Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates

Pemprov NTB Komit Kesehatan Masyarakat sebagai Prioritas Utama

Februari 17, 2020


Mataram - Pemerintah Provinsi NTB tidak main-main dengan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu, Pemprov berkomitmen menjadikan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama. Hal ini sesuai dengan misi yang telah dicanangkan Pemprov, yaitu NTB sehat dan Cerdas.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menyampaikan arahan pada Survey Akreditasi Rumah Sakit Provinsi NTB, oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), di Aula Rinjani RSUD Provinsi NTB, Selasa (18/02/2020).
"Hari ini rumah sakit Provinsi NTB kembali ingin membuktikan bahwa rumah sakit ini adalah rumah sakit yang sungguh-sungguh ingin melayani masyarakat di Provinsi NTB dengan mutu yang terbaik," ungkap Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi.

Umi Rohmi mengimbau seluruh jajaran manajemen rumah sakit untuk tidak memaknai akreditasi ini sebagai kewajiban atau rutinitas. Apalagi kalau segala sesuatu itu hanya dipersiapkan pada saat akreditasi. Namun, harus menjadi kebutuhan yang bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya sangat yakin, karena komitmen kita di Provinsi NTB ini dari segi kesehatan adalah menjadi prioritas utama. Maka akreditasi ini bukan sesuatu yang luar biasa. Karena memang sesungguhnya ini hanya memberikan bukti saja, apa yang sudah dilakukan selama ini," tegasnya.

Yang namanya pelayanan, kata Wagub, harus ada pembuktiannya. Namun, Wagub yakin persiapan yang sudah dilakukan selama ini sangat baik. Karena rumah sakit umum provinsi ini memang berkomitmen tinggi untuk melayani masyarakat dengan kualitas terbaik.
Wagub juga meminta seluruh manajemen, mulai dari cleaning service hingga direktur rumah sakit untuk senantiasa menunjukkan wajah bahagia dan ceria kepada siapapun. Kita katanya harus membuktikan kepada masyarakat bahwa kita tidak main-main dari segi kesehatan. Termasuk dalam hal yang paling penting adalah bagaimana melayani masyarakat NTB dan melayani visitor-visitor.

Sebagai daerah pariwisata, tentu akan banyak orang yang datang ke rumah sakit NTB, termasuk para wisatawan mancanegara. Sehingga, peningkatan standar kualitas pelayanan menjadi keharusan.

"Jangan pernah puas. Karena apa yang kita capai saat ini masih banyak orang yang jauh lebih baik. Itu harus tetap menjadi acuan kita. Apapun yang kita capai menjadi pemicu bagi kita untuk terus, minimal mempertahankan. Dan bagaimana secepatnya mencapai nilai akreditasi yang lebih baik di masa yang akan datang," jelasnya.

Direktur RSUP NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, M.Ars melaporkan dasar hukum akreditasi tersebut adalah UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dalam UU tersebut diwajibkan bagi rumah sakit untuk melakukan akreditasi sekali dalam tiga tahun. Namun, setiap tahun tetap dilakukan evaluasi.

"Akreditasi ini adalah sebuah kebutuhan bagi rumah sakit, bagaimana melayani pesien," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa target jajarannya pada akreditasi ini adalah minimal mempertahankan bintang lima atau akreditasi paripurna. Kalau berhasil katanya, maka target selanjutnya adalah membawa RSUP menuju akreditasi internasional.
Ia juga menjelaskan bahwa dukungan Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap bidang kesehatan sangat besar. Termasuk program zero waste telah diterapkan di lingkungan rumah sakit. Ia bersama seluruh jajaran rumah sakit sudah mulai menghijau halaman. Termasuk termasuk juga tidak ada lagi jajarannya yang membawa air kemasan plastik. Semua membawa Tumbler.

Sementara itu, survei akreditasi RSUP NTB tahun 2020 ini dipimpin oleh Dr. Ismojo Djati, M. Sc, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hadir juga sejumlah surveyor untuk Bidang Medis, Bidang Perawat serta Bidang Manajemen.
Para surveyor ini akan berada di RSUP hingga 22 Februari 2020 mendatang. Selain survei lapangan, tim tersebut akan melakukan pertemuan serta wawancara denga sejumlah pihak terkait.(LNG04)

Mimpi Besar Gubernur Ciptakan Kendaraan Listrik di NTB

Februari 16, 2020


Sumbawa - Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah memiliki mimpi besar. Yaitu anak anak NTB diharapkan mampu menciptakan kendaraan listrik. Kendaraan listrik ini merupakan salah satu gagasan industrialisasi yang saat ini digesa oleh Pemerintah Provinsi NTB.
Hadirnya kendaraan listrik, tidak hanya memudahkan penggunanya. Namun juga akan mendukung kebersihan dan keasrian lingkungan.

