Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates

Pimpinan Komisi III DPR Imbau Masyarakat Tak Mudah Terprovokasi Oknum Penebar Kebencian

December 05, 2020

 


Anggota MPR sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melihat banyaknya oknum yang melakukan provokasi dan menebar ujaran kebencian, dengan tujuan mengganggu stabilitas negara.

Hal tersebut disampaikan Sahroni saat melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Jakarta, Rabu (18/11/2020).

"Saya tahu pasti, saat ini tengah ada pihak-pihak yang sengaja memprovokasi masyarakat lewat berbagai ujaran kebencian. Tujuan mereka jelas, yaitu untuk kepentingan mereka sendiri," ujar Sahroni dalam keterangannya.

"Mereka melakukan ini untuk suatu tujuan, dengan mengorbankan stabilitas dan keamanan di tengah masyarakat," sambung politikus NasDem itu.

Melihat kondisi tersebut, Sahroni mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dengan berbagai jenis provokasi, karena ditujukan untuk menggoyahkan pemahaman publik terhadap Pancasila.

“Kita sebagai warga negara yang baik harus selalu menjaga mulai dari diri sendiri supaya tidak cepat terpancing provokasi, lalu pada orang-orang sekitar kita dengan memberi pencerahan," ucap Sahroni.

Ia pun meminta aparat Kepolisian melakukan pemantauan di dunia digital agar kegiatan provokasi tidak sampai meluas.

"Saya harapkan juga pihak Kepolisian agar selalu memantau dan menindak tegas segala bentuk provokasi terutama oleh Siber Bareskrim yang banyak berpatroli di dunia digital,” paparnya.



Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2020/11/20/pimpinan-komisi-iii-dpr-imbau-masyarakat-tak-mudah-terprovokasi-oknum-penebar-kebencian


Jangan Kaget! Rizieq Shihab Nggak Bisa Ngelak, Status Covid-19 Bakal Ketahuan di..

December 01, 2020

 


Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS), Selasa (1/12), terkait kerumunan di Petamburan.

Ia mengatakan, jika datang, HRS akan dites swab oleh polisi. 

“Untuk jadwal besok ada ada tiga yang diperiksa. Biro Hukum FPI, menantu inisial HA, dan MRS. Aturannya tetap mematuhi protokol 3M plus. Kita harus melakukan swab test,” katanya, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (30/11/2020). 

Lanjutnya, ia juga berharap ketiga saksi hendak diperiksa untuk memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.

Terlebih, ketiga saksi tersebut merupakan tokoh yang faham agama. Tentunya, mereka akan lebih taat terhadap hukum

“Mudah mudah besok bisa memenuhi panggilan penyidik. Kita sebaga warga negara Indonesia harus taat terhadap hukum,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, HRS menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya, Sabtu (14/11) lalu.

Sumber: https://www.wartaekonomi.co.id/read316445/jangan-kaget-rizieq-shihab-nggak-bisa-ngelak-status-covid-19-bakal-ketahuan-di


Pengumuman! Impor Vaksin Covid-19 Bebas Pajak

November 30, 2020

 


JAKARTA - Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa impor vaksin covid-19 dan alat kesehatan bebas pajak. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam menambah fasilitas fiskal atas impor barang yang diperlukan dalam pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Direktur Kepabeanan Internasoinal dan Antar Lembaga Bea Cukai, Syarif Hidayat menjelaskan bahwa untuk percepatan pelayanan dalam pemberian fasilitas fiskal atas impor barang yang diperlukan dalam pelaksanaan vaksinasi penanggulangan Covid-19.

Adapun kebijakan impor vaksin covid-19 bebas pajak ada dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan Atas Impor Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam PMK tersebut, jelas Syarif, Pemerintah memberikan fasilitas fiskal atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi vaksin, serta peralatan untuk pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanganan Covid-19. Fasilitas yang diberikan berupa pembebasan bea masuk dan/atau cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

“Fasilitas dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemda, Badan Hukum, atau Badan Non Badan Hukum yang mendapatkan penugasan atau penunjukan dari Kementerian Kesehatan,” jelas Syarif di Jakarta, Senin (30/11/2020).

Pemerintah juga memberikan kemudahan berupa fasilitas prosedural untuk pengeluaran barang dengan pelayanan rush handling, dengan mengajukan permohonan dan menyampaikan dokumen pelengkap pabean serta menyerahkan jaminan. Jaminan tidak diperlukan apabila sudah terbit Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) pembebasan, izin lartas sudah dipenuhi, dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik.

Selain itu, fasilitas juga dapat diberikan melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) atau pengeluaran dari Kawasan Berikat (KB) atau Gudang Berikat (GB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Bebas, serta perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Lebih lanjut, Syarif merincikan untuk permohonan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai harus diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Bea Cukai tempat pemasukan barang dengan dilampiri rincian jumlah dan jenis barang beserta perkiraan nilai pabeannya, dan izin dari instansi teknis terkait, dalam hal barang impor merupakan barang larangan dan/atau pembatasan. Sedangkan, untuk Badan Hukum atau Badan Non Badan Hukum yang mendapatkan penugasan atau penunjukan dari Kementerian Kesehatan, juga harus melampirkan fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan surat penugasan/penunjukan serta rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.

Syarif menyampaikan dengan penerbitan PMK ini, Pemerintah berharap dapat memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam rangka penanganan Covid-19. “Sehingga dapat terpenuhinya pelaksanaan vaksinasi di dalam negeri serta penanggulangan penyebaran penyakit virus corona dapat segera terealisasi,” harap Syarif.

Bagi pengguna jasa maupun masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center Bea Cukai di 1500225 atau melalui live web chat di bit.ly/bravobc.

(kmj)https://economy.okezone.com/read/2020/11/30/320/2319050/pengumuman-impor-vaksin-covid-19-bebas-pajak?page=2

Presiden Jokowi Sampaikan Terima Kasih dan Apresiasi kepada Para Guru

November 28, 2020



Memperingati Hari Guru Nasional dan HUT ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para guru di seluruh pelosok Tanah Air.


"Saya mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional dan HUT ke-75 PGRI. Terima kasih kepada para guru yang pantang menyerah dan terus berjuang di tengah keterbatasan. Terima kasih telah mendidik generasi bangsa menjadi SDM unggul yang selalu mencintai Indonesia," ujarnya sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu, 28 November 2020.

Di tengah kondisi pandemi saat ini, peranan dan inovasi para guru dalam melangsungkan kegiatan belajar-mengajar amatlah vital. Para guru dituntut untuk tetap berkarya dan terus berinovasi melangsungkan kegiatan belajar-mengajar, baik secara daring maupun menemui langsung para siswa di rumah-rumah mereka.

"Guru-guru dipaksa beradaptasi dengan cepat, beralih menggunakan teknologi, mengubah metode belajar, bekerja sekuat tenaga agar anak-anak bisa tetap belajar dengan baik. Tetapi, tantangan akibat pandemi Covid-19 ini tidak boleh menurunkan kualitas pembelajaran," ucapnya.

Menurut Presiden, keterbatasan yang dihadapi tersebut harus dapat diatasi dengan kreativitas sehingga membuat siswa dapat belajar dengan antusias dan memotivasi siswa menjadi pembelajar mandiri. Namun, untuk melakukan hal tersebut, para guru tidak dapat bekerja sendirian. Tantangan pendidikan di era pandemi ini juga harus diatasi dengan sinergi.

Kepala Negara mengatakan, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Peran orang tua sebagai pendidik utama keluarga sangatlah penting untuk mendukung keberhasilan proses belajar anak. Oleh karena itu, komunikasi dan kerja sama antara guru dengan orang tua harus terus ditingkatkan.

"Saya menyadari banyak orang tua yang tidak sabar menunggu sekolah dibuka kembali. Tapi kita harus hati-hati karena kesehatan dan keselamatan adalah hal yang terpenting. Kesehatan dan keselamatan para guru maupun siswa peserta didik akan selalu menjadi prioritas tertinggi pemerintah," imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga menyadari berbagai kesulitan yang dialami para guru di era pandemi ini. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung guru agar tetap dapat menjalankan pendidikan secara baik sekaligus membantu kesejahteraan para guru.

Misalnya, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembayaran guru honorer yang kini tak lagi dibatasi sebesar 50 persen. Pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Umum (BSU) sebesar Rp1,8 juta yang dibayarkan Rp600 ribu tiap bulannya selama tiga bulan kepada kurang lebih 1,8 juta guru dan tenaga kependidikan honorer, bantuan paket pulsa internet untuk guru, dan berbagai program peningkatan kualitas guru yang disediakan pemerintah.

"Pada bulan September 2020 kemarin, saya juga telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Saya ingin guru-guru kita yang berstatus P3K memiliki gaji dan tunjangan setara dengan PNS yang lain," kata Presiden.

Lebih jauh, pemerintah memahami akan adanya masalah ketercukupan jumlah guru yang harus segera diatasi. Saat ini keberadaan guru honorer memang sangat besar peranannya dalam membantu keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Namun, tidak semua guru honorer dapat memenuhi syarat usia yang ditentukan undang-undang untuk menjadi PNS. Oleh karena itu, percepatan penambahan guru yang paling utama adalah melalui rekrutmen guru P3K berstatus ASN, sama seperti PNS, dengan kesejahteraan dan jenjang karier yang juga serupa seperti PNS.

"Pada tahun 2021 ini kita akan melakukan rekrutmen guru ASN dengan status P3K dalam jumlah yang besar. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan P3K bahwa guru-guru yang berstatus P3K akan menerima gaji dan tunjangan setara dengan PNS lainnya. Saya berharap hal ini akan berdampak signifikan pada kesejahteraan guru di seluruh tanah air dan meningkatkan kualitas pendidikan kita," tuturnya. (Humas Kemensetneg)




Musni Umar Tulis Ciri-ciri Ulama Su’, Netizen Sebut Rizieq hingga Sugi Nur

November 27, 2020

 


Musni Umar, rektor terbodoh di mesin pencarian Google dalam sebuah cuitan menulis ciri-ciri Ulama Su’.

Cuitan itu dibuat rektor Universitas Ibnu Chaldun yang juga merangkap sebagai BuzzeRp Anies Baswedan pada hari Minggu (8/11).

Dalam cuitannya dia mengatakan “Ciri-ciri ulama su‘ mnrt Imam Ghazali 2) Ia pergunakan ilmunya sbgai srn memperbnyk harta. 2) ia gunakan ilmunya utk berbang­ga dgn kddkannya. 3) ia sombongkan diri dgn bsrnya jmlh pengikut. 4) ia kira dirinya punya pss khusus di sisi Allah karena ciri-ciri. Musni Umar, Sosiolog.”

Cuitan Musni Umar itu kemudian dikomentari oleh netizen.

@JimmySimbar4: Kalau gitu siRizieq Ulama Su’ ya Mus?

@Susanti51442047: Rijik dan panzul cocok sama ciri” itu mus

@Nur_C99: Mus kamu jangan nyindir Rizieq ya, ntar kamu di demo baru tau rasa.

@RD_4WR1212: Betul Prof ane setuju cuitan anda kali ini, yang di maksud anda memperkaya diri kan foto di bawah ini kan Prof ???mereka tidak kerja hanya dakwah tapi punya koleksi mobil mewah maksud Prof Musni dari mana uang nya gt kan maksud ente Prof ???

@khoLisJpang: Dus Nur termasuk

Sumber: https://www.melekpolitik.com/2020/11/08/musni-umar-tulis-ciri-ciri-ulama-su-netizen-sebut-rizieq-hingga-sugi-nur/


Kasusnya Diprediksi Bakal Panjang, Habib Rizieq, Harus Revolusi Jiwa Dulu

November 25, 2020


 

Jakarta - Bendahara Umum Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), Camel Petir, ikut menyoroti polemik keributan antara Artis Nikita Mirzani dan Ustad Maaher At-Thuwailibi, dan kemudian ikut dibahas Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS), dalam Maulid Nabi Muhammad SAW, Sabtu pekan lalu. 

Namun, mesik dalam pidatonya tidak secara spesifik menyebut nama Nikita Mirzani (NM), tapi banyak pihak yang meyakini jika kalimat itu ditujukan pada Nikita.

"Ada lo*e hina habib. Pusing, pusing. Sampai lo*e ikutan ngomong, iyee..," kata Rizieq

Terkait itu, ia menyebut seharusnya HRS lebih mengedepankan revolusi jiwa ketimbang revolusi ahlak.

"Nggak mungkin lah HRS ini akan memperjuangkan revolusi ahlak, wong ahlaknya begitu, kasar. Harusnya dia revolusi jiwa dulu," tegas Camel dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/11/2020).

Lebih lanjut, ia melihat HRS untuk memperbaiki dulu jiwanya. "Jiwanya hampir sakit," ucap dia.

Selain itu, ia menilai tak pantas jika ulama seperti Habib Rizieq melontarkan kata-kata kasar seperti itu. "Saya mengecam HRS berkata seperti itu. Menurut saya tidak pantas berkata seperti itu, siapapun itu tidak pantas mengatakan itu. Apalagi di depan pengikutnya yang mengamininya," ujar Camel.

Ia pun bingung kenapa HRS bisa begitu, padahal HRS adalah tokoh agama yang seharusnya menjadi tauladan pengikutnya.

"Walaupun NM itu bagaimana, tapi dia itu perempuan. Saya aja yang perempuan tidak suka jika beliau mengucapkan seperti itu. Miris kalau beliau sampai berkata seperti itu," imbuh Camel.

Menurutnya, sebagai ulama yang baru pulang dari tanah suci, harusnya kedatangannya berdampak positif, memberi contoh yang baik. Apalagi HRS mencanangkan revolusi ahlak.

"Jiwa HRS harusnya lebih tenang. Apalagi saat ini sedang pandemi Covid-19, ada baiknya beliau mengajak masyarakat memerangi Covid-19 dengan cara menghindari kumpulan massa, ini malah sebaliknya," tandasnya.

Sementara itu, paranormal Mbak You punya pesan bagi HRS terkait ucapan kasarnya terhadap Nikita.

"Lakukan yang terbaik sebagai seorang habib, sebagai tokoh agama, jadilah diri sendiri, jangan lakukan kebohongan publik. Biar publik nanti yang menilai," ujar Mbak You di sela-sela terawangannya jelang 2021, Sabtu (21/11).

Ia juga memprediksi, kasus kata-kata kasar HRS kepada Nikita ini akan berlangsung panjang.

Yang terbaru, Nikita Mirzani kembali menuai sensasi lewat postingan terbaru di media sosialnya. Dalam unggahan terbarunya, Nikita tampak menyindir HRS terkait baliho. 

“Keliling nyopotin baliho,” tulisnya di keterangan foto sambil menyertai emotikon tertawa, seperti dikutip dari Instagramnya, Minggu (22/11). 

Sumber

Pangdam Jaya: FPI Organisasi Apa? Jangan Ada yang Buat Aturan Sendiri!

November 24, 2020

 

Jakarta - Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman bicara lagi soal pencopotan baliho Habib Rizieq Syihab (HRS) yang menuai sorotan. Dia tak masalah jika muncul kritik di tengah penurunan baliho HRS.

"Kritikan itu paling sedikit, yang dukung banyak, dukungnya lebih banyak, yang mengkritik itu tidak tahu perjalanan ceritanya bagaimana penurunan baliho," tutur Dudung kepada wartawan, di Kodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/11/2020).

Dudung lantas menceritakan penurunan baliho yang dilakukan personel gabungan antara TNI-Polri serta Satpol PP itu sudah dilakukan sejak 2 bulan lalu. Namun, ketika itu Satpol PP yang lebih banyak bergerak, kemudian dihadang oleh FPI.

"Diadang oleh FPI kemudian didemo suruh masang lagi," jelas Dudung.

"Lah emang dia siapa? Dia ini siapa organisasi apa? Kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP kok ya, pemerintah itu jelas organisasinya ya, strukturnya sudah jelas, kok bisa takut mereka (Pol PP), mereka (FPI) itu siapa? Saya tidak ingin ada keresahan-keresahan dengan membuat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri, ini negara hukum harus ada ketetapan hukum yang benar," imbuh dudung.

Pendekatan ke depan, Dudung akan mengimbau FPI memahami hukum yang ada di RI. Lantas, bagaimana jika ada pemasangan baliho secara diam-diam saat jam malam?

"Sudah pasti kita tangkap, nanti dengan Kapolda kita tangkap," tegas Dudung.

 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes