Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates

KPU telah sahkan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di 34 provinsi

March 19, 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengesahkan rekapitulasi suara nasional di 34 dari 38 provinsi Indonesia pada hari ke-20 rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa dini hari.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebutkan terdapat empat provinsi tersisa yang perlu direkap di tingkat nasional, yaitu Jawa Barat, Papua, Papua Pegunungan dan Maluku.

"Kita akhiri untuk sesi ini (rekapitulasi Papua Barat Daya), masih ada Jawa Barat, Papua, Papua Pegunungan dan Maluku. Insyaallah nanti akan kita selesaikan," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional yang dilakukan KPU pada Rabu (28/2) hingga Senin (18/3), pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 427.871 suara di 128 wilayah PPLN.

Pada urutan kedua adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 125.110 suara, dan posisi terakhir yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang mendapatkan 118.385 suara.

Selain itu, berdasarkan rekapitulasi nasional pada Sabtu (9/3) hingga Selasa (19/3) pukul 01.00 WIB, KPU juga telah mengesahkan perolehan suara Pilpres pada 34 provinsi di tingkat nasional; yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat.

Selanjutnya, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Banten, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Bengkulu.

Kemudian, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, NTB, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

Dari keseluruhan provinsi yang sudah melakukan rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 2 unggul di 32 provinsi, sedangkan dua sisanya didahului pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik setempat sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3/2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

KPK Desak Inspektorat NTB Audit Pengelolaan Pelabuhan Bangsal Lombok Utara

March 17, 2024


 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menedesak Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengaudit pengelolaan Pelabuhan Bangsal di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara.


KPK menemukan penghasilan dari pelabuhan penghubung tiga Gili itu tidak sepeser pun masuk ke kas Pemprov NTB sejak dialihkan dari Kemenhub tahuun 2023 lalu.


"Mestinya pemasukan tetap ada, misalnya pas kapal masuk, parkir dan jasa tambat kapal itu tidak ada pungutan, kita tanya dengan staf provinsi mereka tidak bisa jawab," kata Korsup KPK wilayah 5 Dian Patria, Sabtu (16/3/2024).


Dian menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara justru mengambil keuntungan dengan menarik uang retribusi sebesar Rp20 ribu per kepala yang dititipkan ke operator kapal yang tertuang dalam Perda.


Selain itu ada pungutan lain sebesar Rp10 ribu per kepala.


Inilah yang menjadi alasan KPK meminta agar Inspektorat Provinsi NTB segera melakukan audit.


Dian meminta agar persoalan ini tidak terus dibiarkan karena akan menambah persoalan.


Dia juga meminta agar Pemerintah NTB segera membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Pemenang (Bangsal).


"Nanti kita akan bicara juga dengan Akacindo (Asosiasi Kapal Cepat Indonesia) juga yang dari Bali di tiket itu siapa titip apa, jangan sampai ada pungutan," kata Dian.


Sehingga tujuan pungutan seperti yang dilakukan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) dulu bisa kembali diterapkan, dan Pelabuhan Bangsal bisa memberikan pemasukan untuk daerah.


Rajut Persatuan Pasca Pemilu, Semua Pihak Perlu Kawal Demokrasi

March 16, 2024

 Pasca pemilu, tantangan terbesar yang dihadapi sebuah negara adalah mempertahankan persatuan di tengah perbedaan pandangan politik. Meskipun demokrasi memberikan wadah bagi ekspresi beragam pendapat, menjaga keutuhan sebuah bangsa memerlukan komitmen dari semua pihak untuk merajut persatuan.

Di tengah dinamika politik pasca pemilu, penting bagi semua pihak, terutama pemimpin politik dan masyarakat sipil, untuk mengutamakan semangat demokrasi, menghormati hasil pemilu, serta berupaya menjaga keamanan dan stabilitas negara.

Dalam konteks ini, peran seluruh elemen masyarakat, khususnya para aparatur sipil negara (ASN), menjadi sangat krusial. Dalam sebuah forum webinar dengan tema "ASN Dewasa Berdemokrasi, Merajut Persatuan Pasca-Pemilu", Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyampaikan pesan yang menggugah seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga persatuan dan mengawal demokrasi.

Suhajar menegaskan pentingnya menjaga netralitas dan imparsialitas ASN sesuai dengan Undang-Undang (UU) ASN. ASN memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar dan adil.

Keberhasilan demokrasi tidak hanya tergantung pada proses pemilihan umum itu sendiri, tetapi juga pada kualitas dan integritas pelaksanaannya. Netralitas dan imparsialitas ASN menjadi pondasi yang harus dijaga dengan ketat untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan demokrasi.

Selain itu, Suhajar juga mengingatkan akan tujuan utama bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi seluruh warga negara, meningkatkan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pentingnya pemilihan umum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut tidak dapat disangkal. Pemilu merupakan momen penting di mana rakyat berpartisipasi aktif dalam menentukan arah dan pemimpin negara. Oleh karena itu, proses pemilu harus dijalankan secara transparan, adil, dan berkualitas.

Dalam konteks pemilihan umum, peran partai politik (parpol) menjadi sangat krusial. Parpol bukan hanya sebagai alat untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah dalam menjalankan amanah kekuasaan.

Oleh karena itu, keberadaan parpol yang kuat dan bertanggung jawab sangatlah penting. Parpol harus mampu mendidik rakyat agar cerdas dalam berpolitik dan memberikan wadah yang baik bagi partisipasi politik masyarakat.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait dengan proses pemilu itu sendiri, tetapi juga dengan peran generasi milenial dalam politik dan pemerintahan. Suhajar mendorong agar generasi milenial dapat memimpin dengan cara-cara yang inovatif, sesuai dengan semangat zaman.

Dalam era digital ini, masyarakat menginginkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan efisien. Oleh karena itu, generasi milenial harus mampu beradaptasi dengan dinamika zaman dan memberikan solusi-solusi baru dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

Selain itu, perubahan struktural dalam birokrasi juga menjadi perhatian serius. Dengan perubahan jabatan yang beralih menjadi lebih fungsional, adaptasi serta peningkatan keterampilan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan tersebut.

ASN harus siap untuk berperan lebih aktif dalam mendukung perubahan-perubahan tersebut demi terciptanya birokrasi yang lebih responsif dan efektif.

Tidak hanya itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga mengambil langkah proaktif dalam mengawal demokrasi pasca-pemilu. Melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu, DPD berkomitmen untuk mengungkap dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi selama proses pemilu 2024.

Keputusan ini diambil sebagai respons atas temuan-temuan yang menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam penyelenggaraan pemilu, seperti kisruh data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pemilu dan dugaan tindak pidana yang melibatkan penyelenggara pemilu.

Upaya ini merupakan langkah konkrit dari lembaga perwakilan rakyat untuk memastikan integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya Pansus ini, diharapkan dugaan pelanggaran pemilu dapat ditelusuri dengan lebih komprehensif, serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Mengawal demokrasi bukanlah sekadar tugas pemerintah atau sekelompok elit politik, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia. Pasca-pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tantangan dan tugas untuk menjaga persatuan serta memperkuat fondasi demokrasi semakin mendesak.

Melalui langkah-langkah konkret yang diambil oleh para pemimpin, aparat sipil negara, dan lembaga perwakilan rakyat, kita menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa suara rakyat dihormati dan proses demokrasi berjalan dengan baik.

Di atas segala kepentingan politik dan perbedaan pandangan, kesatuan dalam menjaga demokrasi haruslah menjadi prioritas utama. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam memperkuat demokrasi membawa dampak besar bagi masa depan bangsa ini.

Mari kita bersatu dan bertindak secara bersama-sama, dengan semangat gotong royong dan rasa tanggung jawab yang tinggi, demi mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, adil, dan berdaulat.

Saat kita merajut persatuan pasca-pemilu, mari kita juga mengingat bahwa keberagaman adalah kekayaan kita sebagai bangsa. Dalam keberagaman tersebut, kita menemukan kekuatan untuk bersatu dan menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak.

Dengan mengawal demokrasi, kita tidak hanya mengamankan masa depan negara ini, tetapi juga mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang. Bersama-sama, mari kita jadikan Indonesia sebagai teladan demokrasi yang kokoh dan inklusif bagi dunia.

 

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Mendag: Momen Ramadan Bisa Dongkrak Ekonomi Indonesia

March 15, 2024

 


Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengaku optimis momen Bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.


"Kita berharap bulan puasa bisa berdampak baik kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata dia kepada wartawan di sela-sela mengunjungi Pasar Tanah Abang, Blok A, Jakarta Pusat, Kamis 14 Maret 2024.


Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, daya beli masyarakat mulai meningkat. Hal tersebut terlihat dari geliat ekonomi di sejumlah pasar tradisional, salah satunya Tanah Abang. Dia menyebut meningkatnya daya beli masyarakat menandakan pertumbuhan ekonomi nasional ke arah positif atau di atas rata-rata.


"Di pasar-pasar ini pengunjung mulai ramai, di pasar pakaian, kebutuhan pangan susah mulai ramai. Mudah-mudahan ekonomi kita tumbuh di atas 5 persen," imbuhnya.


Selain itu, Zulhas juga menanggapi terkait masih tingginya harga beras lokal. Hal tersebut lantaran adanya pergeseran waktu musim panen raya sehingga membuat stok beras berkurang.


“Memang kalau beras lokal belum panen raya, jadi harganya tinggi karena barangnya kurang,” kata Zulhas.


Dia menyebut biasanya waktu panen raya jatuh pada Januari. Namun, karana El-Nino waktu tanam mundur sehingga membuat panen raya bergeser pada April hingga Mei 2024 mendatang.


"Mudah-mudahan bulan depan sudah bisa panen raya, sehingga berasnya melimpah dan harga beras lokasi bisa turun," ucapnya.


Zulhas menambahkan harga beras premium yang dijamin pemerintah dari Bulog sebesar Rp14.000. Sementara itu, Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) subsidi sebesar Rp11.000.


“Jadi masyarakat bisa memilih kalau yang premium kemahalan, ada berasnya dari SPHP Bulog dan perum Bulog yang harganya tetap,” imbuh Zulhas.

Presiden Jokowi Targetkan Pembangunan IKN Jadi Model Transformasi Bekerja dan Percepat Lahan Investasi

March 14, 2024

 


Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai tindak lanjut kesiapan lahan dan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (13/03/2024), di Istana Merdeka, Jakarta.

“Tadi ada rapat internal yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang percepatan lahan, penyediaan lahan untuk investasi di IKN,” ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam keterangan pers usai menghadiri ratas.

Dalam rapat, ungkap Basuki, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai model transformasi bekerja dan mempercepat penyediaan lahan untuk investasi. Pembangunan IKN ditargetkan tidak hanya sekadar memindahkan ibu kota, melainkan juga sebagai contoh transformasi bekerja yang efisien dan cepat serta contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

“Beliau menyampaikan bahwa pembangunan di IKN ini akan menjadi contoh, sekali lagi, bukan hanya memindahkan ibu kota tetapi contoh transformasi bekerja yang lebih cepat. Jadi kami, terutama dari Otorita, diminta untuk bekerjanya memang bisa menjadi contoh bagi pemda-pemda se-Indonesia nantinya,” ujarnya.

Terkait percepatan lahan untuk investasi, Presiden memberikan arahan untuk memperjelas dan mempercepat status lahan, terutama dalam pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan lahan untuk investasi.

“Jangan sampai malah Otorita ini terbawa sistem langgam birokrasi yang berbelit-belit dan lambat,” tegas Basuki.

Selain itu, Presiden juga memerintahkan agar disediakan fasilitas atau desk khusus untuk melayani pengaduan investor serta ditunjuk penanggung jawab atau person-in-charge (PIC) untuk berkomunikasi secara intens dengan para investor.

“Jadi apakah satu PIC untuk satu investor atau satu PIC untuk lima investor, atau satu PIC untuk sepuluh investor. Sehingga, investor itu bisa komunikasi intens dengan pejabat IKN itu yang namanya PIC itu,” kata Menteri PUPR.

Mengenai progres pembangunan, diungkapkan Menteri PUPR bahwa infrastruktur dasar seperti air bersih dan jalan tol ditargetkan rampung pada pertengahan 2024. Jika infrastruktur pendukung sudah siap, Basuki menjelaskan, Presiden Jokowi berencana mulai berkantor di IKN.

“Jadi utama air dan airport dan itu akan insyaallah itu Juli sudah siap. Makanya nanti 17 Agustus-an insyaallah bisa dilakukan di sana dan beliau akan berkantor di sana,” ungkap Basuki.

Sementara itu Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan bahwa nilai investasi di IKN sudah mendekati Rp49,6 triliun dengan 32 institusi yang telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

“Tentu kita akan mewujudkan apa yang sudah di-groundbreaking itu, untuk diwujudkan sesegera mungkin. Itu tadi yang kita juga lihat bahwa investasi ini perlu sesegera mungkin kita realisasikan di lapangan sehingga ekosistem tadi terbentuk,” kata Bambang. (FID/TGH/UN)



Read more: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-targetkan-pembangunan-ikn-jadi-model-transformasi-bekerja-dan-percepat-lahan-investasi/

Pemilu Aman-Damai, Pemprov NTB Perkuat Konsolidasi

March 12, 2024

 

MEWUJUDKAN Pemilu 2024 yang aman dan damai, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat konsolidasi dan koordinasi dengan jajaran TNI dan Polri, serta pemerintah di bawah.

“Menyukseskan Pemilu dan Pilpres kali ini, TNI dan Polri telah menyiapkan 7.629 personel untuk mengamankan  16.244 TPS (tempat pemungutan suara) di seluruh Provinsi NTB,” kata Pj Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi pada Lakeynews, Rabu (7/2/2024).

Mig Gite menilai bahkan memastikan, aparat TNI dan Polri di NTB telah siap mengawal proses demokrasi kali ini yang aman dan damai. “Terima kasih, aparat TNI/Polri telah menunjukkan kesiapan dalam mengawal proses demokrasi tahun 2024,” ujarnya.

Pj Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi bersama Kapolda NTB Irjen Pol HR Umar Faroq, Danrem 162/Wirabhakti Brigjen TNI Agus Bhakti, dan unsur Forkopimda Provinsi NTB di Eks Bandara Selaparang Mataram, Senin (5/2/2024) lalu.

Keyakinan tersebut setelah dirinya bersama Kapolda NTB Irjen Pol HR Umar Faroq, Danrem 162/Wirabhakti Brigjen TNI Agus Bhakti, unsur Forkopimda Provinsi NTB dan piahk terkait lainnya, mengikuti Apel Kesiapan Pengamanan dan Pengecekan Logistik Tahap Pemungutan Suara Pemilu 2024 di Eks Bandara Selaparang Mataram, Senin (5/2/2024) lalu.

Lebih jauh dijelaskan, Pemprov NTB terus memperkuat konsolidasi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, PT Telkom, PT PLN, jajaran kesehatan, PUPR, BPBD dan lainnya. “Ini kita lakukan untuk memastikan semua proses Pemilu berjalan lancar di seluruh wilayah NTB,” papar Miq Gite.

Kepada segenap masyarakat NTB, Miq Gite mengajak untuk berbondong-bondong datang ke TPS. Hadir untuk memberikan suara dengan riang gembira dan penuh kesadaran. 

“Semoga Pemilu berjalan lancar, aman, damai, berkualitas dan penuh persaudaraan,” harapnya sembari mengimbau insan media agar ikut berperan dalam penciptaan sistuasi kondusif melalui pemberitaan yang menyejukkan. (tim)

BMKG Keluarkan Peringatan Dini Potensi Gelombang Tinggi di NTB

March 11, 2024

 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat (NTB), sehingga para nelayan diminta agar waspada saat melakukan aktivitas di laut.


“Potensi gelombang tinggi di wilayah perairan NTB pada 11-16 Maret 2024,” kata Kepala Stasiun Meteorologi Zaenuddin Abdul Majid Lombok Satria Topan Primadi dalam keterangan tertulisnya di Mataram, dikutip dari Antara, Senin (11/3/2024).


BMKG menyatakan potensi gelombang tinggi di wilayah perairan NTB yaitu kategori gelombang sedang 1,25-2,5 meter di Selat Lombok bagian utara, Selat Alas bagian utara, perairan utara Sumbawa, dan Selat Sape bagian utara.


Kemudian kategori gelombang tinggi 2,5-4,0 meter di Selat Lombok bagian selatan, Selat Alas bagian selatan dan Selat Sape bagian selatan.


“Kategori gelombang sangat tinggi 4,0-6,0 meter di Samudera Hindia selatan,” katanya.


Dengan adanya potensi gelombang tinggi yang mencapai 6 meter tersebut, pihaknya mengimbau para nelayan atau warga yang ada di pesisir pantai agar tetap waspada saat melakukan aktivitas di laut, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.


“Para nelayan diharapkan tetap waspada saat pergi melaut mencari ikan,” katanya.


BMKG juga mengeluarkan peringatan cuaca ekstrem pada pekan ini, sehingga pihaknya mengharapkan kepada OPD terkait untuk melakukan persiapan di antaranya memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan.


angan dan tidak melakukan pemotongan lereng atau penebangan pohon yang tidak terkontrol serta melakukan program penghijauan secara lebih masif, melakukan pemangkasan dahan dan ranting pohon yang rapuh serta menguatkan tiang agar tidak roboh tertiup angin kencang.


Selain itu, menggencarkan sosialisasi, edukasi, dan literasi secara lebih masif untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pemerintah daerah, masyarakat, serta pihak terkait dalam pencegahan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, pohon tumbang, banjir bandang, angin kencang, puting beliung, dan gelombang tinggi.

 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes