Tiga kriteria bagi daerah di luar Pulau Jawa dan Bali yang wajib melaksanakan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Agar, wabah global COVID-19 dapat segera dikendalikan dalam beberapa waktu depan.
Pertama, tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di daerah terkait mencapai lebih dari 60 persen. Sehingga, ada indikasi fasilitas kesehatan yang berada di wilayah terkait kesulitan menghadapi lonjakan kasus wabah global COVID-19.
Kedua, dalam beberapa hari ke terakhir, terdapat peningkatan kasus positif COVID-19 yang melonjak dengan tajam. Secara konsisten ditunjukkan dengan data-data peningkatan kasus positif yang terjadi di wilayah terkait per hari.
Ketiga, daerah yang kurang masif melakukan vaksinasi penduduknya dalam beberapa waktu yang lalu. Dengan indikasinya penduduk yang mengikuti program vaksinasi massal COVID-19 di daerah terkait hanya mencapai dibawah 50 persen.
"Dengan mempertimbangkan tiga hal itu akan menjadi rujukan pemerintah dalam menetapkan kabupaten atau kota yang wajib melakukan PPKM Darurat," ujar Juru Bicara Menteri Kominfo Dedy Permadi secara virtual pada Sabtu (10/7/2021).
Dengan memakai tiga parameter di atas, pemerintah menetapkan 15 kabupaten atau kota yang wajib melaksanakan PPKM Darurat yang mulai berlaku mulai Senin (12/7/2021) sampai Selasa (20/7/2021). Kabupaten atau kota yang wajib melakukan PPKM Darurat antara lain:
Kota Tanjungpinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Berau, Kota Padang, Kota Mataram dan Kota Medan.
Aturan yang mendasari kabupaten atau kota melakukan PPKM Darurat di atas, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15, 16 dan 18 tahun 2021. "Aturan yang ditetapkan sesuai dan sejalan dengan PPKM Darurat yang berlaku di Jawa dan Bali," imbuhnya.
 ...){kind=link}
Post a Comment