Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates

Presiden Jokowi Tinjau Proyek Padat Karya Irigasi di Batang, Jateng

June 30, 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan agenda kerjanya di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dengan meninjau proyek padat karya irigasi di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Selasa (30/6).
Proyek padat karya yang ditinjau kali ini merupakan bagian dari program percepatan peningkatan tata guna air irigasi yang bertujuan menyediakan air bagi kawasan pedesaan dengan melakukan perbaikan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi desa.
Proyek padat karya yang ditinjau Presiden tersebut juga dimaksudkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat terdampak di tengah pandemi dengan memberdayakan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) setempat, yakni Kelompok Tani Ketanggan.
Pengerjaan saluran irigasi sepanjang 200 meter tersebut akan mengairi area irigasi seluas kurang lebih 36 hektare dan berdampak bagi sekitar 100 kepala keluarga.
Dijalankan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp195 juta dari APBN tahun anggaran 2020, proyek tersebut menyerap 50 orang tenaga kerja dengan waktu pengerjaan selama 100 hari.
Peninjauan proyek padat karya tersebut dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti melakukan pemeriksaan kesehatan, melakukan rapid test sebelumnya, mengenakan masker, dan menjaga jarak aman antarpekerja.
Turut mendampingi Presiden saat meninjau proyek padat karya tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. 








Presiden Instruksikan Sejumlah Langkah Penanganan Covid-19 di Jawa Timur

June 25, 2020

Presiden Joko Widodo menyampaikan agar pengendalian Covid-19, utamanya di daerah-daerah, dilakukan secara bersinergi dan saling terintegrasi satu sama lain. Daerah-daerah yang berbatasan langsung harus saling bekerja sama dalam sebuah wilayah aglomerasi untuk efektif mencegah penyebaran lebih lanjut dari Covid-19.

Dalam arahannya di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis, 25 Juni 2020, Presiden juga memberikan sejumlah instruksi lainnya terkait penanganan tersebut. Pertama ialah mengenai tes masif, pelacakan secara agresif, perawatan, dan isolasi mandiri terhadap pasien tanpa keluhan yang harus terus dilakukan dengan ketat.

"Saya kira sudah dilakukan. Ini agar diteruskan dengan jumlah yang lebih banyak," kata Presiden.

Presiden kemudian mengingatkan kembali soal pentingnya prakondisi terhadap suatu kebijakan adaptasi kebiasaan baru yang akan ditempuh. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif terutama mengenai sejumlah protokol kesehatan yang harus diikuti seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan atau keramaian, hingga menjaga imunitas tubuh.

"Saya minta tahapan-tahapannya diprakondisikan terlebih dahulu. Jangan langsung dibuka tanpa sebuah prakondisi yang baik. Kemudian cari timing yang betul-betul pas. Ditentukan kabupaten mana dulu, kota mana dulu," kata Presiden.

Dalam kaitannya dengan sosialisasi mengenai protokol kesehatan kepada masyarakat, Kepala Negara meminta pemerintah setempat untuk melibatkan elemen masyarakat dan tokoh-tokoh agama untuk turut menyosialisasikan pentingnya mengenakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak aman. Presiden juga memperoleh informasi bahwa masih banyak warga di Jawa Timur yang tampak tidak mengenakan masker saat beraktivitas.

"Tadi disampaikan oleh Gugus Tugas bahwa masih 70 persen yang enggak pakai masker. Ini angka yang besar sekali. Oleh sebab itu hari ini saya minta kepada Gugus Tugas Nasional dan Menteri Kesehatan untuk kirim masker sebanyak-banyaknya ke Surabaya, Jawa Timur," kata Presiden.

Penentuan prioritas terhadap sektor-sektor aktivitas mana yang dapat dibuka kembali secara bertahap juga harus disiapkan secara matang. Sektor dengan risiko penularan rendah tentunya akan didahulukan dibanding sektor-sektor lainnya. Kesemua itu juga harus melalui sejumlah tahapan-tahapan pertimbangan terlebih dahulu.

Selain itu, semua kebijakan penanganan pandemi maupun adaptasi kebiasaan baru harus diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Masukan dari para pakar juga harus dijadikan pertimbangan tersendiri.

"Jangan kita membuat kebijakan tanpa melihat data, tanpa mendengarkan saran dari para pakar. Ini berbahaya. Minta masukan dari pakar epidemiologi, pakar perguruan tinggi, dan lainnya," kata Presiden.

Terakhir, Presiden meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan sejumlah rencana cadangan yang dapat dieksekusi sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Semua pihak tentunya tidak ingin gelombang kedua pandemi terjadi sehingga benar-benar membutuhkan persiapan yang matang untuk menghadapinya.

"Kita perlu terus siaga menghadapi situasi yang tidak terduga. Kalkulasi, hitung, dan antisipasi semuanya baik yang namanya rumah sakit darurat, kebutuhan SDM, tempat tidur, tempat tidur isolasi, baik di rumah sakit darurat lapangan maupun rujukan," kata Presiden.











Sumber: https://setneg.go.id/baca/index/presiden_instruksikan_sejumlah_langkah_penanganan_covid_19_di_jawa_timur

PMII PKC Bali Nusra Bahas Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa

June 20, 2020

MATARAM - Pengurus Koordinator Cabang Pergrakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Bali-Nusa tenggara menggelar diskusi online dengan tema “Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Sebagai perekat dan Pemersatu bangsa” lewat media meeting online zoom.com dan live facebook, Sabtu(20/06/2020/).

Diskusi via daring ini diadakan guna mengedukasi umtuk masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur dapat dijadikan sebagai media dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Indonesia. Faktanya saat ini pemerintah masih terus melakukan upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan khusunya pada wilayah Indonesia Timur.

Akademisi UIN Mataram, Dr. Kadri, M.Si. menjelaskan bahwa pembangunan merupakan salah satu bentuk komunikasi non-verbal yang digunakan oleh pemerintah sebagai perhatian kepada masyarakat.

“Tanpa mengesampingkan NTB, di Papua saat ini sudah banyak pembangunan. Hal ini maksudkan bahwa pemerintah sangat perhatian terhadap Papua yang dimana infrastruktur ditujukan sebagai bentuk perbaikan dalam proses akses komunikasi dan mempermudah hubungan antar masyarakat.” Ujar salah satu dosen Komunikasi di UIN Mataram ini.

Dalam ilmu Komunikasi, dengan adanya pembangunan ini, juga ditujukan sebagai bentuk ekspresi adanya perasaan peduli, empati, dan pemahaman terhadap suatu daerah yang dilakukan sebagai aksi nyata pemberian perhatian. Sebuah wilayah akan berkembang dengan bagus, apabila ada kesamaan visi dan misi oleh Pemerintah dengan masyarakat di daerahnya.

Kegiatan diskusi ini memiliki makna untuk menumbuhkan kecintaan pada NKRI. Tidak hanya berfokus pada NTB juga pada Papua. Dimana saat ini terdapat isu ketimpangan pembangunan di Papua yang mana sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi karena sudah banyak sekali dana yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut, penegasan Ketua DPRD Prov. NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda.

Acara dilanjutkan dengan penjelasan dari Kaban Kesbangpoldagri NTB, Drs. Lalu Dirjaharta, M.Si mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan guna menjaga hubungan kebangsaan yang baik di tengah banyaknya isu mengenai rasisme yang berdampak pada kesatuan Bangsa Indonesia dan terkesan terkotak kotak serta tidak bersatu.

“Perlunya diingat kembali, terwujudnya kemerdekaan di Indonesia ini merupakan bentuk dari adanya persatuan begitupun sebaliknya bisa runtuh kembali akibat adanya persatuan,” pungkasnya.

Oleh karena itu, pembangunan menjadi hal penting untuk dilakukan sebagai alat perekat persatuan. Semangat pembangunan ini perlunya dimiliki oleh masyarakat bangsa Indonesia agar memiliki nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari.

Terlepas itu semua, Pembangunan harus berjalan secara berkesimnambungan dengan memperhatikan faktor dan kondisi keadaan saat ini. Sesuai dengan tupoksi Kesbangpoldagri, pihaknya akan memfasilitasi setiap adanya pendapat maupun keperluan lain seperti kepelatihan terhadap para pemuda dan mahasiswa lainnya untuk membantu menumbuhkan rasa persatuan.

Setelah selesai dengan penjelasan, kegiatan diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara audien dengan nerasumber diskusi. Salah satu peserta diskusi, Jhoni Sutanggang bertanya terkait apa yang menjadi faktor kesenjangan pembangunan yang terjadi antara pulau Lombok dan Pulau Sumbawa Kepada narasumber.

Ibu Isvie menjelaskan, pembangunan yang dilaksanakan itu berlandaskan keadilan. Tidak ada namanya kesenjangan antara pembangunan di Pulau Sumbawa maupun di pulau Lombok. Tentunya, pembangunan infrastruktur di Pulau Sumbawa akan lebih memperhatikan aspek kebutuhan yang ada dan porsi anggarannya akan lebih besar dibandingka Pulau Lombok.

Selanjutnya, salah satu peserta diskusi, Suaeb Qury (Ketua LTNU NTB) juga bertanya mengenai apa yang menjadi perhatian dalam dalam komunikasi pembangunan antara komunikasi antar legislatif dan eksekutif. mengatakan untuk komunikasi antar tingkat eksekutif terdapat beberapa forum seperti OPD dan Forkopimda yang di dalamnya terdapat Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda serta jajaran lainnya sebagai pengambil keputusan.

Forum tersebut ditujukan sebagai penyalur aspirasi dimana apabila terdapat permasalahan akan segera ditindak lanjuti dan dievaluasi seperti isu-isu pembangunan di daerah dan isu nasional lainnya penjelasan salah satu narasumber diskusi, Drs. Lalu Dirjaharta, M.Si.

Acara diskusi diakhiri dengan kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur utamanya infrastruktur di papua merupakan bentuk niat baik pemerintah dalam membangun dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.





Sumber: https://www.lombokfokus.com/2020/06/pmii-pkc-bali-nusra-bahas-pentingnya.html

Webinar PKC PMII Bali Nusra: Infrastruktur Merupakan Bentuk Niat Baik Pemerintah Dalam Membangun Bangsa

June 20, 2020

MATARAM – Pergrakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PKC Bali-Nusa tenggara menggelar diskusi online dengan tema “Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Sebagai perekat dan Pemersatu bangsa” lewat media meeting online zoom.com dan facebook, Sabtu(20/06/2020/).
Diskusi via daring ini diadakan guna mengedukasi umtuk masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur dapat dijadikan sebagai media dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Indonesia. Faktanya saat ini pemerintah masih terus melakukan upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan khusunya pada wilayah Indonesia Timur.
Pada sesi 1 diskusi online tersebut, Dosen UIN Mataram, Dr. Kadri, M.Si. menjelaskan bahwa pembangunan merupakan salah satu bentuk komunikasi non-verbal yang digunakan oleh pemerintah sebagai perhatian kepada masyarakat.
“Tanpa mengesampingkan NTB, di Papua saat ini sudah banyak pembangunan. Hal ini maksudkan bahwa pemerintah sangat perhatian terhadap Papua yang dimana infrastruktur ditujukan sebagai bentuk perbaikan dalam proses akses komunikasi dan mempermudah hubungan antar masyarakat.” Ujar salah satu dosen Komunikasi di UIN Mataram ini.
Dalam ilmu Komunikasi, dengan adanya pembangunan ini, juga ditujukan sebagai bentuk ekspresi adanya perasaan peduli, empati, dan pemahaman terhadap suatu daerah yang dilakukan sebagai aksi nyata pemberian perhatian. Sebuah wilayah akan berkembang dengan bagus, apabila ada kesamaan visi dan misi oleh Pemerintah dengan masyarakat di daerahnya.
Kegiatan diskusi ini memiliki makna untuk menumbuhkan kecintaan pada NKRI. Tidak hanya berfokus pada NTB juga pada Papua. Dimana saat ini terdapat isu ketimpangan pembangunan di Papua yang mana sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi karena sudah banyak sekali dana yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut, penegasan Ketua DPRD Prov. NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda.
Acara dilanjutkan dengan penjelasan dari Kaban Kesbangpoldagri NTB, Drs. Lalu Dirjaharta, M.Si mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan guna menjaga hubungan kebangsaan yang baik di tengah banyaknya isu mengenai rasisme yang berdampak pada kesatuan Bangsa Indonesia dan terkesan terkotak kotak serta tidak bersatu.
“Perlunya diingat kembali, terwujudnya kemerdekaan di Indonesia ini merupakan bentuk dari adanya persatuan begitupun sebaliknya bisa runtuh kembali akibat adanya persatuan,” pungkasnya.
Oleh karena itu, pembangunan menjadi hal penting untuk dilakukan sebagai alat perekat persatuan. Semangat pembangunan ini perlunya dimiliki oleh masyarakat bangsa Indonesia agar memiliki nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari.
Terlepas itu semua, Pembangunan harus berjalan secara berkesimnambungan dengan memperhatikan faktor dan kondisi keadaan saat ini. Sesuai dengan tupoksi Kesbangpoldagri, pihaknya akan memfasilitasi setiap adanya pendapat maupun keperluan lain seperti kepelatihan terhadap para pemuda dan mahasiswa lainnya untuk membantu menumbuhkan rasa persatuan.
Setelah selesai dengan penjelasan, kegiatan diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara audien dengan nerasumber diskusi. Salah satu peserta diskusi, Jhoni Sutanggang bertanya terkait apa yang menjadi faktor kesenjangan pembangunan yang terjadi antara pulau Lombok dan Pulau Sumbawa Kepada narasumber.
Ibu Isvie menjelaskan, pembangunan yang dilaksanakan itu berlandaskan keadilan. Tidak ada namanya kesenjangan antara pembangunan di Pulau Sumbawa maupun di pulau Lombok. Tentunya, pembangunan infrastruktur di Pulau Sumbawa akan lebih memperhatikan aspek kebutuhan yang ada dan porsi anggarannya akan lebih besar dibandingka Pulau Lombok.
Selanjutnya, salah satu peserta diskusi, Suaeb Kuri (Ketua LTNU NTB) juga bertanya mengenai apa yang menjadi perhatian dalam dalam komunikasi pembangunan antara komunikasi antar legislatif dan eksekutif.
mengatakan untuk komunikasi antar tingkat eksekutif terdapat beberapa forum seperti OPD dan Forkopimda yang di dalamnya terdapat Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda serta jajaran lainnya sebagai pengambil keputusan. Forum tersebut ditujukan sebagai penyalur aspirasi dimana apabila terdapat permasalahan akan segera ditindak lanjuti dan dievaluasi seperti isu-isu pembangunan di daerah dan isu nasional lainnya penjelasan salah satu narasumber diskusi, Drs. Lalu Dirjaharta, M.Si.
Acara diskusi diakhiri dengan kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur utamanya infrastruktur di papua merupakan bentuk niat baik pemerintah dalam membangun dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. 






Pemerintah Siapkan Subsidi Bunga UMKM Rp35,2 Triliun

June 20, 2020

Pemerintah telah menyiapkan total anggaran subsidi bunga untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp35,2 triliun.
Hal tersebut diungkapkan Djoko Hendratto, Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam acara Dialogue Kita: Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM.
“Subsidi bunga ini akan diberikan selama 6 bulan. Hal ini sesuai dengan PMK 65/2020,”  papar Dirjen DJPb, Jumat (19/6) di Provinsi DKI Jakarta.
Lebih lanjut, Dirjen DJPb menyampaikan bahwa subsidi bunga kepada UMKM kriterianya yakni:
Satu, bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan yakni pinjaman sampai dengan (sd.) Rp500 juta itu akan mendapatkan subsidi bunga 6% untuk tiga bulan pertama dan 3 persen untuk 3 bulan kedua.
Untuk pinjaman di atas 500 juta sd. 10 miliar itu akan mendapat subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama dan 2% untuk tiga bulan kedua,” ujar Dirjen DJPb.
Kedua, adalah lembaga penyalur kredit program di antaranya koperasi, BLU (Badan Layanan Umum), Pegadaian maupun PNM.
“Pinjaman sd. 10 juta subsidinya sebesar beban bunga debitur. Hampir seluruh bunganya ditanggung pemerintah (DTP), maksimum 25%, diambil bunga tertinggi,” jelas Dirjen DJPb.
Pinjaman di atas 10 jt sd. 500 juta, menurut Dirjen DJPb, subsdidi bunganya 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk 3 bulan kedua, disamakan dengan perbankan.
“Pinjaman di atas 500 juta (sd. 10 miliar) disamakan dengan perusahaan pembiayaan-perbankan, 3% di 3 bulan pertama dan 2% di 3 bulan kedua,” paparnya.
Menurut Dirjen DJPb, ini mencakup institusi 102 bank umum, 1.570 BPR, 176 BPRS, 110 perusahaan leasing terdaftar di OJK. BUMN penyalur antara lain UMi, Mekaar, PT PNMPT, dan Pegadaian.
“Total koperasi 297 yang tersebar di 4 BLU yaitu PIP, LPDB, P2H LPMUKP,” jelas Dirjen DJPb
Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Adi Budiarso menambahkan, dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menanggulangi dampak Covid-19, pemerintah telah menyiapkan dana stimulus supply side (sisi produksi) untuk dunia usaha total sebesar Rp402,45 triliun.
“Di dalamnya terdapat alokasi untuk Ultra Mikro dan UMKM total sebesar Rp123,46 triliun melalui subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi UMKM, belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP), penjaminan untuk modal kerja (stop loss), PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP), pembiayaan investasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM),” tandas Adi.







Jokowi Minta Penegak Hukum Tak Biarkan Pejabat Terperosok Korupsi

June 15, 2020


JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta penegak hukum memberi peringatan dini jika ada potensi masalah korupsi, khususnya yang terkait dana penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp 677 Triliun. 

"Kita semuanya harus lebih proaktif, jangan menunggu terjadinya masalah, jangan menunggu sampai terjadinya masalah. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 lewat video conference, Senin (15/6/2020).

Rapat itu diikuti jajaran Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga aparat pemerintah daerah. Jokowi meminta jajaran penegak hukum tersebut mencegah agar pejabat pemerintah tak terperosok dalam tindak pidana korupsi. 

"Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok. Bangun sistem peringatan dini, early warning system, perkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel," ujar Kepala Negara. 

Jika memang pejabat sudah diperingatkan namun masih bandel dan melakukan korupsi, Jokowi mempersilakan penegak hukum untuk bertindak tegas. Namun penegakan hukum jangan sampai membuat pelaksana kebijakan ketakutan. 

"Saya ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mens rea. Juga jangan menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya," kata dia.

Jokowi juga mengingatkan anggaran Rp 677,2 Triliun untuk penanganan pandemi Covid-19 bukan lah jumlah yang sedikit. Anggaran tersebut perlu dikelola dengan baik agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi.

 "Angka ini Rp 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik. sasarannya harus tepat. Prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit," kata dia.














Presiden Apresiasi Kinerja Gugus Tugas Sampai Tingkat RT/RW, Tenaga Medis, dan TNI/Polri

June 10, 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Gugus Tugas di tingkat pusat sampai ke daerah, sampai tingkat Desa, RT maupun RW.
”Dan juga ke seluruh tenaga medis, dokter, perawat, relawan, dan juga personel Polri dan seluruh prajurit TNI yang telah bekerja keras tak kenal waktu dengan penuh dedikasi dan pengabdian untuk pengendalian Covid,” tutur Presiden Jokowi saat kunjungan ke Kantor Gugus Tugas Covid-19, Grha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pramuka, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (10/6).Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa ingatkan bahwa tugas besar belum berakhir. Ia menegaskan bahwa ancaman Covid masih ada dan kondisi masih dinamis.
”Ada daerah yang kasus barunya turun tapi juga ada daerah yang kasus barunya meningkat, ada daerah yang juga sudah nihil. Dan perlu saya ingatkan, jangan sampai terjadi gelombang kedua, the second wave. Jangan sampai terjadi lonjakan. Ini yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya,” imbuh Presiden.
Situasi seperti ini, menurut Presiden, akan terus dihadapi sampai vaksin bisa ditemukan dan bisa dipergunakan secara efektif.
”Karena kalau vaksinnya sudah ketemu itu masih harus ada uji klinis, uji lapangan, kemudian juga masih harus diproduksi yang memerlukan waktu. Oleh sebab itu, kita harus beradaptasi dengan Covid. Adaptasi kebiasaan baru. Dan beradaptasi itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah,” terang Presiden.
Kepala Negara mengingatkan agar semua harus memulai dengan kebiasan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan sehingga masyarakat produktif tapi juga aman dari penularan Covid.
Menurut Presiden, tatanan baru tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, merujuk pada data-data dan fakta-fakta lapangan.
”Datanya kita sekarang ada, komplet semuanya dan saya minta nanti kalau data-data sudah sebagus itu, setiap hari diberikan peringatan kepada daerah-daerah yang kasusnya tertinggi atau kasusnya meningkat atau kematiannya tertinggi. Sehingga semua daerah memiliki kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden sampaikan bahwa saat ini telah Pemerintah telah menggunakan indikator-indikator yang lengkap berbasis scientific, sesuai dengan standar WHO untuk menganalisa data-data dari daerah.
”Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof Wiku, oleh dokter Dewi, ada kabupaten zona hijau tanpa kasus, zona kuning daerah dengan risiko kecil, zona oranye dengan risiko sedang, dan zona merah dengan risiko tinggi,” jelas Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam kesempatan agenda kali ini, Menko PMK Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Doni Monardo.





 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes