Ketua KPU NTB M Khuawailid bersama bersama Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB meningkatkan sinergitas dengan Kepolisian Daerah (Polda) NTB. Kerjasama kedua lembaga tersebut bertujuan untuk menguatkan komitmen bersama dalam memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman dan damai.

“Perjanjian kerjasama yang kami dan Polda NTB tandatangani hari ini meliputi pertukaran informasi, peningkatan SDM, bantuan penanganan, dan penegakan hukum. Harapannya selain memastikan Pilkada serentak berjalan aman, jalainan kerjasama ini bisa terjalin seterusnya,” kata Ketua KPU NTB M Khuawailid pada Lombok Post di lokasi acara penandatanganan perjanjian kerjasama KPU NTB dan Polda NTB di Hotel Lombok Astoria, Kota Mataram, kemarin (18/10/24).

Kerjasama tersebut menurut Khuwailid menjadi titik awal dalam memastikan peningkatan sinergitas penyelenggara pemilu dengan kepolisian daerah. Karena sejatinya, kerjasama kedua belah pihak sudah berjalan sejak awal tahapan Pilkada serentak 2024.

“Mulai dari tahapan pendaftaran, pencalonan, pengundian nomor urut, dan sekarang fokus pengamanan logistik,” terang Khuwailid.

Kerjasama KPU NTB dan Polda NTB yang sudah berjalan baik dalam kegiatan tersebut ingin ditegaskan kembali dalam bentuk ikatan perjanjian kerjasama. Di luar formalitas, menurut Khuwailid sinergitas tersebut sejatinya tidak hanya terfokus pada Pilkada serentak 2024 saja.

“Kita harapkan kerjasama ini bukan hanya terkait dengan Pilkada NTB 2024. Terutama terkait dengan peningkatan kapasitas SDM. Tentu hal ini bisa terus kita lakukan. Kita di KPU NTB punya satuan penanganan dalam. Begitu juga dengan penegakan disiplin. Semangat kebersamaan itu yang menjadi penting bagi kami dan Polda NTB,” paparnya.

Sementara itu Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan pada awak media memaparkan komitmennya dalam mengawal dan memastikan Pilkada serentak 2024 berjalan aman dan damai. Ia menegaskan, sudah sejak awal melakukan operasi pengamanan Pilkada. “Hal ini memang sudah kita siapkan sejak lama,” terang Hadi Gunawan.

Selain itu, Polda NTB juga berkomitmen untuk mengawal setiap proses tahapan Pilkada serentak NTB 2024. “Kita menjaga betul jangan sampai ada kerusuhan, jangan sampai ada kecurangan. Kita sangat menjaga itu agar pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan lancar,” pungkasnya.

Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengingatkan sejumlah tempat terlarang untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pilkada 2024.

Anggota Bawaslu KLU Suliadi menyampaikan bahwa aturan tentang pemasangan APK tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pilkada. Tempat-tempat yang dilarang dipasang APK tersebut yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan. Selanjutnya, tempat pendidikan meliputi gedung atau halaman baik itu sekolah atau perguruan tinggi hingga gedung atau fasilitas milik pemerintah.

Kemudian juga dilarang dipasang di jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan. Di sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan serta fasilitas lainnya seperti tiang listrik yang mengganggu ketertiban umum. Peringatan ini disampaikan Bawaslu imbas dari adanya paslon yang memasang APK di puskesmas.

“Itu tidak boleh. Entah itu disewa atupun tidak disewa. Tetap tidak boleh dipasang di situ. Baik itu di bangunannya, halaman, pagar ataupun di temboknya sekaligus,” tegas Suliadi, Kamis (17/10).

Suliadi pun mendorong pengawas pemilu mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten untuk mengambil tindakan tegas jika melihat APK dipasang pada tempat yang dilarang. “Jajaran Bawaslu jangan diam saja. Segera bergerak untuk ambil tindakan. Koordinasi dengan pihak terkait,” pintanya.

Terkait pemasangan APK di fasilitas kesehatan, yang katanya atas izin dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Suliadi mengaku akan menelusurinya. “Ini sedang dalam penanganan. Insyaallah besok kami akan meminta klarifikasi kepada pihak terkait. Mulai dari tim penghubung masing-masing paslon karena informasinya semua paslon diberikan akses untuk memasang APK di billboard milik pemerintah. Kepala Bapenda juga akan kita klarifikasi hinga kepala puskesmas,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Bapenda KLU Ainal Yakin menyampaikan  bahwa semua paslon Bupati-Wakil Bupati Lombok Utara sudah bersurat meminta izin menggunakan billboard milik pemerintah. Mulai dari Najmul-Kusmalahadi, Danny Karter Febrianto-Zaky Abdillah hingga Muchsin-Junaidi Arif.

“Semua minta dan karena fungsi kami melayani ya semua kita layani. Hanya saja untuk jumlah yang kita berikan tidak harus sesuai permintaan karena disesuaikan dengan kondisi. Misalnya pasangan Najmul Akhyar-Kusmalahadi minta 20-an tetapi kita berikan 13 karena itu yang ada,” jelasnya.

Terkait ada paslon yang kemudian memasang APK di billboard yang ada di fasilitas kesehatan seperti di Puskesmas Pemenang, Kayangan dan Bayan, Ainal Yakin mengakui bahwa itu sesuai prosedur. “Sebab sesuai surat edaran KPU yang tidak boleh itu di sepanjang jalan dari jembatan Sokong hingga depan SMPN 1 Tanjung karena ada kawasan pendidikan, kesehatan hingga fasilitas pemerintahan. Hanya saja karena ada komplain dari berbagai pihak kemarin maka kita minta APK di halaman puskesmas itu diturunkan kemarin malam,” pungkasnya.

Muhammad Khuwailid

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus bergerak menyempurnakan semua tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Terbaru, KPU membentuk 250 kader pelopor desa demokrasi demi menyukseskan pelaksanaan pilkada.

Menurut Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid pembentukan 250 kader pelopor desa demokrasi untuk sementara baru tersebar di 15 desa di seluruh wilayah NTB.

"Harapannya, ini menjadi uji coba dulu sebelum dibentuk di semua desa yang ada di NTB," ujar Khuwailid di Mataram, Senin (14/10).

Khuwailid meyakini keberadaan kader pelopor desa bisa menjadi tempat edukasi bagi pendidikan politik masyarakat, sehingga perhelatan demokrasi seperti saat pilkada sekarang ini bisa berjalan baik.

"Pilkada secara baik itu mulai ketertiban daftar pemilih tetap (dpt) dan kampanye serta lainnya. Jadi, harapannya ini akan berkembang ke desa lainnya di NTB," ucap Khuwailid sapaan akrabnya.

KPU NTB telah menetapkan jumlah DPT untuk pilkada serentak 2024 di NTB mencapai 3.964.325 pemilih.

Dari daftar tersebut sebanyak 1.946.356 jiwa merupakan pemilih laki-laki dan 2.017.969 pemilih perempuan.

Para pemilih tersebar di 8.405 tempat pemungutan suara (tps) di 1.166 desa/kelurahan dan 117 kecamatan di seluruh NTB.

Adapun dari sepuluh kabupaten kota di NTB, Kabupaten Lombok Timur tetap menjadi daerah dengan jumlah pemilih terbesar di NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat menjadi yang paling sedikit.

Muhammad Khuwailid

KPU Provinsi NTB terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.  Sejumlah tahapan Pilkada yang sudah dilaksanakan sampai sejauh ini dinilai telah berjalan dengan cukup baik, tanpa ada hambatan. Situasi tersebut diharapkan terus berlangsung sampai pada tahapan puncak pemungutan suara 27 November mendatang.

Tahapan Pilkada yang sedang berjalan saat ini yakni tahapan kampanye yang sudah mulai dilaksanakan dari tanggal 25 September lalu. Dikatakan Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid sampai dengan saat ini, kegiatan kampanye berjalan dengan baik dan lancar.

“Tahapan kampanye sampai dengan hari ini masih berjalan dengan baik, sebagaimana catatan evaluasi kami di provinsi. Kami belum menerima persoalan yang cukup berpotensi mengganggu pelaksaaan kampanye. Kita harapkan masing-masing paslon bisa melaksanakan kampanye secara baik,” ujar Khuwailid pada Kamis 10 oktober 2024

Ditambahkan Khuwailid bahwa pihaknya juga tengah mempersiapkan kegiatan kampanye yang difasilitasi KPU seperti debat kandidat, pencetakan alat peraga kampanye, bahan kampanye serta pasilitasi kampanye di media massa cetak dan elektronik.

“Kampanye ada yang difasilitasi oleh KPU sesuai dengan PKPU. Bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU yaitu debat. Kemudian kampanye melalui iklan di media massa yang insyaallah akan dimulai 14 hari sebelum hari H pemungutan suara. Serta pencetakan bahan kampanye,” ungkapnya.

Tahapan lainnya yang sedang dipersiapkan KPU yaitu pengadaan logistik. Dimana pengadaan logistik tahap 1 dari beberapa perlengkapan seperti kotak suara, bilik suara, segel dan tinta sudah sampai di kabupaten Kota. Sementara pengadaan logistik tahap 2 seperti surat suara, formulir dan lainnya untuk provinsi NTB sedang dalam proses percetakan.

“Pencetakan surat suara dan formulir dilakukan di dua tempat, yaitu untuk 9 Kabupaten/kota dan 1 Provinsi proses pencetakmnya di Jatim. Sementara untuk Lotim dicetak di Jabar. Tentu pengelompokan ini berdasarkan hasil konsolidasi dengan KPU RI,” terang Khuwailid.

Terakhir disampaikan Khuwailid bahwa pembentukan badan adhoc yakni KPPS sudah rampung dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se NTB. “Rekrutmen KPPS, jumlah pendaftar 69.793 pendaftar dari total kebutuhan 56.835. Alhamdulillah sudah diumumlam 7 November akan dilakukan pelantikan secara serentak di NTB,” jelasnya.