Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2022 merupakan forum akademik sejumlah akademisi terhadap substansi dan proses pembahasan RKUHP. Kegiatan itu dilakukan pada 22-23 Juni 2022 silam dengan membahas empat tema fundamental dalam penyusunan RKUHP, yaitu Tujuan Pembaruan RKUHP, Kodifikasi dalam Politik Hukum Pidana Indonesia, Harmonisasi Delik untuk Pembaruan KUHP dan Uji Implementasi RKUHP.

Para akademisi mengingatkan pembuat undang-undang agar penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak menerapkan dekolonialisasi secara terbatas. Para Akademis menilai dalih yang dipakai pembuat undang-undang untuk mengubah KUHP yang merupakan warisan kolonialisme Belanda itu harus seiring misi demokratisasi hukum di Republik Indonesia saat ini.

Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2022 itu diselenggarakan kerja sama 10 lembaga perguruan tinggi, seperti di antaranya Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjajaran, dan Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia.

Pada panel satu, perwakilan Departemen Kriminologi FISIP UI Dr. Dra. Ni Made Martini, M.Si (Ketua Departemen Kriminologi) memaparkan RKHUP sebagai respon negara terhadap perkembangan kejahatan di Indonesia pada Rabu (22/6). “RKUHP menjadi bentuk respon negara terhadap perkembangan kejahatan di Indonesia, tentu idealnya didalam RKUHP itu bisa memberikan keadilan, memberikan perlindungan bagi korban dan termasuk juga memberikan perlindungan pada masyarakat,” jelasnya.

Pandangan kriminologi terhadap hukum pidana, melihat bahwa keberadaan hukum pidana sampai saat ini adalah sesuatu yang belum bisa ditiadakan, ”artinya kita masih harus hidup dengan adanya yang mengatur kehidupan kita yaitu melalui hukum pidana. Kalau kita melihat perkembangan terakhir memang banyak kelompok-kelompok yang sudah bicara tenang penghapusan hukum pidana dan penghapusan hukum penjara tetapi kriminolog melihat bahwa sampai saat ini hukum pidana belum bisa ditiadakan,” ujar Ni Made.

Lebih lanjut Ni Made menjelaskan, “ kriminolog tidak menutup mata bahwa disisi lain hukum pidana punya peran penting dalam menicptakan ketidak bahagiaan kehidupan seseorang, seperti kriminalisasi suatu perbuatan, menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan bagi masyarakat tertentu seperti orang miskin, kelompok marjinal yang lebih rentan di mata hukum dibanding para pelaku kejahatan ‘white collar crime’ serta adanya penyalahgunaan kewenangan dan korupsi. Lalu hukum pidana juga mempunyai kewajiban untuk bisa memulihkan korban.”

Selain itu RKUHP mempunyai dampak bagi kerentanan anak. Mengacu pada sumber Puskapa UI (Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia) tahun 2020, ada sekitar 9.119 anak yang menjalani hukuman penjara sejak tahun 2014 hingga tahun 2019. Anak yang menjalani hukuman penjara umumnya karena melakukan tindak pidana penucrian/kejahatan harta benda, narkotika dan kekerasan terhadap anak serta mayoritas anak ditahan ditempat penahanan/penjara orang dewasa. KHUP baru harus memperhatikan kerentanan anak yang berhadapan dengan hukum dan juga penjara tidak akan pernah menjadi tempat yang baik bagi anak.

Di sisi lain kelompok rentan yang muncul dari RKUHP adalah perempuan. Contohnya pasal 467 yang mengenai larangan seorang Ibu melakukan perampasan nyawa terhadap anak yang baru dilahirkan dan Pasal 470-472 tentang Pengguguran Kandungan. Pada pasal 467 tersebut asumsi yang diskriminatif tersebut berpotensi besar untuk di kriminalkan adalah perempuan.

Menurut Ni Made, terkait pasal 472, perlu berhati-hati bahwa menempatkan pasal-pasal tentang yang berkaitan dengan tubuh perempuan harus memperhatikan aspek gender sehingga nantinya perempuan tidak di kriminalisasikan karena dijatuhi hukuman karena sebetulnya untuk menjaga kesehatan perempuan itu sendiri. Pasal tersebut akan mempidanakan perempuan korban kekerasan seksual atau perempuan lainnya menghentikan kehamilan karena alasan darurat medis.

RKUHP dan dampaknya bagi profensi tertentu seperti jurnalis. Kebebasan pers adalah salah satu penjamin adanya kontrol atas pemerintah yang korup dan tiran, jika kebebasan itu ditutup maka sebetulnya bukan lagi bicara tentang membuka peluang adanya ketidakadilan. Beberapa pasal soal hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai tidak dibahas secara khusus. Pasal yang dimaksud seperti penghinaan presiden dan wakil presiden (Pasal 218, 219, dan 220), penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara (Pasal 351 dan 352). Kemudian soal izin keramaian yang mencakup unjuk rasa dan demonstrasi (Pasal 256), penyebaran berita bohong (Pasal 263), serta persoalan makar (Pasal 191-196).

SLEMAN, KRJOGJA.com - Guna percepatan proses vaksinasi booster di Kabupaten Sleman, personil Binda DIY, Dinas Kesehatan, TNI-Polri serta pihak terkait diterjunkan langsung untuk melakukan monitoring pelaksanaan vaksinasi booster ke sejumlah kawasan di wilayah Kabupaten Sleman. Mengingat vaksinasi 1 dan 2 serta booster merupakan salah satu cara dalam menghadang penyebaran Covid-19 dengan ragam varian, terutama dalam hal peningkatan imunitas pada tubuh terhadap serangan virus Corona.

Namun demikian, meskipun sudah divaksin, masyarakat diminta untuk tetap menjalankan protokol kesehatan (prokes). Karena kalau abai terhadap protokol kesehatan, tidak menutup kemungkinan bisa terpapar lagi Covid-19. Hal itu disampaikan Aryo Adipati, Pelaksana Lapangan Vaksinasi Binda DIY Selasa (2/8/2022) saat memantau pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat di Sleman City Hall.

Aryo juga mengungkapkan, bahwa tidak ada hal yang perlu ditakuti dalam vaksinasi 1, 2 maupun booster, karena vaksin sudah dinyatakan aman dan halal. Oleh karena itu menurutnya, sudah seharusnya sebagai masyarakat wajib menjaga kesehatan dan bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sleman.

“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari vaksin baik itu pertama, kedua hingga booster. Ini adalah bentuk ikhtiar kita dalam melawan Covid-19. Dengan vaksin, imunitas atau antibodi kita ditingkatkan,” jelasnya.

Dalam menjalankan protokol kesehatan, pihaknya pun meminta masyarakat tidak menjadikannya beban, tetapi menjadikannya sebuah kebiasaan sebagai bentuk penanggulangan dalam rangka memutus penyebaran Covid-19. Diharapkan Prokes tetap dipatuhi meski sudah vaksin, jangan lalai apalagi menyepelekan. Karena wajib dicatat bahwa Covid-19 belum hilang dan masih mengintai masyarakat. (*)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembelian berbagai aset yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe. KPK menduga beberapa aset dibeli Lukas dari hasil uang suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua.

Pendalaman hal tersebut dilakukan tim penyidik KPK saat memeriksa Mustakim, pihak swasta sebagai saksi pada Kamis (24/11/2022).

"Mustakim (swasta), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan pembelian berbagai aset oleh LE (Lukas Enembe)," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (24/11/2022).

Tak hanya itu, pada Rabu, 23 November 2022, tim penyidik memeriksa 10 saksi dalam mengusut kasus Lukas Enembe. Mereka adalah Bonny Pirono (Owner PT Tabi Bangun Papua, Direktur Tabi Maju Makmur), Meike (Bendahara PT Tabi Bangun Papua), Willicius (Pegawai PT Tabi Bangun Papua).

Kemudian Okto Prasetyo (Pokja Proyek Entrop Hamadi), Gangsar Cahyono (Pokja Proyek Entrop Hamadi), Arni Paririe (Pokja Proyek Entrop Hamadi), Paskalina (Pokja Proyek Entrop Hamadi), Yenni Pigome (Pokja Proyek Entrop Hamadi), Sumantri (Direktur PT Papua Sinar Anugerah KSO PT Tabi Bangun Papua), dan Giruus One Yoman (Kadis PU/PPK Entrop Hamadi).

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pelaksanaan proyek pekerjaan di Pemprov Papua," kata Ali.

Sementara saksi lainnya tidak hadir memenuhi panggilan. Mereka adalah Ade Rahmad (Kurir FIT FUN Catring – Ketring Rumahan), Endri Susanto (Pedagang/Pemilik NN aksesories Mobil), Debby Kevin Palisungan (Teller Bank BCA), dan Wedi Bil Padoloan (Teller Bank BCA).

"Keempat saksi tidak hadir dan tim penyidik segera mengirimkan pemanggilan ulang," kata Ali.

Dalam kasus ini KPK menyita uang hingga emas batangan usai menggeledah kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe dan sebuah apartemen di Jakarta pada Rabu, 9 November 2022.

Penggeledahan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur dengan menggunakan APBD Papua dengan tersangka Lukas Enembe.

"Ditemukan beberapa dokumen terkait perkara, bukti elektronik, catatan keuangan, uang cash dalam bentuk rupiah, dan juga emas batangan," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (11/10/2022).

Ali menyebut, barang bukti itu disita untuk memperkuat dugaan pidana yang dilakukan Lukas Enembe. Nantinya barang bukti ini akan dikonfirmasi kembali kepada saksi maupun tersangka.

"Segera dilakukan analisis dan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara dengan tersangka LE (Lukas Enembe)," kata Ali.

KPK menyatakan bakal menentukan langkah hukum lanjutan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pengadaan infrastruktur dengan menggunakan APBD Provinsi Papua.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, langkah hukum lanjutan akan dilakukan saat KPK selesai menganalisis hasil pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe beberapa waktu lalu.

"(Hasil pemeriksaan kesehatan) masih dalam analisis tim penyidik. Untuk segera menentukan langkah hukum berikutnya," ujar Ali dalam keterangannya, Rabu (9/11/2022).

Sebelumnya, KPK berbicara kemungkinan menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe. Namun demikian, hingga kini KPK masih memeriksa hasil pemeriksaan kesehatan Lukas oleh tim dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Kalau kemudian pada saatnya memang dibutuhkan ada penjemputan paksa terhadap seorang tersangka, ya, pasti kami lakukan," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (8/11/2022).

Ali menyebut, pihaknya masih mendalami hasil pemeriksaan Lukas Enembe di kediamanya di Papua. Diketahui, tim KPK bersama Ketua KPK Firli Bahuri sempat menemui Lukas Enembe pada Kamis, 3 November 2022.

"Tentu kami harus lakukan analisis mendalam bahwa sekali lagi kami tidak ingin melanggar hukum ketika menegakan hukum. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa di dalam penegakan hukum itu menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi penting," kata Ali.

Menurut Ali, penjemputan paksa terhadap seorang tersangka bisa dilakukan saat tersangka mangkir dari pemeriksaan tanpa ada keterangan sedikit pun. Namun untuk Lukas Enembe, menurut Ali pihak kuasa hukumnya masih berusaha berkomunikasi dengan tim penyidik KPK.

"Bahwa jemput paksa itu ketentuan normatif di dalam hukum acara pidana, ada ruang untuk itu, di dalam pasal 112 Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP itu ada. Ketika misalnya seorang tersangka mangkir tidak ada sama sekali konfirmasi pada panggilan yang pertama, yang kedua, baru yang ketiganya diambil atau dijemput paksa, itu bisa dilakukan," kata Ali.

"Nah dalam proses ini kan memang kemudian ada ruang diskusi, sekali pun kami selalu mengingatkan saudara penasihat hukum agar tidak membukanya di ruang publik," Ali menambahkan.

Komisi III DPR RI, belum melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di masa sidang ini, karena padatnya jadwal siklus pembahasan anggaran 2023 dan agenda lainnya yang lebih urgen. Selain itu, Komisi III DPR juga memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendapat masukan.

Demikian penegasan dari Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta saat melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihannya, Bali. Pria yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menegaskan, bahwa dipandang perlu memberi kesempatan yang lebih luas lagi kepada pemerintah untuk mensosialisasikan RUU KUHP ini ke masyarakat.

Menurutnya, ada kebutuhan dari masyarakat akan pembaruan Hukum Pidana Nasional. RKUHP membawa misi demokratisasi, dekolonialisasi, unifikasi hukum pidana yang sangat penting untuk hukum pidana nasional yang saat ini masih menggunakan produk kolonial Belanda.

"Fraksi kami melihat bahwa produk RKUHP bukan baru dibuat dalam waktu yang singkat, tapi telah memakan waktu berpuluh-puluh tahun dan melibatkan para guru besar hukum pidana yang pernah ada hingga kini," kata Sudirta, melalui keterangan tertulis yang diterima detikBali, Jumat (23/9/2022).

"Oleh sebab itu, kami akan terus mengupayakan Pemerintah dan DPR menghasilkan RUU KUHP yang terbaik untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan. Kami juga terus terbuka dengan perkembangan dan dinamika hukum masyarakat,'' imbuhnya.

Sudirta juga menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan mendukung RKUHP, dimana RKUHP ini merupakan legacy bangsa Indonesia dan akan mencatatkan tonggak sejarah baru hukum pidana nasional. Pihaknya menyatakan mendukung hal itu, namun tetap memperhatikan asas kehati-hatian, sehingga komisi III terbuka terhadap seluruh masukan.

"Dalam proses sosialisasi ke masyarakat ini, silakan memberikan masukan substantif, dan komitmen partai kami adalah lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kita tentu tidak bisa mengakomodir seluruh kepentingan yang notabene masih merupakan kepentingan jangka pendek, tetapi kita perlu bersama-sama melakukan pembaruan hukum pidana untuk kepentingan bangsa dan negara dalam jangka waktu yang panjang dan berkesinambungan,'' jelasnya.

Untuk diketahui, RKUHP merupakan kebutuhan mutlak untuk langkah reformasi hukum nasional, terutama dalam mengakomodir perkembangan hukum kita yang memiliki dimensi nasional, regional, dan global. Namun begitu, kata dia, RKUHP akan terus diupayakan untuk menjadi alat pelindung masyarakat dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban dan budaya masyarakat hukum yang adil dan beradab

Sumber

Papua memiliki daya tarik sumber daya alam yang melimpah. Daerah paling timur Indonesia, yang terkenal dengan julukan Bumi Cendrewasih ini kaya akan hasil tambang seperti tembaga, emas, dan perak. Bukan hanya itu, kecantikan alam daerah Papua ini banyak juga yang masih belum terjamah oleh tangan manusia. Sehingga menciptakan keanekaragaman sosial dan budaya dengan keunikan tersendiri.

Namun, segala potensi yang dimiliki Papua dari kekayaan maupun kecantikan alam, termasuk kekayaan suku dan adat istiadat masyarakat Papua belum dikembangkan secara maksimal. Di samping itu, masih ada beberapa daerah di Papua belum tersentuh pembangunan dan sebaran penduduk Papua juga tidak sebanding dengan luas wilayahnya.

Melihat semua potensi yang dimiliki tanah Papua, Pemerintah menampung aspirasi dari berbagai pihak untuk menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yakni RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Tepat pada 7 April 2022, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menerima laporan dari Panitia Kerja (Panja) atas ketiga RUU DOB Papua tersebut yang kemudian menyepakati RUU DOB Papua menjadi Insiatif DPR-RI dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU pembentukan tiga DOB Papua.

Pemekaran Tanah Papua Jadi Kunci Kesejahteraan

Pemekaran di wilayah Papua diyakini dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan membantu laju percepatan peningkatan ekonomi. Mengingat betapa luasnya wilayah Papua, pemekaran tiga DOB Papua yang baru akan bermanfaat bagi percepatan pelayanan ke masyarakat. Pusat pemerintahan daerah yang baru lahir akan lebih mudah menjangkau masyarakat dalam pemberian layanan publik.

Tak hanya itu, pemekaran DOB Papua juga akan diikuti dengan pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di tanah Papua, seperti fasilitas pendidikan yang akan memperbaiki taraf hidup masyarakat demi kesejahteraan masyarakat Papua.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menjelaskan bahwa RUU DOB Papua ini bukan tanpa alasan. Banyak masyarakat Papua memberikan aspirasi terkait pemekaran provinsi di Papua yang sebelumnya hanya berjumlah dua, yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Tuntutan pembentukan DOB di Papua bukan tanpa alasan yang realistis dan strategis, apabila melihat kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial budaya di Papua,” jelas Menteri Menko Polhukam pada Selasa, 30 November 2021 dalam acara Coffee Morning yang mengusung tema ‘Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua’ yang diadakan di Kantor Kemenko Polhukam.

Selain bentuk perwujudan aspirasi masyarakat Papua, menurut Mahfud, RUU DOB ini menjadi kepentingan strategis Indonesia yang ke depannya dinilai akan mengokohkan NKRI. Pemekaran provinsi di tanah Papua ini dinilai bisa meningkatkan laju percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat lokal Papua.

Provinsi Baru, Harapan Baru Masyarakat Papua

Setelah melalui proses yang cukup panjang dan berliku, RUU DOB akhirnya menemui titik terang di pembahasan Gedung Parlemen. Pada 30 Juni 2022, RUU DOB resmi disahkan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menjadi Undang-Undang (UU) DOB. Pengesahan UU DOB ini pun menjadi pertanda resminya pula tiga provinsi baru di tanah Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Pengesahan UU DOB diharapkan menjadi asa bagi masyarakat lokal Papua untuk mendapatkan percepatan pembangunan dan peningkatan. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Mesakh Mirin, menaruh harapannya pada UU DOB agar bisa membuka akses pembangunan di daerah yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua.

"Harapannya adalah provinsi baru ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Papua karena selama ini hanya dua provinsi, Papua dan Papua Barat sehingga jangkauan dan akses untuk transportasi dari kabupaten ke provinsi sangat sulit," ungkapnya.

Sejak 5 September 2022, pembentukan tiga DOB Papua dimotori oleh Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, dengan menurunkan Satuan Tugas (Satgas) DOB Papua. Pelaksanaan pembentukan ini juga didukung oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk beserta pemerintah kota dan kabupatennya.

Keberadaan total 5 provinsi di tanah Papua akan menjadi angin segar yang menghidupkan api pengharapan bagi masyarakat. Sehingga mereka bisa keluar dari keterasingan akibat sulitnya akses menuju Bumi Cendrawasih untuk mengelola semua kekayaan alam yang melimpah di ujung timur Indonesia.

Sumber

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman berharap TNI dan Polri bergerak cepat menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan penembakan terhadap 10 warga sipil di Nduga, Papua. Dia berharap pelaku penembakan segera diproses hukum.

"Kami sangat sedih dan prihatin atas jatuhnya korban penembakan di Nduga ini. Kami berharap pelakunya bisa segera ditangkap dan hukum ditegakkan. Aparat penegak hukum harus all out cari pelakunya," kata Habiburokhman dilansir dari detikNews, Minggu (16/7/2022).

Habiburokhman menegaskan, apa yang baru saja dilakukan KKB di Papua merupakan tindakan yang sangat keji. Sehingga tindakannya wajib dibasmi dan pelakunya diganjar hukuman.

"Terlepas dari isu-isu politik di wilayah Papua, tidak ada alasan pembenar bagi KKB atau siapapun untuk melakukan penembakan terhadap warga sipil. Siapapun melanggar hukum ya harus ditangkap," tambahnya.

Anggota Komisi III lainnya, Arsul Sani meminta TNI dan Polri segera menindak tegas kelompok kriminal bersenjata (KKB) usai insiden pembantaian 10 warga sipil di Nduga Papua. Sebab pembantaian yang dilakukan itu dinilai masuk kategori terorisme.

Arsul menyebut TNI dan Polri tidak perlu khawatir tindakan tegas yang akan dilakukan nanti disorot karena dianggap pelanggaran HAM. Dia menjamin Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan yang akan memberikan jaminan.

"Komisi III akan memberikan dukungan politik sepenuhnya terhadap operasi-operasi penegakan hukum tersebut dan akan turut meng-counter terhadap setiap upaya framing bahwa operasi tersebut merupakan pelanggaran HAM, baik di media maupun forum nasional maupun internasional," ujarnya.

Justru kata dia, penyerangan KKB terhadap warga sipil tersebut yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Sehingga bentuk kejahatan yang dilakukan itu mesti segera ditindak tegas.

Perilaku KST/KKB ini faktualnya sudah bukan lagi sekadar perjuangan separatis, namun sudah masuk pada kejahatan pelanggaran HAM berat karena tidak lagi memilih sasaran militer atau Polri, tetapi juga menyasar warga sipil," ujar politikus PPP ini.

Sebelumnya diberitakan, KKB kali ini beraksi di Kampung Nogolait, Nduga, Papua. Sebanyak 12 orang warga dilaporkan jadi korban.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal mengatakan 10 orang warga tewas dalam kejadian itu. Sedanngkan 2 orang lainnya luka berat.

"Iya benar, pada hari Sabtu pagi telah terjadi penembakan terhadap warga sipil di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga, yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan mengakibatkan 10 orang meninggal dunia," kata Kamal dalam keterangannya, Sabtu (16/7/2022).

Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Direktorat Jenderal Infromasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Bambang Gunawan, mengatakan sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, diperlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, dan komprehensif, serta dinamis dalam pembangunan hukum yaitu revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

“Upaya pemerintah merevisi dan menyusun sistem rekodifikasihukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda perlu segera dilakukan, sehingga sesuai dengan dinamika masyarakat,” ujar Bambang saat sosialisasi RUU KUHP, di Surabaya, Selasa, 15 November 2022.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan KickOff Dialog Publik RKUHP yang bekerja sama dengan Kemenkopolhukam dan Kemenkumham, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas terkait RKUHP. Dialog Publik tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta membuka ruang dialog untuk menghimpun masukan terhadap draft RUU KUHP. 

“Selain itu, beberapa kementerian dan lembaga bersama-sama melaksanakan sosialisasi dalam bentuk dialog publik di 11 kota di Indonesia untuk menyebarkan draft RUU KUHP serta menghimpun masukan dari seluruh elemen masyarakat,” ujatnya..

Bambang menjelaskan, sosialisasi akan kembali dilanjutkan untuk menyampaikan narasi-narasi terkait RUU KUHP, yang mudah dicerna oleh masyarakat. Ia berharap acara Sosialisasi RUU KUHP ini dapat menjadi sarana sosialisasi pembahasan terkait penyesuaian RUU KUHP kepada elemen-elemen publik secara luas.

“Semoga acara ini membawa manfaat yang besar dan positif bagi kita, masyarakat, dan negara. Mari kita dukung KUHP buatanBangsa Indonesia,” tutupnya.

Sesi sosialisasi diawali oleh pemaparan dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, I Gede Widhiana Suarda, menjelaskan bahwa penyusunan RUU KUHP telah melewati perjalanan yang panjang. Satu tahun terakhir ini, RUU KUHP menjadi salah satu prioritas legislasi yang dapat disahkan di tahun 2022.

Menurut Gede, Indonesia sebagai bangsa yang telah merdeka juga perlu produk hukum yang lahir dari rahim bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu mendukung produk hukum ini sebagai bentuk kedaulatan bangsa yang telah merdeka.

Pada sesi selanjutnya, Akademisi Fakultas Hukum, Universitas Trisakti dan Juru Bicara RKUHP, Albert Aries, menjelaskan, usai dialog publik yang telah dilakukan di 11 kota oleh tim sosialisasi RKUHP telah diadopsi 69 masukan dari masyarakat dan 4 proofreaders terhadap batang tubuh dan penjelasan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi terkait adanya partisipasi yang bermakna dari penyusunan dan perumusan RKUHP. “Pada draft 9 november lalu, ada 6 pasal yang sudah ditarik dari RKUHP yang menjadi bukti bahwa tim perumus RKUHP mendengarkan aspirasi dari masyarakat,” katanya.

Pada sesi terakhir, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Yovita Arie Mangesti, mengungkapkan bahwa dalam perjalanan menyusun produk undang-undang buatan Indonesia perlu diapresiasi sebagai upaya terobosan baru oleh pemangku kebijakan negeri, sehingga dapat dipahami norma hukum positif yang berfungsi menjadi panduan publik untuk berperilaku. “Sebagai warga negara Indonesia, terutama mahasiswa hukum yang mengkaji hukum pidana, kita juga berperan untuk terus mengawal berjalannya hukum pidana ini ke depannya,” kata dia.

Sosialisasi berlangsung secara luring di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan dapat disaksikan melalui aplikasi Zoom dan kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo.