Baku tembak antara kelompok kriminal bersenjata dengan TNI dari Satuan Tugas Korps Pasukan Khas Komando Pelaksana Operasi Komando Resor Militer 173/PVB kembali terjadi pada hari ini, Jumat, 19 Februari 2021.

Kontak tembak tersebut bertempat di area Bandar Udara Aminggaru Ilaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua. 

"Diperoleh informasi bahwa satu orang dari kelompok kriminal bersenjata terkena tembakan hingga meninggal," ujar Kapendam XVII Cenderawasih Letkol Arm Reza Nur Patria melalui keterangan tertulis pada Jumat, 19 Februari 2021.

Reza menyebutkan, anggota kelompok bersenjata itu sudah dievakuasi ke Puskesmas Ilaga. Sementara personel TNI masih berada di wilayah Ilaga dengan status siaga 1. "Mari doakan bersama semoga situasi Provinsi Papua semakin kondusif, aman dan damai," kata Reza. 

Sumber

Pemerintah berencana memperpanjang Otsus Papua. Masyarakat pun mendukung keberlanjutan Otsus Papua karena dianggap mampu menciptakan pemerataan pembangunan.

Keberadaan kucuran dana melalui otonomi khusus Papua (Otsus) Papua, Pembangunan di Bumi Cenderawasih sudah terasa manfaatnya bagi masyarakat. Tidak hanya ekonomi secara positif terdampak, namun sektor sosial dan budaya juga ikut serta. Kepala Pusat Analisis Kinerja Bappenas Velix Wanggai mengungkapkan, pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan pendekatan kultural. Hal ini disebabkan karena infrastruktur memiliki peran sosial, ekonomi dan budaya.

Keberadaan infrastruktur ini tentunya memperlancar sistem logistik Nasional. Sehingga dapat mempermudah akses antar Papua dan Luar Papua.
    
Velix wanggai mengatakan, infrastruktur memiliki nilai sosial, sehingga dengan dibangunnya pasar, kota-kota kecil di Papua secara otomatis akan menjadi ajang dalam mempertemukan beragam etnik di Papua.
    
Ia menambahkan, dalam pengembangan ekonomi wilayah atau komunitas seperti bandara, pelabuhan, jalan dan lainnya. Dikatakannya, pendekatan kultural dengan mengadopsi pengembangan ekonomi atau komoditas. Secara logis, infrastruktur dinilai mampu mendukung sentra ekonomi yang berdampak pada pengurangan harga-harga.
    
Pada kesempatan berbeda, Prof. Imron Cotan selaku Pemerhati Papua dan Politik Internasional menilai Bappenas melibatkan 7 wilayah adat Papua.
    
Prof. Imron memaparkan bahwa hal tersebut merupakan prestasi Bappenas, yakni keberhasilannya dalam membangun infrastruktur dengan pendekatan kultural atau kearifan lokal.
    
Presiden RI Joko Widodo juga telah mengelurakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Inpres tersebut dikeluarkan pada tanggal 29 September 2020 lalu.
    
Dana otsus dikonsentrasikan kepada 4 sektor strategis berdasarkan undang-undang otonomi khusus Nomor 21 Tahun 2021 yang sedang direvisi.
    
Ia juga menyebutkan, ada 40 kementerian dan lembaga negara yang turun mengawal dan mengawal dan mengawasi dana anggaran khusus/Wilayah Papua tentu sangatlah luas, sehingga dalam upaya membangun infrastruktur di Papua secara merata membutuhkan upaya lebih dibanding dengan wilaah provinsi lainnya di Indonesia.
    
Besar harapan kita bahwa Inpres dan revisi UU Nomor 21 Tahun 2021 bisa membangun Papua secara merata dan bisa memberikan kemudahan bagi rakyat di dua provinsi Papua agar bisa menikmati pembangunan infrastruktur ini.    
    
Jika pembangunan infrastruktur secara merata dan diawasi secara ketat, baik sarana dan prasarana ini. Tentu saja akan berdampak kemudahan dalam perpindahan barang, jasa dan orang.
    
Unity in Diversity (UID) melaksanakan kegiatan Webinar Moya Discussions Group dengan tema “Pembangunan Infrastruktur untuk Kesejahteraan Rakyat Papua”.
    
Pemerintah pusat juga telah memberikan isyarat kuat bahwa Otsus Papua ajan diperpanjang 20 tahun lagi, yakni pada tahun 2022-2042. Otsus Pertama selesai pada akhir 2021. Isyarat tersebut pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ketika berkunjung ke Timika pada akhir Juli lalu.
    
Ketua PGGP Provinsi Papua Pdt MPH Mauri S.Th yang juga wakil Ketua 3 PGGI mengatakan bahwa Otsus juga menjadi landasan dalam membangun demi kemakmuran dalam membangun demi kemakmuran rakyat di pelosok tanah air terlebih khususnya di tanah Papua. Sehingga hal ini perlu mendapatkan dukungan dalam implementasinya.
    
Otsus Papua terbukti dapat membawa kesejahteraan rakyat Papua, hal tersebut dibuktikan dengan mudahnya 40 orang putri daerah Papua untuk mengikuti pendidikan Kowad di Bandung.
    
Dalam garis besar Otsus telah memberikan dampak seperti peningkatan pendidikan, perbaikan infrastruktur, kesehatan yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat papua. Dan sekarang jalur lapangan kerja akan dipermudah sehingga akan memperkecil angka pengangguran di Papua/Papua Barat.
Kepala Suku Mansim, Frans Mansim mengatakan, apabila ada masyarakat Papua yang menolak otsus, berarti kelompok ini kurang paham atau tidak mengerti tentang dana otsus. Walaupun dana otsus belum dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Papua.
    
Sebagai kepala suku besar Mansim, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar mendukung rencana perpanjangan Otsus jilid-2, guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua.
    
Otsus Papua adalah bentuk konkrit kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat. Sehingga nantinya masyarakat Papua dapat menikmati manfaat dari adanya pembangunan infrastruktur yang secara tidak langsung membangkitkan perekonomian di Papua.

Para tokoh Muslim asli Papua sepakat mendukung keberlangsungan Otonomi Khusus (Otsus) Papua tetap berlanjut di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hal ini terlihat dalam kegiatan Talk Show Kebangsaan dalam Perspektif Tokoh Muslim Papua yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Fattahul Milik Papua di Abepura, Kamis (12/11/2020).

Ketua MUI Provinsi Papua KH. Saiful Islam Al Fayage dalam kesempatan tersebut menyebut selayaknya masyarakat Papua mendukung keberlangsungan Otsus Papua, meski ada kekurangan namun tetap dilanjutkan untuk perbaikan Kesejahteraan dan SDM Papua. (BACA JUGA: Ada Ibu Cantik dari Medan Selayang Laporkan Akhyar Nasution ke Bawaslu)

"Saya mengatakan otsus tetap jalan tapi perlu direkonstruksi. Karena otsus ini adalah sebuah kebijakan negara agar orang Papua bisa bersaing dengan saudaranya diluar Papua,"katanya.

Namun kata dia, pelaksanaan otsus yang masih berlangsung pada rentan 2001-2021 ini harus dilakukan rekonstruksi. Kelompok penolak otsus juga dinilai terlalu phobia dengan otsus.

"Otsus lanjut tapi harus direkonstruksi. Saya katakan juga, otsus berakhir lalu Papua Merdeka itu tidak semudah itu, merdeka tidak segampang itu. Papua itu dicatat dalam PBB itu dua kali, tidak akan mudah, dan masih ada Freeport," ucapnya.

Sementara Thoha Al Hamid, tokoh Muslim Papua sekaligus pengurus KAHMI Papua turut menyampaikan hal yang sama. Menurutnya kelompok penolakan Otsus hanya dijadikan sebagai perlindungan elit Papua yang telah menghabiskan dana Otsus itu.

"Karena dorang (mereka) elit ini tidak mau diperiksa terkait penggunaan dana otsus maka dia suruh kelompok Papua merdeka suruh maju dan tolak otsus. Ini politik baku tipu," katanya. (BACA JUGA: Sejumlah Tokoh Papua Ingin Otsus Papua Dilanjutkan)

Thoha Al Hamid yang juga salah satu pejuanh perjuangan otsus kala itu bersama tokoh-tokoh Papua lain ini, meminta semua warga masyarakat melihat realita yang terjadi. otsus sudah memberikan perbaikan kesejahteraan dan perbaikan SDM di Papua.

"Kita hidup ini realistis, jalan itu lihat buka mata lebar- lebar lihat keadaan. Sekolah makin pintar, otak pakai untuj melihat perkembangan. Jadi sudah ada hasilnya tapi ditolak. Saya sangat berharap nantinya otsus berlanjut untuk dananya ada yang independen mengelolah. Bukan lagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota," pungkasnya.

Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kasus positif untuk mengendalikan pandemi COVID-19 melalui sejumlah kebijakan, antara lain berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Penerapan kebijakan yang telah dimulai sejak 9 Februari 2021 tersebut didasari oleh hasil evaluasi Pemerintah terhadap kebijakan pembatasan dengan cakupan wilayah yang sebelumnya lebih luas.

Saat berbincang dengan para pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/02/2021), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan Pemerintah menerapkan pembatasan dengan lingkup yang lebih kecil.

“Kenapa saya ngomong di awal minggu itu PPKM tidak efektif? Ya karena memang kurvanya tidak ada yang melandai turun. Tetapi yang kedua kelihatan sekali sudah turun. Yang ketiga ini turun lagi. Kasus aktif juga kalau kita ingat, mungkin tiga minggu yang lalu, itu masih di angka-angka 14 ribu bahkan 15 ribu. Sekarang minggu-minggu terakhir kemarin ini, sudah di 8 ribu-9 ribu,” kata Presiden.

Menurut Presiden, pembatasan dengan lingkup kecil akan lebih efektif dibandingkan dengan lingkup yang luas. Presiden mencontohkan, jika hanya ada satu orang di satu RT yang terinfeksi COVID-19, maka cukup RT tersebut yang dikarantina.

“Awal-awal sebetulnya juga saya sudah sampaikan, PSBB skala mikro. Karena enggak efektif. Wong yang merah itu satu RT kok, yang di-lockdown, di-PSBB-kan satu kota, ekonominya dong yang kena. Kalau yang kena satu kelurahan, ya sudah satu kelurahan itu saja yang diisolasi, dikarantina, tapi bukan satu kota,” jelasnya.

Kebijakan serupa PPKM skala mikro juga telah diterapkan di negara lain selain Indonesia, antara lain di India. Kepala Negara menyebut bahwa India berhasil menekan kasus aktif bukan melalui kebijakan lockdown secara luas, melainkan lockdown dalam skala mikro.

“Meskipun awal-awal India itu lockdown total. Sehingga kok India sekarang ganti ini? Ternyata strateginya sama, PPKM skala mikro,” paparnya.

Presiden memandang bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menjalankan kebijakan tersebut, yakni perangkat pemerintahan hingga unsur terkecil di tingkat RT/RW, maupun perangkat aparat keamanan dari TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Hal tersebut diyakini akan sangat membantu pelaksanaan PPKM skala mikro.

“Saya melihat kekuatan kita itu memiliki desa yang ada RT/RW-nya dan di situ ada yang namanya Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ini yang semua perangkat itu yang kita pakai sekarang ini. Memang kalau nanti kita di dashboard kita sudah sampai ke level RT, itu memudahkan sekali,” tandasnya.

Sumber

Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan global telah mengubah tatanan hidup secara drastis serta mendorong cara-cara baru termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/2/2020).

“Penyelenggara peradilan dipaksa bertransformasi lebih cepat, pandemi mengharuskan kita bekerja dengan cara-cara baru untuk mematuhi protokol kesehatan, mengurangi pertemuan tatap muka, dan mencegah kerumunan,” ujarnya.

Disampaikan Presiden, dalam mewujudkan transformasi peradilan tersebut telah dilakukan Mahkamah Agung (MA) dengan akselerasi penggunaan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi e-Court dan e-Litigation. Sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terganggu dan kualitas keputusan putusan juga tetap terjaga.

“Momentum pademi ini bisa dibajak untuk melakukan transformasi yang fundamental dengan cara-cara fundamental. Terobosan-terobosan oleh penyelenggara peradilan sangat penting, membuktikan bahwa sistem peradilan kita mampu beradaptasi dengan cepat,” tegasnya.

Presiden juga mengajak jajaran Mahkamah Agung untuk terus berinovasi agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat dan lebih baik melalui peradilan yang modern.

“Saya ingin mengingatkan bahwa akselerasi penggunaan teknologi bukanlah tujuan akhir, percepatan penggunaan teknologi adalah pintu masuk untuk transformasi yang lebih luas, transformasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan peradilan, untuk mempercepat terwujudnya peradilan yang modern,” ujarnya.

Dalam Sidang Pleno Istimewa yang mengusung tema ‘Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan’ ini, Presiden juga mengapresiasi implementasi dari aplikasi e-Court dan e-Litigation dalam proses penyelesaian perkara sidang. Tercatat jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Court pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 295 persen dan 8.560 perkara telah disidangkan secara e-Litigation.

“Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan di Mahkamah Agung terbukti mampu meningkatkan kinerja penyelenggara peradilan secara signifikan. Jumlah perkara yang diterima terbanyak dalam sejarah, perkara yang diputus juga terbanyak sepanjang sejarah, tentu ini bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas putusan,” ujarnya.

Kepala Negara pun menyampaikan harapan agar MA dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan dengan berbasis teknologi tersebut.

“Saya berharap Mahkamah Agung terus meningkatkan kualitas aplikasi e-Court, termasuk standardisasi kewajiban para pihak, pemeriksaan saksi dan ahli secara daring, salinan putusan (e-Verdict), juga perluasan aplikasi e-Court untuk perkara-perkara perdata yang bersifat khusus,” ujarnya.

Presiden juga mendorong upaya reformasi peradilan melalui penerapan sistem peradilan yang modern. Ia meminta Mahkamah Agung dapat mewujudkan kepastian hukum bagi percari keadilan melalui keputusan-keputusan yang mengurangi disparitas pemidanaan.

“Dengan kinerja dan reputasi yang semakin baik, Mahkamah Agung dapat menghasilkan putusan-putusan landmark decisions dalam menggali nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat, sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga yang semakin terpercaya,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Presiden di Istana Negara Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly. Tampak hadir secara virtual Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sidang Pleno sendiri berlangsung di gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

SUMBER