infontbnow

Program MBG Tingkatkan Gizi, Kesehatan, dan Kecerdasan Anak-Anak

April 14, 2025

•

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi solusi strategis dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak di Indonesia. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi kelompok rentan, tetapi juga membangun kebiasaan makan sehat yang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat.

Dengan pemenuhan gizi yang baik, anak-anak memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal, baik dalam hal fisik maupun intelektual. MBG diharapkan menjadi fondasi bagi generasi yang lebih sehat dan cerdas, yang pada akhirnya dapat berkontribusi lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan.

Kolaborasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan DPR dalam sosialisasi program ini di Cikarang Utara, Bekasi, menegaskan pentingnya pemenuhan gizi bagi anak-anak agar mereka dapat belajar dengan optimal, berprestasi, dan berkontribusi kepada masyarakat. Moh Ibnu Holdun dari BGN menjelaskan bahwa program MBG bertujuan untuk meningkatkan akses makanan bergizi, memperluas pengetahuan tentang gizi, serta mengoptimalkan pola makan sehat.

Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak, mendorong kesejahteraan petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM lokal, mengurangi angka kemiskinan, dan membangkitkan semangat anak-anak untuk bersekolah.

Dalam implementasinya, MBG memperkenalkan komposisi gizi yang lengkap dengan kandungan karbohidrat, protein, sayur, dan buah, sehingga masyarakat mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Program ini menjadi langkah konkret dalam memperbaiki kondisi gizi nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dukungan penuh juga datang dari anggota Komisi IX DPR, Obon Tabroni, yang menegaskan bahwa program MBG sangat penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Stunting dan malnutrisi masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi, dan program ini diyakini dapat menjadi solusi utama dalam mencegah masalah gizi yang berpotensi menghambat pertumbuhan generasi mendatang.

Berdasarkan hasil riset, Indonesia diproyeksikan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045. Oleh karena itu, program MBG menjadi elemen kunci dalam mempersiapkan generasi yang sehat, produktif, dan siap bersaing di tingkat global. Langkah ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa.

Pemerintah Kota Makassar juga turut memberikan dukungan penuh terhadap program MBG sebagai bagian dari Asta Cita Presiden dalam mengatasi stunting di Indonesia. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan komitmennya saat menerima audiensi dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BGN.

Muhammad Abdillah Satar dari SPPI Kota Makassar menjelaskan bahwa MBG ditujukan bagi kelompok rentan, terutama anak-anak tingkat TK hingga SMP, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun (baduta). Program ini tidak hanya berfokus pada intervensi gizi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan baku makanan.

Setiap dapur SPPG ditargetkan melayani hingga 3.500 penerima manfaat, dengan alokasi khusus sebesar 10 persen bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta. Pemanfaatan bahan baku dari UMKM lokal menjadi kebijakan utama guna memperkuat ekonomi masyarakat sekitar, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan pasokan bahan pangan yang segar dan berkualitas.

Dalam menanggapi hal ini, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa Pemkot Makassar siap menjadi garda terdepan dalam implementasi MBG di wilayahnya. Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah akan menugaskan satu perwakilan di setiap kecamatan untuk mengoordinasikan program ini. Sekretaris camat akan berperan sebagai Satuan Tugas (Satgas) MBG guna memastikan kelancaran distribusi dan pengawasan pelaksanaan program agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Selain itu, Pemkot Makassar juga menunjukkan kesiapan dalam mendukung infrastruktur yang dibutuhkan, termasuk pembangunan dapur SPPG apabila diperlukan. Langkah ini akan dilakukan dengan menggunakan anggaran daerah maupun melalui kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, diharapkan program ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Komitmen pemerintah daerah terhadap program MBG menjadi bukti nyata dalam upaya menekan angka stunting serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi yang jelas dan keterlibatan berbagai pihak, program ini diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif dalam menangani permasalahan gizi yang masih menjadi tantangan di Indonesia.

Keberhasilan MBG akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat. Langkah-langkah strategis yang telah dirancang harus diimplementasikan dengan baik agar dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan komitmen yang kuat, MBG berpotensi menjadi program berkelanjutan yang tidak hanya menangani permasalahan gizi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah dan masyarakat perlu terus berkolaborasi agar program ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan adanya MBG, diharapkan Indonesia dapat membangun generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Keberlanjutan program ini menjadi tanggung jawab bersama demi menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi di kancah global.

RUU TNI Menguatkan Prinsip Demokrasi

April 13, 2025

•

Disahkannya Revisi Undang-Undang (RUU) TNI oleh DPR RI, menuai kontroversi dan memancing banyak gerakan penolakan di sejumlah daerah di tanah air, termasuk di Provinsi NTB.

Hal ini mendorong Barisan Pemuda Bima Nusantara (Bardam Nusa) menggelar diskusi publik bertajuk, 'RUU TNI: Negara Kuat dengan tetap Mengedepankan Prinsip Demokrasi', Kamis (27/03/2025) sore di Kedai Kopi Joki, Kota Mataram. Kegiatan ini berlangsung sekitar dua jam dan diakhiri berbuka puasa bersama.

Hadir dalam diskusi tersebut sejumlah akademisi, aktivis, jurnalis, ormas, dan mahasiswa. Dengan total, 50 peserta. Kegiatan ini diselenggarakan secara luring maupun daring. Diskusi itu juga menghadirkan narasumber dari praktisi hukum, Jonson Parulian Hottua.

Dalam sambutannya, Imam Santoso selaku Nakhoda Bardam Nusa menilai, RUU TNI harus dipandang sebagai langkah strategis demi memperkuat pertahanan negara, tanpa mengesampingkan nilai-nilai demokrasi.

Sehingga pembahasan revisi UU TNI perlu dilakukan secara objektif agar tidak menimbulkan mispersepsi di masyarakat.

"Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah kekhawatiran terhadap potensi kembalinya Dwi Fungsi TNI, akibat perluasan peran prajurit aktif dalam jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara," bebernya.

Praktisi hukum, Jonson Parulian Hottua menyebut, bahwa perbedaan pandangan dalam berdemokrasi merupakan hal yang wajar. Kendati demikian, pembahasan revisi UU TNI perlu dilakukan secara objektif sehingga tidak menimbulkan mispersepsi dan kekhawatiran masyarakat.

"Salah satunya kekhawatiran kembalinya Dwi Fungsi TNI," ujarnya.

Dia kemudian menyoroti dampak RUU TNI terhadap supremasi sipil dan demokrasi. Sejumlah pihak berasumsi bahwa perubahan ini dapat menggeser keseimbangan antara otoritas militer dan sipil.

Terutama dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang kini mencakup 16 tugas. Termasuk penanggulangan ancaman siber dan perlindungan kepentingan nasional di luar negeri.

Di sisi lain, perubahan ini dianggap sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika ancaman kontemporer yang semakin kompleks.

Salah satu aspek yang menurutnya penting untuk dibahas adalah perubahan usia pensiun prajurit TNI, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta perkembangan teknologi pertahanan.

"Perubahan ini relevan, mengingat perang modern semakin berorientasi pada strategi berbasis teknologi dan siber," ujarnya.

Dibutuhkan personel yang memiliki pengalaman serta keahlian khusus dalam bidang tersebut. Dalam konteks ini, TNI diharapkan tetap menjadi institusi profesional yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Karenanya ia menegaskan, RUU TNI bukanlah upaya untuk mengembalikan Dwi Fungsi TNI, melainkan bagian dari modernisasi sistem pertahanan negara agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

"Tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap TNI, sebagaimana tercermin dalam berbagai survei, menjadi bukti bahwa profesionalisme institusi ini tetap terjaga. Sehingga, keseimbangan antara kekuatan pertahanan negara dan sistem demokrasi harus terus dipertahankan," jelasnya.

Klaim Jabatan Sipil Diisi Koruptor

Dalam sesi diskusi, aktivis senior NTB, Achmad Sahib, menyoroti banyaknya jabatan sipil justru diisi oleh oknum yang terlibat korupsi. Makna dari pernyataan itu, kata Sahib, mewakili pikiran dirinya yang menilai keadaan negara ini terlihat makin parah.

"Ini akibat sistem tata kelola pemerintahan yang melibatkan para pejabat negara yang menduduki jabatan, hanya dilandasi oleh balas budi atas Investasi Politik, tanpa dilandasi Prestasi, bekal kemampuan yang teruji dan bermutu," tegasnya.

Sahib juga membenarkan bahwa hasil survey memang menempatkan TNI pada posisi yang mencapai 92 persen. Ini berarti rakyat Indonesia menggantungkan nafas terakhir dari masa depan bangsa di tubuh TNI.

"Satu hal yang menjadi tugas pokok TNI sesuai amanat Konstitusi. Yaitu mempertahankan kedaulatan negara, sebagai tanggung jawab yang paling utama. Sebab ancaman kedaulatan negara sepertinya tidak bisa ditutup-tutupi lagi," timpalnya.

Begitu pula dengan kasus penguasaan Kekayaan alam dengan modus eksplorasi maupun ekploitasi yang dilakukan perusahaan asing secara ilegal, tidak sepatutnya diberi ampun dengan dalih apapun.

"Maka sebagai rakyat kelas bawah, saya berharap TNI bisa mempertahankan amanat kepercayaan rakyat, tetapi tidak berarti menjaga penderitaan rakyat," tandas Sahib dengan suara lantang.

Kunker Presiden Prabowo Tonggak Penting Hubungan Diplomatik Indonesia dan Negara Timteng

April 12, 2025

•

Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah sejak Rabu, 9 April 2025 menjadi tonggak yang sangat penting untuk semakin memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara di sana.

Kunker tersebut juga mencerminkan langkah strategis Indonesia dalam memperluas jangkauan diplomatik, memperkuat kerja sama ekonomi, serta menavigasi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks.

Presiden Prabowo membuka rangkaian kunjungannya dengan mengadakan pertemuan tertutup bersama Presiden Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas arah kerja sama strategis dan peluang sinergi di tengah tekanan ekonomi dunia.

“Yang pertama, saya ketemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, Yang Mulia Sheikh Mohamed bin Zayed, dan untuk melakukan konsultasi, tukar-menukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat sekarang,” ujar Presiden Prabowo.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyatakan bahwa pertemuan bilateral tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan konkret.

“Setelah melakukan private meeting, pertemuan diakhiri dengan diumumkannya baik MoU maupun LoI yang telah ditandatangani dan disepakati dari kedua belah pihak,” ungkap Yusuf.

Selanjutnya, Presiden Prabowo melakukan diskusi secara langsung dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengenai penguatan kerja sama lintas sektor.

“Saya juga berkonsultasi dengan Presiden Erdogan tentang kerja sama industri, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan,” ungkap Kepala Negara.

“Kita punya hubungan yang cukup luas dan komprehensif dengan Turkiye,” tambahnya.

Sementara itu, pertemuan di Doha menghasilkan penandatanganan berbagai perjanjian penting, khususnya dalam sektor energi dan investasi.

“Saya melaksanakan kunjungan kenegaraan dan untuk menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan antara Qatar dan Indonesia, juga tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita,” tegasnya.

Di sisi lain, Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai langkah tersebut sebagai strategi diplomasi yang progresif.

“Seandainya mereka merasa tak nyaman dengan perkembangan di AS, maka RI harus membuka diri untuk menerima gelontoran investasi dari kawasan tersebut,” ujarnya.

Kunjungan ini mempertegas komitmen Indonesia dalam memainkan peran aktif di panggung global sekaligus memperkuat fondasi kemitraan strategis jangka panjang di kawasan Timur Tengah. (Ist/Lsn)

Presiden Perintahkan ada Komite Teknologi dalam Struktur Danantara

April 10, 2025

•

Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan ada Komite Teknologi dalam struktur organisasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Presiden, sebagaimana dikutip dari siaran TVRI di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa Komite Teknologi perlu ada mengingat Danantara untuk banyak berinvestasi di proyek-proyek hilirisasi dan pengolahan (processing) yang menggunakan teknologi tinggi.

"Harus ada Komite Teknologi. Jadi, semua proyek, karena ini proyeknya banyak processing, saya minta ada tim teknologi yang kuat," kata Presiden.

Prabowo melanjutkan, "Komite Teknologi itu dapat diisi oleh para ahli dari fakultas-fakultas teknik dalam negeri."

"Kita minta dari fakultas-fakultas teknik. Jadi, lulusan macam-macam yang menguasai teknologi supaya menilai teknologi. Kita jangan dibohong-bohongi terus," kata Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengungkap optimismenya bahwa Danantara dapat menjadi kekuatan masa depan bangsa yang manfaatnya akan diterima oleh generasi penerus.

"Jadi, (Danantara) harus dijaga. Makanya, kenapa saya antusias dengan penghematan, efisiensi, saya bisa dapat Rp300 triliun kira-kira ya. Rp300 triliun ini akan jadi dana investasi, tidak akan dihabisi. Jadi, tahun depan tetap ada malah ada hasilnya. Jadi, saya merasa ini tabungan untuk anak cucu. (Danantara) ini dasarnya," kata Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menilai Danantara menjadi lembaga yang paling banyak diawasi. Jika ada indikasi penyelewengan atau penyalahgunaan, akan cepat terdeteksi.

"Ada oversight committee (yang diisi) Ketua BPK, Ketua KPK, Ketua OJK, Ketua BPKP, Kapolri, Jaksa Agung, dan PPATK. Ada semua di situ," kata Presiden.

Kepala Badan Pelaksana (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani pada bulan lalu (24/3) mengumumkan struktur lengkap Danantara, terdiri atas Dewan Pengawas, Dewan Pengarah, Dewan Penasihat, Komite Pengawasan dan Akuntabilitas, dan Dewan Direksi/Board of Danantara Indonesia.

Walaupun demikian, Rosan menyebut struktur kepengurusan itu masih dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu ke depan.

"Nama-nama ini masih akan terus berkembang. Kami akan terus meng-update nama-nama baru yang menjadi bagian dari Danantara," kata Rosan.

Skema Baru HGBT: Meningkatkan Daya Saing Industri dan Efisiensi Anggaran Negara

April 09, 2025

•

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan skema baru terkait Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi tujuh sektor industri, mencakup 253 pengguna gas bumi tertentu. Sektor-sektor tersebut meliputi pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Keberlanjutan kebijakan ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025, yang merupakan perubahan kedua atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menandatangani keputusan ini pada 26 Februari 2025.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, HGBT kini dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi, dengan harga USD7 per MMBTU untuk bahan bakar dan USD6,5 per MMBTU untuk bahan baku,” ujar Bahlil dalam konferensi di Jakarta, Jumat (28/2).

Penetapan ini berdampak positif pada daya saing industri nasional yang sebelumnya mendapatkan harga gas bumi di kisaran USD6,75 – 7,75 per MMBTU. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah berharap kebijakan ini membuat industri lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta menjadikan harga produk dalam negeri lebih terjangkau. Selain itu, pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi nasional juga akan terus dioptimalkan, seiring dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang pengguna gas bumi di sektor kelistrikan yang juga disahkan pada 26 Februari 2025.

Kebijakan ini disambut baik oleh Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).

“HGBT di kawasan industri sangat penting untuk meningkatkan daya saing terhadap kawasan industri di negara lain dalam menarik investor,” kata Ketua HKI, Sanny Iskandar.

Stimulus Ekonomi dan Efisiensi Anggaran

Dalam sektor kelistrikan, HGBT bertujuan menjamin pasokan energi dengan harga lebih kompetitif. Hal ini berdampak pada stabilitas tarif listrik serta pengurangan beban subsidi energi pemerintah.

Implementasi HGBT berkontribusi besar dalam efisiensi anggaran negara. Dari 2020 hingga 2024, penghematan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik mencapai triliunan rupiah, dengan puncak penghematan pada 2022 sebesar Rp16,06 triliun. Subsidi listrik juga berhasil ditekan, dengan penghematan tertinggi sebesar Rp4,10 triliun pada tahun yang sama. Selain itu, kompensasi listrik mengalami penurunan signifikan, dengan penghematan terbesar mencapai Rp13,09 triliun.

Di sektor industri, manfaat HGBT telah mencapai total Rp247,26 triliun selama 2020-2023, dengan dampak signifikan pada peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 triliun dan kenaikan penerimaan pajak Rp23,30 triliun. Investasi pun mengalami lonjakan hingga Rp91,17 triliun, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin kuat terhadap industri energi di Indonesia.

Selain itu, kebijakan ini turut membantu efisiensi anggaran dengan mengurangi subsidi pupuk hingga Rp4,94 triliun. Secara keseluruhan, penerapan HGBT telah memperkuat industri nasional, meningkatkan ekspor, menarik investasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

“Ketentuan harga gas baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Bahlil.

Pada kedua keputusan HGBT ini, beberapa pengguna gas bumi tertentu tidak lagi tercantum karena beberapa faktor, seperti telah mendapatkan harga gas di plant gate yang lebih rendah dari USD6,5 atau USD7 per MMBTU, ketidakcukupan penerimaan negara, atau penghentian penggunaan gas bumi.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengevaluasi kebijakan ini serta berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan implementasi yang optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Pemerintah Gandeng Tenaga Medis untuk Cek Kesehatan Gratis Pemudik

April 04, 2025

•

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi dan pemudik dalam rangka memastikan keselamatan selama perjalanan mudik Lebaran 2025.
Program ini melibatkan tenaga medis di berbagai simpul transportasi guna menjangkau lebih banyak masyarakat.
Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, menekankan bahwa keselamatan transportasi tidak hanya bergantung pada kondisi kendaraan, tetapi juga kesehatan pengemudi. Diharapkan program ini dapat ditingkatkan sehingga dapat melayani masyarakat yang lebih luas lagi
“Jika pengemudinya sehat, maka dapat dipastikan bahwa ia dapat bekerja secara baik, maksimal, dan memerhatikan faktor keselamatan,” ujar Dudy.
Lebih lanjut, Dudy mengungkapkan bahwa Kemenhub terus berkolaborasi dengan Kemenkes dalam meningkatkan keselamatan transportasi, terutama selama arus mudik dan balik Lebaran.
“Kemenkes menjadi salah satu instansi yang memegang peran krusial dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan angkutan Lebaran. Keterlibatan tenaga kesehatan sangat penting untuk menjamin keselamatan para pelaku perjalanan, baik pemudik maupun petugas transportasi,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menyebut bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan perusahaan transportasi online guna memperluas jangkauan peserta program ini.
“Tujuan kita adalah membuat para pengemudi tetap sehat, sehingga mereka bisa mencari nafkah untuk keluarganya setiap hari. Sekarang kita mau mengejar target 150 ribu orang per hari. Semoga target itu bisa tercapai,” ungkap Budi.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari sektor swasta. Presiden Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan gratis bagi mitra pengemudi.
“Program ini penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta produktivitas masyarakat, termasuk para rekan Mitra Driver Gojek. Kami akan terus mendukung sosialisasi program cek kesehatan gratis,” tuturnya.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan kesehatan bagi para pelaku perjalanan di masa mendatang. Melalui program ini, diharapkan pemudik dan pengemudi transportasi dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.(Ist/ Lsn)

Pengesahan RUU TNI Sudah Sesuai Prosedur

April 03, 2025

•

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai persetujuan pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang oleh DPR RI telah melalui prosedur yang semestinya, sehingga layak untuk didukung.

"Saya pikir semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya, tinggal kita sosialisasikan ya," saat ditemui di kompleks Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Menurut Bahlil, pihaknya telah mengikuti proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau (RUU TNI) sejak awal dari mulai di internal fraksi hingga di Komisi I DPR.

Dia meyakini apa yang telah dibahas anggota dewan soal RUU TNI telah mempertimbangkan banyak demi kebaikan bangsa.

"Semuanya punya niat yang baik ya," kata dia singkat.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para peserta rapat di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/3).

Persetujuan RUU TNI itu disaksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

Dalam RUU TNI itu ada empat poin perubahan, yang pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan. Sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

Kemudian Pasal 7 mengenai operasi militer selain perang (OMSP), yang menambah cakupan tugas pokok TNI dari semula 14 tugas menjadi 16 tugas. Penambahan dua tugas pokok itu meliputi membantu dalam menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri.

Kemudian perubahan yang ketiga, yakni pada Pasal 47 soal jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Pada undang-undang lama terdapat 10 bidang jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif, sedangkan dalam RUU tersebut bertambah menjadi 14 bidang jabatan sipil.

Jabatan itu bisa diisi prajurit TNI aktif hanya berdasarkan permintaan kementerian/lembaga dan harus tunduk pada ketentuan dan administrasi yang berlaku. Di luar itu, TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan jika hendak mengisi jabatan sipil.

Perubahan yang terakhir, yakni pada Pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun bagi prajurit di seluruh tingkatan pangkat. Batas usia pensiun bintara dan tamtama menjadi 55 tahun, sedangkan perwira sampai pangkat kolonel memiliki batas usia pensiun 58 tahun.

Untuk perwira tinggi, masa dinas diperpanjang, khususnya bagi bintang empat, yakni 63 tahun dan maksimal 65 tahun. Sedangkan dalam undang-undang yang lama, dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

"Kami menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berdasarkan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah disahkan," kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memaparkan laporan RUU tersebut.

Subscribe to: Posts ( Atom )

Berita Lokal

Berita Nasional

Pariwisata

Latest Updates