Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan penjelasan resmi terkait perkembangan terkini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Selasa (20/7) kemarin. Presiden mengungkapkan bahwa kebijakan penerapan PPKM adalah sesuatu yang tak dapat dihindari guna menekan laju penularan Covid-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar tidak over capacity.

“Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM sampai 25 Juli 2021. Namun terus memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak PPKM. Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka 26 Juli 2021, Pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” ungkap Presiden Jokowi.

Untuk melaksanakan kebijakan perpanjangan sementara PPKM, telah diterbitkan dua Instruksi Mendagri, yaitu Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Level 4 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Mikro (Level 4 dan Level 3 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Luar Jawa dan Bali). Kedua Instruksi Mendagri tersebut berlaku sejak 21 s.d. 25 Juli 2021.

“Akan terus dilakukan evaluasi dan monitoring perkembangan laju kenaikan kasus Covid-19 dan berbagai indikator yang lain. Hasil evaluasi dan monitoring selama 5 hari ini, akan menjadi dasar bagi pembukaan secara bertahap atas Pembatasan Kegiatan Masyarakat, yang saat ini dilakukan pengetatan dalam PPKM Darurat ini,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers “Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Perkembangan Terkini Penerapan PPKM” secara virtual di Jakarta, Rabu (21/7).

PPKM kali ini juga disesuaikan menurut level asesmen masing-masing Kabupaten/Kota. Penentuan level yang didasarkan pada standar WHO, yaitu level asesmen situasi pandemi yang mengukur antara laju transmisi virus dibandingkan dengan kapasitas respon (3T). Selain itu juga menggunakan indikator kasus konfirmasi harian, tingkat BOR, dan pencapaian vaksinasi.

Pada saat dilakukan pembukaan secara bertahap, tempat usaha yang akan dilakukan pembukaan yakni pasar tradisional (selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari), diizinkan dibuka s.d. pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50%, dengan protokol kesehatan ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Namun, saat ini pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari tetap diizinkan dibuka s.d. pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%.

Selain itu, juga pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher pulsa, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat s.d. pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemda.

Kemudian, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat s.d. pukul 21.00 waktu setempat dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung adalah 30 menit.

Pemerintah juga telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya klaster Kesehatan dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang mendapat tambahan sebesar Rp55,21 triliun. Khusus untuk Program Perlinsos ditambah sebesar Rp33,98 triliun (dari sebelumnya Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun), yaitu untuk program Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet, Kartu Prakerja, Bantuan Beras Bulog dan Kartu Sembako PPKM.

Tambahan atas beberapa Program Perlinsos tersebut antara lain adalah:

Program Kartu Sembako, akan ditambah indeks manfaatnya selama 2 bulan @Rp200 ribu untuk 18,8 juta KPM;

Diskon Listrik akan dilanjutkan untuk 3 bulan (Oktober – Desember 2021), sebesar Rp1,91 triliun;

Subsidi kuota internet selama 5 bulan (Agustus – Desember 2021) sebesar Rp5,54 triliun;

Kartu Prakerja (Rp1,2 triliun) dan Bantuan Subsidi Upah/BSU (Rp8,8 triliun) akan ditambah sebesar total Rp10 triliun. Khusus BSU akan diberikan kepada para pekerja di sektor non kritikal dan lokasi kerjanya berada di area PPKM Level 4 dengan upah Rp3,5 juta ke bawah (diatur lebih lanjut dalam Permenaker yang sedang disusun); dan

Bantuan Beras BULOG untuk 10 juta KPM BST dan 18,8 juta KPM Kartu Sembako.

“Program-program Perlinsos tambahan tersebut akan diprioritaskan untuk daerah-daerah yang menerapkan PPKM Level 4, di mana untuk periode saat ini ada 122 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali serta 15 Kabupaten/Kota di Luar Pulau Jawa dan Bali,” tutur Menko Airlangga.

Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk Usaha Mikro atau Super Mikro yang sifatnya informal (misalnya warung, PKL, lapak jajanan, dll.) sebesar @Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro yang terdampak Level 4, yang akan disalurkan oleh TNI/Polri. Mekanisme atau tata cara penyaluran bantuan akan diatur dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh TNI/Polri, dan disusun dengan berpedoman pada Permenkeu mengenai Pemberian Bantuan Pemerintah, serta akan dilakukan pendampingan oleh Kemenkeu dan BPKP.

Untuk mendapatkan bantuan tersebut, masyarakat (pelaku usaha mikro atau super mikro) harus melakukan Pendaftaran Program Bantuan. Babhinsa dan Bhabinkabtibmas akan “menjemput bola” dengan mendatangi pelaku usaha mikro yang berhak, agar memudahkan mereka mendaftar. Formulir pendaftaran berupa isian sederhana yang berisi data-data pokok, antara lain NIK, Jenis Usaha/Warung, Lokasi Usaha dan isian data pokok lainnya.

TNI/Polri kemudian melakukan pengecekan data ke Pemda (Dinas terkait) mengenai data NIK (terkait dengan validitas data NIK) dan memastikan bahwa NIK tersebut tidak termasuk yang sudah mendapatkan (penerima) BPUM sehingga tidak terjadi duplikasi bantuan. Setelah data valid, maka TNI/Polri akan menetapkan dan pemilik NIK tersebut resmi sebagai Penerima Bantuan.

TNI/Polri akan menyalurkan bantuan secara langsung dengan mendatangi lokasi usaha, sekaligus mengecek kesesuaian data yang diisi saat pendaftaran sebelumnya. Untuk pertanggungjawaban atas penyaluran bantuan tersebut, dapat berupa Tanda Terima (Berita Acara) dari Penerima Bantuan (pemilik warung/PKL dll.) dan disertai dengan foto/dokumentasi yang memadai. Setelah pelaksanaan penyaluran bantuan, TNI/Polri akan merekap datanya dan mengisi form laporan sederhana untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban.

“Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut, TNI/Polri akan berkoordinasi dengan Pemda (Dinas terkait), Kemendagri (Dukcapil), Kemenkop UKM (Data BPUM), dan untuk pengawasannya akan didampingi oleh Kejaksaan Agung, BPKP dan KPK, sehingga proses penyaluran dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran,” papar Menko Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menambahkan bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan meningkatkan frekuensi Testing dan Tracing, serta membangun pusat isolasi di tempat perumahan yang padat penduduk di kawasan aglomerasi.

Di sisi lain, hari ini telah diterbitkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa PPKM Darurat, yang mengubah Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, dan mengatur pembatasan masuknya orang asing dari luar negeri dalam masa PPKM Level 4, termasuk para Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun sektor lainnya. Orang asing yang diizinkan masuk adalah mereka yang memegang visa dan izin tinggal diplomatik maupun dinas, pemilik izin tinggal terbatas atau tetap, memiliki tujuan kesehatan atau kemanusiaan (misalnya dokter atau petugas laboratorium Covid-19), dan memiliki rekomendasi dari K/L terkait, serta memenuhi prokes Covid-19 (sudah vaksin, tes PCR, dan menjalankan karantina).

Turut hadir dalam Konferensi Pers hari ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah; Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly; dan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo

Jakarta - Indonesia kembali kedatangan vaksin tahap ke-89 berupa 601.380 dosis vaksin Pfizer. Dengan kedatangan ini total vaksin Pfizer yang sudah diterima RI mencapai 16,3 juta dosis.

Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong, kedatangan tambahan vaksin pfizer tersebut agar terjadi pemerataan vaksinasi di seluruh Indonesia.

"Kedatangan vaksin Pfizer dalam bentuk jadi ini langsung didistribusikan ke delapan provinsi," ujar Usman dalam keterangan tertulis, Kamis (14/10/2021).

Ia merinci delapan provinsi yang siap menerima vaksin Pfizer ini antara lain, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat.

"Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, setiap vaksin yang datang, harus segera didistribusikan, lalu disuntikkan kepada masyarakat. Agar makin cepat masyarakat disuntik, makin terlindungi kita dari COVID-19," jelasnya.

Usman menambahkan hari ini Indonesia juga kedatangan vaksin tahap ke-90 berupa vaksin jenis AstraZeneca berjumlah 672.600 dosis. Dengan begitu, total vaksin yang sudah tiba di Tanah Air dalam berbagai merek, baik bentuk jadi maupun bahan baku atau bulk, hingga saat ini berjumlah 282.490.700 dosis.

Menurut Usman, peningkatan capaian vaksinasi di daerah-daerah menjadi elemen penting untuk membangun herd immunity atau kekebalan kelompok di negeri ini. Ia menilai percepatan dan perluasan program vaksinasi mutlak mesti dilakukan di semua daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan ketersediaan stok vaksin di daerah-daerah.

"Bersamaan dengan itu, pemerintah tak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan," pungkasnya.
(prf/up)

 

PON XX/2021 Papua memberikan energi bagi geliat perekonomian warga Bumi Cenderawasih. Hal itu kental terasa di kawasan Sentani dan Jayapura jelang pembukaan gelaran olahraga paling bergengsi di Tanah Air itu.

Berkah turut dirasakan Abdul Halik, pengelola restoran Youngwa di Asei Kecil, Kecamatan Sentani Timur. Sejak PON bergelora, tempat makan yang berada di pinggir Danau Sentani itu tak pernah sepi pengunjung.

"Sehari biasanya hanya 60 orang, akhir pekan 100. Sekarang ini sehari bisa 200 - 400 orang," kata Abdul Halik.

Tak jarang pula ia menerima tamu-tamu luar biasa seperti Puan Maharani, Ridwan Kamil hingga Hengky Kurniawan. "Ini tantangan juga buat kami untuk memberikan pelayanan terbaik," ujarnya.

Di sepanjang Jalan Entrop, Jayapura, warga berjualan pernak-pernik PON dalam bentuk tas rajutan. Magdalena (29), salah seorang penjual tas rajut mengaku bisa menjual lima hingga sepuluh tas rajut berbau PON.

"Saya bisa jual tas PON ada kadang lima atau 10 sehari. Harganya dari 50 ribu sampai 10 ribu," ujar Magdalena saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (2/10/2021).

Energi dari PON ini juga mendorong okupansi hotel-hotel dan bisnis mobil rental yang berada di Papua. Nus Tattisiana (45), pengusaha mobil rental mengaku sejak beberapa pekan terakhir telepon dari orang yang meminta jasanya tak pernah berhenti.

"Jadi ramai di sini, mobil rental juga sudah pada penuh. Karena banyaknya permintaan, harga rental mobil juga agak naik. Kapan lagi PON ini pesta rakyat," kata Nus.

Nus mengatakan, mobil rental ini biasanya digunakan untuk menjemput kontigen PON dari berbagai daerah. "Sangat ramai penjemputan kontingen masing-masing provinsi sangat dipersiapkan," katanya.

Ia pun mengaku kesulitan untuk mencarikan hotel atau tempat menginap bagi tamu-tamunya. Pasalnya, okupansi hotel sangat tinggi. "Dari Swiss Bell, Horison, Aston ada beberapa yang gak bisa dibooking karena sudah penuh," katanya.

"Tentunya kita sangat senang karena selama pak Jokowi memimpin PON bisa digelar di Papua," ujar Nus melanjutkan.

Pantauan detikcom di Bandara Sentani pada pukul 12.00 WIB, kontingen dari berbagai provinsi mulai berdatangan ke Jayapura. "Bandara ini memang ramai ya oleh yang bekerja, tapi baru seramai ini sekarang," tuturnya.

Baca artikel detikfinance, "PON XX Bikin Denyut Nadi Ekonomi Papua Makin Kencang" selengkapnya https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5750253/pon-xx-bikin-denyut-nadi-ekonomi-papua-makin-kencang.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

 

Ketua Presidium Alumni (PA) 212 Aminudin menyoroti terbentuknya FPI (Front Persaudaran Islam) yang dipimpin Ahmad Qurthubi Jaelani. 

Menurutnya, perubahan nama tidak akan jauh berbeda dengan yang akan menjadi fokus ormas tersebut. 

"Ya, saya rasa memang nggak akan berubah. Orang-orang di sana juga jebolan FPI (ormas yang dilarang sebelumnya, red)," ucap Aminudin kepada GenPI.co, Rabu (8/9). 

Aminudin lantas mengaku mengenal dengan baik Ketua FPI Ahmad Qurthubi Jaelani. 

Menurut dia, Ahmad Qurthubi Jaelani merupakan sosok yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sama halnya dengan misi utama FPI

"Beliau, kan, mantan imam FPI Banten. Beliau sangat tegak lurus terhadap peraturan. Jadi, saya rasa pengikutnya pun akan lurus-lurus saja," jelasnya. 

Oleh karena itu, Aminudin berharap pihak berwajib agar tidak langsung mengambil sikap dengan membubarkan FPI baru. 

Aminudin mengatakan perlu ada komunikasi lebih dalam jika ingin membubarkan suatu ormas. 

"Polisi juga jangan main asal bubarkan, lah. Mereka, kan, niatnya pasti baik," imbuhnya. 

Seperti diketahui, Front Persaudaraan Islam (FPI) resmi mengubah logo pada 17 Agustus 2021. (*)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengawali rangkaian kunjungan kerja (kunker) di Aceh dan Sumatra Utara, hari ini, Kamis (16/09/2021) pagi, dengan meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat yang dilakukan secara pintu ke pintu atau door to door, di Desa Lambro Bileu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.

“Hari ini saya bersama-sama dengan Bapak Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) dan juga Bapak Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melakukan program vaksinasi door to door, dari pintu ke pintu, untuk memastikan ada percepatan vaksinasi di Provinsi Aceh,” kata Presiden usai peninjauan.

Presiden mengungkapkan, melalui kegiatan vaksinasi ini sekitar 30 ribu masyarakat akan memperoleh vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi dengan cara ini adalah wujud pelayanan terhadap masyarakat.

“Vaksinasi door-to-door yang kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, karena dari pintu ke pintu,” ujarnya.

Selain itu, juga akan dilaksanakan vaksinasi bagi sekitar 42 ribu santri dan pelajar di Kabupaten Aceh Besar. Presiden mengharapkan dengan percepatan vaksinasi yang terus digiatkan pemerintah ini, laju penyebaran COVID-19 dapat kendalikan.

“Vaksinasi ini merupakan salah satu kunci untuk menghambat penyebaran COVID-19. Saya berharap semakin banyak masyarakat yang divaksin akan memberikan perlindungan yang maksimal pada kita semuanya. Kita memang harus mulai belajar hidup berdampingan dengan COVID-19 karena memang COVID-19 ini tidak akan hilang secara total dari negara kita,” pungkasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

JAKARTA – Pengelola Manajemen Markas Pusat Komnas Organisasi Papua Merdeka-Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) terus melakukan provokasi. Mereka mengultimatum warga Indonesia yang bekerja di Papua supaya meninggalkan Bumi Cendrawasih.

Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai bahwa ancaman berbentuk provokasi tersebut harus ditindak tegas.

“Seruan tersebut merupakan ancaman yang harus ditindak tegas, tidak boleh dibiarkan,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Minggu 13 Juni 2021.

Tidak hanya itu, Stanislaus juga dengan tegas menyatakan bahwa ancaman yang dilontarkan tidak bisa dianggap remeh karena berasal dari kelompok separatis yang menjadikan negara sebagai musuh.

“Siapapun tidak boleh melakukan ancaman terhadap WN apalagi yang melakukan seruan adalah kelompok kriminal bersenjata yang menjadikan pemerintah resmi sebagai musuh. Mereka harus ditindak tegas,” kata Stanislaus.

Addapun provokasi yang dilancarkan juga terjadi bersamaan dengan situasi yang cukup memanas di beberapa wilayah Papua seperti kabupaten Puncak, Intan Jaya dan Ndugama. Juru bicara OPM, Sebby Sambom mengatakan akan bertindak keras jika masih ada pekerja Indonesia yang masih bertahan.

“Masyarakat yang tidak mengindahkan peringartan Pimpinan dan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB, maka risiko silakan tanggung sendiri,” kata Sebby.

SUMBER

Vaksinasi pelajar kali ini dipusatkan di SMP 1 Kota Semarang, sementara vaksinasi door to door masyarakat di Kampung Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Timur dan Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Semarang.

Kegiatan vaksinasi massal untuk pelajar dan masyarakat secara door to door dihadiri langsung Kepala BIN, Jenderal Polisi (Purn) Prof Dr Budi Gunawan, S.H., M.Si, Ph.D.

Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Prof Dr Budi Gunawan, SH, M.Si, Ph.D saat meninjau vaksinasi di SMP 1 Semarang mengatakan vaksinasi pelajar diharapkan dapat memutus rantai penularan Covid-19, khususnya di klaster keluarga.

Menurut Budi Gunawan, kasus Covid-19 yang mengena kepada anak- anak dan pelajar meningkat. Satu dari tujuh orang yang terkena Covid-19 di Indonesia adalah anak-anak.

"Yang perlu diketahui bagi anak-anak kita, insyaallah yang sudah divaksin minimal terhindar dari risiko kematian," kata Budi Gunawan di SMP 1 Semarang, Jalan Ronggolawe Timur, Semarang Barat, Rabu 21 Juli 2021.

Masih menurut Budi Gunawan, anak-anak dan pelajar menyumbang angka sampai dengan 9 persen dari seluruh angka positif Covid-19 di Indonesia.

Kemudian dalam perkembangannya, anak-anak juga sudah menjadi salah satu sumber penular, khususnya di klaster rumah tangga.

"Itu sumbernya dari klaster rumah tangga, sehingga vaksinasi kepada anak-anak menjadi prioritas karena mereka sebagai generasi penerus dan tulang punggung bangsa Indonesia ke depannya," terangnya.

Budi Gunawan melanjutkan, seseorang yang sudah melakukan vaksin dan terkena Covid-19, maka masih bisa diselamatkan dan mudah untuk disembuhkan.

Oleh karena itu pihaknya mengimbau kepada orang tua dan para siswa agar segera mengikuti program vaksinasi.

"Kami menghimbau agar segera ikuti program vaksinasi. Hanya dengan inilah untuk mencegahnya. Semua ini kami lakukan untuk menjadikan Indonesia sehat dan hebat," imbuhnya.

Budi Gunawan juga berpesan agar masyarakat tidak termakan berita - berita bohong soal vaksin yang menyesatkan.

Karena sudah terbukti, satu-satunya di dunia ini obat untuk Covid-19 adalah dengan vaksinasi. Di samping menyelamatkan diri sendiri juga menyelamatkan orang lain.

Kepala SMP N 1 Semarang, Nining Sulistyaningsih, S.Pd, M.Pd yang mendampingi Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan keliling meninjau pelaksanaan vaksinasi menyampaikan rasa terima kasih kepada BIN.

Menurutnya, kehadiran BIN di tengah masyarakat, khususnya di tengah kondisi seperti sekarang ini sangat dibutuhkan.

"Terimakasih pak Kepala BIN atas bantuan vaksinasi untuk pelajar, semoga para siswa semakin sehat seusai divaksin," katanya.

Salah satu siswa, Ahmad Hanif mengaku tidak merasakan sakit yang berarti saat disuntik vaksin. Dia berharap, seusai mengikuti vaksin kekebalan tubuh semakin meningkat dan sehat.

"Yang tak kalah penting ialah mudah-mudahan pembelajaran tatap muka segera dapat dilakukan," katanya.

Hal sama dikatakan, siswa lainnya, Niken Widya Mahdalena. Niken berharap, setelah mengikuti vaksinasi kondisi akan lebih aman dan nyaman.

Niken berpesan meski sudah melakukan vaksinasi tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Peserta vaksinasi pelajar yang dipusatkan di SMP 1 Semarang ini diikuti siswa SMP 1 Semarang, SMP 30 Semarang, SMP 25 Semarang, dan siswa SMP 40 Semarang.

Pada kesempatan itu, BIN mentargetkan vaksinasi kepada 3.000 orang yang terdiri dari pelajar dan warga di Semarang.

BIN juga memberikan 3.000 paket sembako saat vaksinasi door to door kepada warga terdampak Covid-19 di Kampung Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara dan warga Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari.

"Itu sumbernya dari klaster rumah tangga, sehingga vaksinasi kepada anak-anak menjadi prioritas karena mereka sebagai generasi penerus dan tulang punggung bangsa Indonesia ke depannya," terangnya.

Budi Gunawan melanjutkan, seseorang yang sudah melakukan vaksin dan terkena Covid-19, maka masih bisa diselamatkan dan mudah untuk disembuhkan.

Oleh karena itu pihaknya mengimbau kepada orang tua dan para siswa agar segera mengikuti program vaksinasi.

Budi Gunawan juga berpesan agar masyarakat tidak termakan berita - berita bohong soal vaksin yang menyesatkan.

Karena sudah terbukti, satu-satunya di dunia ini obat untuk Covid-19 adalah dengan vaksinasi. Di samping menyelamatkan diri sendiri juga menyelamatkan orang lain.

Kepala SMP N 1 Semarang, Nining Sulistyaningsih, S.Pd, M.Pd yang mendampingi Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan keliling meninjau pelaksanaan vaksinasi menyampaikan rasa terima kasih kepada BIN.

Menurutnya, kehadiran BIN di tengah masyarakat, khususnya di tengah kondisi seperti sekarang ini sangat dibutuhkan.

"Terimakasih pak Kepala BIN atas bantuan vaksinasi untuk pelajar, semoga para siswa semakin sehat seusai divaksin," katanya.

Salah satu siswa, Ahmad Hanif mengaku tidak merasakan sakit yang berarti saat disuntik vaksin. Dia berharap, seusai mengikuti vaksin kekebalan tubuh semakin meningkat dan sehat.

"Yang tak kalah penting ialah mudah-mudahan pembelajaran tatap muka segera dapat dilakukan," katanya.

Hal sama dikatakan, siswa lainnya, Niken Widya Mahdalena. Niken berharap, setelah mengikuti vaksinasi kondisi akan lebih aman dan nyaman.

Niken berpesan meski sudah melakukan vaksinasi tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Peserta vaksinasi pelajar yang dipusatkan di SMP 1 Semarang ini diikuti siswa SMP 1 Semarang, SMP 30 Semarang, SMP 25 Semarang, dan siswa SMP 40 Semarang.

Pada kesempatan itu, BIN mentargetkan vaksinasi kepada 3.000 orang yang terdiri dari pelajar dan warga di Semarang.

BIN juga memberikan 3.000 paket sembako saat vaksinasi door to door kepada warga terdampak Covid-19 di Kampung Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara dan warga Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari.