Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates

Vaksin Booster Kedua Mau Kadaluwarsa? Kemenkes Buka Suara

January 28, 2023


 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa alasan Indonesia mulai melaksanakan vaksin Covid-19 booster kedua atau dosis keempat kepada masyarakat umum di atas usia 18 tahun bukan karena banyaknya vaksin yang akan kedaluwarsa.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pelonggaran protokol kesehatan yang mulai ditetapkan oleh pemerintah menjadi salah satu pertimbangan utama Kemenkes dalam memberikan booster kedua vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

"Pertama, sudah tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat. Kedua, kita tahu ada sub-varian baru yang terus menerus menjadi faktor peningkatan kasus di berbagai negara," sebut dr. Nadia kepada wartawan di Gedung Kemenkes, Jumat (27/1/2023).

Selain itu, tidak adanya kebijakan karantina dan pembatasan terhadap pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) terhadap sejumlah pelancong dari beberapa negara tertentu juga menjadi faktor pemerintah melaksanakan pemberian booster kedua. Melalui dosis keempat ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan imunitas masyarakat.

"Bukan karena vaksin kedaluwarsa terus kita vaksin booster kedua. Enggak," tegas dr. Nadia.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menyebutkan bahwa 3,2 juta vaksin gotong royong senilai kurang lebih Rp400 miliar akan kedaluwarsa pada akhir 2023. Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan jajaran direksi PT Bio Farma di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/1/2022).

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir mengatakan bahwa produksi IndoVac terpaksa dihentikan sementara untuk mencegah potensi kedaluwarsa yang sangat cepat setelah vaksin diproduksi. Selain itu, perseroan harus mengetahui secara pasti terkait kebutuhan vaksin tersebut agar produksi yang dilakukan sesuai.

"Karena ketika produksi, itu expired nggak akan lama. Jadi, sebenarnya kita enggak hentikan selamanya. Enggak begitu," tuturnya.

Kompleks Peribadatan di IKN Dilandasi Kemajemukan Beragama

January 27, 2023

 

Kompleks Peribadatan di IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara dibangun dengan berlandaskan kemajemukan beragama. Hal ini sangat penting untuk menjaga kerukunan antar umat di IKN Nusantara. 
IKN Nusantara yang didirikan di Penajam Paser Utara masih dalam proses pembangunan dan rencananya selesai pada pertengahan tahun 2024. Ada berbagai gedung dan fasilitas yang dibangun di IKN. Di antaranya istana kepresidenan, gedung pemerintah daerah, sekolah, juga kompleks peribadatan. 
Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) telah mengadakan sayembara desain kompleks peribadatan IKN pada 28 Maret 2022 lalu dan pada tanggal 20 Juni 2022 diumumkan 3 besar pemenang. Mereka berhasil mengalahkan 246 peserta lain dari firma-firma arsitektur di seluruh Indonesia.
Juara dua sayembara desain kompleks peribadatan IKN adalah Firma Arsitektur Titik Garis Bidang. Dengan judul “Aku Rukun”, desain arsitekturnya berhasil memikat hati para juri, salah satunya adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Pimpinan Firma Arsitektur Titik Garis Bidang, Mei Mumpuni, menjelaskan tentang desain “Aku Rukun”. Menurutnya, kemajemukan beragama di Indonesia adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. 
Mei menambahkan, melalui perbedaan, masyarakat bisa saling memberi dan menerima, saling asah, asih, asuh, yang disertai dengan semangat persaudaraan yang tinggi dalam bingkai Indonesia. Pihaknya membuat tema desain kompleks peribadatan yang mendukung kerukunan umat beragama. Dalam konteks beragama maka hubungannya tak hanya dengan Tuhan YME, melainkan juga dengan sesama manusia (termasuk yang memiliki keyakinan lain).
Kompleks peribadatan memudahkan warga IKN dalam beribadah karena menjalankan ajaran agama adalah salah satu hak warga negara Indonesia. Tempatnya sengaja dibuat dalam satu lokasi agar mereka bisa memiliki rasa toleransi yang lebih tinggi. Terlebih ketika di Kalimantan Timur masyarakatnya terdiri dari multi-agama.
Diharapkan dengan menempatkan beberapa tempat ibadah dalam satu kompleks maka akan  menjalin kerukunan antar umat di Borneo, khususnya di IKN Nusantara. Ketika melihat umat beribadah di tempatnya masing-masing maka umat dengan keyakinan lain akan mengerti lalu memahami bahwa perbedaan itu indah. Mereka paham hari dan jam berapa umat dengan keyakinan lain akan beribadah lalu mempersilakan mereka dengan senang hati. 
Salah satu solusi dalam menghadapi tantangan kehidupan beragama di Indonesia adalah menjalin kerukunan. Di Indonesia, indeks kerukunannya mencapai 73,83% (berdasarkan data dari Kementerian Agama). Dengan kerukunan yang cukup tinggi maka menjadi sebuah tantangan karena harus mempertahankan dan kalau bisa menaikkan indeks kerukunan di masa depan.
Kerukunan antar umat adalah kunci karena Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Apalagi nantinya di IKN Nusantara, penduduknya terdiri dari pendatang dan warga asli yang keyakinannya berbeda-beda. Dengan berinteraksi di sekitar kompleks peribadatan maka mereka diharap untuk selalu rukun dan tidak ada konflik yang terjadi dengan alasan perbedaan keyakinan.
Perdamaian  dan kerukunan di masyarakat perlu dijaga secara konsisten bagi seluruh elemen masyarakat. Kerukunan antar masyarakat merupakan unsur utama yang dapat membentuk kerukunan nasional, dan bangsa ini adalah bangsa yang majemuk. Salah satu cara menjaga kerukunan adalah dengan membuat kompleks peribadatan di IKN Nusantara.
Toleransi wajib diajarkan oleh para pemuka agama karena dengan bertoleransi hidup manusia bisa jadi lebih damai. Jika ada toleransi maka tidak akan ada perpecahan di masyarakat seperti saat ada perayaan agama lain, dan semua pihak tidak menentangnya.
Toleransi bisa muncul jika umat bergaul dengan umat yang memiliki keyakinan lain sehingga lingkungannya heterogen. Diharap dengan adanya kompleks peribadatan yang lokasi rumah ibadahnya berdekatan,  bahkan bersebelahan, maka umat akan melihat lalu menghormati perbedaan yang ada. Mereka bertoleransi dan bersatu karena menyadari bahwa Indonesia didirikan di atas perbedaan, dengan semangat persatuan atau Bhinneka Tunggal Ika.
Sementara itu, pemerintah menjamin bahwa kompleks peribadatan bisa dijangkau dengan fasilitas umum. Kemudahan jangkauan sengaja dibuat oleh arsitek IKN Nusantara dan ke mana-mana hanya butuh waktu 10 menit. Kompleks peribadatan berada di dekat Danau Pancasila sehingga lingkungannya makin asri. 
Sementara itu, Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Cipta Karya, menyatakan bahwa kompleks peribadatan terdiri dari Masjid Agung, Pura Besar, Katedral, Gereja Induk, Klenteng Besar, dan Vihara Besar. Luas total kompleks peribadatan ini lebih dari 6 hektar.
Diharapkan dengan bangunan sebesar itu maka akan memfasilitasi umat untuk beribadah dengan khusyuk dan lancar. Rumah ibadah juga memfasilitasi acara-acara keagamaan sehingga warga IKN menjadi taat sekaligus bertoleransi kepada sesama.
Kompleks peribadatan IKN dibangun di wilayah yang luas dan asri. Desainnya sengaja dibuat dengan azas kerukunan dan tempat ibadahnya memang berdekatan. Diharap warga IKN akan makin bertoleransi dan bersatu walau keyakinannya berbeda-beda.

Survei SMRC: 76,7% Warga Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

January 24, 2023

   


Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 76,7 persen. Hal tersebut mengacu survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Kepuasan Publik terhadap Pengelolaan Mudik dan Kinerja Presiden Jokowi” yang dirilis, Rabu (18/5/2022).


“Sebanyak 76,7 persen warga mengaku sangat atau cukup puas dengan kinerja presiden. Sementara yang menyatakan kurang atau tidak puas sama sekali sebanyak 20,9 persen. Ada 2,4 persen yang tidak menjawab,” kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas.


Kepuasan publik pada kinerja Jokowi mengalami peningkatan. Dalam sebulan terakhir kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi naik dari 65,5 persen pada survei 12-15 April 2022 menjadi 76,7 persen dalam survei terakhir 10-12 Mei 2022.

Survei SMRC dilakukan melalui telepon dengan target populasi warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 79 persen dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD).


Sampel sebanyak 1.245 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih pada 10-12 Mei 2022.


Survei LSI: Yang Puas Atas Kinerja Jokowi Dukung Ganjar Pranowo

January 23, 2023


 Lembaga survei LSI Denny JA merilis hasil survei terkait tingkat kepuasan kinerja presiden terhadap dukungan kepada capres di Pemilu 2024. Hasilnya mayoritas responden yang puas dengan kinerja Jokowi mendukung Ganjar Pranowo.

Wujudkan Kelancaran Pemilu di Tengah Potensi Ketidakpastian Global 2023

January 22, 2023


 

Pemilu 2024 merupakan momentum besar rakyat Indonesia untuk menentukan calon pemimpinnya. Kendati demikian, hajatan demokrasi itu masih dibayangi oleh berbagai ancaman antara lain resesi dan ketidakpastian global 2023, sehingga diperlukan kerja sama semua pihak agar Pemilu berjalan lancar.

Pemilu adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan seperti dulu yang memilih partai dan calonnya terbatas. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi.

Kendati demikian, pelaksanaan Pemilu 2024 masih dibayangi sejumlah ancaman antara lain, ketidakpastian global 2023. Terkait ketidakpastian global 2023, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menyebut bahwa tahun 2023 sebagai tahun yang gelap. Dirinya menjelaskan bahwa hal tersebut didasarkan pada analisa Intelijen.

KaBIN memaparkan kalau pada tahun 2023 ini ternyata akan menjadi sebuah tahun yang gelap dan juga dipenuhi dengan banyak ketidakpastian. Oleh sebab itu, Kepala BIN tersebut mengajak semua pihak untuk mempersiapkan diri secara matang.

Pandangan KaBIN tersebut memang tidak berlebihan dan merupakan bentuk peringatan dini agar semua pihak dapat mawas diri. Pasalnya, hingga saat ini perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi. Hal itu berdampak secara global dan juga mempengaruhi berbagai sektor baik dari segi ekonomi maupun politik global.

Kepala BIN RI tersebut kemudian menilai bahwa konflik yang terjadi antara dua negara itu mengganggu pasokan energi dan pangan di dunia. Belum lagi, menurutnya juga kegelapan yang terjadi pada tahun 2023 ini diperparah pula dengan adanya konflik geopolitik yang terjadi di China dan Taiwan pada Selat Taiwan sehingga juga turut berpengaruh pada jalur logistik dunia.

Tidak hanya itu, namun menurut Kepala BIN, bahwa pada tahun 2023 ini juga dunia akan terus dihantui oleh banyak ancaman resesi hingga inflasi, yang mana keseluruhan ancaman tersebut akan mampu berdampak pada banyak sektor di Tanah Air termasuk sektor terkecil yakni di pelosok desa.

Menurut KaBIN, berbagai konflik geopolitik tersebut berdampak pada terhambatnya beberapa pasokan logistik dunia tersebut, kemudian pada akhirnya memaksa berbagai negara di dunia untuk menerapkan pola nasionalisme yang sempit dan juga menerapkan proteksionisme.

Oleh sebab itu, Kepala BIN RI tersebut mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk terus melakukan berbagai upaya dalam rangka mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dalam menghadapi tahun 2023 ini. Karena berbagai ancaman global bukan tidak mungkin akan dirasakan dan mengganggu kehidupan masyarakat di Tanah Air, utamanya menjelang Pemilu 2024.

Tidak hanya itu, ancaman Pemilu lain yang perlu untuk diwaspadai adalah berkembangan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA). Isu ini menjadi sangat sensitif karena bisa dinaikkan kembali oleh provokatora gar merusak perdamaian di Indonesia. Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Nuryakin menyatakan MUI diharap untuk dapat membina umat dan menjaga toleransi, terutama jelang Pemilu 2024.

Nuryakin menambahkan, Kalimantan Tengah selama ini sudah rukun dan damai serta memiliki falsafah Huma Betang yang artinya mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat. Oleh karena itu ia meminta MUI dan segenap pihak lain untuk turut menjaga perdamaian menjelang Pemilu, agar tidak ada kerusuhan yang menyakitkan warga Kalimantan.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dengan adanya berbagai perbedaan pilihan maupun pandangan politik diharapkan tidak akan mengganggu jalinan silaturahmi maupun kerukunan di tengah masyarakat. Perbedaan tersebut sangatlah wajar sebagai implementasi dari demokrasi.

MUI diminta untuk menjembatani perbedaan di tengah masyarakat. Meski ada kelompok yang mendukung calon legislatif atau calon presiden berbeda tetapi jangan sampai ada pertikaian. Oleh karena itu para ulama MUI bertugas untuk menghimbau umatnya agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokator yang bisa saja mengacaukan Pemilu dengan sengaja.

Para ulama dari MUI sangat memiliki pengaruh besar di masyarakat dan mereka dihormati banyak orang. Para ulama berdakwah dengan penuh kelembutan dan mengajak umat untuk mendukung segala jenis program nasional, termasuk Pemilu 2024. Jika ulama yang menyeru maka rakyat akan menurut karena bagi mereka ucapan para alim ulama wajib untuk diikuti.

Berbagai ancaman terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 terus dimutakhirkan dan perlu untuk diantisipasi secara disini. Kendati demikian, pekerjaan tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada penyelenggara Pemilu semata mengingat Pemilu adalah pesta bersama. Oleh sebab itu, kontribusi dan peran serta masyarakat menjadi sangat berarti untuk mewujudkan kelancaran dan kesuksesan Pemilu 2024.

Daerah Otonomi Baru Papua Pegunungan butuh banyak ASN

January 21, 2023

 


Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Tim Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Pegunungan menggelar rapat koordinasi (Rakor) lanjutan di Gedung Aithousa Betlehem, Wamena, Jayawijaya, Rabu (5/10/2022). Rakor ini membahas mengenai kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang mencapai 1.053 orang.

Ketua Pokja III yang merupakan Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Sumule Tumbo mengatakan dalam rakor itu turut dibahas mengenai kuota Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibutuhkan di Provinsi Papua Pegunungan.

"Diketahui, dari 22 organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan dibutuhkan sebanyak 1.053 ASN. Para ASN tersebut nantinya bakal turut serta dalam menggerakkan roda pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan,” kata Sumule Tumbo dalam keterangannya, Jumat (7/10/2022).

Dengan rincian, untuk jabatan tinggi madya sebanyak 1 ASN, jabatan tinggi pratama 33 ASN, jabatan administrator 108 ASN, jabatan pengawas 297 ASN, serta jabatan pelaksana sebanyak 614 ASN.

“Sejauh ini para pemerintah daerah (Pemda) kabupaten cakupan wilayah Papua Pegunungan baru mengusulkan sebanyak 444 dokumen ASN yang akan dialihkan ke Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Sumule Tumbo.

Selain itu, kata Sumule, bila jumlah kuota ASN tersebut tidak terpenuhi, dapat diupayakan agar Pemda dari Provinsi Papua sebagai daerah induk, serta dari kementerian/lembaga dapat membantu tambahan pengisian ASN tersebut. Hal itu agar proses pemerintahan bisa berjalan.

Sebagai informasi, turut hadir pada rakor tersebut Inspektur Wilayah I Kemendagri Bahtiar Sinaga, Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan yang juga Bupati Yakuhimo Didimus Yahuli, Bupati Jayawijaya John Richard Banua, Kapolres Jayawijaya AKBP Hesman S. Napitupulu, Kapolres Yakuhimo AKBP Deni Herdiana, serta Dandim 1702 Jayawijaya Letkol Cpn. Athenius Murip.

Selain itu, hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya Thony Mayor, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekda Kabupaten Lanny Jaya Tendean Wenda, serta Penjabat (Pj.) Sekda Kabupaten Nduga Ricky Kapelle.

Hore, Menkes Sebut Vaksin COVID-19 Balita Gratis

January 19, 2023



Beberapa waktu lalu pemerintah belum menentukan vaksin COVID-19 untuk anak enam bulan ke atas gratis atau berbayar. Namun, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memberikan kabar baik bagi orangtua.

Budi menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk anak usia enam bulan ke atas tidak berbayar alias gratis.

"Anggarannya cukup kok. Bisa untuk melakukan vaksinasi (COVID-19) pada anak secara gratis," kata Budi.

"Nanti, akan segera kita proses tentang vaksinasi anak secara gratis," lanjut Budi dalam Konferensi Pers: Kinerja 2022 dan Program Kerja 2023 Kementerian Kesehatan RI, Kamis (5/1/2023).

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI bersama Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) sudah mengeluarkan lampu hijau penggunaan vaksin Pfizer untuk anak di atas 6 bulan. Hal ini disampaikan BPOM lewat rilis resmi pada 27 Desember 2022.

Saat ini, memang baru Pfizer yang dapat izin darurat untuk balita tapi jika nanti ada opsi vaksin COVID-19 lain untuk anak di atas enam bulan, Kemenkes juga bisa menyiapkannya.

"Sekarang adanya Pfizer tapi nanti kalau ada yang lain akan kita berikan," jelas Budi.

Mengenai waktu dimulainya pemberian vaksinasi COVID-19 pada anak di atas enam bulan belum disampaikan secara mendetil oleh Budi. 

Tentang Pfizer Anak Dapat EUA dari BPOM

BPOM didukung oleh Tim Ahli Komite Nasional Penilai Vaksin COVID-19 dan ITAGI memberikan Izin Penggunaan Darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) untuk Vaksin Comirnaty Children usia 5 -11 tahun pada 29 November 2022. Lalu, terbit juga EUA untuk Vaksin Comirnaty Children usia 6 bulan sampai 4 tahun pada 11 Desember 2022.

"Rilisnya Vaksin Comirnaty Children (6 Months – 4 Years) dan Vaksin Comirnaty Children (5-11 Years) di masyarakat telah menambah pilihan vaksinasi primer untuk anak dengan rentang usia 6 bulan sampai kurang dari 12 tahun," kata BPOM dalam keterangan resmi pada 27 Desember 2022. 

BPOM menjelaskan Vaksin Comirnaty Children (6 Months – 4 Years) dan Vaksin Comirnaty Children (5-11 Years) merupakan vaksin COVID-19 dengan platform mRNA yang dikembangkan oleh Pfizer-BioNTech.

“Namun, Vaksin Comirnaty Children memiliki formulasi dan kekuatan yang berbeda dengan Vaksin Comirnaty untuk remaja dan dewasa, sehingga Vaksin Comirnaty Children tidak dapat digunakan pada individu berusia 12 tahun ke atas.” terang Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito.

Dosis Vaksin Pfizer untuk Bayi 6 Bulan ke atas

Dosis Vaksin Comirnaty Children (6 Months – 4 Years) untuk vaksinasi primer adalah 3 mcg/0,2 mL yang diberikan dalam 3 dosis pemberian. Dua dosis pertama diberikan dalam rentang waktu 3 minggu, diikuti dengan dosis ketiga yang diberikan setidaknya 8 minggu setelah dosis kedua.

Sementara dosis Vaksin Comirnaty Children (5-11 Years) untuk vaksinasi primer adalah 10 mcg/0,2 mL, diberikan dalam 2 dosis dengan rentang waktu 3 minggu antara dosis pertama dan kedua seperti dijelaskan Penny. 

Hasil efikasi Vaksin Comirnaty Children sebagai vaksinasi primer ditunjukkan melalui hasil studi immunobridging, dengan imunogenisitas setelah pemberian 3 dosis (3 mcg/0,2 mL/dosis) untuk anak usia 6 bulan hingga kurang dari 5 tahun dan 2 dosis (10 mcg/0,2 mL/dosis) untuk anak kelompok usia 5 tahun sampai kurang dari 12 tahun sebanding dengan kelompok usia 16-25 tahun yang sudah memiliki data efikasi vaksin secara klinis.

Berdasarkan hasil studi, Vaksin Comirnaty Children (6 Months – 4 Years) dan Vaksin Comirnaty Children (5-11 Years) memiliki profil keamanan yang dapat ditoleransi.

Efek Samping pada Usia 6 Bulan - 5 Tahun: Sedang - Ringan

Efek samping pada anak kelompok usia 6 bulan hingga kurang dari 5 tahun secara umum dilaporkan dengan intensitas ringan – sedang. Terdapat kejadian lymphadenopathy/pembengkakan atau pembesaran kelenjar getah bening di kelompok vaksin sebesar 0,2% pada subjek usia 6 bulan hingga kurang dari 2 tahun dan sebesar 0,1% subjek usia 2 tahun hingga kurang dari 5 tahun.

Pada pengamatan kejadian efek samping pada anak kelompok usia 5 tahun sampai kurang dari 12 tahun yang menjadi perhatian khusus (Adverse Events of Special Interest/AESI), dilaporkan terjadi reaksi angioedema (pembengkakan disertai kemerahan) pada 1,2% subjek kelompok vaksin dan 0,8% subjek kelompok plasebo. Selain itu, dilaporkan 13 kasus lymphadenopathy (0,9% subjek) pada kelompok vaksin dan 1 kasus pada kelompok plasebo. 


Sumber

 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes