovac sudah memenuhi standar produksi obat yang baik. Sejauh ini menurutnya, tidak ada efek samping yang kritikal. Namun, masih perlu menunggu efektivitas vaksin Sinovac tersebut. “Untuk mengetahui ini, sampel darah yang diambil akan dianalisa di laboratorium untuk dilihat seberapa besar vaksin itu memberi efektivitas terhadap peningkatan antibodi. Ada standarnya. Dilihat juga kemampuannya menetralisir virus yang masuk ke tubuh kita,” jelas Penny. Analisa tersebut tentu membutuhkan waktu yang tak sebentar. Badan POM memastikan tak akan mengeluarkan EUA, sebelum hasil evaluasi terkait efikasi vaksin terbukti manfaatnya. Apalagi, izin edar penggunaan vaksin dalam kondisi darurat atau EUA oleh BPOM juga diukur melalui penyuntikan kedua pada subjek atau relawan (partisipan). “Setelah disuntik, subjek kembali ke masyarakat, kemudian proses evaluasinya akan dihitung dalam waktu 3 bulan dan 6 bulan, dengan melihat apakah ada kasus yang terjadi di masyarakat. Untuk EUA bisa dilihat dalam 3 bulan,” ujarnya.

Penny menegaskan, Badan POM hanya akan mengeluarkan izin edar penggunaan vaksin dalam kondisi darurat atau EUA, jika data terkait mutu, keamanan, dan khasiat sudah lengkap. Meski masih harus menunggu beberapa waktu. “Ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang hanya ingin memberikan vaksin bermutu, berkhasiat, dan aman untuk masyarakat,” pungkasnya. Meski demikian, para ahli mengingatkan, bahwa adanya vaksin bukan berarti akhir dari Covid-19. Penelitian lebih lanjut terkait perlindungan yang bisa diberikan vaksin Covid-19 masih terus perlu dilakukan. Sehingga, disiplin menerapkan protokol kesehatan 3 M (Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan 3 T (Tracing, testing, dan treatment) tetap menjadi garda terdepan untuk mencegah penyebaran virus corona.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPOM Pastikan Vaksin Covid-19 Aman dan Efektif Sebelum Diedarkan", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/17/194555223/bpom-pastikan-vaksin-covid-19-aman-dan-efektif-sebelum-diedarkan?page=all.

Penulis : Bestari Kumala Dewi

Editor : Bestari Kumala Dewi

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:

Android: https://bit.ly/3g85pkA

iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

Satgas Covid-19: Jangan Takut dan Ragu Karena Vaksin Aman dan Halal

January 20, 2021

•

Vaksin

Masyarakat diharapkan tidak takut dan ragu ketika vaksin Covid-19 sudah siap untuk diberikan. Pemerintah tengah memastikan vaksin yang akan digunakan aman, memiliki efektivitas dan halal. Pemerintah juga menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan vaksin yang digunakan halal.

Vaksin yang digunakan nanti sudah lulus uji klinis tahap 3, dan menerima emergency use of authorization (EUA) dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) serta terdaftar di World Health Organization (WHO). "Uji klinis merupakan tahap yang harus dilalui setiap vaksin untuk memastikan aman digunakan manusia dan memiliki efektivitas menghasilkan imunitas tubuh terhadap Covid-19," ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, Kamis (19/11/2020) di Kantor Presiden, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam pengembangan vaksin Covid-19, melibatkan para pakar bidang kesehatan dan WHO. Hal ini bertujuan untuk memonitor dan memastikan bahwa vaksin ini aman digunakan. Selain itu, kerjasama yang erat dijalin untuk menginvestigasi dan mengkomunikasikan isu-isu yang muncul dalam pengembangan vaksin. Jika ditemukan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti, maka pemerintah akan melaporkan ke WHO dan akan dievaluasi oleh Global Advisory Comitte on Vaccine Safety .

Bahkan untuk memastikan kesiapan program vaksinasi Covid-19, pada Rabu lalu (18/11/2020), Presiden Joko Widodo sudah melakukan peninjauan simulasi vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Puskesmas Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari simulasi itu, masyarakat mengikuti seluruh tahapan vaksinasi dari mulai pendaftaran, memperoleh vaksinasi dan menunggu selama 30 menit paska vaksinasi untuk melihat reaksi penyuntikan vaksin, sebelum diperbolehkan pulang.

Selain itu penetapan regulasi pengadaan vaksin yang dilakukan pemerintah sudah mengikuti standar internasional yang berlaku. Alur perizinan produksi, maupun izin edar juga dilakukan secara ketat untuk memastikan keamanan dan kesesuaian vaksin dengan standar yang berlaku.

"Sekali lagi saya tekankan, vaksin yang akan digunakan nanti aman. Efek samping yang terjadi, hanya bersifat minor dan sementara. Efek samping yang sangat besar sangat jarang ditemui, kita selalu memonitor dan mengantisipasi semua keadaan ini. Vaksin juga dapat melindungi diri kita dan orang lain yang tidak dapat divaksin karena alasan kesehatan tertentu," tegas Wiku.

Sumber

Mendukung Kelanjutan Realisasi Otsus Papua

January 18, 2021

•

Sejak 2002 Provinsi Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana Otsus hingga kini mencapai Rp 126,99 triliun. Karena DAU juga terus meningkat tiap tahun anggaran, dana per tahun yang mulanya sebesar Rp 1,38 triliun pada 2002, melonjak mencapai Rp 13,05 triliun pada 2020. Jangka waktu kucuran dana yang diamanatkan UU Otsus tersebut selesai tahun depan.

Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Billy Mambrasar, yang menilai otsus Papua berhasil meningkatkan pendidikan anak-anak Papua. “Semangat untuk alokasi otsus itu paling tinggi untuk pendidikan, saya berasal dari keluarga tidak mampu tapi bisa menempuh pendidikan tinggi menggunakan dana otsus,” ujar Billy di Jakarta, belum lama ini.

Billy tidak sendiri. Vanda Astri Korisano dan Martha Itaar, dua putri Papua juga berhasil jadi pilot maskapai nasional Garuda Indonesia setelah berkuliah Nelson Aviation College, New Zealand dibiayai dana Otsus Papua. Ratusan mahasiswa Papua juga saat ini tengah dikirim belajar ke luar negeri dengan dana otsus.

Pada 2020, Pemprov Papua mengucurkan beasiswa dokter spesialis yang menjaring 112 dokter asli Papua. Sementara 471 pelajar SMA juga dibiayai menempuh sekolah tinggi. Program serupa telah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2019, dari total 425 siswa yang lulus beasiswa, 161 diantaranya dibiayai belajar ke luar negeri dan 264 di dalam negeri.

Data-data juga menunjukkan ekses buruk kurang adanya grand design dan tidak seriusnya monitoring evaluasi dan pengawasan terhadap realisasi atau kucuran dana Otsus tergambar secara jelas selama 18 tahun dana Otsus Papua mengucur, namun kurang berhasil menyentuh outcome yang signifikan. Pada 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) masih menempatkan Papua (60,84) dan Papua Barat (64,70) di posisi paling bawah se-Indonesia. Angka itu jauh di bawah rerata nasional senilai 71,92 pada tahun yang sama.

Pada 2020, BPS juga mencatat angka buta huruf di Papua pada usia 15 tahun ke atas mencapai 22,10 persen, turun dari 25,54 persen pada 2003. Penurunan itu tak sebanding dengan kondisi rerata nasional yang turun dari 10,21 persen hingga ke 4,00 persen dalam periode yang sama.

Menilik angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar, pada 2020 hanya Papua sendirian yang di bawah 90 persen dengan angka 79,34 persen, jauh di bawah rerata nasional sebesar 97,69 persen. Angka itu turun dari 83,86 persen pada 2003 sementara rerata nasional mengalami peningkatan dari 92,55 persen pada tahun yang sama.

Untuk APM pada SMP dan setingkat, di Papua 47,81 persen pada 2003 dibandingkan 63,49 persen rerata nasional. Saat rerata nasional berhasil naik hampir 20 persen menjadi 80,12 persen, AMP tingkat SMP di Papua hanya naik sepuluh persen jadi 57,95 persen. Serupa juga di tingkat SMA, AMP Papua naik 14 persen dari 30,11 persen pada 2003 menjadi 44,31 persen sementara rerata nasional naik 20 persen dari 40,56 persen ke 60,67 persen.

Sementara dalam laporan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang dilansir Kementerian Kesehatan pada 2019 lalu, Papua dan Papua Barat masih nomor buncit. Pada 2018, Papua mencatat IPKM 0,4888 poin sementara Papua Barat mencatat angka 0,5491. Angka itu lebih rendah dari capaian nasional sebesar 0,6087. Kenaikan poin di Papua dan Papua Barat sepanjang lima tahun sejak 2013 juga lebih rendah dari kenaikan nasional. IPKM dihitung berdasarkan sejumlah indikasi. Salah satu penilaiannya datang dari Sub Indeks Pelayanan Kesehatan. Dalam hal ini, Papua dan Papua Barat juga di posisi paling bawah sejak awal penghitungan dengan metode baru pada 2010.

Pada 2018, skor Papua sebesar 0,3166 dan Papua Barat 0,3724, jauh di bawah rerata nasional pada 0,4398. Merujuk laporan Kemenkes, skor Sub Indeks Pelayanan Kesehatan di Papua adalah yang paling rendah dibanding sub indeks lainnya.

Sejauh ini, rancangan revisi UU Otsus sudah diserahkan pemerintah ke DPR. Pembahasannya dijadwalkan Januari 2021. Artinya, tahun depan dinamika di Papua akan sangat kental diwarnai isu kelanjutan otsus ini. Jika menengok dinamika serupa menjelang pembentukan UU Otsus, ia menyimpan potensi kerawanan tersendiri. Yang harus dilakukan adalah apakah Komisi II DPR RI ataupun Baleg atau Panja yang akan membahas revisi UU Otsus Papua harus menyelesaikan dengan cara secepatnya, agar ada payung hukum pengucuran dana Otsus, jika tidak maka kelompok separatis akan mendapatkan “pintu masuk” mengacaukan Papua.

Disamping itu, masyarakat Papua harus yakin bahwa keberlanjutan Otsus ke depan akan lebih baik, karena mekanismenya akan semakin ditata bahkan diperkirakan PP terkait masalah ini akan dibuat sedetail mungkin oleh pemerintah untuk menutup celah dana Otsus yang sangat besar tidak digerogoti oleh oknum-oknum bejat dan tidak nasionalis. Semoga.

Presiden: Vaksinasi adalah Game Changer dalam Pengendalian Pandemi

January 16, 2021

•

Vaksin

Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk bersikap optimistis di awal tahun 2021 yang diyakini akan menjadi titik balik permasalahan pandemi yang melanda sejak tahun lalu. Kesehatan masyarakat diharapkan akan segera pulih dan perekonomian segera bangkit kembali.

Saat memberikan sambutan pada acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2021 yang digelar secara virtual, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pengendalian pandemi melalui vaksinasi adalah kunci utama yang sangat menentukan agar keadaan bisa kembali normal.

“Pengendalian pandemi terutama melalui vaksinasi adalah game changer, adalah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional kita segera bangkit,” kata Presiden dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 15 Januari 2021.

Program vaksinasi Covid-19 gratis bagi seluruh rakyat Indonesia secara resmi telah dimulai dua hari lalu, Rabu (13/1). Seluruh prosedur dan tahapan pengembangan vaksin juga telah dilalui dengan baik dan berjalan lancar.

Sebelumnya, penelitian dasar ilmiah dan sejumlah uji klinis telah dilakukan sejak bulan Agustus sehingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA). Hasil efikasi vaksin yang diuji sudah di atas standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Tak hanya itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa halal bagi vaksin yang digunakan. Sistem pendukung vaksinasi juga telah direncanakan dan siap sejak beberapa bulan yang lalu.

“Ini adalah sebuah langkah penting, langkah bersama kita untuk membawa bangsa kita keluar dari pandemi, memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan pada rakyat, serta akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara cepat,” jelas Presiden.

Tanggal 13 Januari yang lalu, Kepala Negara dan beberapa perwakilan dari berbagai golongan sudah divaksin dosis pertama. Kemarin, 14 Januari 2021, juga telah dilakukan vaksinasi perdana di 26 provinsi. Adapun hari ini, 15 Januari 2021, vaksinasi perdana juga dilakukan di 8 provinsi.

“Saya telah perintahkan agar proses vaksinasi kepada 181,5 juta rakyat Indonesia bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2021 ini,” imbuhnya.

Pemerintah juga telah mengamankan 426 juta dosis vaksin untuk rakyat yang berasal dari empat perusahaan dan negara yang berbeda. Presiden memerinci, vaksin akan datang sebanyak kurang lebih 3 juta di bulan Januari, 4,7 juta di bulan Februari, 8,5 juta di bulan Maret,16,6 juta di bulan April, 24,9 juta di bulan Mei, dan 34,9 juta di bulan Juni.

“Itu di dalam perencanaan yang telah kita buat, meskipun bisa berubah lebih banyak lagi kita harapkan,” katanya.

Dengan vaksinasi massal ini, Presiden berharap akan muncul kekebalan komunal sehingga risiko penyebaran Covid-19 akan berhenti dan kegiatan perekonomian akan sepenuhnya pulih kembali.

“Inilah kerja besar yang ingin kita kerjakan dan kita meminta kesadaran kita semuanya, meskipun nantinya sudah divaksin, saya minta protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan ketat sampai seluruh dunia kembali normal tanpa pandemi,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden saat menghadiri acara tersebut dari Istana Kepresidenan Bogor yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Humas Kemensetneg)

Sumber

Besok Presiden Jokowi Akan Divaksin Perdana Covid-19 pada Pagi Hari

January 12, 2021

•

Nasional

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan menjalani vaksinasi perdana Covid-19 pada Rabu 13 Januari 2021, pagi hari.

Hal itu disampaikan Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/1/2021).

"Rencana besok pagi penyuntikan vaksin perdana untuk Presiden," ujar Bey dalam keterangan di Jakarta.

Dia menyampaikan, Sekretariat Presiden saat ini sedang mempersiapkan dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk pengaturan tatacara vaksinasi terhadap Kepala Negara.

Dia mengatakan, penyuntikan vaksin perdana terhadap Presiden akan disiarkan secara langsung melalui live streaming.

"Besok saat penyuntikan perdana tersebut juga akan disiarkan secara live streaming. Jadi proses nya seperti apa, bisa dilihat langsung besok," jelasnya.

Sementara itu mengenai tempat pelaksanaan vaksinasi Presiden akan diinfokan selanjutnya.

Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan telah menyatakan kesediaannya menjadi orang pertama di Tanah Air yang menerima vaksinasi COVID-19 setelah izin EUA dari BPOM dan fatwa kehalalan dari MUI terbit.(wal)

Sumber : https://nasional.okezone.com/read/2021/01/12/337/2343079/besok-presiden-jokowi-akan-divaksin-perdana-covid-19-pada-pagi-hari?page=1

Makin Jelas! Komnas HAM Benarkan Pasukan Habib Rizieq Pegang Senjata Api

January 10, 2021

•

FPI

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mohammad Choirul Anam melaporkan hasil penyelidikan bahwa ada dugaan anggota Front Pembela Islam (FPI), organisasi yang sudah ditetapkan terlarang oleh pemerintah, menggunakan senjata api rakitan saat baku tembak dengan pihak kepolisian pada 7 Desember 2020.

Komnas HAM merekomendasikan pengusutan lebih lanjut dugaan kepemilkan senjata api laskar FPI tersebut.

"Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh laskar FPI," kata Anam saat konferensi pers virtual, Jumat (8/1/2021).

Komnas HAM membenarkan ada pembuntutan oleh pihak kepolisian terhadap Habib Rizieq Shihab. Para petugas yang membuntuti mendapat surat tugas resmi untuk kepentingan penyelidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan oleh Habib Rizieq di Petamburan dan Megamendung. Kemudian FPI melakukan pencegatan atau memepet mobil polisi hingga terjadi baku tembak.

Soal dugaan penggunaan senjata api oleh laskar FPI, merujuk pada penyelidikan di fase eskalasi tinggi yang terjadi di kawasan Swissbell Hotel, Karawang, hingga tol Cikampek KM49. Dalam tugas itu, tepatnya pada 7 Desember, dua laskar FPI tewas ditembak ketika eskalasi tinggi.

"Terdapat enam orang meninggal dunia dalam dua konteks peristiwa yang berbeda. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antarmobil dan saling serang antarpetugas dan laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api," kata Anam.

Adapun, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan pihaknya menghargai hasil temuan Komnas HAM. Menurut Argo, hasil investigasi Komnas HAM menunjukkan, anggota laskar membawa senjata yang dilarang oleh UU. Selain itu, menurut dia, kontak tembak dan benturan fisik dikarenakan ada perlawanan anggota laskar FPI terhadap petugas.

"Menurut Komnas HAM penembakan yang dilakukan oleh Polri dilakukan oleh petugas lapangan dan tanpa perintah atasan," tutur Argo.

Sebelumnya, Sekretaris Umum FPI Munarman pernah menyampaikan bahwa tidak ada baku tembak antara laskar dengan pihak kepolisian sebab anggotanya tidak ada yang dibekali dengan senjata tajam, apalagi senjata api.

"Yang perlu diketahui bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut bawa senpi dan tembak menembak dengan aparat. Kami tidak pernah dibekali senpi, kami terbiasa tangan kosong, kami bukan pengecut," tegasnya.

"Ini fitnah luar biasa, memutarbalikkan fakta dengan sebut bahwa laskar lebih dulu serang," tambahnya.

Pihak FPI sendiri telah menyampaikan protes atas hasil kesimpulan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Salah satu tim advokasi enam anggota FPI yang tewas, Hariadi Nasution, mengatakan konstruksi peristiwa yang dibangun Komnas HAM hanya berdasar satu sumber yakni pihak kepolisian.

"Komnas HAM RI terkesan melakukan 'jual beli nyawa' yaitu pada satu sisi memberikan legitimasi atas penghilangan nyawa terhadap dua korban lewat konstruksi narasi tembak-menembak yang sesungguhnya masih patut dipertanyakan karena selain hanya dari satu sumber, juga banyak kejanggalan dalam konstruktsi peristiwa tembak menembak tersebut," kata Hariadi.

Hariadi juga menyesalkan, hasil penyelidikan Komnas HAM yang berhenti pada status pelanggaran HAM dan rekomendasi untuk menempuh proses peradilan pidana terhadap pelaku pelanggaran Ham tersebut.

Sebab kata dia, jika Komnas HAM konsisten dengan konstruksi pelanggaran HAM maka akan merekomendasikan proses penyelesaian kasus tragedi 7 Desember 2020 di Karawang lewat proses sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pertama Disuntik Vaksin Covid-19, Jokowi: Agar Semua Yakin Ini Aman dan Halal

January 07, 2021

•

Nasional

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan dirinya menjadi bersedia jadi yang pertama disuntik vaksin Covid-19. Presiden menegaskan bahwa hal ini bukanlah untuk mendahulukan dirinya sendiri.

Jokowi menegaskan hal itu bagian dari upaya agar masyarakat bahwa vaksinisasi aman dilakukan.

“Mengapa Presiden jadi yang pertama? Bukan hendak mendahulukan diri sendiri, tapi agar semua yakin bahwa vaksin ini aman dan halal. Jadi, siap-siap saja,” katanya dikutip dari akun media sosialnya, Kamis (7/1/2021).

ia juga meminta agar masyarakat bersabar menanti proses vaksinasi. Dia juga mengaku menanti vaksin tersebut.

“Apakah Anda tengah menanti vaksin Covid-19? Sabar. Saya juga,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, saat ini vaksin sudah ada dan mulai didistribusikan ke daerah-daerah. Namun dia menyebut masih menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM.

Tapi kita masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat (BPOM) dan Makanan dan proses kajian halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ungkapnya.

“Apabila prosedur itu sudah kita lewati, pemerintah akan menggelar vaksinasi Covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui beberapa tahap,” lanjutnya.

Seperti diketahui. Pemerintah merencanakan vaksinasi dapat dilakukan pada pekan kedua bulan Januari ini.(qlh)

Sumber : https://nasional.okezone.com/read/2021/01/07/337/2340444/pertama-disuntik-vaksin-covid-19-jokowi-agar-semua-yakin-ini-aman-dan-halal?page=1

Subscribe to: Posts ( Atom )

Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates