Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates

Brigade Masjid BKPRMI Bima Sosialisasi Pemikiran Tokoh Umat Islam Bima Untuk Bangun Masyarakat Islami

March 28, 2020

Umat Islam di Indonesia sekarang ini memiliki permasalahan yang sangat kompleks, bahkan diserang dengan berbagai isu. Mulai dari masalah sosial, politik, bahkan yang paling besar adalah radikalisme. Tentunya hal-hal ini kontraproduktif dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang kontruktif, positif, dan Islami.

Menyikapi persoalan ini, ulama, masyarakat, dan pemerintah tidak boleh berhenti membangun kesadaran bahwa umat Islam tidak seperti yang distigmakan seperti hari ini.

Melihat kondisi tersebut, Brigade Masjid BKPRMI Kabupaten Bima menggelar kegiatan dengan ingin mencoba menyatukan persepsi dan suara umat Islam, dengan menghadirkan 3 tokoh Islam Bima sebagai narasumber, guna menjelaskan konsep “Membangun Masyarakat Islam Dalam Bingkai NKRI”, di Sekretariat Brigade Masjid BKPRMI, Lingkungan Salama Kelurahan Nae Kota Bima, Jumat (27/3).

Tujuannya, memberikan pemahaman ajaran Islam yang benar dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, serta menguatkan kembali peranan ormas Islam dalam menghadirkan kembali posisi dan peran umat Islam yang kuat dan signifikan

Tokoh umat Islam Bima Ust Abdul Halim yang menjadi pembicara kegiatan itu mengatakan, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam hari ini yakni masih kurang di tarbiyah, dididik, dipahamkan agar mereka memahami bagaimana konsep Islam yang kaffah. Sehingga bisa menjadi Islam yang rahmatan lil alamiin.

Konsep inipun mengandung makna yang luas dan tentunya konsep mentarbiyah ini juga tidak mudah. Maka menjadi tantangan karena generasi kita hari ini adalah generasi yang pola pikirnya dunia dan kesenangan.

“Maka dibutuhkan jiwa besar, kerja keras dan persatuan di antara umat Islam untuk bisa merangkul, membina dan mendidik generasi. Sehingga lahir generasi-generasi pejuang,” katanya.

Menurut Halim, generasi saat ini tidak tegas dalam mengambil sikap, tidak memiliki mental-mental pejuang. Sehingga mudah sekali digiring dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan umat Islam sendiri seperti anti pancasila, intoleran.

“Padahal umat Islam adalah orang yang paling toleransi, karena fakta sudah banyak membuktikan,” ungkapnya.

Maka solusi yang bisa diambil sambugnya adalah Islam yang kaffah, dan menghilangkan titik-titik perbedaan antara umat. Jangan justru perbedaan yang dipertajam. Sebab, masih banyak persamaan umat di dalam berjuang yang menjadi potensi untuk bisa menyatu, sehingga terlahirlah satu kesatuan dalam meraih impian bersama dalam berjuang tentunya dengan kerja sama dan sama-sama bekerja.

Menurut pemikiran Ustadz Abdul Hakim Bin Seff yang juga menjadi narasumber, peranan umat Islam dan tokoh–tokoh Islam sangat sentral dalam terbentuknya negara Indonesia. Sejarah mencatat Indonesia merdeka itu sumbangsih terbesarnya adalah datang dari umat Islam.

“Ketika tokoh-tokoh Islam seperti Isa Anshari, KH Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakar, Ki Bagus Hadikusumo, M Natsir mereka mengkonsep dan mendesain serta menciptakan cikal bakal Pancasila,” terangnya.

Maka tentunya ini peran ulama itu sangat penting, bahkan bukan saja ulama tetapi juga pemimpin. Ulama dan pemimpin harus memiliki kesadaran untuk bisa kembali memposisikan diri sesuai dengan fungsi dan maqomnya. Harus ditampilkan kembali tentunya ulama dan pemimpin yang benar-benar lurus. Karena ulama dan pemimpin ini adalah sebagai penentu.

Di zaman kekhalifahan katanya, peran ulama itu sangat penting sekali. Bahkan pemimpin pada saat itu sangat menghormati para ulama. Merekapun datang menghadap para ulama dengan takzim dan rasa hormat, bahkan tidak jarang pemimpin saat itu sampai menangis ketika di nasihati oleh para ulama.

“Tetapi keadaan ini sangat kontras sekali dengan keadaan kita hari ini,” sesalnya.

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Bima TGH Abdurrahim Haris berpendapat, peran organisasi Islam begitu besar dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Maka Hendaknya selalu dijaga dan dipelihara. Kemudiam diupayakan sinergitas antara berbagai ormas Islam sebagai upaya mewujudkan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang adil dan makmur, sejahtera dan islami sekaligus menjadi keutuhan negara kesatuan Republik indonesia.

Langkah-langkah untuk mewujudkan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang adil dan makmur, sejahtera dan Islami dimulai dengan menanamkan kesadaran kepada umat. Bahwa Islam adalah agama Rahmatan Lil Alamin, yang menjunjung tinggi nilai kasih sayang.

“Kasih sayang ini tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di antara manusia termasuk di indonesia. Karena pada realitanya, saat ini banyak isu-isu negatif yang seolah memojokkan Islam seperti teroris, intoleransi, serta konflik antara aliran yang berbeda faham,” tuturnya.

Padahal Abdurrahim Haris, Islam ada di garda paling depan dalam persatuan bangsa Indonesia. Bahkan para pejuang NKRI adalah mayoritas beraga Islam. Oleh sebab itu, hilangkan image bahwa Islam itu teroris dan radikal.

Melihat kondisi dan keadaan tersebut sambugnya, ke depan peran dari semua komponen sangat di perlukan, baik itu para ulama untuk bisa terus mengedukasi, membimbing umat agar bisa memahami ajaran Islam yang benar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kemudian kepada para umaro (pemimpin) harus bisa tetap bersinergi dengan umat Islam dan para ulama. Karena fakta sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari umat Islam.

Ia menambahkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan bisa kuat apabila seluruh komponen yang ada di dalamnya bisa bersatu. Bisa memahami dan melaksanakan peran masing-masing, dan tentunya umat Islam sebagai mayoritas memiliki peran yang terdepan dalam mengawal dan menjaga NKRI, demi menghadirkan kembali posisi dan peran umat islam yang kuat dan signifikan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan secara konstitusional untuk membawa kemajuan bagi Islam dan Indonesia. [kn]

Presiden Jokowi Ajak Negara G20 “Perang” Lawan Covid-19 dan Pelemahan Ekonomi Dunia

March 26, 2020


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pemimpin negara G20 untuk bersama-sama memenangkan dua “peperangan” yaitu melawan Virus Korona (Covid-19) dan pelemahan ekonomi dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat berbicara pada forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (26/3) malam. 

“Pertama, kita harus kuatkan kerja sama melawan Covid-19,” kata Presiden di depan para pemimpin G20. Menurut Presiden, G20 harus memotori gerakan solidaritas dunia dalam penanganan Covid-19 dan mendorong agar pandemi ini jangan sampai menganggu kemitraan dan kerja sama yang sudah dibangun bertahun-tahun. 

“Untuk itu, G20 harus aktif memimpin upaya menemukan anti-virus dan obat Covid-19, tentunya bersama WHO,” ucap Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mendorong negara anggota G20 untuk bekerja sama dan mensinkronkan kebijakan dan instrumen ekonomi untuk melawan keterpurukan ekonomi sebagai dampak dari Covid-19. 

“Kita harus mencegah resesi ekonomi global, melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi, serta memperluas dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi UMKM,” ujar Presiden. Lebih lanjut, Presiden juga mendorong G20 untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk menjaga ketersediaan likuiditas dan memberikan relaksasi dan dukungan bagi dunia usaha yang terpukul akibat Covid-19. 

“Dengan gejolak keuangan global yang tinggi, dukungan foreign exchange sangat penting. Saya juga mendukung peningkatan peran global dan regional financial safety net termasuk melalui SDR swap line dan currency swap facility, seperti Chiang Mai Initiative,” kata Presiden. Selain itu, Presiden juga menyampaikan pentingnya bagi negara anggota G20 untuk mencegah disrupsi produksi dan menjaga kelancaran distribusi barang. “Utamanya bahan pangan pokok dan barang kesehatan,” ucap Presiden Jokowi. 

Di akhir pernyataannya, Presiden Jokowi juga menekankan perlunya anggota negara G20 untuk menumbuhkan kepercayaan dunia mampu memenangkan “perang” dan melewati krisis ini.










Sumber: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-ajak-negara-g20-perang-lawan-covid-19-dan-pelemahan-ekonomi-dunia/

Mengapa Kita Harus Dukung Omnibus Law Cipta Kerja? Ini Penjelasannya

March 25, 2020

Ada banyak alasan mengapa kita, masyarakat Indonesia, harus memberi dukungan penuh bagi penerapan Omnibus Law Cipta Kerja di negeri ini.
Pertama, di samping tetap mempertahankan sistem upah minimum, ada upaya baik dari pemerintah untuk menaikkannya berdasarkan kompetensi atau produktivitas. Artinya, makin kompeten kita, makin produktif, maka makin upah yang kita terima sebagai pekerja akan bertambah.
Selain itu, sistem kerja per jam turut menambah keuntungan dalam rancangan kebijakan ini. Per jam artinya dihitung menurut lamanya kerja. Sistem seperti ini jelas akan mendukung produktivitas yang hendak jadi tujuan penerapan Omnibus Law Cipta Kerja.
Hal kedua mengapa kita harus dukung Omnibus Law Cipta Kerja adalah meminimalisasi PHK (pemutusan hubungan kerja) dan—kalaupun pekerja telanjur kena PHK—ada pesangon yang perusahaan wajib bayarkan kepada mantan-mantan pekerjanya.
Dalam hal meminimalisasi PHK, perusahaan dituntut membayarkan sejumlah pesangon yang itu akan membuat pihak perusahan berpikir dua kali untuk melakukan PHK. Pesangon tersebut berupa gaji berdasarkan lama kerja, juga berbentuk bantuan kepada pihak keluarga bagi pekerja yang di-PHK karena kasus kriminal (besarannya menurut jumlah tanggungan).
Ketiga, yakni perluasan lapangan kerja. Dengan Omnibus Law Cipta Kerja, potensi penyerapan pengangguran ke dunia kerja menjadi sangat terbuka luas. Melalui pengaturan kemudahan investasi, ini akan mendorong investor-investor untuk menginvestasikan modalnya, yang secara langsung akan berimbas kepada meluasnya kesempatan kerja lantaran didukung dengan kelahiran banyak lapangan kerja.
Makin banyak investasi, makin lapangan pekerja terbuka lebar. Adanya lapangan kerja adalah prasyarat penyerapan para pengangguran yang kini jumlahnya mencapai 7 juta jiwa lebih.
Demikian sedikit penjelasan mengapa kita, terutama bagi calon atau yang sudah bekerja hari ini, harus memberi dukungan kepada Omnibus Law Cipta Kerja. Hampir tidak ada alasan untuk menolaknya. Menolaknya berarti kita hendak menolak cita menyejahterakan masyarakat Indonesia.







Tiga Prioritas Kerja Pemerintah Hadapi Tantangan Pandemi Covid-19

March 20, 2020

Penyebaran virus korona yang kini menjadi pandemi global tak hanya berisiko terhadap kesehatan masyarakat dunia, tapi juga berimplikasi bagi perekonomian global.

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya akan berada di kisaran 1,5 persen dari sebelumnya sebesar kurang lebih 3 persen. Demikian halnya dengan Indonesia yang juga diprediksi akan mengalami penurunan oleh karena pandemi global ini.

"Tantangan ini harus kita hadapi dan harus kita jawab!" kata Presiden dalam arahannya saat menggelar rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 20 Maret 2020.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas rencana belanja yang dianggap tidak prioritas di saat sekarang ini baik yang ada di APBN maupun APBD. Selain itu, Kepala Negara juga meminta realokasi APBN dan APBD tersebut untuk tiga kegiatan prioritas pemerintah di tengah wabah virus korona.

"Yaitu yang pertama di bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian Covid-19. Yang kedua, social safety net, atau bantuan sosial. Yang ketiga, yang berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM sehingga mereka bisa tetap berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK," kata Presiden.

Adapun belanja anggaran berupa perjalanan dinas, belanja rapat, dan pembelian barang-barang yang tidak prioritas dimintanya ditangguhkan terlebih dahulu. Instruksi tersebut berlaku untuk seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

"Daya beli masyarakat betul-betul harus menjadi perhatian kita terutama rakyat kecil. Arahkan anggaran itu ke sana," kata Presiden.

Terkait dengan kebijakan bantuan sosial pemerintah, Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajarannya agar kelanjutan dan pelaksanaan program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera (Rastra) dapat dilakukan sedini mungkin.

Hal yang sama juga berlaku bagi program rutin Dana Desa yang selain dimintanya untuk segera direalisasikan, juga diarahkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan padat karya tunai dan membantu penanganan Covid-19 di tingkat desa.

"Perlu saya tekankan sekali lagi bahwa program padat karya tunai di semua kementerian dan lembaga harus diperbanyak. Satu-dua kementerian sudah mulai, tapi menurut saya perlu diperbanyak di semua kementerian lagi," kata Presiden.












Sumber: https://setneg.go.id/baca/index/tiga_prioritas_kerja_pemerintah_hadapi_tantangan_pandemi_covid_19

Timboel Sebut Omnibus Law Bawa Semangat Positif untuk Pertumbuhan Ekonomi

March 19, 2020


Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, memandang Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan mempunyai semangat positif untuk pertumbuhan ekonomi.

"Semangat yang mendasari lahirnya undang-undang cipta kerja adalah terkait pertumbuhan ekonomi yang menjadi skala prioritas dan investasi," kata Timboel.

Menurutnya, bergesernya fokus kemanusiaan menjadi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan investasi disebutkan di naskah akademik RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Jadi memang Cipta Kerja ini kan kalau mau analisa jadinya bagaimana merespon situasi ekonomi yang semakin kompetitif dan adanya tuntutan ekonomis secara global," jelasnya.

Lebih lanjut, Timboel menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,6 % sampai 7%. Adanya pertumbuhan ini memungkinkan penyerapan tenaga kerja baru mencapai 2,6 juta sampai 3 juta orang per tahun.

"Lima tahun pertama ini, rata rata hanya 2 juta lapangan kerja per tahun. Peningkatan lapangan kerja dibutuhkan untuk mengurangi tingkat pengangguran," Terang Timboel.

Atas dasar itu, Indonesia membutuhkan Omnibus Law. Hanya saja, RUU Omnibus Law harus memiliki kajian akademik yang jelas. Timboel mengungkapkan bahwa pada ada beberapa hal yang perlu disoroti dari Omnibus Law, yaitu sisi formalnya, proses dari sisi materialnya, dan substansialnya.

Timboel pun menambahkan bahwa saat ini terjadinya pro dan kontra di masyarakat disebabkan adanya ketidakjelasan informasi yang beredar ke publik yang akhirnya menimbulkan simpang siur dan kebingungan.









Sumber: https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/03/20/timboel-sebutomnibus-law-bawa-semangat-positif-untuk-pertumbuhan-ekonomi

RESMI DILANTIK, ESI NTB SIAP MAJUKAN ESPORTS DI NTB

March 18, 2020

Mataram - Pengurus Besar (PB) Esports Indonesia (ESI) Tingkat Provisinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi dilantik di kantor Binda Kota Mataram, Sabtu (14/3/2020). Pelantikan tersebut berlangsung secara serentak di 34 Propinsi di Indonesia secara online melalui teleconference oleh pimpinan PB ESI.

Ketua Umum PB ESI, Budi Gunawan, yang diwakili oleh Ketua Harian PB ESI, Bambang Sunarwibowo mengatakan bahwa pelantikan secara serentak dengan metode streaming melalui teleconference ini kali pertama dilakukan di Indonesia. Metode itu juga menurutnya menjadi simbolisasi bahwa cabang olah raga eSPort selalu indentik dengan Tekhnologi Informasi.

‘’PB Esport dibentuk untuk mengasah kemampuan anak muda dalam berfikir strategis, cerdas, kreatif, analis, motivasi dan kerjasama tim yang kuat serta kelincahan dan kemampuan fisik. Kemampuan ini akan membuat Indonesia menjadi tangguh dan kompetitif untuk memenangkan kompetisi global’’ ungkap Bambang.

Bambang  juga meminta kepada pengurus daerah di seluruh indonesia untuk terus memiliki semangat, solidaritas, tanggung jawab, dan loyalitas yang tinggi serta siap memberikan pemikiran dan sumbangsih dalam memajukan esport di Indonesia.

Kemudian kedepannya PB Esport Indonesia juga akan melakukan banyak kegiatan termasuk membangun prasarana pendukug  seperti membangung Esport training centre berskala internasional.
"Semoga pengurus esports Indonesia tingkat provinsi mempunyai semangat solidaritas dan tanggung jawab dan loyalitas yang tinggi, serta siap mengorbankan waktu dan pikirannya untuk memajukan esports Indonesia," ujar Bambang dalam keterangan resminya.

Sementara itu sejalan dengan semangat yang disampaikan Ketua Harian PB ESI diatas, Ketua Umum Pengprov ESI NTB, Ir. Wahyudi Adisiswanto M.Si berkomitmen melalui kepengurusan di NTB mampu mengayomi para atlet esports di NTB agar bisa turut berprestasi di level nasional maupun internasional.

 “Generasi muda di NTB khususnya para pegiat esport saat ini cukup kreatif dan inovatif sangat bagus untuk meningkatkan prestasi esports Indonesia, terlebih jika dilakukan pembinaan yang konsisten, terarah, dan terukur.” lanjut Wahyudi

Beberapa tim esports profesional Indonesia sukses menjuarai berbagai kejuaraan internasional, seperti Mobile Legends M1 Bang Bang World Championship 2019 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Free Fire World Cup 2019, Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile Club Open (PMCO) Fall Split Global Finals 2019, serta meraih medali perak SEA Games 2019 Filipina. Sementara di NTB juga sudah banyak tim yang mampu mengukirkan prestasi di tingkat nasional sehingga prestasi ini perlu terus dikembangkan.

“Kami dari pengurus di daerah akan menjadi garda terdepan demi menjadikan esport Indonesia disegani dan menuai prestasi serta memberikan dampak ekonomi bagi Tanah Air. Dan untuk membangkitkan semangat para gamer di NTB, kami berencana menggelar Esport Gubernur Cup dalam waktu dekat”, ujar  Wahyudi dalam konferensi pers Selasa (17/03/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian PB ESI NTB, Hafid Hasyim mengatakan bahwa pembentukan PB Esport di Provinsi NTB akan memberikan dampak positif bagi para generasi muda yang senang bermain game karena hal yang mereka lakukan akan dijadikan cabang olahraga profesional dan dapat mengharumkan nama indonesia apabila menjadi atlet nasional dan berkompetisi dinkancah intenasional.


“Rencana kedepannya PB Esport Nusa Tenggara Barat akan membuat PB Esport diseluruh kabupaten yang ada di NTB. Kemudian langkah awal yang akan dilakukan ialah bergabung menjadi anggota KONI dimana syarat untuk berhabung menjadi anggota Koni dengan membuat cabang minimal 3 Kabupaten yang ada di NTB.“ Lanjut Hafid.













Soal Wabah Korona, MUI NTB : Waspada Boleh, tapi Jangan Panik!

March 17, 2020


MATARAM-Pemprov NTB telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus korona (covid-19). Terkait itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB mengajak masyarakat tidak panik. “Waspada boleh, tapi jangan panik,” kata Ketua MUI NTB Prof H Saiful Muslim pada Lombok Post, kemarin (16/3).
Dia mengajak, seluruh masyarakat mengikuti imbauan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah. Yakni, tidak berpergian keluar rumah jika tidak begitu penting. Mengingat, penyebaran virus ini kian cepat. “Ini semata-mata untuk diri kita juga,” ujarnya.
Sebelumnya, pemprov meliburkan sekolah se-NTB selama 14 hari.  Pemprov juga meminta kepada kabupaten/kota meliburkan sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD). Hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Instruksi ini juga berlaku untuk perguruan tinggi. Baik negeri maupun swasta, serta pondok pesantren termasuk MI/MTs/MA.
“Ini adalah musibah, jadi, kita harus lakukan antisipasi, bukannya ketakutan. Caranya dengan menerapkan hidup bersih, dan mendengarkan anjuran dari ahli kesehatan,” ujar Gubernur NTB H Zulkieflimansyah.
“Kalau keluar rumah, cuci tangan, cuci kaki. Intinya, semua badan harus bersih,” jelasnya.
Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas berbasis massa. Seperti berkumpul dengan banyak orang, atau nongkrong di tempat yang berpeluang besar penyebaran virus korona.
“Kalau gak terlalu penting, lebih baik di rumah saja. Hindari kerumunan,” terangnya.
Selain itu, ia meminta agar masyarakat di perkotaan tidak melakukan buying panic. Sehingga, menimbulkan kepanikan yang besar di masyarakat lainnya. Mengingat, persediaan masker dan hand sanitizer mendadak ludes.
“Kami minta, masyarakat di kota jangan membeli sesuatu secara panik. Kalau panik, warga yang lain juga akan ikut-ikutan, intinya waspada dan tetep tenang,” tutur dia.
Di sisi lain, Prof Muslim meminta setiap warga untuk sama-sama menjaga diri sendiri maupun keluarga. “Imbauan dari gubernur kan hanya sementara, jadi kami minta umat muslim dan yang lainnya bisa saling melindungi. Dan yang tak kalah pentingnya, mari kita berdoa, agar permasalahan ini cepat selesai,” tutupnya. (tea/r5)
 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes