Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates

IDI: New Normal Bisa Diterapkan Bertahap di Zona Hijau Covid-19

May 31, 2020


Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Daeng M Faqih menyarankan agar penerapan new normal atau kenormalan baru di tengah pandemi Covid-19 dapat berjalan maksimal, maka implementasinya sebaiknya dilaksanakan secara bertahap mulai dari skup kecil. 

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, ia mengatakan, saat ini terdapat 124 kabupaten/kota yang masih masuk ke dalam zona hijau penyebaran Covid-19. Menurut dia, penerapan new normal dapat dimulai di wilayah-wilayah tersebut. 

"Tahap pertama yang 124 kota ini didorong melaksanakan. Kemudian bertahap, kawasan mana yang kemudian terus (melakukannya)," kata Daeng dalam sebuah diskusi virtual di Jakarta, Minggu (31/5/2020).

Jika merujuk imbauan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ia mengatakan, new normal dapat dilaksanakan di suatu wilayah apabila kondisi pandemi di wilayah tersebut telah terkendali. Dalam hal ini, indikator kesehatan yang digunakan yakni kurva pertumbuhan kasus baru yang terus melandai. "

(Misalnya) Jakarta ini kan tampak turun, ini perlu dinilai apakah penurunan ini sudah memenuhi kriteria atau indikator, sehingga timming penerapan new normal ini bisa dilakukan. Itu harus selalu dinilai," ucapnya. Daeng menambahkan, penerapan new normal di Indonesia tidak bisa dilaksanakan serentak secara nasional.

Sebab, bila melihat data perkembangan kasus baru beberapa waktu terakhir, masih terjadi kenaikan yang cukup signifikan. 

"Tapi, waktu saya bicara dengan Pak Doni (Kepala BNPB/Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo), indikator itu kita nilai per kawasan, per tempat, per kota, sehingga kita bisa rencanakan dengan skala prioritas secara bertahap," ujarnya.












Terus Cegah Corona, Pemuda Penatoi Bagikan Masker dan Hand Sanitizer

May 22, 2020

Kota Bima.- Bahaya Covid-19 masih terus mengintai umat manusia. Melihat potensi bahaya penyebara yang masih terus menjadi ancaman, pemuda Kelurahan Penatoi menginisiasi pembagian masker gratis, hand sa dan takjil untuk warga, sekaligus menyampaikan edukasi bahaya dan pola penyebaran Virus Corona, Kamis dan Jumat (21-22/5). 

Kegiatan tersebut pun direspon Lurah Penatoi Kaimud menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pemud karena telah menginisiasi kegiatan ini. Tentu saja menurutnya, ini akan sangat bermanfaat dan membant warga Kelurahan Penatoi. 

“Melalui pembagian masker, hand sanitizer dan takjil ka berharap masyarakat selalu menjaga diri dan keluarga a selalu berada di rumah. Kalaupun keluar tetap harus jag jarak dan pakai amsker,” pesannya. 

Sambutan positif bukan hanya datang dari kelurahan, masyarakat penerima bantuan itu pun juga merespon p Karena dapat merasakan manfaat dari kegiatan tersebut, guna menjaga kesehatan dan berupaya menjauhkan d dari penyebaran Virus Corona. 

“Masyarakat Kelurahan Penatoi mengucapkan terimak kepada pemerintah kelurahan, para pemuda dan tim penanggulangan covid 19 Penatoi atas bantuan dalam membagikan masker, takjil maupun hand sanitizer, sem amal ibadahnya diterima disisi Allah swt,” ucap Nurhay salah seorang warga Penatoi. 

Seorang pemuda setempat Muslimin mengaku, pemud Penatoi menginisiasi kegiatan bakti sosial dengan membagikan masker, hand sanitizer dan takjil semata-m sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, untuk berbagi sekaligus antisipasi meminimalisir penyebaran Virus Corona.

“Semoga Pandemi Covid-19 dapat segera berakhir dan masyarakat bisa beribadah dengan tenang dan menjalan aktivitas seperti biasa,” doa Muslimin.









Sumber: https://kahaba.net/berita-bima/77525/terus-cegah-corona-pemuda-penatoi-bagikan-masker-dan-hand-sanitizer.html

Pemerintah Pastikan Kinerja Tampungan Air Sebagai Antisipasi Kekeringan Tahun 2020

May 21, 2020

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengoptimalkan pengoperasian infrastruktur tampungan air di seluruh Indonesia sebagai upaya mengantisipasi dampak kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan pada sumber air untuk pertanian dan air baku.
Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok hasil pertanian dan air bersih terlebih di saat merebaknya pandemi Covid-19 dimana pangan dan air sangat diperlukan masyarakat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan instruksi Presiden Joko Widodo, bahwa pemerintah harus menjamin beberapa hal dalam masa pandemi Covid-19 untuk kebutuhan air yaitu pangan, kesehatan, dan pelayanan dasar.
“Untuk itu Kementerian PUPR berupaya melakukan langkah-langkah antisipasi menjamin ketersediaan air saat musim kemarau tiba,” kata Menteri Basuki.
Berdasarkan hasil pantauan lapangan, tercatat total jumlah waduk operasional sebanyak 241 waduk yang meliputi 16 waduk utama dengan volume ketersediaan air sebesar 4.721 miliar m3 dengan areal irigasi yang tepat dapat dilayani sebesar 512.515 Hektare (Ha) (96,57%) dari total 530.738 Ha.
Dari 16 bendungan/waduk utama, 10 waduk memiliki tinggi muka air normal meliputi: Jatiluhur, Cirata, Saguling, Batutegi, Sutami, Wonorejo, Bili-Bili, Kalola, Way Rarem, dan Ponre-Ponre. Sementara 6 waduk memiliki tinggi muka air di bawah normal meliputi: Kedungombo, Wonogiri, Wadas Lintang, Cacaban, Selorejo, dan Batu Bulan.
Selain waduk, Kementerian PUPR juga memantau ketersediaan air dari 4.227 embung dan 344 situ dengan volume tampungan total sebesar 338,8 m3.
Di samping itu, disiapkan juga 7.914 sumur bor dengan memanfaatkan jaringan irigasi air tanah dan air baku seluas 118.652 Ha dan air tanah untuk air baku sebesar 2.386 m3/detik, 4.098 sumur bor berfungsi normal, sisanya 3.816 sumur bor mengalami gangguan operasional.
Dari 4.098 sumur bor yang berfungsi normal tersebut tersebar di 7 Provinsi yakni Provinsi Sumatra 488 Sumur, Provinsi Kalimantan 46 Sumur, Provinsi Sulawesi 701 Sumur, Provinsi Jawa 1.514 Sumur, Provinsi Bali – Nusa Tenggara 1.190 Sumur, Provinsi Maluku 2 Sumur, dan Provinsi Papua 148 Sumur.
Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) perkiraan Awal Musim Kemarau 2020 akan terjadi pada bulan April, Mei (dominan), Juni, dan Juli, dan puncaknya akan terjadi di bulan Agustus hingga September 2020.
Dampak kekeringan (hidrologis) tersebut diprediksi akan terjadi terutama pada di 10 provinsi yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sulsel, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua dengan wilayah terdampak di 90 Kabupaten/Kota.
Selain itu, untuk pertanian, wilayah yang diprediksi akan terdampak khususnya di 10 provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Papua dengan luas area irigasi terdampak 1.142.168 Ha.








Presiden: Sederhanakan Prosedur, Segera Salurkan Bansos Tunai dan BLT Desa

May 16, 2020

Pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan tersebut terdiri atas penggratisan listrik untuk pelanggan 450VA dan juga diskon 50 persen untuk pelanggan 900VA bersubsidi, bantuan Kartu Sembako untuk 20 juta penerima, Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Saat menyampaikan pernyataannya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 16 Mei 2020, Presiden Joko Widodo secara khusus menyoroti dua jenis bantuan, yaitu BST dan BLT Desa. Kedua bantuan tersebut bernilai Rp600 ribu per bulan yang akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut.

"Sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih terjadi riuh rendah karena tidak mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen, artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat. Kemudian juga untuk Bansos Tunai ini juga baru kurang lebih 25 persen yang diterima oleh masyarakat, sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima," kata Presiden.

Oleh sebab itu, pagi tadi Presiden langsung memerintahkan jajaran terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai. Presiden ingin agar prosedur penyaluran bansos tersebut disederhanakan.

"Dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai. Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT, RW, atau kepala desa," kata Presiden.














Sumber: https://setneg.go.id/baca/index/presiden_sederhanakan_prosedur_segera_salurkan_bansos_tunai_dan_blt_desa

Rapat Terbatas melalui Video Conference mengenai Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19, 11 Mei 2020, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta

May 10, 2020

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu Menteri dan seluruh  Kepala Lembaga.
Pagi hari ini saya ingin berbicara tiga hal, yaitu yang pertama mengenai pengujian spesimen, kemudian juga penanganan kepulangan pekerja migran Indonesia, dan juga yang ketiga mengenai percepatan produksi alkes dan obat COVID-19.
Yang pertama, yang berkaitan dengan perbaikan total pada kapasitas, kecepatan pengujian spesimen PCR. Saya baru mendapatkan laporan bahwa kemampuan pengujian spesimen untuk PCR sekarang ini sudah mencapai 4.000-5.000 sampel per hari. Saya kira ini masih jauh dari target yang saya berikan yang lalu, yaitu 10.000 spesimen per hari.
Dan data dari Gugus Tugas, sekarang ini sudah ada 104 lab yang masuk dalam jaringan lab COVID-19. Dan saya ingin dipastikan bahwa lab-lab tersebut berfungsi maksimal, meskipun dari 104 lab tadi 53 lab rujukan sudah melakukan pemeriksaan dan 51 lab rujukan belum melakukan pemeriksaan.
Saya lihat, terutama kesiapan SDM yang terlatih, ini perlu lebih diperhatikan lagi. Juga yang berkaitan dengan masalah di alat pengujian yang masih kurang, terutama untuk reagen PCR, RNA, dan VTM. Dan saya minta ini segera diselesaikan dalam minggu ini.
Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan kepulangan pekerja migran Indonesia agar betul-betul berjalan dengan baik di lapangan. Saya juga menerima laporan bahwa pada bulan Mei dan Juni ada kurang lebih 34.000 pekerja migran Indonesia yang kontraknya akan berakhir. Dan mereka berasal dari: Jatim ini ada 8.900 kurang lebih, dari Jateng 7.400, dari Jabar 5.800, dari NTB 4.200, dari Sumut kurang lebih 2.800, dari Lampung 1.800, dan 500 orang dari Bali. Ini agar betul-betul diantisipasi, disiapkan, ditangani proses kedatangan mereka di pintu-pintu masuk yang telah kita tetapkan dan juga diikuti pergerakan sampai ke daerah.
Saya kira kita melihat untuk jalur udara, dua pintu masuk di Soekarno-Hatta dan di Bandara Ngurah Rai.  Kemudian untuk ABK kapal pesiar juga di Benoa, Bali dan di Tanjung Priok. Dan juga pekerja migran yang dari Malaysia lewat Batam dan Tanjung Balai. Sekali lagi, ingin saya tegaskan agar diberlakukan protokol kesehatan yang ketat dengan memobilisasi sumber daya yang kita miliki. Dan juga dipastikan kesiapan tempat karantina, dipastikan rumah sakit rujukan bagi para pekerja migran kita tersebut.
Kemudian yang ketiga, saya juga menerima laporan dari Kementerian Ristek /BRIN yang telah berhasil mengembangkan PCR test kit, kemudian non PCR diagnostic test, dan juga ventilator serta mobile BSL2. Dan saya minta ini agar inovasi-inovasi yang telah dilakukan ini mulai kita bisa produksi secara massal, sehingga kita tidak tergantung lagi pada produk-produk impor dari negara lain. Kita harapkan nanti paling tidak akhir Mei atau awal Juni ini sudah bisa kita produksi.
Juga saya melihat sudah ada kemajuan yang signifikan dalam pengujian plasma yang rencananya ini akan dilakukan uji klinis berskala besar di berbagai rumah sakit dan juga stem cell untuk menggantikan jaringan paru yang rusak.
Kemajuan signifikan juga terjadi pada penelitian whole genome sequencing. Ini tahapan yang sangat penting dalam menuju tahap berikutnya untuk menemukan vaksin yang sesuai dengan negara kita.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan saya minta tadi seluruh hasil riset dan inovasi ini didukung penuh, proses-proses perizinannya dilakukan dipercepat, dan juga disambungkan dengan industri, baik itu BUMN maupun swasta.
Terima kasih.







TGH. L. Turmudzi Badaruddin: Masyarakat NTB Harus Patuhi Pemerintah dan Ulama

April 30, 2020

Mataram, incinews.net: Pimpinan Pondok Pesantren Qomarul Huda, Bagu, Kabupaten Lombok Tengah, TGH. L. Turmudzi Badaruddin meminta masyarakat NTB untuk senantiasa mematuhi Himbauan Pemerintah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hal itu sebagai salah satu upaya serius kita dalam memutus mata rantai penyebaran Virus Corona (Covid-19) di NTB.

Dikatakan tokoh agama ini, himbauan pemerintah dan fatwa majelis ulama indonesi dalam upaya memutus mata rantai Covid-19 diantaranya, tidak melakukan jabat tangan, karena Virus ini dapat menular melalui bersentuhan. Selain itu, juga dianjurkan untuk selalu di Rumah, melakukan aktivitas ibadah di rumah, khususnya di bulan Ramadan ini.
Untuk itu, Rais Syuriah PWNU NTB sekaligus Mustasyar PBNU  ini meminta masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan. Selalu mencuci tangan dengan Sabun, dengan Handsanitaiser dan tisu basah. "Islam selalu menganjurkan kita untuk selalu bersih. Bahkan kita mencuci tangan minimal lima kali sehari dengan berwudu," ujarnya, di Ponpes Qomarul Huda, Rabu (29/4/2020).

Menurutnya, kunci dari terhindarnya kita dari Virus Corona yang sedang mewabah saat ini, masyarakat harus senantiasa menjaga kebersihan diri. Mulai dari kebersihan fisik dan kebersihan hati. "Insyaallah kebersihan badan dan kebersihan hati, kita akan terhindar dari Virus ini," tandasnya.

Selain itu, Ia juga meminta masyarakat NTB, khususnya yang beragama islam, untuk memanfaatkan momentum bulan suci ramadan untuk memperbanyak do'a, agar wabah Virus Corona ini segera berakhir. "Mari kita perbanyak do'a dan melakukan Qunut Nazilah setiap sholat waktu agar kita dijauhkan dari segala macam balak," imbuhnya. (red)

Minat Pendaftar kartu pra kerja di NTB tinggi, Kota Mataram tembus 10.413 orang

April 30, 2020


Mataram  - Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mencatat pendaftar kartu pra kerja di Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat  10.413 orang, baik yang melalui pendaftaran "online" maupun "offline".

"Masyarakat yang mendaftar 'offline' melalui kantor kami ada sekitar 7.000 orang, sisanya mendaftar langsung melalui 'online'," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram Hariadi di Mataram, Kamis.

Dikatakan, meskipun berbagai proses tahapan pendaftaran kartu pra kerja sudah rampung, namun hingga saat ini belum ada informasi berapa pendaftar yang bisa terakomodasi mendapatkan kartu pra kerja pada tahap pertama ini.

"Dalam hal ini kita sifatnya menunggu keputusan dari pemerintah, siapa dan berapa yang berhak dapat kartu pra kerja tahap pertama. Informasinya, untuk tahap pertama, pemerintah akan meluncurkan 1 juta kartu pra kerja se-Indonesia," katanya.

Artinya, dari sebanyak 10.413 orang yang sudah mendaftar dari Kota Mataram kemungkinan akan terakomodasi secara bertahap, sebab pemberian kartu pra kerja dilakukan secara bertahap hingga mencapai angka 5.000 se-Indonesia.

Karena itu, bagi masyarakat yang sudah mendaftar ditahap pertama namun tidak terakomodasi, bisa melakukan pendaftaran kembali pada tahap berikutnya.

"Kalau daerah yang diminta untuk mengakomodasi yang tidak terakomodasi pemerintah pusat, tentu anggaran kita tidak mampu. Apalagi, kartu pra kerja murni merupakan program pemerintah pusat," katanya.

Sementara untuk pelaksanaannya, lanjut Hariadi, karena dana senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan yang akan diberikan bagi setiap pemegang kartu pra kerja langsung ke rekening masing-masing penerima, maka diperlukan petunjuk teknis terhadap pengawasannya.

"Jangan sampai bantuan yang dihajatkan untuk peningkatan kompetensi penerima itu, disalahgunakan untuk hal-hal konsumtif," ujarnya.

Hariadi menambahkan, para pendaftar kartu pra kerja itu selain berasal dari karyawan yang dirumahkan sebagai dampak dari wabah COVID-19, juga berasal dari karyawan yang dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bekerja di luar Kota Mataram, serta ada juga yang pengangguran terbuka.

"Tapi siapun mereka, selama memenuhi syarat bisa mendaftar langsung dan untuk penentuan dan kapan dimulainya tergantung dari pemerintah pusat. Kita sifatnya menunggu," katanya menambahkan.









 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes