Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates

Kiat aman dan nyaman dalam perjalanan arus balik

April 14, 2024

 


Pakar Otomotif sekaligus akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu memberikan kiat-kiat aman dan nyaman dalam perjalanan arus balik usai mudik Lebaran 2024.


“Untuk memastikan perjalanan mudik para pemudik yang menggunakan mobil aman dan nyaman, tentu ada beberapa imbauan penting yang perlu diperhatikan,” ujar Yannes saat dihubungi ANTARA, Sabtu (13/4).


Pertama, Yannes menekankan pengendara untuk memastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum berangkat, ini mencakup pemeriksaan mesin, sistem bahan bakar, sistem kelistrikan, dan komponen vital lainnya.


“Jangan lupa untuk memeriksa tekanan ban dan memastikan lampu serta sinyal berfungsi dengan baik,” kata dia.


Selanjutnya, rencanakan rute perjalanan dengan cermat, dan beristirahat lah secara teratur. Idealnya, setiap dua hingga tiga jam sekali, untuk menghindari kelelahan saat mengemudi, jelas Yannes.


Sangat penting untuk menghindari mengemudi dalam keadaan lelah atau mengantuk. Jika merasa lelah, segera cari tempat yang aman untuk beristirahat, dan berhenti memaksakan diri untuk mengemudi terus-menerus, meski ingin cepat sampai tujuan.


Hal yang paling penting dalam berkendara, ditambah lagi ketika masa liburan Hari Raya, adalah untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Perhatikan batas kecepatan laju kendaraan dan selalu jaga jarak aman dari kendaraan di depan.


“Hindari mengemudi secara agresif,” imbuh Yannes.


Ketika melintasi jalur contraflow atau situasi lalu lintas yang tidak biasa, tingkatkan fokus dan kewaspadaan, dan ikuti petunjuk serta rambu-rambu lalu lintas dengan seksama.


Dalam kondisi darurat atau jika mengalami kendala pada kendaraan, gunakan lampu hazard dan menepi lah ke bahu jalan dengan sangat hati-hati sebelum menghubungi bantuan.


Terakhir, simpan alat pemadam api ringan (APAR) di dalam kendaraan yang mudah dijangkau untuk antisipasi jika terjadi keadaan darurat.


“Kondisi fisik yang sangat fit sangat dibutuhkan agar kita selalu tetap waspada di jalan raya untuk situasi arus balik yang sangat padat ini, apalagi di jalan tol dalam mengantisipasi pengemudi lain yang terlihat berjalan dengan ceroboh, kita harus mengalah, dan utamakan keamanan,” Yannes menjelaskan.


Dengan mempersiapkan perjalanan dengan baik dan mengikuti imbauan keselamatan ini, diharapkan dapat memperkecil bahkan menghindari risiko celaka, dan para pemudik yang menggunakan kendaraan dapat kembali dengan lancar dan aman.

Waspadai Penyebaran Hoaks dan Provokasi oleh KST Papua

April 13, 2024

 


Seluruh masyarakat wajib mewaspadai upaya Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua yang terus menyebarkan berita bohong atau hoaks dan melakukan provokasi dengan tujuan semakin memecah belah keutuhan bangsa Indonesia.


Sejauh ini memang beragam cara terus dilakukan oleh gerombolan itu, termasuk salah satunya adalah memprovokasi masyarakat dengan propaganda atau penyebaran berita bohong atau hoaks di banyak media sosial.


Masyarakat diharapkan jangan sampai percaya dengan adanya hoaks yang disebarkan oleh KST Papua karena jika masyarakat percaya, maka upaya gerombolan teroris itu untuk menebarkan ancaman dan ketakutan di tengah warga menjadi terealisasi.


Selain itu, mereka juga memang tidak pernah berhenti untuk terus mencari simpati masyarakat dengan menyebarkan kabar bahwa aparat keamanan merupakan pihak yang jahat.


Aparat keamanan merupakan pihak yang sama sekali tidak pernah mengenal kata lelah untuk mengawal keamanan dan kedamaian di tengah masyarakat, termasuk mencegah berbagai tindak kejahatan dari KST Papua.


Beberapa hari belakangan ini, muncul provokasi yang terus digaungkan oleh KST Papua adanya video oknum prajurit Tentara Nasional yang diduga melakukan penganiayaan kepada seorang pria yang merupakan anggota Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua.


Menanggapi beredarnya video viral tersebut, Pengamat Intelijen, Pertahanan dan Keamanan, Ngasiman Dyojonegoro alias Simon menegaskan bahwa dirinya menilai kalau pihak TNI tentu akan bertindak dengan sangat profesional dan proporsional jika memang terdapat prajuritnya yang terbukti melakukan penganiayaan.


Seluruh tindak penyelewengan dari oknum prajurit jelas akan ditindak dan diatasi sebagaimana prosedur yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab, jika kesatria dan juga profesionalitas aparat keamanan kepada seluruh masyarakat di Indonesia.


Di sisi lain, sebenarnya bangsa ini menghadapi sebuah dilema tersendiri, khususnya dalam menghadapi adanya ancaman non-state actor seperti halnya kekejian KST Papua karena tidak adanya kejelasan mengenai bagaimana pertanggungjawaban mereka dalam banyaknya insiden yang mereka sendiri lakukan.


Maka dari itu, hendaknya masyarakat tidak hanya melihat sebuah peristiwa, terlebih yang berkaitan dengan gerombolan separatis itu secara mandiri atau tunggal saja, melainkan pasti terdapat sebuah rentetan insiden lain yang juga pernah terjadi sebelumnya.


Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 lalu saja, KST Papua telah menghilangkan hingga sebanyak 61 nyawa orang akibat aksi mereka yang sangat brutal, yang mana 26 diantaranya merupakan anggota TNI, kemudian 3 lainnya merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan 32 sisanya yakni warga sipil yang sama sekali tidak berdosa.


Tidak cukup sampai pada pembunuhan saja, gerombolan teroris ini juga banyak melakukan penyerangan pada berbagai macam fasilitas umum (fasum) seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) hingga sekolah di Tanah Papua.


Masih banyak kasus sadis mereka, yakni adanya pemerkosaan pada warga masyarakat sipil. Kemudian jika sudah terjadi banyak kejadian brutal demikian, maka bagaimana dan siapa yang hendaknya dimintai pertanggungjawaban?.


Terdapat dilema tersendiri dalam melihat adanya kasus yang terjadi di Papua sebagai salah satu wilayah konflik yang memang terkadang menggunakan senjata, baik itu dari state actor ataupun non-state actor.

UU Cipta Kerja demi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

April 13, 2024

 

UU Cipta Kerja mampu meningkatkan kesejahteraan dan juga memiliki banyak sekali kebermanfaatan yang sangat positif bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Keberadaan aturan ini bukan hanya sekedar berpihak kepada salah satu elemen saja sebagaimana yang banyak disalahartikan oleh publik, karena justru tujuannya adalah untuk mengahdirkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) maka akan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat di Indonesia termasuk para pekerja pula. Sehingga jelas sekali salah jika masih ada anggapan jalau seolah aturan ini hanya berpihak kepada orang kaya saja, hanya berpihak kepada oligarki saja tanpa melihat bagaimana masyarakat pekerja. Selama ini di masyarakat sendiri masih banyak kekeliruan dan kesalahpahaman yang mungkin belum dipahami mengenai bagaimana esensi dan substansi dalam UU Ciptaker. Padahal, sangat banyak sekali kebermanfaatan dalam aturan tersebut. Justru dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beberapa waktu lalu, semakin mendorong sistem neraca komunikasi yang menjadi transparan dan akuntabel terhadap publik, yang mana, hal tersebut masih belum ada dan sangat berbeda jika sebelum diberlakukannya aturan ini. Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan yang dijamin oleh UU Ciptaker sendiri, nyatanya bahwa memang kesejahteraan bukan hanya berkaitan dengan masalah upah saja, justru terdapat hal penting lagi mengenai kesejahteraan masyarakat atau pekerja, yakni adanya peningkatan kapabilitas atau atau kualitas yang dimiliki oleh para tenaga kerja, dalam arti adalah adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan daya saing yang dimiliki oleh para pekerja. Aspek kesejahteraan lainnya yang juga diatur dalam UU Cipta Kerja adalah lebih terfokus pada struktur dan skala upah yang dilakukan secara masif oleh pemerintah. Hal tersebut bertujuan supaya adanya upah yang berkeadilan dengan memperhatikan produktivitas pekerja selayaknya. Terkait dengan perihal kesejahteraan yang terus diupayakan agar mengalami peningkatan melalui diberlakukannya UU Cipta Kerja, Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal dalam sebuah acara diskusi yang diselenggarakan oleh Communi&Co menyatakan bahwa memang secata objektif, fungsi dan tujuan adanya aturan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sangat jelas sekali bahwa kebijakan itu dipersembahkan untuk seluruh komunitas masyarakat di Tanah Air, termasuk juga bagi industri dan juga para pengusaha, serta para akademisi di kampus-kampus dan juga untuk Pemerintah pula. Seluruhnya secara komprehensif saling mempengaruhi dan mendatangkan dampak yang baik untuk semua pihak. Seluruh pihak tersebut telah menjadi objek dari adanya aturan UU Cipta Kerja sehingga memang sangat ditujukan bagi semua kalangan dan bukan hanya berpihak pada kalangan tertentu saja, atau pada oligarki saja sebagaimana yang banyak disalahpahami selama ini. Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mencoba untuk memberikan klarifikasi pada isu yang berkembang, yakni seolah-olah adanya UU Ciptaker dinilai sama sekali tidak memihak kepentingan para buruh dan pekerja. Padahal justru sebaliknya, karena dalam aturan tersebut seluruhnya telah diatur bahwa Serikat Buruh bahkan diberikan kewenangan secara bebas untuk bisa bersuara dan menyampaikan pendapat mereka. Lebih lanjut, kebermanfaatan lainnya, salah satunya adalah secara garis besar telah banyak aturan yang secara birokrasi selama ini terus saja dipersulit dan berbelit yang sangat berdampak pada dunia usaha. Sedangkan sangat berbeda dengan setelah ditetapkannya UU Cipta Kerja bagi perusahaan dan para pelaku UMKM yang kini sudah tidak perlu takut lagi ketika berhadapan dengan birokrasi. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira menilai bahwa adanya UU Cipta Kerja merupakan sebuah solusi atas seluruh permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk juga adalah upah minimum provinsi (UMP), yang merupakan sebuah solusi atas upaya pemerataan upah yang terus dilakukan oleh Pemerintah RI dari para pekerja di setiap daerah sehingga tidak hanya bertumpu pada satu wilayah saja, karena selama ini upah yang diterima oleh para pekerja sangat berbeda besarannya di provinsi tertentu dan menyebabkan kesenjangan. Di sisi lain, Founder Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia (GCKI), Ellys L Pambayun menilai bahwa masih adanya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat padahal UU Cipta Kerja sendiri sudah sangat banyak memberikan dampak positif lantaran masyarakat di negara Timur seperti Indonesia ini memang cenderung memiliki sifat yang emosional. Sehingga sering pula terjadi, aksi unjuk rasa yang dilakukan namun dengan poin tuntutan yang mispersepsi dari substansi asli sebuah aturan. Padahal, sejatinya UU Cipta Kerja sendiri sangat memberikan banyak dampak positif bahkan bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali dan terus menjadi upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan

Mengapresiasi Upaya Pemerintah Selenggarakan Mudik Lebaran 2024

April 12, 2024

 Mudik Lebaran telah menjadi salah satu tradisi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang bersiap-siap untuk melakukan perjalanan menuju kampung halaman demi bersilaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara.

Namun, perjalanan mudik seringkali diwarnai oleh berbagai tantangan seperti kemacetan, kelelahan, dan risiko kecelakaan. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menyelenggarakan program mudik gratis melalui berbagai moda transportasi seperti kapal laut, bus, dan kereta api.

Salah satu aspek yang menarik perhatian dalam program ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik secara gratis, tanpa harus khawatir akan biaya transportasi yang membebani. Kisah Afifatus Sarifa dan Muhammad Haki menjadi cerminan dari manfaat yang diperoleh oleh masyarakat melalui program ini.

Afifatus, seorang peserta program mudik gratis, menyampaikan pengalamannya dalam memanfaatkan program ini. Baginya, program mudik gratis bukan hanya sekadar sarana untuk pulang ke kampung halaman, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mendapatkan berbagai doorprize, termasuk hadiah terbesar berupa sepeda motor pada tahun 2023. Pengalaman positif yang dirasakan oleh Afifatus ini menjadi cerminan dari manfaat yang diperoleh oleh masyarakat melalui program ini.

Sementara itu, Muhammad Haki juga turut merasakan manfaat dari program mudik gratis, khususnya melalui angkutan darat bus. Baginya, program ini tidak hanya sekadar sarana transportasi, tetapi juga membawa keceriaan bagi para pemudik dalam bertemu keluarga di kampung halaman.

Hal ini sejalan dengan slogan program mudik gratis yang dihadirkan Kementerian Perhubungan, yaitu "Mudik Ceria Penuh Makna". Keberhasilan program mudik gratis dalam membawa keceriaan bagi pemudik menjadi cerminan dari kesuksesan pemerintah dalam menyelenggarakan program ini.

Namun, selain memberikan keceriaan bagi pemudik, program mudik gratis juga memiliki dampak positif lainnya, yaitu dalam meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan selama periode mudik Lebaran.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hendri Ginting, menyatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mensubsidi tiket kapal laut, bus, dan kereta api. Kuota penumpang dan kendaraan roda dua telah ditetapkan untuk berbagai trayek, termasuk di luar Pulau Jawa, sehingga pelayanan ini dapat dinikmati oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Pertamina juga telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi arus mudik yang diprediksi tinggi. Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menyatakan bahwa Pertamina telah menambah stok energi dan melakukan pemantauan distribusi secara digital untuk memastikan ketersediaan energi selama periode mudik Lebaran.

Langkah-langkah yang diambil oleh Pertamina ini merupakan bukti nyata dari komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Malang juga bersama dengan berbagai instansi terkait seperti Jasa Raharja, Dinas Perhubungan Kota Malang, dan Satlantas Polresta Malang Kota, juga berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan selama operasi PAM Lebaran 2024.

Langkah-langkah ini mencakup persiapan dan koordinasi antarpihak terkait untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama korban kecelakaan lalu lintas. Komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Malang ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk merencanakan mudik lebih awal mengingat besarnya jumlah pemudik yang diprediksi akan meningkat secara signifikan.

Imbauan ini merupakan upaya pemerintah dalam memastikan kelancaran tradisi mudik yang menjadi bagian penting dari budaya Indonesia. Dengan merencanakan mudik lebih awal, diharapkan pemudik dapat menghindari kemacetan dan risiko kecelakaan yang mungkin terjadi selama perjalanan mudik.

Upaya pemerintah dalam menyelenggarakan program mudik gratis merupakan bentuk nyata dari kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan akses transportasi gratis kepada masyarakat, pemerintah turut berperan dalam memfasilitasi pergerakan masyarakat menuju kampung halaman mereka.

Hal ini tidak hanya mengurangi beban finansial bagi masyarakat, tetapi juga memungkinkan mereka untuk merayakan momen Lebaran bersama keluarga tanpa harus khawatir akan biaya transportasi yang mahal.

Program mudik gratis juga memiliki dampak positif dalam mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan selama periode mudik Lebaran. Dengan memberikan akses transportasi gratis kepada masyarakat, pemerintah dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang melintasi jalur mudik, sehingga mengurangi potensi terjadinya kemacetan.

Namun, untuk mencapai kesuksesan dalam menyelenggarakan program mudik gratis, diperlukan koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak terkait. Pemerintah perlu bekerja sama dengan operator transportasi, perusahaan energi, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan mudik Lebaran.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya merencanakan perjalanan mudik dengan baik, termasuk memperhatikan faktor keselamatan dan kenyamanan selama perjalanan.

Dengan demikian, program mudik gratis bukan hanya sekadar sarana transportasi gratis bagi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Melalui program ini, pemerintah dapat memfasilitasi pergerakan masyarakat menuju kampung halaman mereka, menjaga keselamatan dan kenyamanan selama perjalanan, serta memberikan stimulus ekonomi bagi daerah-daerah tujuan mudik.

Oleh karena itu, mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyelenggarakan program mudik gratis merupakan langkah yang tepat dalam mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Indonesia.

 

*) Penulis merupakan kontributor Yayasan Satu Kawan Sejuta Sahabat

Menag: Idul Fitri momen perkokoh persatuan usai kontestasi politik

April 10, 2024

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan momen Idul Fitri 1445 Hijriah dapat menjadi keberkahan bagi Indonesia dan memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa usai kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua, keberkahan bagi Indonesia dan menjadi wujud memperkokoh persatuan kita semua sebagai bangsa setelah melalui kontestasi politik yang luar biasa," ujar Menag Yaqut Cholil Qoumas ditemui media usai Shalat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Menag Yaqut juga menyampaikan harapan momentum Idul Fitri dapat menjadi titik balik dari semua perbedaan-perbedaan di antara masyarakat.

"Setelah sebulan kita menjalani ujian di bulan Ramadhan, kita semua lulus. Diwisuda menjadi wisudawan, wisudawati terbaik dan Indonesia menyambut kemajuan dan kekuatannnya," kata Menag Yaqut.

Menag Yakut menyampaikan hal tersebut usai menjalani Shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal yang dimulai pada pukul 07.00 WIB, yang dihadiri juga oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.

Selain itu, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju juga melaksanakan Shalat Id di Masjid Istiqlal, termasuk Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Ditemui usai shalat, Menteri Investasi Bahlil mengatakan pihaknya bersyukur dapat menjalankan shalat bersama Presiden dan Wakil Presiden di Masjid Istiqlal.

Dalam momen Lebaran itu juga dia mengajak semua pihak untuk saling memaafkan setelah kontestasi politik beberapa bulan sebelumnya.

"Politik sudah selesai, mari kita sama-sama ada perbedaan pilihan, ada tutur kata yang kurang pas, tidak berkenan. Di hari Idul Fitri ini kita harus saling memaafkan," ujarnya.

IKN Nusantara Peluang Mengembangkan Budaya Daerah

April 07, 2024

 

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak hanya upaya pemindahan lokasi ibu kota saja, pembangunan IKN ini tentu saja akan membuat eksistensi bangunan tradisional di Kalimantan terimbas oleh kehadiran pembangunan infrastruktur Ibu kota baru yang diprediksi akan menyedot banyak fungsi baru dan tuntutan desain arsitekturnya. Oleh karena itu, diperlukan dorongan agar arsitektur daerah yang memiliki keunikan seni budaya itu tetap hadir sebagai representasi etnik masyarakat Kalimantan yang terdiri dari banyak suku di antaranya Kutai, Paser, Dayak, Berau, Banjar, Jawa, Bugis, Makasar dan Madura, ditampilkan dalam keragaman gaya yang memperkaya arsitektur di IKN Nusantara. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Timur (IAI Kaltim), Wahyullah B. Ombang mengatakan, kehadiran IKN di Kalimantan ini membuka kesempatan bagi arsitek di Kaltim dan sekitarnya untuk memajukan arsitektur lokal dalam memenuhi kebutuhan baru dan modernisasi. Keindahan bangunan khas Kalimantan tentu saja memacu kalangan arsitek muda untuk mengembangkan karya baru mereka yang desainnya tetap berakar pada budaya dan karakter etnik lokal. Transfer desain berbasis budaya ini dilakukan arsitek Vergian Septiandy, yang karyanya banyak menghiasi wajah bangunan di Kalimantan. Kehadiran IKN Nusantara merupakan peluang yang harus dimanfaatkan salah satunya untuk menampilkan identitas penduduk asli Kalimantan. Keresahan pada budaya lokal yang akan tergerus oleh modernisasi infrastruktur di sekitar ibu kota baru telah menggugah rasa kritis Arsitek senior Prof. Josef Prijotomo dari Unika Parahyangan untuk memantapkan pemikiran para arsitek muda dan pelaku pembangunan dalam menjalankan profesinya. Perlu diketahui bahwa Kalimantan Timur memiliki berbagai hal yang luhur dan dihormati, baik secara fisik dan non fisik. Di antaranya adanya nilai-nilai budaya, situs sejarah dan kekayaan lainnya. Staf pengajar di Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur,Dr. Jamil menuturkan kekayaan budaya Kalimantan tidak boleh hilang, Warisan ini harus tetap dipertahankan karena sebagai kekayaan budaya kalimantan. Dirinya menambahkan bahwa masyarakat Kaltim memiliki relasi yang kuat dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, hadirnya Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara dengan kebijakannya ke depan haruslah tetap memperhatikan aspek lingkungan. OIKN tentunya harus menjalin komunikasi secara intens dengan masyarakat di daerah penyangga dan sekitarnya karena hanya mereka yang benar-benar memahami situasi daerah di Kaltim. Sementara itu, Akademisi UINSI dan Founder Sekolah Life Skills, Suryadi, S.Ag, M.Pd mengatakan bahwa pemindahan IKN ke Kaltim sangat baik dan para pemuda harus mempersiapkan diri untuk turut mengisi dan terlibat atau berpartisipasi aktif di IKN Nusantara. IKN juga akan menjadi peluang dalam mengembangkan budaya daerah Kaltim. Konsep Pembangunan IKN Nusantara menjadi kota pintar dan modern akan menginspirasi kemajuan pembangunan di daerah-daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang juga dikenal sebagai Nusantara. Tentu saja banyak budaya yang berbeda dari Sabang sampai Merauke. Sehingga budaya Nusantara harus dilestarikan dengan baik. Apalagi budaya nusantara juga telah menjadi magnet bagi para wisatawan. Oleh karena itu dengan dijadikannya Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN Nusantara, tentu jangan sampai modernitas di provinsi tersebut hilang, sehingga identitas Kalimantan harus tetap tampak sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Peninggalan budaya dari masa lalu ini tentu saja dapat menjadi jembatan untuk mengetahui kehidupan saat itu dan juga mengenal nilai-nilai luhur yang dianut nenek moyang.Dengan kawasan IKN Nusantara yang luas itu, pemerintah dapat memasukkan kepentingan budaya lokal atau kearifan lokal salah satunya seperti pembangunan Dayak Center. Bagaimanapun juga pembangunan IKN Nusantara tetap harus memperhatikan keinginan masyarakat setempat lalu mengakomodir dalam sebuah pembangunan yang terintegrasi.Dengan adanya Dayak Center di IKN Nusantara tentu saja hal tersebut merupakan wujud konkret dari pemerintah untuk mengenalkan budaya suku Dayak ke Nusantara dan Mancanegara. Suku Dayak sendiri merupakan salah satu suku di Pulau Kalimantan yang merupakan masyarakat adat yang mendiami pulau tersebut sejak zaman dahulu. Seorang tokoh Dayak, Kayan pernah menjelaskan bahwa suku Dayak merupakan ras Indo-China yang bermigrasi ke Indonesia pada abad ke-11. Ciri khas suku Dayak dapat terlihat dari hasil budaya yang masih dapat diamati hingga saat ini. Bentuk budaya tersebut meliputi rumah, pakaian, senjata, bahasa, kepercayaan dan tradisi. Pembangunan IKN Nusantara tentu saja tidak hanya sekadar pembangunan infrastruktur dan pemindahan kota administrasi. Namun pembangunan ini tentu saja merupakan sebuah peradaban baru yang akan diciptakan oleh generasi saat ini. IKN Nusantara akan menjadi contoh bagi provinsi lain di mana konsep modern tidak akan melunturkan budaya yang sudah melekat dan menjadi identitas. IKN Nusantara akan tetap menjunjung tinggi budaya setempat sehingga identitas Kalimantan Timur akan tetap eksis dan dapat terus berkembang

Pemerintah Jaga Defisit APBN 2025 di Bawah Tiga Persen

April 06, 2024

 


Pemerintah bersepakat untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 berada di bawah tiga persen.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers, Jumat (05/04/2024), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Disepakati komitmen untuk menjaga defisit di bawah tiga persen akan tetap dipegang agar disiplin dari APBN bisa terjaga. Dan itu juga untuk meningkatkan kualitas serta stabilitas sehingga pemerintahan baru bisa fokus untuk men-deliver program-program prioritasnya,” ujar Menkeu.

Menkeu mengatakan, fokus dari kebijakan fiskal 2025 adalah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, dan kemajuan antardaerah. Beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi masih akan tetap dilakukan.

“Untuk berbagai program-program terutama di bidang sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, diyakinkan bahwa itu sudah mewadahi berbagai program-program yang menjadi prioritas dari pemerintah yang akan datang,” ujarnya.

Saat ini, imbuh Menkeu, pemerintah masih terus menajamkan berbagai desain maupun postur APBN 2025, namun tetap menjaga proses politik secara baik. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan mengenai persepsi maupun legitimasi dari proses penyusunan APBN itu sendiri.

“Jadi APBN 2025 tetap akan kita susun, komunikasi dengan transisi pemerintahan baru juga akan dilakukan,” ucapnya.

Menkeu menyampaikan, komunikasi dengan pemerintahan baru juga akan dilakukan perihal program-program prioritas yang akan dilaksanakan tersebut.

“Komunikasi dengan transisi pemerintahan baru juga akan dilakukan, posturnya tetap melihat kepada program-program prioritas yang memang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru ini dan postur akan tetap menjaga yang disebut disiplin dan kebijakan fiskal yang hati-hati, termasuk defisit di bawah tiga persen,” pungkasnya. (FID/UN)



Read more: https://setkab.go.id/pemerintah-jaga-defisit-apbn-2025-di-bawah-tiga-persen/

 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes