Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates

Masyarakat Menolak Deklarasi KAMI

September 19, 2020

 


KAMI mengadakan deklarasi 18 agustus lalu dan akan membuat acara serupa di daerah. Namun sayangnya kemunculan kumpulan ini ditolak oleh masyarakat. Mereka merasa KAMI hanya bisa memaki tanpa memberi solusi pasti. Masyarakat juga tak ingin kedamaian dirusak oleh kehadiran kelompok ini.

Din Syamsudin cs berkoar-koar dalam deklarasi KAMI yang digelar agustus lalu. Dalam kesempatan itu, ia menuntut agar Indonesia diselamatkan. KAMI juga membacakan 10 maklumat dan 8 tuntutan yang intinya meminta pemerintah untuk serius dalam menangani berbagai permasalahan di Indonesia. Seperti krisis ekonomi dan penanganan pandemi corona.

Namun dalam acara deklarasi itu muncul penolakan dari masyarakat. Mereka juga menamakan kelompoknya dengan sebutan KAMI, yang merupakan kepanjangan dari kesatuan aksi milenial Indonesia. Demo ini berlangsung karena mereka menganggap KAMI versi Din cs mengganggu pemerintah dan seharusnya mereka ikut membantu selamatkan Indonesia.

Penolakan serupa terjadi ketika diadakan deklarasi KAMI wilayah Jawa Barat. Di Bandung, sejumlah massa berunjuk rasa di depan sebuah hotel ternama. Mereka menolak deklarasi KAMI yang akan dadakan di sana, karena dikhawatirkan akan jadi klaster corona baru. Aksi serupa juga diadakan di depan Gedung Sate dan juga di depan Polrestabes Bandung.

Menurut Adi Mulyadi, koordinator demo, aksi penolakan ini terjadi karena rasa cinta kepada bumi parahyangan. Jadi jangan sampai ada acara di Kota Bandung yang berpotensi menyebarkan virus covid-19. Walau diadakan di hotel ternama, namun belum tentu semua pengisi acara dan anggota KAMI menaati protokol kesehatan seperti memakai masker.

Terjadinya penolakan atas deklarasi KAMI di 2 tempat menunjukkan bahwa masyarakat tidak peduli terhadap ancaman mereka. Jika Rocky Gerung cs menuntut pemerintah harus menyelamatkan Indonesia tapi hanya bisa berkoar-koar, maka dianggap hanya jual omongan. Karena rakyat sudah lelah dengan janji dan caci maki, mereka hanya butuh bukti.

Masyarakat juga mulai antipati dengan KAMI karena tidak menghormat masa pandemi covd-19 dengan mengadakan acara di tempat umum. Mereka dianggap tak punya empati dan hanya mengutamakan ego. Selain itu, acara deklarasi dianggap jadi ajang show off agar popularitas pada tokoh tua itu naik kembali, setelah sebelumnya tenggelam dihantam waktu.

Penolakan jangan hanya dilihat sebagai bentuk perlawanan rakyat jelata. Namun harus jadi bahan evaluasi. Jangan malah menyalahkan masyarakat yang menolak keberadaan KAMI. Tanyakan kepada hati nurani, mengapa sampai ada rakyat yang tidak suka terhadap koalisi ini? Setelah itu baru cari solusi, jangan malah saling menyalahkan.

Anggota KAMI bisa beraudensi dengan para pendemo agar menemukan titik temu. Jadi mereka sadar bahwa acara deklarasi di daerah berbahaya, karena bisa memunculkan klaster corona baru. Saat diberi masukan, jangan marah. Namun harus sadar bahwa dalam masa pandemi, tak bisa sembarangan mengadakan acara yang dihadiri banyak orang.

Jika KAMI ingin mendapat simpati masyarakat dan benar-benar menyelamatkan Indonesia, maka jangan hanya menampilkan pepesan kosong. Namun buktikan dengan perbuatan. Jangan hanya menuntut pemerintah, karena sebaga warga negara Indonesia yang baik juga bisa ikut menyelamatkan Indonesia. Ada berbagai cara agar kehidupan masyarakat lebih baik.

