Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada kuartal I-2024 mencapai 5,11 persen (year on year/yoy), utamanya ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Capaian pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka.

“Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia terus dapat menunjukkan resiliensinya, terlihat dari capaian pertumbuhan pada triwulan I ini. Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) ke level di bawah prapandemi. Ke depan APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong akselerasi pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja, ” ujar Menkeu, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (08/05/2024).

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh masing-masing 4,9 persen dan 24,3 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemberian tunjangan hari raya (THR), serta berbagai aktivitas terkait Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

Pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) tumbuh double digit sebesar 19,9 persen (yoy). Kinerja belanja pegawai dalam APBN menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya pertumbuhan ini, terutama melalui kenaikan gaji ASN dan pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 persen pada triwulan I-2024. Di sisi lain, belanja barang dan belanja sosial yang merupakan bagian dari PKP juga meningkat cukup signifikan menyumbang 1,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024. Sementara, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi tercatat sebesar 3,8 persen (yoy). Kinerja investasi sektor swasta juga tumbuh tinggi 22,1 persen (yoy) dengan sebaran investasi antara Jawa dan luar Jawa yang berimbang.

Selanjutnya, tren perlambatan ekonomi global mempengaruhi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia. Meski begitu, sektor-sektor unggulan dari sisi produksi tetap tumbuh positif, seperti sektor manufaktur dan perdagangan.  Namun, sektor pertanian mencatatkan kontraksi sebesar 3,5 persen (yoy), dipengaruhi oleh musim.

Peningkatan mobilitas masyarakat juga mendukung pertumbuhan sektor-sektor penunjang pariwisata, seperti sektor transportasi dan akomodasi yang masing-masing tumbuh sebesar 8,7 persen (yoy) dan 9,4 persen (yoy).

Secara spasial, tren pertumbuhan positif juga terjadi di semua wilayah Indonesia. Pulau Jawa sebagai kontributor utama perekonomian, tumbuh relatif kuat di level 4,8 persen (yoy). Sementara itu, keberlanjutan pengembangan industri hilirisasi sumber daya alam (SDA) menjadi faktor utama bagi pertumbuhan kawasan Sulawesi dan Maluku-Papua yang tumbuh masing-masing 6,4 persen dan 12,2 persen (yoy) diikuti pertumbuhan ekonomi di Kalimantan sebesar 6,2 persen (yoy).

Pertumbuhan ekonomi yang solid juga berdmpak positif pada penyerapan tenaga kerja nasional, menurunkan secara signifikan tingkat pengangguran terbuka (TPT), serta menurunkan proporsi pekerja informal. Penurunan proporsi pekerja informal ini memberikan indikasi positif terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional.

Namun demikian, ada beberapa risiko global yang masih harus dihadapi, di antaranya arah kebijakan the Fed yang masih penuh ketidakpastian, eskalasi tensi geopolitik berbagai kawasan, serta disrupsi rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih. Sebagai langkah antisipatif atas berbagai dinamika global tersebut, sinergi dan koordinasi dengan otoritas lain khususnya otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dengan begitu, pemerintah akan terus melakukan monitoring dan asesmen terhadap potensi dampak dari dinamika global terhadap perekonomian domestik serta kondisi fiskal. APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi. (HUMAS KEMENKEU/UN)

Read more: https://setkab.go.id/di-tengah-tantangan-global-ekonomi-indonesia-mampu-tumbuh-kuat/

Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet (Setkab), Satya Bhakti Parikesit, mendorong peningkatan produksi daging untuk mewujudkan target swasembada nasional pada tahun 2026 yang ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Bhakti dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) mengenai Strategi Peningkatan Produksi Daging Ruminansia dalam rangka Menuju Swasembada Daging Nasional: Seri I, yang digelar secara daring, Kamis (25/04/2024).

“Menjelang berakhirnya periodisasi kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, kiranya kita perlu melihat sejauh mana progres program dan kebijakan tersebut berkaitan dengan peningkatan produksi daging sapi nasional, selanjutnya menyusun strategi dan komitmen bersama seluruh stakeholders guna memastikan keberlanjutan kebijakan dimaksud pada masa kepemimpinan presiden yang akan datang,” ujar Bhakti.

Bhakti mengungkapkan, pada tahun 1970-an Indonesia pernah tercatat sebagai eksportir daging sapi, dengan jumlah kiriman kurang lebih 15 ribu sapi dan kerbau ke negara Singapura dan Hongkong. Namun, saat ini tingkat ketergantungan Indonesia pada importasi daging sapi sangat besar.

“Dalam catatan rilis yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2022, impor daging sapi Indonesia tercatat sebesar 225 ribu ton dengan nilai mencapai 861,5 juta Dolar Amerika Serikat. Sekitar 183 ribu ton atau 81,2 persen dari total impor hanya berasal dari dua negara, yaitu Australia 105 ribu lebih ton dan India 77.500 ton daging,” ungkapnya.

Menurut Bhakti, tingginya ketergantungan terhadap produk impor sangat berkolerasi dengan tingginya harga daging sapi di tanah air. Oleh karena itu, Bhakti mendorong adanya peningkatan produksi daging nasional.

Lebih lanjut, Deputi Perekonomian pun mengharapkan diskusi yang dihadiri para kementerian/lembaga terkait ini dapat menghasilkan solusi yang konstruktif guna peningkatan produksi sekaligus upaya mewujudkan swasembada daging nasional.

“Beberapa persoalan lainnya, termasuk saat ini di Indonesia, berkaitan dengan tantangan outbreak virus penyakit mulut dan kuku (PMK) sejak 3 April 2022 yang banyak menyerang hewan berkuku belah, termasuk sapi dan kerbau, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam swasembada daging nasional,” tandasnya.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini yaitu Asisten Deputi Bidang Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pujo Setio; Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Kementerian Pertanian, Agung Suganda; dan Koordinator pada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional, Jan Piter Sinaga. Turut hadir Kepala Bidang Pertanian, Puji Wisudya Rakhmawati selaku moderator serta perwakilan kementerian/lembaga terkait sebagai peserta. (FID/UN)

Read more: https://setkab.go.id/wujudkan-swasembada-deputi-perekonomian-setkab-dorong-peningkatan-produksi-daging-nasional/

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Pasar Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada Selasa (26/03/2024). Kunjungan dilakukan untuk meninjau langsung kondisi harga bahan pokok di pasar dan berinteraksi dengan para pedagang.

Dalam keterangannya di hadapan awak media selepas peninjauan, Presiden Jokowi menyebut bahwa sambutan masyarakat Banggai Kepulauan sangat baik dan ramah. Demikian halnya dengan harga sejumlah kebutuhan pokok yang juga terpantau baik.

“Ya masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan sangat ramah, sangat baik dalam menyambut kami semuanya dan tadi saya cek harga-harga kebutuhan pokok juga baik,” ujar Presiden.

“Beras ada yang Rp13 ribu (per kilogram), SPHP dari Bulog juga tersedia di sini, bawang merah Rp35 ribu, bawang putih–memang yang agak mahal bawang putih Rp60 ribu. Tetapi secara umum saya kira harga di sini baik,” sambungnya.

Pedagang di pasar, Ibu Mar’ah, berbagi pengalamannya bertemu dengan Presiden. Ia menuturkan bahwa harga beras bervariasi antara Rp13 ribu hingga Rp15 ribu tergantung merk dan kualitasnya.

“Tanya harga beras, per liter ada yang 15 (ribu rupiah) sintanur. Kalau superwin 14, kadang 13,5,” ungkapnya.

Ibu Emy, pedagang lainnya, menceritakan bagaimana Presiden Jokowi membeli ubi Banggai darinya. “Belanja ubi Banggai,” katanya, menambahkan bahwa harga yang ditawarkan adalah Rp110 ribu, namun Presiden memberikan Rp200 ribu. “Senang. Terima kasih Pak Jokowi,” ungkapnya, menunjukkan rasa syukurnya atas perhatian Presiden.

Syarifuddin, seorang pedagang lain, juga mengungkapkan kegembiraannya dapat bertemu dengan Presiden. Ia tidak menyangka bisa berfoto bersama dengan sosok Kepala Negara.

“Orangnya baik, pekerja keras, semua desa, semua tempat dikunjungi. Kita hari ini memang sangat bersyukur dapat dikunjungi oleh Bapak Presiden,” ucap Syarifuddin.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara peresmian tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir, dan Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir. (BPMI SETPRES/AIT)

Read more: https://setkab.go.id/kunjungi-pasar-salakan-presiden-jokowi-tinjau-harga-bahan-pokok-di-banggai-kepulauan/

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia triwulan IV tahun 2023 tetap terjaga, meski berada di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian pasar keuangan global. Menurutnya, tahun 2024 menjadi fase penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan yang solid dan terjaga menjadikan laju ekonomi domestik masih sangat resilien.

“Kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik secara keseluruhan pada tahun 2023 terjaga baik dan mampu mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Menkeu dalam Konferensi Komite Stabilitas Sistem Keuagan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/01/2024).

Sebelumnya, Menteri Keuangan selaku ketua KSSK, bersama dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan rapat berkala KSSK pertama di tahun 2024 pada hari Senin (29/01/2024).

Dalam pertemuan itu, menghasilkan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi, sinergi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko perlambatan ekonomi dan berlanjutnya ketidakpastian global di tahun 2024, sekaligus juga waspada terhadap kondisi dan dinamika perekonomian domestik serta rambatan yang mungkin terjadi.

“Pertumbuhan ekonomi dunia melambat dengan ketidakpastian di tengah divergensi antarnegara yang semakin melebar. Bank Dunia atau World Bank dalam Global Economic Prospect yang terbit Januari 2024 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari sebelumnya 3% pada tahun 2022 menjadi hanya 2,6% year on year tahun 2023 dan kembali menurun melemah menjadi 2,4% pada tahun 2024 ini,” tuturnya.

Di sisi lain, indikator-indikator makro ekonomi seperti inflasi, nilai tukar rupiah, dan cadangan devisa menunjukkan stabilitas. Keseluruhan faktor ini saling terkait dan sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing ekspor, serta mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia.

Memasuki triwulan keempat 2023, Menkeu mengungkapkan tanda-tanda resiliensi dari aktivitas ekonomi domestik Indonesia masih berlanjut. Indikasi positif terlihat dari terus berlanjutnya ekspansi PMI Manufaktur Indonesia, pertumbuhan konsumsi listrik yang tinggi di sektor bisnis dan industri, serta keberlanjutan indeks keyakinan konsumen dan indeks penjualan riil yang terus terjaga. Dengan begitu, proyeksi pertumbuhan ekonomi bertahan pada kisaran 5%. Sementara angka pengangguran menurun menjadi 5,32% dan angka kemiskinan mencapai 9,36%.

Secara keseluruhan, indikator-indikator makro ekonomi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih relatif baik, didukung oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang tepat.

“Aktivitas konsumsi masyarakat masih kuat yang didukung dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali. Juga penurunan tingkat pengangguran, serta peranan APBN yang secara aktif pada tahun 2023 yang lalu sebagai shock absorber yang terus menjaga daya beli masyarakat kita. Investasi juga mengalami tren penguatan terutama sejak triwulan 1 tahun 2023. Ini sejalan dengan percepatan untuk penyelesaian berbagai proyek strategis nasional,” pungkas Menkeu. (HUMAS KEMENKEU/AIT)

Read more: https://setkab.go.id/menkeu-stabilitas-sistem-keuangan-indonesia-2023-tetap-terjaga/

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi merevisi aturan tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019. Perubahan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan cadangan devisa negara karena selama ini hasil ekspor Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Keputusan yang mewajibkan para eksportir memarkir devisa hasil ekspornya di dalam negeri ini pun dinilai positif oleh berbagai pihak, termasuk pelaku pasar dan ekonom.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia (BCA) Tbk David Sumual mengungkapkan keputusan ini merupakan langkah maju dalam pengelolaan DHE.

"Artinya ini satu langkah lebih baik, sehingga nanti bisa menambah likuiditas valas di dalam negeri," ujar David kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (14/1/2023).
Baca: Lalu Lintas Devisa Boleh Diatur, Bagaimana Aturannya?

David menekankan dampak positif dari revisi aturan itu, yakni bakal ada aturan terkait rentang waktu lamanya eksportir harus memarkir dolarnya di Tanah Air atau pun perluasan sektor industri yang tidak hanya industri ekstraktif. Sehingga akan menambah pundi-pundi dollar di Tanah Air.

"Ujung-ujungnya kan likuiditas kita harapkan tambah meningkat. Sehingga suku bunga dana juga menurun dan ini sangat baik untuk sektor riil," tutur David.

"Selama ini untuk pinjaman valas kita, juga kredit valas meningkat cukup tinggi akhir-akhir ini, nah ini kebutuhan valas yang besar ini juga akan mempengaruhi kursnya pada akhirnya," ucapnya.

Kendati begitu, David mengingatkan, rencana pengaturan ini juga harus diiringi dengan peningkatan instrumen finansialnya, khususnya dalam bentuk valas. Supaya devisa yang parkir bisa memberi nilai tambah lebih bagi perekonomian dalam negeri.

"Harus dimanfaatkan optimal, termasuk juga hasil ekspornya, dan ini juga akan membantu perekonomian, karena memang kalau menurut data BI tidak sepenuhnya masuk ke dalam negeri ya hasil ekspor itu. Jadi berfluktuatif ya, 70-80% menurut mereka tapi belum semuanya," kata David.

Dia menganggap kelemahan terbesar pengelolaan devisa hasil ekspor sebelumnya terletak pada ketentuan yang hanya menitikberatkan pada pencatatannya. Artinya tidak sampai pada pemanfaatannya.

"Itu kan kelemahan dari aturan yang lama, hanya pencatatan. Kalau bisa ya lebih lama berada di dalam negeri walaupun ada lagi negara yang lebih ekstrim lagi, seperti Malaysia itu harus dikonversi," ucapnya.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga menyatakan dukungan terhadap keputusan tersebut. Meski demikian, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengingatkan, pengaturan itu nantinya harus dibuat sejelas mungkin demi menghindari multitafsir di tengah para pelaku usaha, khususnya investor.

"Secara umum BI tentu mendukung untuk penguatan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Hanya saja dalam pelaksanaan nanti harus hati-hati agar tidak ditafsirkan sebagai secara keliru," ujar dia.

Ketakutan BI beralasan, pasalnya dalam Undang-Undang (UU) yang mengatur soal devisa, Indonesia masih menganut devisa bebas, bukan sebaliknya, yakni kontrol devisa.

Seperti diketahui keputusan ini membawa rupiah menguat. Pada awal perdagangan, Rabu (12/1), nilai rupiah sempat berfluktuasi.

Tetapi memasuki tengah hari rupiah langsung menguat cukup tajam. Rupiah kemudian mengakhiri perdagangan di Rp 15.480/US$, menguat 0,58%. Dengan penguatan tersebut rupiah menjadi mata uang terbaik Asia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir Desember 2022 diharapkan bisa mendorong perekonomian Indonesia agar tumbuh lebih baik pada tahun ini.

Jokowi menekankan kembali bahwa pencabutan PPKM tersebut sudah berdasarkan kajian matang selama 10 bulan terakhir. Kajian yang ada menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengendalikan pandemi Covid-19.

"Angka bed occupancy ratio (BOR), positivity rate hingga kematian semua ada di standar WHO. Sehingga kita kemarin memastikan PPKM dicabut," ujar Jokowi dalam sambutannya setelah membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (2/1/2023).

"Dan ini semoga bisa mendorong, men-trigger ekonomi kita tumbuh lebih baik di 2023," katanya melanjutkan. Meski demikian, Jokowi juga mengingatkan bahwa 2023 merupakan tahun ujian bagi perekonomian global maupun nasional.

Namun, mantan Wali Kota Solo itu meminta semua pihak tetap optimistis bisa melalui ujian tersebut. "Tahun 2023 adalah ujian bagi ekonomi global maupun ekonomi kita (nasional)," ujar Jokowi.

Oleh karenanya, Jokowi mengatakan, tahun ini harus dihadapi dengan optimisme tapi harus tetap waspada. Sebab, kondisi ekonomi global masih penuh ketidakpastian dan sulit dikalkulasikan.

Kepala Negara berharap pada 2023 ini ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5 persen. Berkaca dari pertumbuhan ekonomi pada 2022 lalu, Jokowi optimistis target itu bisa dicapai.

"Kita harapkan ekonomi kita masih bisa tumbuh di atas 5 persen. Kalau 2022 dipastikan sudah tumbuh di atas 5 persen, tapi ya kita harus optimis bisa menyelesaikan tantangan 2023, tahun ujian ekonomi dengan lebih baik," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan pencabutan kebijakan PPKM pada 30 Desember 2022. Pengumuman itu disampaikannya secara resmi di Istana Negara dengan didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Meski begitu, Jokowi meminta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada terhadap situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Masyarakat, kata Jokowi, harus tetap meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi penularan Covid-19.

Surabaya (ANTARA) - Program Makmur yang merupakan kerja sama PT Petrokimia Gresik dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X, siap memenuhi kebutuhan pupuk hingga 23.500 ton untuk petani binaan di 9 pabrik gula PTPN X, dan 9.950 petani tebu di Provinsi Jawa Timur.

Direktur PTPN X, Tuhu Bangun dalam keterangan resmi di Surabaya, Jumat, mengatakan, program ini bertujuan mendorong peningkatan produktivitas tebu dengan pendampingan intensif kepada petani melalui budi daya tanaman, dengan memberikan pasokan sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian melalui skema kemitraan.

"Program ini telah disepakati pada April lalu, yakni mengadakan kegiatan tebang perdana lahan petani tebu Program Makmur musim tanam (MT) 2021/2022 dan tanam perdana lahan petani tebu Program Makmur MT. 2022/2023 di Kebun TR Ngadiluwih, PG Ngadiredjo, Kediri," kata Tuhu.

Lahan tebu yang ditanam, didukung pemenuhan pupuknya melalui Program Makmur Agrosolusi, yakni pupuk non subsidi jenis ZA dan NPK Phonska Plus.

Tebang dan tanam perdana tebu yang ditelah dilakukan, sebagai langkah nyata sinergi antara PTPN X dengan Petrokimia Gresik dalam upaya peningkatan produktivitas tebu," kata Tuhu.

Sementara itu, sampai Juni 2022 angka realisasi pemupukan oleh Program Makmur yang telah dilakukan PTPN X mencapai 1.694,69 Ha atau sekitar 7,21 persen dari target.

Untuk masa tanam 2022/2023, PTPN X menargetkan penyaluran pupuk sebesar 15.694 ton, dengan rincian NPK sebanyak 4.804 ton dan ZA 10.890 ton.

"Saat ini, yang sudah tersalurkan sebanyak 1.722,75 ton ke Pabrik Gula Kremboong. Gempolkrep, Djombang Baru, Tjoekir, Meritjan, Pesantren Baru dan Ngadiredjo. Dengan penyerapan pupuk tercatat sudah mencapai 18,20 persen dari target PTPN X," katanya

"Saya berharap dengan adanya program ini akan mendukung ketepatan pemupukan, yang berujung pada peningkatan produktivitas secara signifikan," katanya.

Sebelumnya, Program Makmur telah meningkatkan produktivitas petani tebu pada masa tanam 2020/2021, dengan produktivitas mencapai 116,5 ton/Ha, sedangkan produktivitas masa tanam 2021/2022 mencapai 157,7 Ton/Ha dan tercatat kenaikan produktivitas tersebut mencapai angka 37 persen.

"Sinergi antara PTPN X dengan PT Petrokimia Gresik ini merupakan peranan BUMN dalam mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di sektor gula nasional," katanya

Sumber : antaranews.com