Kendaraan listrik jelas memiliki tingkat emisi karbon yang sangat minim. Artinya, kendaraan ini akan sangat mengurangi polusi udara dan sekaligus menjaga lingkungan, ketimbang kendaraan yang memakai BBM atau konvensional.
"Dalam waktu dua tiga tahun ke depan, semua dosen UTS sudah mengendarai sepeda motor listrik," tegas Gubernur Bang Zul saat Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Minggu (16/02/2020).

Serahkan terima jabatan Rektor UTS itu dilakukan dari rektor lama, Dr. Andy Tirta, M.Sc kepada rektor baru, Ir. Chairul Hudaya, ST, M.Eng, Ph.D, IPM.
Di hadapan civitas akademika UTS, Gubernur Bang Zul mengatakan anak-anak NTB harus berani bermimpi. Yaitu menciptakan hal besar yang bermanfaat bagi bangsa bahkan dunia. "Mahasiswa tidak lagi repot isi BBM. Cukup colok saja dengan menggunakan listrik tenaga matahari," katanya.

Bang Zul merasa optimis bahwa gagasan untuk menciptakan kendaraan listrik akan lahir dari tangan-tangan terampil anak-anak NTB. Waktunya pun lanjutnya tidak terlampau lama lagi.
Selain itu, Gubernur berpesan kepada seluruh anak-anak NTB, khususnya para dosen dan mahasiswa UTS untuk memiliki intelektualitas, fisik yang kuat serta spiritualitas yang mumpuni.

"Kita sebagai manusia fisiknya harus kuat dan otaknya juga harus cerdas. Tapi kalau tidak memiliki spiritualitas, itu akan sering menggelisahkan banyak orang," katanya.
Orang nomor satu di NTB mengajak civitas akademika UTS untuk menjaga fisik tetap prima, otak tetap cerdas serta spiritualitas yang terjaga. Kalau tidak ada spiritualitas yang terjaga, maka katanya akan terjadi kegelisahan, kekacauan dan penghianatan.
Rektor baru UTS, Ir. Chairul Hudaya, ST. M. Eng, Ph.D, IPM, akan merealisasikan gagasan gubernur menciptakan motor listrik. Ia akan menjadikan rencana ini sebagai sejarah di NTB.
Meskipun ia tidak membawa visi baru bagi masa depan UTS. Namun ia mengungkapkan bahwa UTS di bawah kepemimpinannya akan membumi dan mendunia.(LNG04)

Wagub NTB Ajak Mahasiswa Bersinergi untuk Wujudkan NTB Gemilang

Februari 13, 2020


Mataram - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjadi pembicara dalam seminar nasional pengabdian kepada masyarakat di gedung Dome Universitas Mataram, Kamis (13/2/2020). 

Pada seminar yang bertajuk "Inovasi Membangun Desa" itu, Wakil Gubernur memaparkan program NTB Gemilang dalam pengembangan desa. Sebagian besar program Pemerintah Provinsi NTB di desa diakuinya banyak memanfaatkan keunggulan program dana desa.

"Dana desa ini memberikan efek yang sangat signifikan, kalau kita bisa kelola dengan baik, bersinergi dengan baik dan bisa optimal, maka tentu hasilnya akan luar biasa," ungkap Wakil Gubernur mengawali pemaparannya. 

Adapun program pengembangan desa yakni Revitalisasi Posyandu, Zero Waste, NTB Hijau, Desa Wisata dan Industrialisasi. Pemaparan itu disampaikan Wakil Gubernur guna meningkatkan pemahaman mahasiwa terkait program pemerintah. 

Lebih jauh diterangkan, program Revitalisasi Posyandu yakni mengedepankan pencegahan dan seluruh posyandu di NTB kedepannya harus menjadi Posyandu Keluarga. 

"Di tahun 2023 mendatang, Posyandu di NTB harus melayani dari bayi hingga lansia. Posyandu bukan hanya melayani masalah kesehatan tapi juga masalah sosial," jelasnya. 

Jumlah Posyandu Keluarga yang telah terwujud hingga saat ini mencapai 1.070 Posyandu dan 47 unit Posyandu telah terintegrasi dengan bank sampah.

Wakil Gubernur pada kesempatan itu mengajak mahasiswa untuk bergotong royong dan berkontribusi dalam mewujudkan program-program pemerintah. 

"Jadi anak muda tidak boleh malas-malasan, harus memiliki semangat yang tinggi, karena peran dari anak-anakku ini sangat besar, maka mari kita semua bersinergi, bahu membahu dalam mewujudkan NTB Gemilang," seru Umi Rohmi, sapaan Wakil Gubernur.

"Dengan gotong royong dari berbagai pihak, maka apa yang kita targetkan bersama akan mudah terwujud," sambungnya.

Seminar yang di moderatori langsung oleh Agusdin, SE., MBA., DBA Wakil Rektor Bidang Akademik Unram ini diikuti dengan antusias oleh ratusan mahasiwa-mahasiswi Unram. 

Narasumber seminar nasional ini diisi juga oleh Sekjen Kemendes PDTT RI dan Dirjen Penanggulangan Fakir Miskin Kemensos RI.(LNG04)

Polres Lombok Tengah Siap Terjunkan 800 Personil Gabungan Amankan Festival Bau Nyale 2020

Februari 08, 2020

Info NTB - Pelaksanaan Festival Pesona Bau Nyale tanggal 14-15 Februari 2020 yang dipusatkan di Pantai Aan Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah akan mendapatkan pengamanan ketat dari Polres Lombok Tengah. Untuk mendukung dan mensuksekan kegiatan itu, Polres Lombok Tengah akan menerjunkan 800 personil gabung, baik itu dari BKO Polda NTB, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Lombok Tengah.

Kapolres Lombok Tengah, AKBP Budi Santosa mengatakan, untuk pengamanan semua anggota akan disebar di sejumlah kegiatan pelaksanaan Bau nyale Tahun 2020 ini. Namun, pihaknya akan menerjukan lebih banyak anggota di acara puncak Festival Pesona Bau Nyale 2020.
“Sekitar 800 personil akan diterjunkan untuk mengamankan Bau Nyale 2020 ini. Termasuk anggota BKO dari POLDA NTB,” ujar AKBP Budi Santosa di kantornya.
Ia menegaskan, dari 800 personil yang akan diterjunkan untuk pengamanan terdiri dari unsur TNI Kodim 1620/ Loteng, Sat Pol PP Lombok Tengah, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan Lombok Tengah. Sisanya dari Anggota Polres Loteng  termasuk BKO dari Polda NTB. Sesuai dengan pemetaan lokasi, anggota akan ditugaskan tidak hannya di kawasan pusat kegiatan.
“Pengamanan juga akan dilaksanakan di sejumlah titik — titik yang menjadi lokasi pelaksanaan Bau Nyale, yakni di kawasan Pantai Selong Belanak, , Pantai Lancing, Pantai Mawun, dan di kawasan Teluk Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut,” ujarnya.
Disampaikan, sebenarnya pengamanan kegiatan itu bukan hanya tugas dari kepolisian saja. Pihaknya juga menekankan ke semua masyarakat untuk sama —sama menjaga keamanan.
“Kunci untuk kemajuan Pariwisata adalah keamanan. Saya minta kita bersama-sama bertanggung jawab menjaga keamanan,” pungkasnya. (Ade, www.kicknews.today)

Kementan memotivasi milenial NTB garap potensi tiga komoditas

Februari 06, 2020


Mataram - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan), Dedi Nursyamsi, memotivasi kaum milenial atau generasi muda di Nusa Tenggara Barat untuk berani menggarap tiga komoditas yang sudah terbukti memberikan keuntungan.


"Kami berharap para petani milenial di NTB, terjun di tiga komoditas, yakni tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan yang sudah terjamin dan terbukti keuntungannya," kata Dedi, usai membuka pertemuan koordinasi penumbuhkembangan pengusaha pertanian milenial, di Mataram, Kamis.



Menurut dia, tanaman pangan berupa jagung, dan bawang sebagai salah satu tanaman hortikultura merupakan komoditas yang sudah berkembang di NTB, dan bisa untuk ekspor. Begitu juga dengan peternakan.



Untuk bisa sukses sebagai petani milenial dengan tiga komoditas tersebut harus menerapkan teknologi modern dalam berwirausaha tani, terutama menggunakan mekanisasi untuk efisiensi produksi.



Begitu juga dengan pemasaran hasil pertanian harus menggunakan teknologi informasi secara daring (online), sehingga pemasaran dan penjualan barang tidak lagi secara manual, terutama untuk skala ekspor.



"Seluruh dunia tendensi milenial menekuni usaha pertanian memang menurun. Untuk menyiasatinya tentu dengan inovasi teknologi. Sekarang sudah revolusi industri 4.0, dan yang menguasai adalah milenial, makanya banyak 'start up' berkembang," ujarnya.



Ia menyebutkan jumlah petani di Indonesia sekitar 33 juta orang. Namun yang berusia milenial sekitar 8 persen, sisanya tergolong petani "kolonial" atau usianya sudah kurang produktif lagi.



Sebagian besar petani milenial tersebut masih terfokus di Pulau Jawa, belum merata ke seluruh Tanah Air. Termasuk di NTB, dan Bali, masih relatif sedikit jumlahnya.



"Ke depan, petani milenial harus diduflikasi ke seluruh Tanah Air, tidak hanya di Pulau Jawa saja," katanya.



Kepala Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) Kementan, Bustanul Arifin Caya menambahkan, kalangan generasi muda di NTB, harus mampu memanfaatkan potensi sektor pertanian di daerah, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor.



"Kalau sektor pertanian, khususnya tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dikelola dengan baik, mulai dari hulu sampai hilir, maka akan mampu memberikan keuntungan yang relatif bagus," ucap Bustanul.



Pertemuan koordinasi penumbuhkembangan pengusaha pertanian milenial tersebut diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kementan dari beberapa provinsi, perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, serta dari Bali.



Selain itu, dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) NTB sebanyak 15 orang, dan P4S Bali 5 orang, serta dari siswa SMKPP Negeri Mataram.



Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan persamaan persepsi dan pemahaman dalam membahas konsep penumbuhan petani pengusaha milenial berorientasi ekspor.






PMII Bali Nusra Angkat Bicara Tentang RUU Omnibus Law

Februari 04, 2020


Mataram | Ketua PKC PMII Bali Nusra Aziz Muslim memberikan tanggapan rencana penerbitan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Tanggapan ia sampaikan, salah satunya terkait aturan pesangon dan upah.

Menurutnya, Semua Aspek Kepemerintahan harus melihat Sesuatu yang lebih besar ketimbang mengurusi persoalan pesangon. Pasalnya, saat ini masih banyak masyarakat yang belum bekerja, atau sudah bekerja tapi pendapatan mereka minim.


"Yang paling baik seharusnya pemerintah daerah sampai pusat harus memperhatikan segala aspek terkait tenaga kerja agar tidak terjadi ketimpangan"Ujarnya di sekretariat PKC PMII Bali Nusra. (5/2).

Contohnya, subsidi listrik sebesar 40 persen yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu masih banyak masyarakat yang belum memiliki  pendapatan stabil, atau menganggur.

Diketahui, berdasarkan UU Ketenagakerjaan, para pengusaha diwajibkan untuk membayar pesangon pekerja.

Sumber

Disnakertrans Kabupaten Bima Imbau Masyarakat Bijak Sikapi RUU Omnibus Law

Februari 02, 2020

Bima — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bima mengimbau masyarakat termasuk kalangan pemuda agar bijak dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, yang salah satunya tentang cipta lapangan kerja.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pengawasan Disnakertrans Kabupaten Bima, Irfan HM Nor S.Sos berharap masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain melalui aksi unjuk rasa maupun aksi anarkis.

“Kami mengimbau dalam menyikapi RUU tersebut harus dengan bijak dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti unjuk rasa dengan anrkhis dan lain-lain. Tujuan RUU sudah jelas, yakni untuk kesejahteraan atau kepentingan buruh itu sendiri,” katanya di Disnakertrans Kabupaten Bima, Rabu (15/1/2020).

Dikatakannya, secara umum, hingga saat ini belum ada organisasi buruh (tenaga kerja) di Kabupaten Bima, sehingga masih bergabung dengan organisasi buruh di wilayah Kota Bima.
Adapun terkait  RUU Omnibus Law bidang ketenaga kerjaan, sampai saat ini pihaknya belum menerima secara resmi draf tersebut. Karena, RUU masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah pusat di DPR RI.

Kendati demikian, sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah yang menangani soal tenaga kerja, pihaknya tetap siap melakukan sosialisasi dan mendukung RUU tersebut untuk direalisasikan kepada masyarakat, khususnya bagi para buruh dan pekerja di wilayah Kabupaten Bima.


“Sampai hari ini kami belum mendengar informasi rencana aksi unjuk rasa oleh buruh di Kabupaten Bima terkait menyikapi RUU tersebut. untuk Kamis, 16 Januari 2020, juga tidak ada aksi unjuk rasa menolak RUU tersebut,” ujarnya. [RD]

 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes