Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates

Pakar: Penambahan Kementerian dan Lembaga Hak Prerogatif Presiden

May 16, 2024

Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta Dr. Radian Syam menyatakan penambahan kementerian dan lembaga negara merupakan hak prerogatif presiden.

"Menentukan menteri itu hak prerogatif presiden di dalam membentuk pemerintahan. Dia disebut secara tegas dalam UUD 1945," kata Radian dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Radian menanggapi wacana pembentukan kementerian baru di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024.

"Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk menentukan menteri dan kementerian negara. Nomenklatur kementerian bisa berubah sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman," jelasnya.

Radian pun mengingatkan Prabowo-Gibran memiliki sejumlah janji kampanye yang harus dipenuhi selama memimpin pemerintahan mendatang.

Setidaknya, ungkap Radian, ada sembilan program yang harus dijalankan, antara lain swasembada pangan, penyempurnaan penerimaan negara, pemberantasan kemiskinan, penguatan pendidikan, serta penguatan pertahanan dan keamanan negara.

"Jangan sampai visi-misi presiden terpilih Prabowo Subianto terkunci Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara," ujarnya.

Dia menyarankan undang-undang itu seharusnya dapat diubah untuk mengikuti era perkembangan zaman saat ini. Apalagi aturan tersebut juga belum menyatakan secara jelas urusan pemerintahan yang perlu dipertajam, kementerian baru yang perlu dibuat, dan pembentukan kabinet ahli.

"Kondisi-kondisi tersebut melahirkan urgensi untuk melakukan penambahan kementerian. Konstitusi memberikan landasan pemerintahan Prabowo untuk melakukan hal itu," katanya menegaskan.

Radian juga tak ragu menyebut sejumlah nama kementerian dan lembaga pemerintah yang baru, yakni Kementerian Pajak dan Penerimaan Negara, Kementerian Legislasi Nasional, Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Jaminan Sosial Nasional, Kementerian Perbatasan Negara dan Pulau Pulau Terluar, Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Masyarakat Hukum Adat, Badan Ketahanan Nasional, dan Badan Pertambangan Nasional.

Membangun Persatuan Pasca Pemilu 2024

May 13, 2024

 .com/img/a/

Pemilu merupakan tonggak demokrasi yang penting dalam kehidupan sebuah negara. Di setiap pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokratis dengan memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai yang mereka yakini akan mewakili kepentingan mereka secara efektif. Namun, pemilu juga seringkali menjadi momen di mana perbedaan pilihan politik menjadi terlihat jelas, dan hal ini dapat memunculkan polarisasi dalam masyarakat.


Pemilu 2024, yang baru-baru ini berlangsung, tidak terkecuali dari dinamika ini. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan arah politik negara selama beberapa tahun ke depan. Namun, di tengah-tengah keberagaman pandangan politik, penting untuk diingat bahwa keharmonisan dalam perbedaan pilihan adalah kunci untuk membangun persatuan pasca pemilu.

Salah satu aspek penting dari harmonisasi dalam perbedaan pilihan adalah pengakuan terhadap hak setiap individu untuk memiliki pandangan politik yang berbeda. Dalam sebuah masyarakat demokratis, pluralitas pendapat adalah hal yang wajar dan harus dihormati. Meskipun kita mungkin tidak selalu setuju satu sama lain, kita harus mampu menghargai perbedaan tersebut sebagai bagian dari kekayaan demokrasi.

Selain itu, pentingnya dialog terbuka dan saling mendengarkan juga tidak boleh diabaikan. Setelah pemilu, saat ketegangan politik mungkin mencapai puncaknya, penting untuk membuka ruang bagi pembicaraan yang produktif antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan memahami sudut pandang satu sama lain, kita dapat menemukan titik temu dan membangun pemahaman bersama yang lebih baik.

Peran pemimpin politik dan tokoh masyarakat juga sangat penting dalam menjaga harmoni pasca pemilu. Mereka memiliki tanggung jawab untuk meredakan ketegangan dan mempromosikan perdamaian di antara pendukung mereka. Sikap yang bertanggung jawab dan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau partai akan membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan.

Tidak kalah pentingnya adalah penegakan hukum yang adil dan transparan. Ketika ada pelanggaran atau ketidakadilan terkait dengan proses pemilu, langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Ini adalah langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis.

Dalam konteks global saat ini, di mana tantangan seperti pandemi, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan semakin mengemuka, persatuan dalam keragaman politik adalah aset berharga. Hanya dengan bekerja sama, melampaui perbedaan pilihan politik, kita dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua warga negara.

Pemilu 2024 telah berlalu, namun tantangan persatuan pasca pemilu tetap ada di hadapan kita. Melalui kesadaran akan pentingnya harmonisasi dalam perbedaan pilihan, serta komitmen untuk bekerja sama demi kepentingan bersama, kita dapat membangun masyarakat yang lebih kuat dan lebih bersatu, yang mampu menghadapi masa depan dengan keyakinan dan optimisme.

BIN, TNI, Polri Bersinergi Amankan Gelaran KTT WWF ke-10 di Bali

May 12, 2024

 


Indonesia sedang bersiap menjadi tuan rumah ajang internasional besar, Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum (KTT WWF) ke-10, yang akan berlangsung di  Bali dari 18 hingga 25 Mei 2024. Demi menjamin kelancaran dan keamanan acara ini, Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerja sama dalam pengamanan dan pengawalan para delegasi.

Irjen Sandi Nugroho, Kepala Divisi Humas Polri, menyampaikan dalam keterangan pada Senin (6/5), bahwa Polri, BIN bersama TNI dan berbagai pemangku kepentingan telah merancang strategi pengamanan untuk memastikan KTT WWF ke-10 berjalan dengan aman dan lancar.

Operasi pengamanan dengan kode Ops Puri Agung 2024 telah direncanakan 10 hari menjelang pelaksanaan acara. Sebanyak 5.791 personel telah dikerahkan, dengan rincian 2.485 personel dari Mabes Polri, 2.706 personel dari Polda  Bali, 300 personel dari Polda Jawa Timur, dan 300 personel dari Polda NTB.

"Penting sekali koordinasi dan komunikasi yang baik antara personel pengamanan baik Polri, BIN dan TNI. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga harus digalakkan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk influencer, media lokal dan nasional, serta ambasador acara," ujar Sandi.

Langkah ini bertujuan untuk membangun kesadaran publik dan memastikan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan KTT WWF ke-10.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso sebagai Kepala Satuan Tugas Pengawalan, Rute, Patroli, dan Parkir (Kasatgas Walrolakir) Polri, mengatakan pihaknya sudah mengidentifikasi titik-titik rawan yang memerlukan perhatian khusus.

“Kami telah mempersiapkan beberapa hal untuk mengatasi potensi kerawanan lalu lintas dan keselamatan delegasi serta kepala negara yang akan hadir,” ujar Raden.

Sementara itu, Wing Komando I Kopasgat TNI AU juga mengirim sekitar 24 penembak jitu atau sniper untuk pengamanan World Water Forum (WWF) ke-10 yang berlangsung di  Bali pada 18-25 Mei 2024.

"Kalau Tim Matan sendiri dan sniper jumlahnya 24 terlibat di KTT di  Bali nanti," kata Komandan Wing Komando I Kopasgat, Kolonel Pas Helmi A Nange

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan TNI mengerahkan sekitar 12 ribu personel dari tiga matra untuk pengamanan WWF di Bali bulan ini.

Selain pengamanan, TNI juga mendapat tanggung jawab di bidang kesehatan.

"Seluruhnya total sekitar 12 ribu orang yang akan dikerahkan, tiga matra, dari Kodam di Bali juga sebagai penanggung jawab di sana," kata Gumilar.

Gelaran ini merupakan kesempatan penting bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen dan kontribusi nyata dalam pengelolaan sumber daya air, serta untuk mempromosikan pariwisata  Bali ke dunia internasional.

Dengan operasi pengamanan yang mencakup wilayah  Bali, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sinergi antar lembaga BIN, TNI dan Polri menjadi kunci suksesnya KTT WWF ke-10.

Personel pengamanan akan memastikan keamanan di seluruh area strategis, termasuk rute perjalanan para delegasi, lokasi konferensi, dan tempat-tempat menginap para peserta.

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah KTT WWF ke-10 memberikan peluang emas bagi negara ini untuk mempromosikan keindahan dan budaya Bali, sekaligus menunjukkan kesiapan dalam menggelar acara internasional dengan aman dan sukses. Oleh karena itu, kerja sama BIN, TNI, dan Polri dalam pengamanan acara ini menjadi faktor kunci untuk mencapai kesuksesan tersebut.

Koordinasi dan Sinergitas Kunci Pelaksaan Pilkada Damai

May 11, 2024




Pada November 2024 mendatang, pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan diselenggarakan. Sejumlah elemen masyarakat pun turut andil memberikan imbauan kepada masyarakat setempat untuk tetap menjaga kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menjelang Pilkada sebagai upaya menyukseskan pesta demokrasi yang diagendakan pada 27 November 2024.

Apabila pelaksanaan Pilkada serentak ini sukses, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat dunia terhadap Indonesia semakin tinggi terutama bidang investasi. Oleh karena itu, koordinasi dan sinergitas masyarakat, aparat keamanan, penyelenggara Pemilu, serta pemerintah perlu terus diperkuat.

Pelaksanaan Pilkada yang damai adalah kunci bagi kelangsungan demokrasi dan stabilitas Indonesia. Dalam sebuah narasi yang mendukung pemilu damai, penting untuk menekankan nilai-nilai seperti dialog, partisipasi yang inklusif, penyelesaian konflik secara non-kekerasan, serta penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Memperkuat kesadaran akan pentingnya pemilu yang damai di antara masyarakat dapat membantu mencegah konflik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam proses demokratis. Melalui pendidikan, penggalangan dukungan, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak demokratis, kita dapat menciptakan atmosfer yang kondusif bagi pemilu yang adil, transparan, dan damai.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan koordinasi antar stakeholders menjadi peran penting dalam memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan damai, transparan, adil, dan demokrati. Apabila itu semua berjalan dengan lancar, masyarakat akan merasakan pesta demokrasi yang penuh kedamaian. Dengan bersatu, masyarakat Indonesia juga diharapkan dapat melangkah maju melewati segala tantangan, tanpa terhambat oleh perbedaan politik yang sempit. Sehingga, sudah saatnya untuk melangkah bersama, menuju Indonesia yang lebih bersatu dan maju.

Menjaga demokrasi melalui pemilu damai adalah sebuah komitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokratis tanpa ancaman atau kekerasan. Ini melibatkan pendekatan yang inklusif dan menghormati perbedaan pendapat, serta penegakan hukum yang adil dan transparan. Dengan mempromosikan pemilu damai, akan memperkuat fondasi demokrasi, mendorong partisipasi aktif, dan memastikan bahwa suara setiap individu dihormati dalam pengambilan keputusan politik.

Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi mengatakan pelaksanaan Pemilu 2024 harus berjalan dengan damai sehingga akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Semua pihak termasuk calon, partai politik, pendukung, dan lembaga terkait, harus berkomitmen untuk menjalankan proses pemilu tanpa kekerasan, intimidasi, atau ancaman. Pemilu yang damai menciptakan lingkungan di mana setiap warga negara merasa aman untuk memilih sesuai dengan keinginannya tanpa tekanan dari pihak lain. Dengan mempromosikan dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat, dapat memastikan bahwa pemilu menjadi wahana yang memperkuat demokrasi, bukan memecah belah masyarakat.

Koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), aparat keamanan, lembaga pemantau pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya memungkinkan adopsi strategi pencegahan konflik yang efektif. Hal ini meliputi perencanaan keamanan yang matang, identifikasi potensi sumber konflik, dan upaya-upaya untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.

Selanjutnya, sinergi antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang akurat dan mendidik pemilih tentang pentingnya Pilkada damai, prosedur pemilihan, dan kriteria memilih pemimpin yang berkualitas. Dengan koordinasi yang baik dan sinergitas antara semua pihak terkait, pelaksanaan Pilkada dapat menjadi momentum positif untuk memperkuat demokrasi lokal dan membangun perdamaian serta stabilitas di tingkat regional.

Uskup Diosis Amboina, Mgr. Seno Ngutra mengatakan kontestasi politik Pilkada yang akan terlaksana  27 November mendatang, harus dilalui secara sehat dan elegan. Jangan sampai demi kepentingan Politik, para calon menghalalkan segala cara bahkan hingga melakukan provokasi serta isu SARA. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak, tetap menjaga keamanan dan ketertiban, membina toleransi dan silahturahmi antar umat beragama,  menuju  terwujudnya Indonesia yang aman dan kondusif, demi mendukung seluruh tahapan pembangunan yang digalakan berdasarkan kesejahteraan masyarakat kedepan.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan persaingan dan tensi politik di Pilkada serentak bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan Pilpres. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus kembali mawas diri. Kesuksesan Pemilu 2024 harus dijadikan pegangan agar Pilkada serentak yang tinggal beberapa bulan lagi, tidak menorehkan luka perpecahan di masing-masing daerah.

Adapun pilkada serentak 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota. Hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia menyelenggarakan pilkada kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak menyelenggarakan pemilihan gubernur, serta DKI Jakarta yang tidak menyelenggarakan pemilihan bupati atau wali kota.

Dalam menghadapi Pilkada, seluruh elemen bangsa harus bisa menjaga persaudaraan kebangsaan. Jika melihat suasana panas yang terjadi di Papua, pada prinsipnya penyelesaian persoalan di Papua harus mendahulukan cara-cara damai melalui musyawarah, dialog, dan pendekatan humanis sebagai pilihan pertama dan utama.

Apabila sinergitas antar pihak apabila terjalin dengan baik, maka juga akan mampu semakin meminimalisasi beberapa hal negatif lain yang sangat mengganggu dan mencederai pesta demokrasi di Indonesia, seperti adanya penyebaran hoaks, politik uang, politik identitas, kampanye hitam, serangan fajar dan intimidasi atau pemaksaan.

Oleh karenanya, menjadi sangat penting agar sinergitas antar berbagai pihak lintas sektor dapat terwujud dengan baik karena hal tersebut akan bisa melahirkan pelaksanaan Pilkada 2024 yang damai dan lancar.

 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes