LOMBOK TIMUR - Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi NTB terus mendukung program percepatan vaksinasi untuk mencegah meningkatnya penyebaran Covid-19 Varian Omicron. Kali ini kegiatan vaksinasi dilakukan di sejumlah titik di Kecamatan Sikur (10/02). 

Kegiatan vaksinasi diselenggarakan di Kantor Desa Darmasari, Ponpes Hizbul Wathan NW Semaya Bagimas, SDN 3 Darmasari dengan jumlah capaian sebesar 99 orang menggunakan jenis vaksin Sinovac dan Pfizer. 

Kepala Desa Darmasari, Muksin, S.Pd mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program vaksinasi untuk memberantas Covid-19 dan menjaga kesehatan. 

"Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar jangan sampai takut dan khawatir divaksin Covid-19, terutama vaksin dosis 3 Booster" Imbuhnya

Kepala Binda NTB, Wara Winahya menjelaskan bahwa vaksinasi ini akan dilakukan secara berkesinambungan sampai terpenuhinya target herd immunity. Sebab masuknya varian baru Omicron dan meningkatnya kasus Covid-19 membuat vaksinasi menjadi keharusan. Bahkan dalam rapat secara virtual dengan kepala daerah kemarin, Presiden Jokowi meminta agar vaksinasi terus dipercepat. 

"Presiden jelas menekankan bahwa kunci dari pencegahan meluasnya varian Omicron adalah vaksinasi. Oleh karena itu kami mengajak kepada masyarakat untuk vaksin hingga dosis ketiga," ujarnya. 

Ia juga berharap masyarakat tidak lagi terpengaruh berita bohong terkait vaksin booster. Sebab, vaksin booster yang diberikan ini aman dan terverifikasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO.

NTB - Badan Intelijen Negara Nusa Tenggara Barat (NTB) melanjutkan program vaksinasi massal untuk anak usia 6-11 tahun dan masyarakat umum dalam rangka mempercepat herd immunity. Kali ini kegiatan vaksinasi dilaksanakan di wilayah lombok tengah tepatnya di Kecamatan Batukliang dan Kecamatan Pujut (14/01/2022). Adapun jenis vaksin yang digunakan yakni jenis Sinovac. 

Di Kecamatan Batukliang sebanyak 383 warga berhasil divaksin yang 171 diantaranya merupakan anak 6-11 tahun dan 24 Lansia. Sementara di Kecamatan Pujut sebanyak 270 orang berhasil tervaksin dimana 52 orang diantaranya merupakan anak-anak. Total masyarakat tervaksin sebanyak 996 orang. 

Kabinda NTB, Ir. Wahyudi Adisiswanto terus mendorong pencapaian target vaksin di NTB melebihi angka nasional. Walaupun capaian vaksinasi dosis pertama di NTB lebih tinggi dari nasional, tetapi capaian dosis kedua masih lebih rendah. Oleh karena itu, BIN Daerah NTB melakukan percepatan vaksinasi sejak awal bulan Desember di 10 Kabupaten/Kota Se-NTB.

"Percepatan vaksinasi oleh BIN Daerah NTB menargetkan pelajar dan umum serta masyarakat Lansia secara door to door. Kita akan terus bersemangat dalam melaksanakan kegiatan ini agar dapat mewujudkan Indonesia Sehat, Indonesia Hebat,” ungkap Kabinda NTB

Jakarta - Bendahara Umum Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), Camel Petir, ikut menyoroti polemik keributan antara Artis Nikita Mirzani dan Ustad Maaher At-Thuwailibi, dan kemudian ikut dibahas Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS), dalam Maulid Nabi Muhammad SAW, Sabtu pekan lalu. 

Namun, mesik dalam pidatonya tidak secara spesifik menyebut nama Nikita Mirzani (NM), tapi banyak pihak yang meyakini jika kalimat itu ditujukan pada Nikita.

"Ada lo*e hina habib. Pusing, pusing. Sampai lo*e ikutan ngomong, iyee..," kata Rizieq

Terkait itu, ia menyebut seharusnya HRS lebih mengedepankan revolusi jiwa ketimbang revolusi ahlak.

"Nggak mungkin lah HRS ini akan memperjuangkan revolusi ahlak, wong ahlaknya begitu, kasar. Harusnya dia revolusi jiwa dulu," tegas Camel dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/11/2020).

Lebih lanjut, ia melihat HRS untuk memperbaiki dulu jiwanya. "Jiwanya hampir sakit," ucap dia.

Selain itu, ia menilai tak pantas jika ulama seperti Habib Rizieq melontarkan kata-kata kasar seperti itu. "Saya mengecam HRS berkata seperti itu. Menurut saya tidak pantas berkata seperti itu, siapapun itu tidak pantas mengatakan itu. Apalagi di depan pengikutnya yang mengamininya," ujar Camel.

Ia pun bingung kenapa HRS bisa begitu, padahal HRS adalah tokoh agama yang seharusnya menjadi tauladan pengikutnya.

"Walaupun NM itu bagaimana, tapi dia itu perempuan. Saya aja yang perempuan tidak suka jika beliau mengucapkan seperti itu. Miris kalau beliau sampai berkata seperti itu," imbuh Camel.

Menurutnya, sebagai ulama yang baru pulang dari tanah suci, harusnya kedatangannya berdampak positif, memberi contoh yang baik. Apalagi HRS mencanangkan revolusi ahlak.

"Jiwa HRS harusnya lebih tenang. Apalagi saat ini sedang pandemi Covid-19, ada baiknya beliau mengajak masyarakat memerangi Covid-19 dengan cara menghindari kumpulan massa, ini malah sebaliknya," tandasnya.

Sementara itu, paranormal Mbak You punya pesan bagi HRS terkait ucapan kasarnya terhadap Nikita.

"Lakukan yang terbaik sebagai seorang habib, sebagai tokoh agama, jadilah diri sendiri, jangan lakukan kebohongan publik. Biar publik nanti yang menilai," ujar Mbak You di sela-sela terawangannya jelang 2021, Sabtu (21/11).

Ia juga memprediksi, kasus kata-kata kasar HRS kepada Nikita ini akan berlangsung panjang.

Yang terbaru, Nikita Mirzani kembali menuai sensasi lewat postingan terbaru di media sosialnya. Dalam unggahan terbarunya, Nikita tampak menyindir HRS terkait baliho. 

“Keliling nyopotin baliho,” tulisnya di keterangan foto sambil menyertai emotikon tertawa, seperti dikutip dari Instagramnya, Minggu (22/11). 

Sumber

Jakarta - Pemerintah berencana untuk memberikan Rp 600 ribu bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Tak tanggung-tanggung, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dikabarkan bakal memberikan alokasi santunan tersebut hingga 6 bulan.

Skema ini masuk ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Nantinya setiap masyarakat yang bergaji di bawah Rp 5 juta dan bergerak di sektor-sektor yang ditetapkan pemerintah maka akan diberikan santunan tambahan selama 6 bulan.

Namun menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, program tersebut adalah program jangka panjang. Sedangkan program yang menjadi prioritas saat ini adalah bantuan untuk UMKM sekaligus menyelamatkan para pegawai yang terkena Pemutusan hubungan Kerja (PHK) lewat Kartu Prakerja.   

“Terkait insentif itu, pemerintah siapkan beberapa insentif. Satu terkait dengan modal kerja untuk 12 juta UMKM yang sedang difinalisasi,” ujar Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional dan Rilis PDB Kuartal II/2020.

Kedua, lanjut dia, “Support mereka yang bekerja sedang dimatangkan datanya sedang disiapkan baik dari BPJS ketenagakerjaan, sehingga sesudah by name, by address, by rekening, ketemu ini program difinalkan,” kata Menko.

Namun, untuk jangka pendek Airlangga menyebutkan prioritas pemerintah untuk mengentaskan pekerja yang kena PHK. Yakni melalui program Prakerja. Setelah itu, baru akan ada program lanjutan.

“Jangka pendek, pegawai yang terdampak PHK dari data Kemenaker 2,1 juta, ini diselesaikan melalui Kartu Prakerja dahulu. Jadi prioritasnya itu dulu baru program lanjutan,” kata Airlangga.

Pemerintah kembali menegaskan skenario pemulihan ekonomi masih akan berlanjut di tahun 2021. Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 diprediksi masih akan dirasakan hingga tahun depan.

“Di tahun 2021 kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selasa (4/8/2020).

Menko Airlangga menjelaskan tentang siklus terbalik antara pandemi dan mata pencaharian. Bahwa, jika penyebaran masih tinggi maka ekonomi akan semakin dalam.

“Jika pada saat masalah kesehatan ini tertangani maka ekonomi akan kembali. Maka masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap Covid-19,” papar dia.

Airlangga juga menuturkan, pihaknya akan mendorong kebijakan kesehatan dengan prioritas tinggi di tahun 2020 dan 2021. “Kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan, sehingga mereka akan berada pada posisi normal,” imbuhnya.

Bantuan sosial, lanjut Airlangga, akan didorong hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022. Selain itu, usaha dan industri padat karya akan terus didorong hingga tahun 2022. Pemerintah akan melakukan restrukturisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, penempatan dana dan penjaminan juga terus dilakukan agar sektor riil dapat bergerak.

“Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja,” ujar Airlangga.

Sumber

Mataram - Pemberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2020, tentang Penanggulangan Penyakit menular akan dimulai pada tanggal 14 September 2020, atau tinggal 11 hari lagi. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk turun bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kita sudah mulai melakukan sosialisasi, bersama aparat, Pol PP, TNI dan Polri sampai dengan tanggal 13 September, " ujar Asisten I Provinsi NTB, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, didampingi Kasat Pol PP dan Karo Hukum, saat melakukan rapat koordinasi bersama kabupaten/kota di Kantor Gubernur NTB, Jumat, 4 September 2020.

Ia menjelaskan bahwa dasar dari terbitnya Perda itu, karena masih terjadinya penambahan kasus Covid-19 di NTB. Dimana hal itu disebabkan salah satunya karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi imbauan Pemerintah terkait penerapan protokol Covid-19.

Untuk itu lanjutnya, Pemprov NTB membuat Perda yang mengatur pemberian sanksi bagi yang melanggar. Harapnya dengan adanya sanksi tersebut akan memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol Covid-19, terutama dalam menggunakan masker. 

Diungkapkan Baiq Eva, setelah tahap sosialisasi ini selesai pada tanggal 13 September, maka mulai tanggal 14 september 2020 akan diberlakukan sanksi denda sesuai yang diatur dalam Perda dan Peraturan Gubernur, sebesar 100 ribu bagi yang tidak menggunakan masker di ruang- ruang publik.

"Sekarang tinggal kita pilih, mau pakai masker atau denda," ujarnya.

Untuk itu ia mengajak pemda kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi dan bergerak bersama turun ke masyarakat dalam mensosialisasikan Perda Nomor 7 tahun 2020. Lebih jauh ia juga meminta Pemda dalam melakukan sosialisasi, agar menggandeng TNI, Polri, Satpol PP, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah desa. 

"Seperti yang kita lakukan saat ini, turun langsung ke lapangan untuk membagikan masker," ungkapnya.

Untuk lebih memaksimalkan tahapan sosialisasi, Pemda juga diminta untuk memanfaatkan semua platform yang ada secara maksimal. Misalnya sosialisasi melalui media cetak, elektronik, spanduk, baliho dan banner yang dipasang di hampir semua sudut di Provinsi dan Kabupaten/kota.

Di hadapan peserta Rakor, Baiq Eva juga mengingatkan, kepada kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar tetap menerapkan Protokol Covid-19 dalam semua tahapan proses yang ada. "Jangan ada kerumunan massa yang melanggar protokol Covid-19, terutama saat pendaftaran," tutupnya. (Humas NTB/LNG04) 

Sumber