Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates

Presiden Jokowi Tinjau Pusat Komando IKN dan Studio Mini TVRI

March 02, 2024
IKN

 


Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Pusat Komando (Command Center) Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Hunian Pekerja Konstruksi IKN, Kalimantan Timur, Jumat (01/03/2024). Presiden juga meninjau studio mini TVRI yang terletak bersebelahan dengan Pusat Komando IKN.

Pusat Komando Nusantara dibangun untuk optimasi pembangunan lbu Kota Nusantara serta integrasi dan koordinasi. Pusat Komando Nusantara juga merupakan salah satu infrastruktur utama pendukung kota cerdas Nusantara.

Pusat Komando tahap 1 ini memiliki fungsi utama dalam layanan pemantauan pembangunan lbu Kota Nusantara dengan memanfaatkan teknologi pengawasan dan pemantauan berbasis CCTV, monitoring drone berbasis visual, serta integrasi layanan digital.

Setelah meninjau Pusat Komando Nusantara, Presiden Jokowi kemudian meninjau studio mini TVRI. Direktur Utama TVRI, Imam Brotoseno, mengatakan bahwa sesuai dengan aturan, TVRI hadir di ibu kota negara.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik disebutkan bahwa RRI dan TVRI berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan cabang-cabangnya berada di daerah.

“Artinya TVRI harus hadir di Nusantara, ibu kota negara yang baru nanti,” ujar Imam Brotoseno.

Lebih jauh, Imam menjelaskan bahwa kehadiran TVRI di IKN merupakan komitmen dari TVRI untuk mendukung pembangunan IKN, sekaligus menyosialisasikan IKN, serta memberikan informasi baik di dalam negeri maupun luar negeri melalui TVRI World.

“TVRI World itu khusus untuk audiens global, luar negeri, berbahasa Inggris, di situ disebutkan juga ada peluang investasi sehingga mengundang investor untuk datang ke IKN juga,” jelasnya. (BPMI SETPRES/UN)



Read more: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-tinjau-pusat-komando-ikn-dan-studio-mini-tvri/

Kementan siapkan lahan Sumsel jadi penyangga pangan demi tekan impor

March 01, 2024


Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan lahan rawa di Sumatera Selatan (Sumsel) untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian produktif sehingga bisa menjadi penyangga pangan nasional dan menekan impor beras.

“Kalau khusus Sumsel, ini bukan swasembada, tetapi ini (untuk) penyangga pangan nasional, jadi bukan lagi swasembada. Kalau swasembada pas-pas nanti, ini adalah penyangga pangan nasional,” kata Amran dalam keterangan suara yang diterima di Jakarta, Jumat.

Amran menekankan bahwa upaya optimalisasi lahan rawa secara modern di Sumsel bukan hanya untuk mencapai swasembada pangan, terutama di Sumatera Selatan, melainkan untuk menjadi penyangga pangan nasional.

Baca juga: Mentan dorong peningkatan produksi pangan lawan rawa di Sumsel

Selain menjadi penyangga pangan nasional, pengembangan sektor pertanian di Sumatera Selatan juga diarahkan untuk mengurangi impor beras hingga 30 persen. Dengan begitu dapat memberikan solusi signifikan terhadap masalah impor pangan yang dihadapi negara.

“Dan ini bisa menyelesaikan 30 persen persoalan negara, masalah impor. Hanya Sumatera Selatan,” ujar Amran.

Kementerian Pertanian berupaya mengoptimalkan lahan rawa yang ada di wilayah Sumatra Selatan sebagai alternatif untuk meningkatkan produksi padi.

Amran mengatakan pengembangan lahan rawa merupakan komitmen Kementan untuk mempercepat kebutuhan masa tanam.

Dia menuturkan pengembangan lahan rawa di daerah tersebut akan dikelola melalui optimasi lahan yang diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas.

Amran menambahkan optimasi lahan rawa difokuskan pada perbaikan infrastruktur air dan lahan. Dengan penataan sistem tata air dan lahan, diharapkan lahan rawa bisa menjadi lahan pertanian produktif.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Ali Jamil menyampaikan bahwa lahan sawah rawa di Sumatera Selatan seluas 340.486 hektare.

Ali menyebut pada 2024 kegiatan optimasi lahan rawa di Sumsel seluas 98.400 hektare dengan rincian di Kabupaten Banyuasin 22.000 hektar, Kabupaten Ogan Komering Ilir 65.000 hektar; Kabupaten OKU Timur 5.000 hektare; Kabupaten Ogan Ilir 4.000 hektare, dan Kabupaten Muara Enim 2.400 hektare.

IKN Nusantara Peluang Mengembangkan Budaya Daerah

February 29, 2024

  IKN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak hanya upaya pemindahan lokasi ibu kota saja, pembangunan IKN ini tentu saja akan membuat eksistensi bangunan tradisional di Kalimantan terimbas oleh kehadiran pembangunan infrastruktur Ibu kota baru yang diprediksi akan menyedot banyak fungsi baru dan tuntutan desain arsitekturnya.

Oleh karena itu, diperlukan dorongan agar arsitektur daerah yang memiliki keunikan seni budaya itu tetap hadir sebagai representasi etnik masyarakat Kalimantan yang terdiri dari banyak suku di antaranya Kutai, Paser, Dayak, Berau, Banjar, Jawa, Bugis, Makasar dan Madura, ditampilkan dalam keragaman gaya yang memperkaya arsitektur di IKN Nusantara.

Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Timur (IAI Kaltim), Wahyullah B. Ombang mengatakan, kehadiran IKN di Kalimantan ini membuka kesempatan bagi arsitek di Kaltim dan sekitarnya untuk memajukan arsitektur lokal dalam memenuhi kebutuhan baru dan modernisasi.

Keindahan bangunan khas Kalimantan tentu saja memacu kalangan arsitek muda untuk mengembangkan karya baru mereka yang desainnya tetap berakar pada budaya dan karakter etnik lokal. Transfer desain berbasis budaya ini dilakukan arsitek Vergian Septiandy, yang karyanya banyak menghiasi wajah bangunan di Kalimantan.      Kehadiran IKN Nusantara merupakan peluang yang harus dimanfaatkan salah satunya untuk menampilkan identitas penduduk asli Kalimantan.

Keresahan pada budaya lokal yang akan tergerus oleh modernisasi infrastruktur di sekitar ibu kota baru telah menggugah rasa kritis Arsitek senior Prof. Josef Prijotomo dari Unika Parahyangan untuk memantapkan pemikiran para arsitek muda dan pelaku pembangunan dalam menjalankan profesinya.

Perlu diketahui bahwa Kalimantan Timur memiliki berbagai hal yang luhur dan dihormati, baik secara fisik dan non fisik. Di antaranya adanya nilai-nilai budaya, situs sejarah dan kekayaan lainnya.

Staf pengajar di Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur,Dr. Jamil menuturkan kekayaan budaya Kalimantan tidak boleh hilang, Warisan ini harus tetap dipertahankan karena sebagai kekayaan budaya kalimantan.

Dirinya menambahkan bahwa masyarakat Kaltim memiliki relasi yang kuat dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, hadirnya Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara dengan kebijakannya ke depan haruslah tetap memperhatikan aspek lingkungan.

OIKN tentunya harus menjalin komunikasi secara intens dengan masyarakat di daerah penyangga dan sekitarnya karena hanya mereka yang benar-benar memahami situasi daerah di Kaltim.

Sementara itu, Akademisi UINSI dan Founder Sekolah Life Skills, Suryadi, S.Ag, M.Pd mengatakan bahwa pemindahan IKN ke Kaltim sangat baik dan para pemuda harus mempersiapkan diri untuk turut mengisi dan terlibat atau berpartisipasi aktif di IKN Nusantara. IKN juga akan menjadi peluang dalam mengembangkan budaya daerah Kaltim. Konsep Pembangunan IKN Nusantara menjadi kota pintar dan modern akan menginspirasi kemajuan pembangunan di daerah-daerah.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang juga dikenal sebagai Nusantara. Tentu saja banyak budaya yang berbeda dari Sabang sampai Merauke. Sehingga budaya Nusantara harus dilestarikan dengan baik. Apalagi budaya nusantara juga telah menjadi magnet bagi para wisatawan.

Oleh karena itu dengan dijadikannya Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN Nusantara, tentu jangan sampai modernitas di provinsi tersebut hilang, sehingga identitas Kalimantan harus tetap tampak sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur.

Peninggalan budaya dari masa lalu ini tentu saja dapat menjadi jembatan untuk mengetahui kehidupan saat itu dan juga mengenal nilai-nilai luhur yang dianut nenek moyang.Dengan kawasan IKN Nusantara yang luas itu, pemerintah dapat memasukkan kepentingan budaya lokal atau kearifan lokal salah satunya seperti pembangunan Dayak Center.

Bagaimanapun juga pembangunan IKN Nusantara tetap harus memperhatikan keinginan masyarakat setempat lalu mengakomodir dalam sebuah pembangunan yang terintegrasi.Dengan adanya Dayak Center di IKN Nusantara tentu saja hal tersebut merupakan wujud konkret dari pemerintah untuk mengenalkan budaya suku Dayak ke Nusantara dan Mancanegara.

Suku Dayak sendiri merupakan salah satu suku di Pulau Kalimantan yang merupakan masyarakat adat yang mendiami pulau tersebut sejak zaman dahulu. Seorang tokoh Dayak, Kayan pernah menjelaskan bahwa suku Dayak merupakan ras Indo-China yang bermigrasi ke Indonesia pada abad ke-11.

Ciri khas suku Dayak dapat terlihat dari hasil budaya yang masih dapat diamati hingga saat ini. Bentuk budaya tersebut meliputi rumah, pakaian, senjata, bahasa, kepercayaan dan tradisi.

Pembangunan IKN Nusantara tentu saja tidak hanya sekadar pembangunan infrastruktur dan pemindahan kota administrasi. Namun pembangunan ini tentu saja merupakan sebuah peradaban baru yang akan diciptakan oleh generasi saat ini.

IKN Nusantara akan menjadi contoh bagi provinsi lain di mana konsep modern tidak akan melunturkan budaya yang sudah melekat dan menjadi identitas. IKN Nusantara akan tetap menjunjung tinggi budaya setempat sehingga identitas Kalimantan Timur akan tetap eksis dan dapat terus berkembang

Media yang Berimbang Bisa Bantu Wujudkan Pemilu Damai

February 27, 2024

 

Media harus berimbang dalam pemberitaan pemilihan umum (pemilu). Profesionalisme media ini penting dapat mendukung terwujudnya pemilu yang damai. Hal ini diungkapkan oleh Rodion Ebbighausen selaku kepala desk Asia di media asal Jerman, Deutsche Welle (DW) di Jakarta, Selasa (27/2/2024).

“Jurnalis tidak boleh menjadi bagian dari agenda setting. Mereka tidak boleh mengambil posisi sebuah partai politik tertentu. Mereka harus menyertakan konteks. Semakin profesional insan pers, maka semakin damai juga pemilu tersebut,” ucap Ebbighausen.

Meski demikian, Ebbighausen menilai media bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk menciptakan pemilu yang damai.

“Tugas jurnalis bukanlah memastikan pemilu yang damai. Tugas mereka adalah melakukan pemberitaan yang baik. Ini semua soal profesionalisme,” imbuh Ebbighausen.

Ia menegaskan bahwa media tidak boleh terlalu dekat dengan partai politik tertentu.

“Mereka harus menghindari politik-politik partai guna bisa memberikan audiensnya informasi serta gambaran yang lengkap,” imbuhnya.

Serupa, Wakil Ketua DW Biro Taipei Chia-Cun Yeh mengatakan tugas seorang jurnalis adalah untuk mengamati, menyaksikan, memberitakan, tetapi tidak ikut campur tangan dengan apa yang terjadi di lapangan.

“Penting bagi seorang jurnalis untuk mewawancarai partai politik dan kandidat pemilu yang beragam. (Sebagai media, Red), kita tidak boleh mempromosikan atau memberikan panggung. Keputusan ada di tangan para pembaca itu sendiri,” ujar Chia-Cun Yeh.

Sebagaimana diketahui, Indonesia pada Rabu (14/12/2024) menggelar Pemilu 2024. Pemilu du Indonesia menjadi pemilu demokratis terbesar di dunia yang diselenggarakan serentak dalam sehari.

Sebanyak 204,8 juta penduduk Indonesia yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) telah menyalurkan aspirasinya untuk menentukan pemimpin negeri ini selama lima tahun ke depan melalui Pilpres 2024. Rakyat Indonesia juga telah memilih para wakilnya di lembaga legislatif melalui Pileg 2024.

Presiden Jokowi Resmikan Instruksi Jalan Daerah di Sulawesi Utara dengan Anggaran Rp183 Miliar

February 26, 2024

 


Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (23/02/2024), meresmikan pelaksanaan Instruksi Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperbaiki infrastruktur jalan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di provinsi tersebut.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp183 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 untuk pembangunan dan perbaikan sembilan ruas jalan dengan total panjang mencapai 59 kilometer.

“Tahun 2024 akan diberikan lagi sehingga jalan-jalan di Provinsi Sulawesi Utara semuanya bagus, semuanya mulus,” ujar Presiden Joko Widodo di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Investasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas jalan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan mempercepat distribusi barang dan jasa di wilayah tersebut. Peningkatan infrastruktur jalan juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Sulawesi Utara.

Presiden juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2024 sebagai bagian dari komitmen jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

Peresmian IJD di Kabupaten Bolaang Mongondow diharapkan menjadi satu langkah dalam perbaikan infrastruktur jalan di seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Dengan diresmikannya proyek ini, diharapkan konektivitas dan aksesibilitas di Sulawesi Utara akan makin baik, membuka peluang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Pj. Bupati Bolaang Mongondow Limi Mokodompit. (BPMI SETPRES/AIT)



Read more: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-resmikan-instruksi-jalan-daerah-di-sulawesi-utara-dengan-anggaran-rp183-miliar/

Kemendagri Fokus Tangani Pembiayaan Beasiswa Siswa Unggul Papua

February 24, 2024


Kemendagri fokus menangani pembiayaan beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP). Upaya ini salah satunya dengan menggelar Rapat Fasilitasi dan Koordinasi bersama Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Daerah Otonomi Baru (DOB) se-Papua.


Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menegaskan, pihaknya terus fokus menindaklanjuti penyelesaian pendanaan beasiswa SUP Tahun Anggaran (TA) 2023 serta keberlanjutan SUP.


“Agenda rapat ini adalah pembahasan untuk memfasilitasi koordinasi antar-kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua serta provinsi pada Daerah Otonom Baru guna membahas kebutuhan pembiayaan beasiswa SUP,” jelas Maurits.

Lebih lanjut, Maurits mengatakan, Pemprov Papua telah melunasi pembayaran tunggakan beasiswa SUP Januari hingga Juni 2023. 


“Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi se-Tanah Papua, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua melakukan sharing pendanaan beasiswa SUP melalui bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelesaikan pendanaan pada tahun 2023,” jelas Maurits.


Maurits mengatakan, Pemprov Papua telah memberikan dana talangan sebesar Rp 68.880.661.079,16. Hal ini karena pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya belum menyalurkan bantuan keuangan khusus sebagaimana kesepakatan dalam berita acara pada 17 Januari 2024.


“Pemerintah Provinsi Papua meminta agar kebutuhan beasiswa SUP 2024, 2025, dan 2026 menjadi tanggung jawab kabupaten/kota karena data sudah berdasarkan domisili,” ujar Maurits.


Namun, Maurits menekankan, terkait skema penyelesaian beasiswa SUP tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 dan Berita Acara Kesepakatan rapat koordinasi pada 12 April 2023 di Kemendagri. 


Sedangkan kabupaten/kota setidaknya memberikan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi.

“Jumlah sharing pendanaan untuk tahun 2024, 2025, dan 2026 akan dipastikan dalam rapat koordinasi berikutnya,” tegas Maurits.

Kominfo Ajak Masyarakat Terus Rajut Kebersamaan dan Jaga Pemilu Damai

February 24, 2024

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI mengajak masyarakat untuk terus merajut harmoni dan menjaga suasana tetap damai serta kondusif pascapenyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2024 lalu. Hal ini penting sebab keberagaman dalam demokrasi bisa memunculkan perpecahan apabila tidak dipelihara dengan baik.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, menyampaikan Indonesia menganut sistem demokrasi. Sistem ini memungkinkan adanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat.

"Keberagaman dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi. Karenanya, demokrasi adalah amanah yang harus kita jaga, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demokrasi adalah sarana untuk mencapai kemajuan lebih baik," kata Usman Kansong saat memberikan sambutan dalam acara Literasi Demokrasi dan Pemilu Damai 2024 melalui Forum Kerukunan Umat Beragama dengan tema 'Perbedaan Pilihan Sementara, Persaudaraan Selamanya' di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (23/02/2024).

Lebih lanjut Dirjen IKP Kementerian Kominfo mengungkapkan, pemilu adalah sarana menghasilkan pemimpin untuk membawa kemajuan Indonesia. Terkait itu, pihaknya mengajak masyarakat agar senantiasa menjaga suasana pascapemilu tetap aman dan damai. Jika terjadi perbedaan pendapat agar dibawa ke jalur konstitusional, jangan disalurkan ke sikap-sikap yang bisa mengganggu kedamaian. 

"Indonesia damai adalah Indonesia yang rukun, toleran, dan saling menghargai. Mari bersama-sama kita jaga hati, jaga pikiran. Mari kita bersama-sama merajut harmoni," ujar Usman Kansong.

Sementara itu, Dewan Pembina Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cirebon, Rizki Riyadu Taufiq yang hadir sebagai narasumber Literasi Demokrasi dan Pemilu Damai 2024, menyebut pemilu 2024 ini relatif aman, lancar, dan damai. Pesta demokrasi kali ini berbeda dengan pemilu 2019 lalu yang sempat terjadi pembelahan di tingkat masyarakat. 

Rizki Riyadu Taufiq menyatakan ketika itu gesekan di akar rumput sangat terasa sekali karena yang digunakan politik identitas.

"Kita lihat pemilu kemarin (2024), pasti kita memiliki perbedaan pilihan. Perbedaan hanya hari itu, beda pilihan itu biasa, persaudaraan itu selamanya," kata Rizki.

"Yang paling utama harmonisasi kehidupan kita untuk saat ini dan selamanya," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, tokoh Nasrani Kota Cirebon, Pendeta Heru Kusumo juga menyampaikan pemilu 2024 berlangsung aman dan tidak nampak pembelahan yang tajam dalam masyarakat akibat perbedaan pandangan politik. Demikian pula ruang media sosial juga tidak dibanjiri ujaran kebencian dan hoax sebagaimana terjadi pada pemilu sebelumnya.

"Perbedaan pilihan tidak menjadikan perpecahan atau permusuhan. Mari kita sama-sama merajut kembali tali silaturahmi sebagai sesama anak bangsa," ujarnya.

Pemimpin Redaksi Rakyat Cirebon Khairul Anwar juga menyatakan pemilu 2024 relatif aman dan lancar, tidak terjadi gesekan luar biasa. Tingkat kepercayaan sangat penting terhadap proses berlangsungnya pemilu dan media punya andil di dalamnya.

"Peran media sebagai pengawas pemilu, pemberi informasi mulai dari tahapan awal, penyelenggaraan sampai akhir pemilu. Media juga mengkritisi bagaimana penyelenggaraan pemilu, baik di tingkat daerah maupun pusat," katanya.

Khairul Anwar menegaskan dalam penyelenggaraan pemilu, media harus tetap menjaga independensi.

"Ketika media mainstream tidak berafiliasi dengan berbagai tokoh itu baik, tapi ketika media sudah berpihak, melakukan penggalangan opini, itu sangat berbahaya. Secara umum media kita masih dalam tahap baik sehingga situasi saat ini masih berjalan normal. Media berperan penting, betul-betul menggunakan jurnalisme damai dalam pemilu," katanya.

Sekadar informasi, acara Literasi Demokrasi dan Pemilu Damai 2024 bertajuk 'Perbedaan Pilihan Sementara, Persaudaraan Selamanya' diselenggarakan Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Acara ini digelar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, terutama pemilih muda terkait literasi demokrasi dan sosialisasi Pemilu Damai 2024. Selain itu juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait literasi demokrasi dan sosialisasi pemilu damai.

 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes