Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa alasan Indonesia mulai melaksanakan vaksin Covid-19 booster kedua atau dosis keempat kepada masyarakat umum di atas usia 18 tahun bukan karena banyaknya vaksin yang akan kedaluwarsa.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pelonggaran protokol kesehatan yang mulai ditetapkan oleh pemerintah menjadi salah satu pertimbangan utama Kemenkes dalam memberikan booster kedua vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

"Pertama, sudah tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat. Kedua, kita tahu ada sub-varian baru yang terus menerus menjadi faktor peningkatan kasus di berbagai negara," sebut dr. Nadia kepada wartawan di Gedung Kemenkes, Jumat (27/1/2023).

Selain itu, tidak adanya kebijakan karantina dan pembatasan terhadap pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) terhadap sejumlah pelancong dari beberapa negara tertentu juga menjadi faktor pemerintah melaksanakan pemberian booster kedua. Melalui dosis keempat ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan imunitas masyarakat.

"Bukan karena vaksin kedaluwarsa terus kita vaksin booster kedua. Enggak," tegas dr. Nadia.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menyebutkan bahwa 3,2 juta vaksin gotong royong senilai kurang lebih Rp400 miliar akan kedaluwarsa pada akhir 2023. Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan jajaran direksi PT Bio Farma di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/1/2022).

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir mengatakan bahwa produksi IndoVac terpaksa dihentikan sementara untuk mencegah potensi kedaluwarsa yang sangat cepat setelah vaksin diproduksi. Selain itu, perseroan harus mengetahui secara pasti terkait kebutuhan vaksin tersebut agar produksi yang dilakukan sesuai.

"Karena ketika produksi, itu expired nggak akan lama. Jadi, sebenarnya kita enggak hentikan selamanya. Enggak begitu," tuturnya.

Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 76,7 persen. Hal tersebut mengacu survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Kepuasan Publik terhadap Pengelolaan Mudik dan Kinerja Presiden Jokowi” yang dirilis, Rabu (18/5/2022).

“Sebanyak 76,7 persen warga mengaku sangat atau cukup puas dengan kinerja presiden. Sementara yang menyatakan kurang atau tidak puas sama sekali sebanyak 20,9 persen. Ada 2,4 persen yang tidak menjawab,” kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas.

Kepuasan publik pada kinerja Jokowi mengalami peningkatan. Dalam sebulan terakhir kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi naik dari 65,5 persen pada survei 12-15 April 2022 menjadi 76,7 persen dalam survei terakhir 10-12 Mei 2022.

Survei SMRC dilakukan melalui telepon dengan target populasi warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 79 persen dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD).

Sampel sebanyak 1.245 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih pada 10-12 Mei 2022.

Pemilu 2024 merupakan momentum besar rakyat Indonesia untuk menentukan calon pemimpinnya. Kendati demikian, hajatan demokrasi itu masih dibayangi oleh berbagai ancaman antara lain resesi dan ketidakpastian global 2023, sehingga diperlukan kerja sama semua pihak agar Pemilu berjalan lancar.

Pemilu adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan seperti dulu yang memilih partai dan calonnya terbatas. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi.

Kendati demikian, pelaksanaan Pemilu 2024 masih dibayangi sejumlah ancaman antara lain, ketidakpastian global 2023. Terkait ketidakpastian global 2023, Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI), Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menyebut bahwa tahun 2023 sebagai tahun yang gelap. Dirinya menjelaskan bahwa hal tersebut didasarkan pada analisa Intelijen.

KaBIN memaparkan kalau pada tahun 2023 ini ternyata akan menjadi sebuah tahun yang gelap dan juga dipenuhi dengan banyak ketidakpastian. Oleh sebab itu, Kepala BIN tersebut mengajak semua pihak untuk mempersiapkan diri secara matang.

Pandangan KaBIN tersebut memang tidak berlebihan dan merupakan bentuk peringatan dini agar semua pihak dapat mawas diri. Pasalnya, hingga saat ini perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi. Hal itu berdampak secara global dan juga mempengaruhi berbagai sektor baik dari segi ekonomi maupun politik global.

Kepala BIN RI tersebut kemudian menilai bahwa konflik yang terjadi antara dua negara itu mengganggu pasokan energi dan pangan di dunia. Belum lagi, menurutnya juga kegelapan yang terjadi pada tahun 2023 ini diperparah pula dengan adanya konflik geopolitik yang terjadi di China dan Taiwan pada Selat Taiwan sehingga juga turut berpengaruh pada jalur logistik dunia.

Tidak hanya itu, namun menurut Kepala BIN, bahwa pada tahun 2023 ini juga dunia akan terus dihantui oleh banyak ancaman resesi hingga inflasi, yang mana keseluruhan ancaman tersebut akan mampu berdampak pada banyak sektor di Tanah Air termasuk sektor terkecil yakni di pelosok desa.

Menurut KaBIN, berbagai konflik geopolitik tersebut berdampak pada terhambatnya beberapa pasokan logistik dunia tersebut, kemudian pada akhirnya memaksa berbagai negara di dunia untuk menerapkan pola nasionalisme yang sempit dan juga menerapkan proteksionisme.

Oleh sebab itu, Kepala BIN RI tersebut mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk terus melakukan berbagai upaya dalam rangka mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dalam menghadapi tahun 2023 ini. Karena berbagai ancaman global bukan tidak mungkin akan dirasakan dan mengganggu kehidupan masyarakat di Tanah Air, utamanya menjelang Pemilu 2024.

Tidak hanya itu, ancaman Pemilu lain yang perlu untuk diwaspadai adalah berkembangan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA). Isu ini menjadi sangat sensitif karena bisa dinaikkan kembali oleh provokatora gar merusak perdamaian di Indonesia. Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Nuryakin menyatakan MUI diharap untuk dapat membina umat dan menjaga toleransi, terutama jelang Pemilu 2024.

Nuryakin menambahkan, Kalimantan Tengah selama ini sudah rukun dan damai serta memiliki falsafah Huma Betang yang artinya mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat. Oleh karena itu ia meminta MUI dan segenap pihak lain untuk turut menjaga perdamaian menjelang Pemilu, agar tidak ada kerusuhan yang menyakitkan warga Kalimantan.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dengan adanya berbagai perbedaan pilihan maupun pandangan politik diharapkan tidak akan mengganggu jalinan silaturahmi maupun kerukunan di tengah masyarakat. Perbedaan tersebut sangatlah wajar sebagai implementasi dari demokrasi.

MUI diminta untuk menjembatani perbedaan di tengah masyarakat. Meski ada kelompok yang mendukung calon legislatif atau calon presiden berbeda tetapi jangan sampai ada pertikaian. Oleh karena itu para ulama MUI bertugas untuk menghimbau umatnya agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokator yang bisa saja mengacaukan Pemilu dengan sengaja.

Para ulama dari MUI sangat memiliki pengaruh besar di masyarakat dan mereka dihormati banyak orang. Para ulama berdakwah dengan penuh kelembutan dan mengajak umat untuk mendukung segala jenis program nasional, termasuk Pemilu 2024. Jika ulama yang menyeru maka rakyat akan menurut karena bagi mereka ucapan para alim ulama wajib untuk diikuti.

Berbagai ancaman terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 terus dimutakhirkan dan perlu untuk diantisipasi secara disini. Kendati demikian, pekerjaan tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada penyelenggara Pemilu semata mengingat Pemilu adalah pesta bersama. Oleh sebab itu, kontribusi dan peran serta masyarakat menjadi sangat berarti untuk mewujudkan kelancaran dan kesuksesan Pemilu 2024.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Tim Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Pegunungan menggelar rapat koordinasi (Rakor) lanjutan di Gedung Aithousa Betlehem, Wamena, Jayawijaya, Rabu (5/10/2022). Rakor ini membahas mengenai kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang mencapai 1.053 orang.

Ketua Pokja III yang merupakan Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Sumule Tumbo mengatakan dalam rakor itu turut dibahas mengenai kuota Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibutuhkan di Provinsi Papua Pegunungan.

"Diketahui, dari 22 organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan dibutuhkan sebanyak 1.053 ASN. Para ASN tersebut nantinya bakal turut serta dalam menggerakkan roda pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan,” kata Sumule Tumbo dalam keterangannya, Jumat (7/10/2022).

Dengan rincian, untuk jabatan tinggi madya sebanyak 1 ASN, jabatan tinggi pratama 33 ASN, jabatan administrator 108 ASN, jabatan pengawas 297 ASN, serta jabatan pelaksana sebanyak 614 ASN.

“Sejauh ini para pemerintah daerah (Pemda) kabupaten cakupan wilayah Papua Pegunungan baru mengusulkan sebanyak 444 dokumen ASN yang akan dialihkan ke Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Sumule Tumbo.

Selain itu, kata Sumule, bila jumlah kuota ASN tersebut tidak terpenuhi, dapat diupayakan agar Pemda dari Provinsi Papua sebagai daerah induk, serta dari kementerian/lembaga dapat membantu tambahan pengisian ASN tersebut. Hal itu agar proses pemerintahan bisa berjalan.

Sebagai informasi, turut hadir pada rakor tersebut Inspektur Wilayah I Kemendagri Bahtiar Sinaga, Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan yang juga Bupati Yakuhimo Didimus Yahuli, Bupati Jayawijaya John Richard Banua, Kapolres Jayawijaya AKBP Hesman S. Napitupulu, Kapolres Yakuhimo AKBP Deni Herdiana, serta Dandim 1702 Jayawijaya Letkol Cpn. Athenius Murip.

Selain itu, hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya Thony Mayor, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekda Kabupaten Lanny Jaya Tendean Wenda, serta Penjabat (Pj.) Sekda Kabupaten Nduga Ricky Kapelle.

Beberapa waktu lalu pemerintah belum menentukan vaksin COVID-19 untuk anak enam bulan ke atas gratis atau berbayar. Namun, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memberikan kabar baik bagi orangtua.

Budi menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk anak usia enam bulan ke atas tidak berbayar alias gratis.

"Anggarannya cukup kok. Bisa untuk melakukan vaksinasi (COVID-19) pada anak secara gratis," kata Budi.

"Nanti, akan segera kita proses tentang vaksinasi anak secara gratis," lanjut Budi dalam Konferensi Pers: Kinerja 2022 dan Program Kerja 2023 Kementerian Kesehatan RI, Kamis (5/1/2023).

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI bersama Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) sudah mengeluarkan lampu hijau penggunaan vaksin Pfizer untuk anak di atas 6 bulan. Hal ini disampaikan BPOM lewat rilis resmi pada 27 Desember 2022.

Saat ini, memang baru Pfizer yang dapat izin darurat untuk balita tapi jika nanti ada opsi vaksin COVID-19 lain untuk anak di atas enam bulan, Kemenkes juga bisa menyiapkannya.

"Sekarang adanya Pfizer tapi nanti kalau ada yang lain akan kita berikan," jelas Budi.

Mengenai waktu dimulainya pemberian vaksinasi COVID-19 pada anak di atas enam bulan belum disampaikan secara mendetil oleh Budi. 

Tentang Pfizer Anak Dapat EUA dari BPOM