Kinerja Presiden Jokowi mendapat apresiasi penuh dari publik. Mereka puas dengan beliau yang telah bekerja keras sehingga Indonesia bisa bangkit dari masa pandemi. Negeri ini selamat dari ancaman resesi 2023 dan menjadi negara yang sehat perekonomiannya.

Presiden Jokowi adalah sosok pemimpin yang dicintai oleh rakyat. Mereka selalu puas akan kinerja beliau, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi berhasil membangun Indonesia menjadi lebih baik dan melewati badai pandemi dengan selamat. Apresiasi publik membuat kepercayaan terhadap pemerintah terus meningkat. 

Menurut survei di sebuah Litbang, kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi- Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin meningkat, yakni di angka 70,1%. Survei periodik ini dilakukan melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan sejak 29 April hingga 10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Ketika ada peningkatan apresiasi publik terhadap pemerintah maka menunjukkan bahwa Presiden Jokowi betul-betul dicintai rakyat. Survey ini valid karena margin errornya hanya 5%, dan kenyataannya memang semua orang puas dengan pemerintahan saat ini.

Apresiasi masyarakat hadir karena di masa kepemimpinan Presiden Jokowi periode dua banyak sekali peningkatan yang dirasakan oleh rakyat seperti pembangunan berbagai infrastruktur. Selain itu, Indonesia juga meraih prestasi dengan dipercaya menjadi penyelenggara acara-acara internasional seperti Asian Games tahun 2018, KTT G20 tahun 2022, dan KTT ASEAN 2023.

Emrus Sihombing, Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan menyatakan bahwa amat wajar masyarakat merasa puas terhadap Presiden Jokowi karena beliau responsif membantu masyarakat, misalnya ketika harga minyak goreng naik (ada BLT minyak goreng). Beliau mengerti kebutuhan masyarakat sehingga cepat memberikan bantuan langsung. 

Bantuan yang diberikan kepada rakyat juga tidak hanya BLT minyak goreng, tetapi juga bermacam-macam bansos lainnya. Ketika awal pandemi maka diberi bansos berupa sembako dan akhirnya diganti dengan uang karena lebih praktis dalam pemberiannya (ke berbagai daerah). Lagipula, jika bantuan berupa sembako, bisa saja diakali oleh oknum calon pejabat yang menempelkan stiker di bungkus bansos dan jadi kampanye ilegal.

Uang bansos juga diberikan langsung ke rekening untuk mencegah permainan oknum yang akan mengemplangnya. Presiden Jokowi memikirkan cara untuk menolong rakyat yang kesusahan di masa pandemi dan menjauhkan mereka dari oknum-oknum yang jahat. Dengan transfer maka bansos dijamin aman dan bisa dimanfaatkan untuk belanja. 

Cara mengatasi dampak pandemi ala Presiden Jokowi juga dipuji masyarakat karena tak hanya memberi bansos. Namun juga dengan menerapkan program-program yang baik untuk masa depan. Contohnya ketika awal pandemi, bulan Maret tahun 2020 lalu. Indonesia tidak di-lockdown seperti negara-negara lain dan hal ini berefek ke perekonomian, karena jika lockdown total maka perekonomian otomatis lumpuh.

Presiden Jokowi berpikiran jauh ke depan dan tak hanya memutuskan Indonesia tanpa lockdown. Beliau juga dengan cepat memesan vaksin Sinovac begitu vaksinnya sudah diproduksi massal. Vaksin juga terbukti halal MUI dan memiliki nomor BPOM sehingga masyarakat tidak takut saat disuntik. Presiden Jokowi juga jadi WNI pertama yang disuntik vaksin Sinovac untuk membuktikan keamanannya.

Sementara itu, Politisi Hasto Kristiyanto menyatakan gembira terhadap hasil survey tersebut. Berarti rakyat selama ini puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Baru kali ini ada sosok presiden yang begitu disayangi oleh banyak orang.

Ketika tingkat kepuasan publik terhadap presiden dan wakilnya naik, maka itu adalah hasil dari kerja keras Presiden Jokowi sejak tahun 2014. Sejak awal jadi presiden, Bapak Jokowi sudah berkomitmen untuk memajukan Indonesia. Dimulai dari reformasi birokrasi dan memberantas KKN. Penyebabnya karena jika birokrasi dibenahi maka pengurusan surat penting dan perizinan jadi mudah, sehingga memudahkan rakyat.

Reformasi birokrasi dilanjutkan dengan peresmian UU Cipta Kerja, yang memudahkan perizinan usaha, membuat kategori usaha menjadi berdasarkan resiko (sehingga mengurus izinnya jauh lebih murah), mempersingkat durasi pengurusan izin usaha, dan mengubahnya menjadi sistem online. Dengan cara ini maka akan lebih ringkas, praktis, dan bebas KKN karena tidak ada potensi pengambilan pungli.

Selain reformasi birokrasi maka Presiden Jokowi, dibantu oleh KH Ma’ruf Amin, terus membangun Indonesia melalui proyek pembangunan ekonomi nasional. Walau ada pandemi tetapi proyek itu jalan terus, karena akan membawa manfaat hingga puluhan tahun ke depan. Jalan-jalan raya, tol, bendungan, semua dibangun untuk rakyat.

Ketika ada infrastruktur berkat proyek pembangunan nasional maka rakyat diuntungkan karena mobilitasnya dimudahkan dan tidak takut akan banjir atau bencana kekeringan. Selain itu, investasi juga mudah sekali untuk masuk karena para penanam modal asing mensyaratkan adanya infrastruktur yang baik. Di Indonesia infrastrukturnya merata, tidak hanya di Jawa, sehingga proyek investasi juga banyak di luar Jawa.

Kinerja Presiden Jokowi mendapat apresiasi dari publik. Ketika ada peningkatan kepuasan masyarakat maka menandakan bahwa masyarakat makin mencintai pemerintahan yang sekarang. Buktinya adalah mereka menaati berbagai program yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu warga juga puas karena ada berbagai kemajuan di Indonesia, mulai dari infrastruktur hingga kemajuan di bidang ekonomi.

Pemilu adalah gelaran demokrasi yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Karena itu masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan pemimpin baru melalui kedaulatan yang dimilikinya. Harapannya agar proses demokrasi ini mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik dan berkeadilan

Apalagi Pemilu tahun 2024 yang menjadi pesta demokrasi paling akbar dan stategis. Sebab pada tahun yang sama dilakukan pemilihan presiden – wakil presiden, gubernur – wakil gubernur, bupati – wakil bupati, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPR RI dan DPD.

Karena itu Pemilu 2024 bisa menjadi momentum politik untuk mengakhiri (endgame) fase transisi menuju konsolidasi demokrasi. Dus penyelenggaraan Pemilu 2024 harus benar-benar luber dan jurdil serta memenuhi parameter demokratis.

Pemilu 2024 memang masih cukup lama, tapi tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai Pasal 167 ayat (6) UU No.7/2017 dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pemilu 2024 rencananya akan diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024.

Masyarakat dihimbau untuk mewujudkan pemilu damai dan menjaga persatuan di wilayahnya masing-masing. Selain itu, seluruh WNI wajib untuk menjaga ketertiban, keamaan dan kondusifitas lingkungan.

Maswadi Rauf (2017) menyebutkan ada 4 (empat) hal yang menjadi kendala demokratisasi di Indonesia. Pertama, kecenderungan masyarakat memakai kekerasan. Kedua, politik uang. Ketiga, politik kekerabatan. Dan keempat, adanya anggapan demokrasi tidak membawa kesejahtreraan. Hal ini yang menurutnya memicu sikap antidemokrasi.

Sistem demokrasi harus menunjukan peradaban. Semakin dewasa semakin tinggi peradaban. Dalam artian menghindari konflik bernuansa kekerasan dan sara. Demokrasi itu menjunjung etika dan selalu patuh kepada hukum. Termasuk menjaga agar proses politik berjalan dengan damai.

Untuk menjaga kondusifitas dan menghindari konflik bernuansa kekerasan dan sara maka yang perlu dicermati sebagai warga negara Indonesia adalah:

Pertama, menghindari hoaks apalagi membuat berita hoaks karena hal tersebut akan membuat kegaduhan di lingkungan masyarakat. Hoaks adalah berita atau gambar palsu yang sengaja disebar demi kepentingan tertentu. Sedangkan konten provokatif adalah konten di media sosial yang sengaja dibuat dan diviralkan, agar masyarakat tersulut emosinya. Biasanya konten provokatif dibuat oleh tim buzzer politik demi menjungkalkan lawannya (black campaign).

Hoaks adalah ancaman di dunia maya, karena gara-gara berita atau gambar palsu itu, banyak yang terpengaruh dan akhirnya tersulut emosi. Begitu juga dengan konten provokatif. Semua diproduksi oleh para oknum, dengan tujuan tertentu. Maraknya hoaks dan konten provokatif wajib bagi masyarakat selalu waspada dalam menyaring berita di internet. Hoaks dan konten provokatif sangat menyebalkan karena bisa meracuni pikiran pembacanya. Jangan sampai masyarakat percaya akan keberadaannya, dan saring dulu sebelum sharing. Pembuatan berita hoaks ini masuk dalam ranah pidana melalui UU ITE

Kedua, masyarakat perlu waspada akan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) sangat berbahaya karena bisa mengacaukan Pemilu 2024 yang umumnya beredar di media sosial. Isu SARA sangat berbahaya karena bisa menyesatkan pikiran masyarakat dan memicu kerusuhan. Salah satu pemicu isu SARA yang beredar pada Pemilu 2024 adalah ketika ada kampanye partai politik atau calon legislatif di rumah ibadah.

Kampanye di tempat ibadah itu termasuk larangan berkampanye yang dijelaskan dalam pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017. Jangan sampai rumah ibadah yang suci bergeser menjadi tempat kampanye politik dan memicu isu SARA. Rumah ibadah harus dijaga kesakralannya dan pengurusnya harus tegas untuk menolak kunjungan politisi yang ingin meraih simpati di sana. Oleh karena itu penyebaran propaganda yang berujung perpecahan SARA harus dicegah agar Pemilu berlangsung dengan damai.

Di tengah situasi resesi global tentu saja masyarakat jangan mudah percaya terhadap berbagai narasi dan isu-isu yang berbau hoak dan SARA.

Masyarakat perlu memiliki literasi yang baik demi mewujudkan demokrasi bermartabat serta suasana pemilu yang aman dan damai. Hal tersebut merupakan tugas bersama antara masyarakat dengan pemangku kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti.

Sebentar lagi masyarakat menyambut Pemilu 2024. Saat pemilu, yang mendebarkan bukan hanya memprediksi siapa presiden baru yang terpilih. Namun masyarakat juga waspada akan maraknya hoaks saat kampanye. Jangan sampai Pemilu 2024 seperti Pemilu tahun 2014 dan 2019, di mana ada banyak provokator yang membuat dan menyebarkan hoaks.

Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan KPU terkait beredarnya video viral kebocoran data hasil Pemilu 2024. Bareskrim memastikan bahwa kabar kebocoran data KPU soal hasil pemungutan suara pemilu 2024 itu tidak benar alias hoaks.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menyatakan memang sudah ada informasi di media beredar bahwa data yang di KPU itu terjadi kebocoran. Namun demikian dari pihak KPU sendiri menyanggah informasi tersebut. Pihaknya bekerja sama dengan KPU untuk melakukan profiling terhadap pihak yang mengunggah pertama hoaks kebocoran data hasil Pemilu 2024. Jika ditemukan unsur pidana, Bareskrim Polri akan mengusut tuntas temuan tersebut.

Hoaks bahwa hasil pemilu 2024 sudah ada adalah fitnah yang sangat kejam. Masa kampanye belum dimulai dan pemilihan calon presiden dan partai-partai baru dilakukan pada awal tahun 2024. Tidak mungkin hasil pemilunya sudah keluar karena akan membingungkan masyarakat.

Pemerintahan Presiden Jokowi menjaga demokrasi dan tidak akan memanipulasi hasil pemilu 2024. Masyarakat diminta untuk tidak mempercayai hoaks pemilu, dan melaporkan jika mengetahui ada yang memproduksi atau menyebarkan hoaks.

Kemudian, para penyebar hoaks wajib ditindak dengan tegas. Mereka akan terkena beberapa UU, di antaranya UU ITE dan KUHP. Pertama, pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lalu, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif.

Direktur Jendral Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel menyatakan bahwa dasar hukum penanganan konten negatif saat ini telah tercantum dalam perubahan UU ITE. Hoaks itu ada dua hal, pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat 2 itu berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"

Samuel menambahkan, kalau berita-berita itu menimbulkan kebencian, permusuhan, dan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat. Sanksinya hukuman (pidana penjara) selama enam tahun dan/atau denda Rp1 miliar. 

Dalam artian, penyebar hoaks pemilu harus ditindak tegas dan diberi hukuman yang paling berat. Mereka harus merasakan konsekuensinya (berupa kurungan atau denda yang besar) karena telah menyebarkan kebohongan di tengah masyarakat.

Masyarakat juga dihimbau untuk tidak mempercayai hoaks apapun mengenai Pemilu 2024. Mudahnya mengakses informasi di internet membuat masyarakat kadang tak bisa membedakan antara hoaks dan berita yang asli. Apalagi hoaks yang beredar seringkali ditambah dengan kalimat bombasti. Oleh sebab itu, semua pihak perlu mengeceknya terlebih dahulu supaya mengetahui bahwa itu berita asli atau bukan.

Para penyebar hoaks juga bisa terkena KUHP Pasal 262 ayat 1 berisi: Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Analis Kebijakan Utama Bidang Jemen Ops Itwasum Polri, Irjen Pol. Rikwanto, S.H, menyatakan bahwa penebar hoaks di dunia maya bisa dikenakan pasal dalam RKUHP atau di luarnya (misalnya UU ITE). Hoaks bertujuan untuk menghasut individu atau kelompok tertentu. 

Dalam artian, hoaks berbahaya karena memicu orang lain untuk saling membenci dan bisa menyinggung SARA. Jika tidak ada pasal yang memberi hukuman atau denda kepada para penyebar hoaks, maka penyebarannya akan merajalela. Hoaks makin menjamur, baik di grup WA keluarga atau grup lain.

Para penyebar hoaks pemilu harus ditindak tegas dan mendapat hukuman maksimal. Mereka bisa terkena KUHP dan UU ITE, dan dipenjara atau didenda dengan nominal besar. Masyarakat harus waspada akan hoaks dan propaganda dan bisa membedakan berita pemilu yang asli dan yang palsu.

Pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun disayangkan porsi investasi di APBN untuk pembangunan infrastruktur dalam 10 tahun belakangan ini relatif kecil, sedangkan investasi di bidang infrastruktur membutuhkan dana yang tidak sedikit dan mempunyai risiko yang tinggi. Oleh karena itu upaya yang dilakukan Pemerintah yang diharapkan dapat membantu menyediakan pendanaan infrastruktur dan untuk mengejar ketinggalan pembangunan infrastruktur adalah melalui Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Demikian disampaikan Rahayu Puspasari, Tenaga Pengkaji Restrukturisasi Privatisasi Efektifitas Kekayaan Negara Dipisahkan (RPEKND) yang mewakili Direktur Jenderal Kekayaan Negara saaat menyampaikan Keynote Speech di ballroom Hotel Hyatt Regency Yogyakarta (18/9) dalam acara Diskusi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah. Acara yang diinisasi oleh Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) ini berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 19 September  dihadiri oleh 15 perwakilan Pemerintah Daerah se-Jawa dan se-Sumatera serta perwakilan dari kalangan  akademisi

Wanita Lulusan program doctoral Curtin University of Technology, Australia ini menyampaikan bahwa melalui KPS  ini Pemerintah mengundang para investor untuk terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur dimana Negara tetap ikut berpartisipasi dalam berjalannya suatu proyek, adanya pembagian risiko "risk sharing”, kepastian hukum dan regulasi yang dapat melindungi kepentingan investor maupun Pemerintah.

Dengan kemajuan pembangunan infrastruktur, diharapkan Negara yang berpenduduk dua ratus lima puluh juta jiwa ini dapat melayani masyarakatnya dengan baik dan dapat meningkatkan standar kehidupan masyarakat, tegas Puspa saat menutup keynote speech nya.

Acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan pembicara Sinthya Roesly selaku Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Fredi Saragih selaku Kepala Pusat Pengelolaan Resiko Fiskal BKF dan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) yang diwakili kembali oleh Rahayu Puspasari, Tenaga Pengkaji Restrukturisasi Privatisasi Efektifitas Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN.

Wanita muda dan energik ini menyampaikan bahwa Indonesia perlu mendongkrak investasi infrastruktur dua hingga tiga kali lipat dari saat ini. Studi McKinsey yang baru dilakukan menunjukkan bahwa dalam periode 2015-2025, Indonesia perlu mendongkrak investasi infrastruktur 2-3 kali lipat dari saat ini yang hanya sekitar Rp200 triliun per tahun. Indonesia perlu mendongkrak investasi minimal sebesar Rp400 triliun per tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5-6 persen," tegas Puspa.(Foto/Penulis : Frengky/Iwan Victor Leoanrdo)

Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDIP, siap lanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Beliau sudah bertekad untuk meneruskan semua proyek yang dibuat oleh Presiden Jokowi, termasuk IKN. Pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan adalah cita-cita Mantan Presiden Soekarno dan diwujudkan oleh presiden-presiden selanjutnya.

Ganjar Pranowo dipercaya rakyat untuk melanjutkan keberhasilan Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia. Presiden Jokowi berharap Ganjar Pranowo tetap melanjutkan program-program yang sudah digagas sebelumnya demi pembangunan Indonesia. Beliau percaya bahwa Indonesia akan lebih maju karena memiliki pemimpin yang tepat. 

Salah satu program yang akan dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo adalah pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan proyek pemindahan IKN merupakan gagasan rancangan Indonesia di masa depan atau future nation. Menurutnya, proyek IKN lebih dari sekadar memindahkan pusat pemerintahan.

Ganjar melanjutkan, 70 persen wilayah IKN berupa area hijau. Kemudian di IKN nanti 80 persen kebutuhan energinya bersumber dari energi terbarukan. IKN merupakan smart city, semua layanan masyarakat lewat teknologi. Saat masyarakat akan membuat akta lahir, akta nikah pakai paperless. Mobil di sana harus mobil listrik. 

Kemudian di IKN 80 persen transportasinya autonomous vehicle tanpa awak dan sopir. Menurut Ganjar, dari gagasan dan konsep itu, peluang mewujudkan kemandirian di berbagai sektor semakin terbuka lebar. Lahirnya IKN juga melahirkan tatanan baru, kebutuhan baru, pekerjaan baru dan mindset baru.

Ganjar meneruskan, dalam rangka menuju ke sana (pembangunan IKN), sumber daya manusia harus disiapkan sebaik-baiknya. Sekolah, pondok pesantren, universitas, tempat-tempat kursus, laboratorium, para intelektual harus dioptimalkan. Inilah agenda panjang yang mesti kita kerjakan dengan gotong royong.

Janji Ganjar untuk melanjutkan program Presiden Jokowi akan dipegang teguh jika beliau menjadi Presiden RI tahun depan. Ia bisa dipercaya untuk meneruskan keberhasilan Presiden Jokowi saat memimpin Indonesia. Termasuk proyek pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara yang butuh waktu hingga bertahun-tahun ke depan.

Dalam proyek pembangunan IKN dibutuhkan waktu lebih dari setahun, oleh karena itu Indonesia butuh sosok presiden yang berjanji untuk meneruskan mega proyek ini sampai selesai. Meski sudah ada UU IKN, yang berarti ada payung hukum yang kuat, tetapi masyarakat butuh janji dari calon presiden agar ia benar-benar peduli pada IKN. Proyek IKN tidak boleh ditinggalkan begitu saja.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa proyek pembangunan IKN akan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Beliau optimis bahwa Ibu Kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya, baik infrastruktur, baik berupa nanti kantor, dan rumah menterinya

Menurut Presiden, proyek pembangunan IKN bukanlah proyek jangka pendek dan akan memakan waktu pembangunan 10 hingga 15 tahun mendatang. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur IKN sudah mulai dikerjakan di lapangan. Masyarakat tidak usah ragu-ragu karena di lapangannya (proyek IKN) sudah bergerak seperti itu.

Jika Presiden Jokowi sudah memprediksi IKN akan selesai dalam 10-15 tahun maka tongkat estafet akan diserahkan ke Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden yang berjanji akan melanjutkan pembangunan ibu kota negara. Ganjar saat terpilih ingin jadi pemimpin yang melayani rakyat dan membuat ibu kota yang baru, yang melancarkan stabilitas negara.

Ganjar memahami bahwa saat ini DKI Jakarta terlalu sesak dan tidak kondusif untuk menjadi ibu kota negara. Jakarta sudah over populasi karena tiap tahun didatangi oleh para pendatang dari daerah. Mereka ingin mengadu nasib di ibu kota dengan harapan memperoleh pekerjaan dengan gaji bagus.

Namun sesaknya Jakarta bukanlah hal yang bagus karena membuat berbagai masalah baru. Pertama adalah kemacetan akut di jalan utama, bahkan di jalan kampung. Kedua, padatnya penduduk membuat gesekan antar warga mudah terjadi, karena sesaknya pemukiman. Ketiga, banyaknya pengangguran akan membuat potensi angka kriminalitas meninggi di Jakarta.

Oleh karena itu ibu kota wajib dipindah agar tidak ada lagi masalah-masalah di DKI Jakarta. Jika ada IKN maka para ASN juga pindah ke Penajam Paser Utara, dan otomatis penduduk Jakarta berkurang. Masalah kemacetan dan padatnya penduduk akan terpecahkan.

Ganjar memahami bahwa pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara adalah sebuah keharusan. Oleh karena itu ia mendukung penuh kelanjutan proyek IKN Nusantara. IKN adalah kota masa depan yang moder, canggih, tetapi tetap melestarikan lingkungan di Kalimantan.

Calon presiden Ganjar Pranowo akan memegang teguh janjinya untuk meneruskan proyek IKN Nusantara, ketika nanti terpilih jadi pemimpin Indonesia di tahun 2024. Ganjar percaya bahwa IKN akan mengubah negeri ini jadi lebih baik karena ada pemerataan pembangunan. Masyarakat percaya akan janji Ganjar dan pria ini akan selalu memegang janjinya.

Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua mampu untuk mengatasi kesenjangan pembangunan yang selama ini masih terjadi di Indonesia. Bukan hanya itu, namun hal tersebut juga ternyata memberikan banyak sekali dampak dan pengaruh yang sangat positif dan bisa dirasakan secara langsung serta nyata oleh masyarakat Papua.

Salah satu dari tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Komitmen pemerataan pembangunan antarwilayah di antaranya tertuang dalam kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pada periode 2015-2019, pemerintah melalui hasil evaluasi Kemendes menunjukkan masih ada sejumlah daerah yang berstatus tertinggal, namun ada pula sejumlah daerah yang berhasil mentas dari ketertinggalannya.

Sampai saat ini, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kawasan di wilayah Timur di Indonesia masih terus menjadi sasaran utama dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan hingga terjadinya pemerataan pembangunan antar wilayah melalui upaya percepatan pembangunan pada daerah yang tertinggal.

Bahkan, sejumlah strategi sudah dilakukan dalam rentang waktu mulai tahun 2020 lalu hingga direncanakan akan terus digencarkan sampai tahun 2024 mendatang dari Pemerintah untuk bisa terus menurunkan jumlah daerah yang tertinggal diTanah Air, termasuk juga mengentaskan lebih banyak lagi daerah yang tertinggal hingga terjadinya pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Untuk bisa melakukan itu semua, maka memang menjadi sangat penting adanya koordinasi dalam peningkatan sarana dan prasarana ekonomi desa di daerah yang tertinggal tadi. Ternyata, data menunjukkan bahwa setidaknya sebesar 67% dari pembangunan desa memiliki korelasi dengan adanya hasil pembangunan pada daerah yang tertinggal, sehingga bisa dikatakan bahwa memang hubungan antara pembangunan desa dan juga pembangunan daerah tertinggal memiliki signifikansi.

Adanya dana desa menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk bisa terus mengoptimalkan pembangunan daerah yang tertinggal. Bukan hanya itu, namun terdapat strategi lain lagi, yakni melakukan pengembangan pada fungsi koordinasi dan juga peningkatan kerja sama dengan pihak lain seperti pada lintas kementerian dan lembaga, termasuk juga dengan pemerintah daerah (Pemda).

Ke depan perlu ada tinjauan ulang dan penilaian kembali untuk lebih memfokuskan program pembangunan desa di daerah tertinggal, dengan cara mengubah strategi dan memformulasikan kelembagaan fungsi kelembagaan. Salah satu opsi untuk pembangunan desa di daerah tertinggal adalah, perlunya mengoptimalkan peran dan fungsi Dirjen PDT agar pembangunan daerah tertinggal lebih fokus dan holistik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian optimistis pemekaran empat DOB di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, cenderung memiliki banyak dampak positif dibandingkan negatif.

Dirinya memberikan contoh, yakni pada Provinsi Papua Barat, memang jelas terjadi kecenderungan dalam kemajuan yang cukup pesat. Hal tersebut terlihat dari sisi birokrasi, perizinan dan juga dari bagaimana proses administrasi lainnya yang terjadi di wilayah itu. Menurut Mendagri Tito, pemekaran daerah di Papua itu  dapat memotong birokrasi panjang dan rumit yang mengakibatkan roda pemerintahan berjalan lamban.

Memang adanya DOB Papua telah terbukti mendatangkan banyak sekali dampak positif bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih. Dengan adanya pemekaran wilayah, yakni pada Provinsi Papua Barat misalnya, dengan Ibu Kota Manokwari, dulu padahal wilayah tersebut hanya merupakan satu kecamatan saja, namun kini sudah menjadi kota.

Selain itu, daerah-daerah di sekitar Manokwari yang dulunya cenderung tertutup dan terisolasi kini telah terbuka. Bahkan terdapat infrastruktur jalan yang menghubungkan sejumlah wilayah di Manokwari dengan wilayah lainnya.

Tito kembali mencontohkan dampak positif dari pemekaran yang terjadi di daerah lainnya yakni di Sumatera Selatan. Sejumlah daerah di kawasan itu di antaranya Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung dimekarkan menjadi provinsi tersendiri. Hasilnya, provinsi-provinsi tersebut kini justru mengalami kemajuan pesat. Bahkan capaiannya melebihi provinsi induknya semula, yakni Sumatera Selatan.

Mendagri RI itu menerangkan bahwa dengan adanya pembentukan DOB Papua, maka mampu memberikan dampak dan pengaruh positif kepada masyarakat. Salah satunya tentu adalah dengan adanya pelayanan publik yang terpacu untuk menjadi jauh lebih baik lagi.

Menurut Mendagri, pelayanan yang lebih baik tersebut akan dapat diperoleh lantaran pusat pemerintahan berada dalam jarak dekat dengan masyarakat Merauke. Sehingga untuk mendapatkan pelayanan optimal, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Jayapura.

Banyak sekali dampak positif yang bisa diraih oleh wilayah yang bersangkutan, terlebih dampak positif tersebut dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sehingga jelas sekali adanya pembentukan DOB Papua yang dilakukan oleh pemerintah mampu juga menjadi solusi mengatasi kesenjangan pembangunan di Indonesia. (Theresia Wopari, Mahasiswa Papua Tinggal di Bandung)