Para anggota KAMI bisa jadi relawan untuk menangani pasien corona di beberapa Rumah Sakit. Mereka juga bisa mendaftarkan diri untuk dijadikan sukarelawan dalam percobaan vaksin virus covid-19. Jadi proses penelitian vaksin bisa segera selesai dan semua rakyat Indonesia mendapat imunisasi. Apakah mereka benar-benar berani melakukannya? Rasanya tidak.

Deklarasi KAMI terus ditolak karena masyarakat sudah lelah dengan janji kosong mereka. Apa gunanya acara deklarasi jika yang ditampilkan hanya serangan dan hate speech kepada pemerintah? Jika KAMI masih nekat mengadakan deklarasi di kota lain, maka masyarakat juga bereaksi keras dan menolaknya, karena dianggap hanya menjual bualan.

*) Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

(bx/wid/yes/JPR)

Penolakan KAMI Terus Memanas dengan Unjuk Rasa

September 17, 2020


 

BANDUNG – Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Kota Bandung, Senin (7/9) menuai protes keras dari ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kita Indonesia dengan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate.

Berdasarkan pantauan, para peserta aksi membawa sejumlah poster yang berisi penolakan atas gerakan KAMI, seperti “Bantu Pemerintah Atasi Krisis Jangan Malah Mengganggu”, “Jangan Tulari Rakyat dengan Virus Kebencian pada Pemerintah”, dan sebagainya.

Koordinator aksi, Fadhol mengatakan, pihaknya mempertanyakan gerakan yang dilakukan KAMI. Karena, pihaknya menilai, bukan lagi sebagai gerakan moral tapi sudah menjurus ke arah politik.

“Kami sadar akan hukum dan sadar akan kepentingan siapa di balik semua ini. Karena jika KAMI mengatasnamakan gerakan moral, ini justru ada indikasi gerakan makar. Artinya kita sudah tahu jenis dari gerakan tersebut, dan menjadi pertanyaan kita apakah murni gerakan moral atau gerakan politik,” bebernya.

Indikasi itu, diutarakan dia, terlihat dari adanya tuntutan dari sejumlah tokoh KAMI untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR yang condong ke arah penurunan pimpinan negara, dalam hal ini presiden.

Dia menerangkan, secara prosedur hukum melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dengan sistem presidensial yang dianut negara, tidak serta merta bisa menurunkan seorang presiden

“Artinya secara konstitusi mekanisme pelengseran presiden itu sudah diatur. Salah satunya bahwa presiden itu bisa dilengserkan bila adanya penghianatan terhadap negara dan tindak pidana korupsi. Jadi KAMI jangan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Itu sudah jelas bahwa gerakan itu hanya kepentingan politik dengan dalih kepentingan rakyat,” tegas dia.

Tak hanya menyampaikan aspirasi mereka, para peserta aksi juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tampak saat seorang orator sedang berbicara, massa terap gunakan masker dan saling menjaga jarak. Aksi berjalan damai dengan pengawalan sejumlah petugas kepolisian.

Terpisah, deklarasi KAMI Jawa Barat sempat mengalami dua kali pembatalan sepihak oleh pengelola gedung sewa. Pihak KAMI Jabar pun akhirnya menggelar deklarasi di sebuah rumah di Kota Bandung.

“Kemarin Balai Sartika (Bikasoga) dipersiapkan kemudian dibatalkan. Saya tersenyum 10 kali,” ujar Inisiator KAMI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo saat menghadiri deklarasi KAMI Jabar.

“Kemudian di Grand Pasundan sudah dipersiapkan, oleh Satgas Covid diberi izin, tapi kemudian didemo, ditarik lagi surat dari Satgas COVID-19. Saya tersenyum 100 kali,” ucap mantan Panglima TNI itu melanjutkan.

Selain itu, terjadi juga reaksi penolakan dari Aliansi Masyarakat Cipayung yang berunjuk rasa di Gedung Sate, seberang Mapolrestabes Bandung dan Hotel Grand Pasundan. Mereka menyebut deklarasi KAMI rawan makar dan berpotensi menjadi klaster COVID-19.

Meski sempat mengalami kendala, ucap Gatot, usaha yang dilakukan oleh penggerak KAMI di Jabar membuahkan hasil. Pasalnya, tak hanya deklarasi yang dilakukan tapi juga disambung dengan aksi di Gedung Sate.

“Karena Allah SWT punya rencana luar biasa di Bandung. Di sini di tempat ini kita deklarasi, dan di sana bisa bersama-sama di Gedung Sate. Ini bukan rencana manusia, kita tidak boleh marah. Jadi saya selalu ingatkan untuk selalu tersenyum, sebagai bentuk syukur. Jangan marah yang hanya membuang-buang energi,” tutur Gatot.

Dalam deklarasi yang dihadiri Mantan Ketua Umum PP Muhamaddiyah Din Syamsudin, Ketua Khittah Nahdlatul Ulama Rochmat Wahab dan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu itu, Gatot bercerita mengenai hutangnya ke Bumi Siliwangi. (tur/drx)

Sumber

Pemuda dan Mahasiswa Demonstrasi Menolak Deklarasi KAMI Di NTB

September 16, 2020

MATARAM - Puluhan orang yang tergabung dalam Pemuda dan Mahasiswa Bersatu NTB menggelar aksi didepan Islamic Center/Perempata BI, Mataram. Mereka menolak rencana deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di tanah Bumi Gora Nusa Tenggara Barat. Kamis, 17/09/2020.

Puluhan masa aksi ini datang dengan berjalan kaki, dipimpin oleh koordinator umum Sadam Husen dan koordinator lapangan Isnaini. Dalam aksinya, masa membentang spanduk dan pamflet yang berisikan penolakan terhadap acara deklarasi tersebut.

"Kami menolak deklarasi KAMI yang akan digelar di NTB", kata koordinator aksi isnaini dalam orasinya.

Menurutnya, kegiatan deklarasi KAMI rawan memicu kerumunan masa, padahal pandemi COVID-19 di NTB masih belum berakhir.
"Jangan ada deklarasi yang memicu kerumunan masa, karena kita sedang ditimpa wabah menular covid-19", tambahnya.

Untuk itu masa aksi meminta kepada pemerintah NTB untuk ikut menolak kegiatan deklarasi KAMI.
"Kami menuntut pihak pemerintah provinsi NTB untuk menolak kegiatan tersebut, selain karena alasan Covid19, dan juga kegiatan deklarasi itu hanya kepentingan politik saja", Ungkap Sadam Husen selaku koordinator umum.

Mereka juga meminta kepada aparat kepolisian, satgas covid19, dan pemprov NTB, agar mementingkan kepentingan rakyat.
"Kepentingan rakyat di NTB yang paling utama, bukan deklarasi, bukan kepentingan kelompok dan individu, tapi menyelamatkan indonesia yang sebenarnya di masa pandemi saat ini adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, bukan deklarasi politik kepentingan",Kata hendra dalam orasinya.

Usai menggelar orasi di Perempatan Bank Indonesia Mataram, Mereka membubarkan diri dan mendiskusikan kembali apa yang sudah disuarakan. (DZ)







Temui Yudian, GM FKPPI Siap Kawal RUU BPIP

September 13, 2020


 

Jakarta – GM FKKPI (Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri) siap mengawal pembahasan RUU BPIP.

Agar kelak BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) bisa makin optimal menjalankan program implementasi nilai-nilai Pancasila.

Dukungan ini disampaikan para pengurus GM FKPPI kepada pimpinan BPIP dalam rapat audiensi di Gedung BPIP, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin.

Wakil Ketua Umum GM FKPPI, Agoes Soerjanto mengatakan, pihaknya menyambut baik RUU BPIP yang sedang dibahas di DPR. Sebagai respons cepat dari usulan berbagai pihak agar nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan perlindungan hukum.

“Kita kawal bersama sampai disahkan dan tindak lanjut kemudian,” kata Agoes.

Dia berharap, tidak ada lagi respons negatif dari RUU BPIP yang kini telah resmi dibahas di DPR. Pasalnya, RUU BPIP secara substansi berbeda dengan RUU HIP. Diketahui, RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur BPIP.

Draft RUU BPIP tersebut sangat ringkas, hanya berjumlah 16 halaman; terdiri dari 7 bab dan 17 pasal. Sementara RUU HIP berjumlah 46 halaman berisi 10 bab dan 60 pasal.

“BPIP akan semakin memiliki acuan hukum yang kuat, sistemik dan berkesinambungan dalam melaksanakan tugasnya mengimplementasikan Pancasila di segala bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa,” ungkap Agoes.

Sekjen GM FKPPI, Ari Garyanida menambahkan, audiensi ini penting. “Salah satunya bagaimana BPIP berperan menjalankan program pembinaan Pancasila di sektor pendidikan, sektor dunia usaha dan sektor sektor lainnya. Atau bagaimana BPIP menyiapkan mekanisme teknik pembinaan Pancasila agar masyarakat agar mudah mengamalkannya secara kesadaran tinggi dan kultural,” ujarnya.

GM FKPPI berharap, RUU BPIP akan mengatur bagaimana penanaman nilai-nilai Pancasila kembali dilakukan melalui pendidikan sejak usia dini.

“Ke depan generasi muda akan siap menjadikan Pancasila sebagai alat pertahanan yang mujarab dalam menangkal segala gangguan dan ancaman globalisasi. Pancasila jangan dipergunjingkan lagi. Pancasila adalah final,” tandas Agoes.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyambut baik dukungan dari GM FKPPI. Pihaknya ingin Pancasila bisa dirasakan di semua lini kehidupan. Dia tidak ingin kaum muda Indonesia tak memahami ideologi bangsanya sendiri.

Wakil Kepala BPIP Hariyono menegaskan, BPIP punya tanggung jawab untuk mengamankan Pancasila. Soalnya, Pancasila sudah terpantau semakin surut di era seperti saat ini. Kalau kondisi itu dibiarkan, persatuan dan kesatuan bangsa bisa terancam oleh ideologi lain.

Sementara Sekretaris Utama BPIP Karjono menegaskan, pihaknya senantiasa menampung aspirasi masyarakat. Untuk itu, ia mengajak semua pihak saling menjunjung tinggi proses pembentukan peraturan perundang-undangan kepada DPR dan pemerintah dengan tetap mendengarkan suara rakyat.


Sumber

Presiden: Tidak Ada Tawar-menawar untuk Terapkan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pilkada

September 12, 2020

Kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan hal yang paling penting. Maka itu, pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat dalam tahapan Pilkada serentak mendatang merupakan hal yang mutlak dilakukan dan tak dapat ditawar.


Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas soal Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 8 September 2020.

"Keberhasilan kita untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemi adalah jika kita berhasil menangani permasalahan kesehatan. Karena itu, sekali lagi, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan, ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar," ujarnya.

Kepala Negara selalu mengikuti dan memantau situasi di lapangan terkait tahapan awal Pilkada serentak tahun 2020 ini. Menurutnya, masih terdapat banyak pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan para bakal pasangan calon. Misalnya masih adanya deklarasi bakal pasangan calon Pilkada yang menggelar konser yang dihadiri oleh ribuan dan mengundang kerumunan atau menghadirkan massa dalam jumlah besar.

"Hal seperti ini saya kira harus menjadi perhatian kita. Situasi itu tidak bisa dibiarkan, sekali lagi tidak bisa dibiarkan," kata Presiden.

Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi saat ini mesti dilakukan dengan cara baru yang disertai dengan kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan serta kebiasaan-kebiasaan baru dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Untuk itu, Presiden mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama aktif berperan dalam mengingatkan serta mendisiplinkan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

"Pada kesempatan ini saya minta pada semua pihak, penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), aparat pemerintah, jajaran keamanan, penegak hukum, TNI dan Polri, serta tokoh masyarakat dan organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan," tuturnya.

Untuk diketahui, dalam sidang kabinet paripurna yang digelar pada Senin, 7 September 2020, kemarin, Presiden Joko Widodo telah meminta jajarannya untuk menyikapi dan mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dari potensi klaster Pilkada serentak mendatang sekaligus meminta tindakan tegas yang harus diberikan terkait hal tersebut.

"Saya minta, ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di Pilkada. Karena jelas di PKPU-nya (Peraturan KPU) sudah jelas sekali. Jadi saya kira nanti agar betul-betul ini diberikan peringatan keras," ujarnya. (Humas Kemensetneg)



Tokoh Jawa Timur Tolak Deklarasi Gerakan KAMI di Jatim: yang Bisa Menyelamatkan Hanya Tuhan

September 09, 2020

SURABAYA- Wacana deklarasi organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jawa Timur ditolak keras oleh organisasi Gerakan Rakyat Jawa Timur (GRJT).

Ketua GRJT, Mat Mochtar menyebut negara saat ini dalam kondisi baik begitupun perangkat negara yang memiliki kewenangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

"Yang bisa menyelamatkan Indonesia hanya Tuhan melalui presiden, karena presiden itu dipilih dan mewakili 80 juta rakyat Indonesia, selain itu yang bisa menyelamatkan Indonesia ya TNI dan Polri," tegasnya, Senin (7/9/2020).

Menurut Tokoh di Jawa Timur ini, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia merupakan gerakan ngelantur (Menyimpang ; red).

Bahkan Mat Mochtar tak segan mengatakan jika KAMI hanya sekedar gerakan makar.

"Mau menyelamatkan Indonesia seperti apa, KAMI ini ngelantur dan pikun. Mereka kan mau mencalonkan Presiden nggak bisa, mencalonkan DPR juga nggak bisa, makanya berkhayal ingin menyelamatkan Indonesia" katanya.

Harapan Mat Mochtar mewakili rakyat Jawa Timur dan Indonesia, dirinya tidak mau Indonesia dibikin kisruh dengan gerakan upaya makar terhadap kepemimpinan yang sah. TNI Polri harus bergerak tegas.

"Saya Mat Mochtar rakyat Jawa Timur dibelakang Pemerintahan yang sah tidak mau ada ada organisasi KAMI. Mereka ini hanya ingin merongrong pemerintahan yang sah. Harusnya mereka ini mendukung beberapa program Presiden Jokowi. Presiden dan TNI Polri harus kita dukung sepenuhnya," pungkasnya.

Sumber : https://jatim.tribunnews.com/2020/09/07/tokoh-jawa-timur-tolak-deklarasi-gerakan-kami-di-jatim-yang-bisa-menyelamatkan-hanya-tuhan

Alhamdulillah, Kesembuhan Pasien Covid-19 Terus dan Terus Meningkat

September 08, 2020


 

Mataram- Angka kesembuhan pasien Covid-19 di Provinsi NTB terus dan terus meningkat. Per tanggal 16 Mei 2020, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi NTB melaporkan adanya penambahan sembuh baru sebanyak 19 orang. Pasien yang sembuh berasal dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Tengah.

"Hari ini terdapat penambahan 19 orang yang sembuh dari Covid-19 setelah pemeriksaan laboratorium swab dua kali dan keduanya negatif, " kata Sekda NTB sekaligus Ketua Pelakana Harian Gugus Tugas Covid-19 Provinsi NTB Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si Sabtu (16/05/2020).

Dengan adanya tambahan 19 sembuh baru, maka total jumlah pasien yang sembuh sebanyak 219 orang. Sementara pada hari ini terkonfirmasi adanya tambahan tujuh kasus baru  positif Covid-19.

" Maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari ini (16/5/2020) sebanyak 365 orang, dengan perincian 219 orang sudah sembuh, tujuh meninggal dunia, serta 139 orang masih positif dan dalam keadaan baik," terangnya.

Lalu Gita merincikan, ke 19 orang pasien yang sembuh itu adalah ;

1. Pasien nomor 42, an. Tn. A, laki-laki, usia 55 tahun, penduduk Desa Nipah, Kecamatan 
Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
2. Pasien nomor 72, an. Tn. M, laki-laki, usia 59 tahun, penduduk Kelurahan Praya, 
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Pasien nomor 87, an. Tn. A, laki-laki, usia 60 tahun, penduduk Desa Aik Darek, Kecamatan 
Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Pasien nomor 153, an. An. F, perempuan, usia 12 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
5. Pasien nomor 168, an. Ny. M, perempuan, usia 75 tahun, penduduk Desa Sepakek, 
Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
6.Pasien nomor 179, an. Tn. LS, laki-laki, usia 66 tahun, penduduk Kelurahan Monjok Barat, 
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
7. Pasien nomor 290, an. Tn. IKGH, laki-laki, usia 53 tahun, penduduk Kelurahan Karang 
Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
8. Pasien nomor 291, an. An. RS, laki-laki, usia 16 tahun, penduduk Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
9. Pasien nomor 303, an. Tn. FCU, laki-laki, usia 23 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara 
Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
10. Pasien nomor 304, an. Tn. DMS, laki-laki, usia 33 tahun, penduduk Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
11. Pasien nomor 306, an. Ny. R, perempuan, usia 52 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
12. Pasien nomor 314, an. Tn. S, laki-laki, usia 20 tahun, penduduk Kelurahan Pagutan Timur, 
Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
13. Pasien nomor 316, an. Tn. AR, laki-laki, usia 54 tahun, penduduk Kelurahan Bertais, 
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
14. Pasien nomor 317, an. Ny. AB, perempuan, usia 40 tahun, penduduk Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
15. Pasien nomor 319, an. Ny. RDA, perempuan, usia 29 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
16. Pasien nomor 320, an. Ny. JA, perempuan, usia 20 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
17. Pasien nomor 322, an. Tn. RSS, laki-laki, usia 18 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
18. Pasien nomor 323, an. Ny. H, perempuan, usia 48 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
19. Pasien nomor 324, an. Tn. IWS, laki-laki, usia 37 tahun, penduduk Kelurahan Jempong 
Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

"Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan tetap 
melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi 
positif," katanya.

Lebih lanjut Sekda NTB juga mengatakan, meskipun semakin banyak kesembuhan baru, namun masyarakat diminta tetap mentaati protokol kesehatan Covid-19 seperti menerapkan jaga jarak (physical distancing) minimal dua meter, tetap di rumah, mengenakan masker saat keluar rumah, cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan menjaga kesehatan.

"Pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi kepada petugas kesehatan yang tanpa lelah memberikan pelayanan, baik pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat maupun pelayanan pengobatan kepada pasien positif Covid-19 di rumah sakit," katanya.

Hingga saat ini, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 850 orang, dengan perincian 381 orang (45%) PDP masih dalam pengawasan, 469 orang (55%) PDP selesai pengawasan/sembuh, dan 16 orang PDP meninggal.

Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) jumlahnya 5.320 orang, terdiri dari 301 orang (6%) masih dalam pemantauan dan 5.019 orang 
(94%) selesai pemantauan. Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) yaitu orang yang kontak dengan pasien positif Covid-19 namun tanpa gejala sebanyak 4.867 orang, terdiri dari 1.961 orang (40%) masih dalam pemantauan dan 2.906 orang (60%) selesai pemantauan.(HumasNTB/LNG04)

 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes