KPU
Provinsi NTB memberikan pengarahan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk
mempersiapkan dengan matang tahapan pemuktahiran data pemilih pilkada serentak
2024. Dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, KPU akan
mengangkat puluhan ribu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
Ketua
KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid meminta kepada jajarannya untuk
mengidentifikasi secara detail kebutuhan PPDP. Sebab hal tersebut akan
berpengaruh terhadap anggaran, sementara pengalokasian anggaran harus dilakukan
secara efektif dan efesien.
“Harus
dipetakan dengan detail, kira-kira mana Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang
berpotensi 2 orang PPDP-nya dan mana yang 1 orang PPDP. Ini harus dihitung
secara rasional, Jangan semua TPS yang diatas 400 pemilihnya, otomatis 2 orang
PPDP, tidak seperti itu. Perlu dipetakan secara detail”, tegas Khuwailid.
Dalam
Rakor persiapankan rekrutmen PPDP tersebut. Khuwailid mengingatkan agar KPU
Kabupaten/Kota harus dapat mensimulasikan kemampuan dari masing-masing PPDP
dalam melakukan pendataan, terutama dari segi waktu yang dibutuhkan. Sebab hal
itu akan berpengaruh pada jumlah kebutuhan PPDP.
“Dalam
menyusun perencanaan, KPU Kabupaten /Kota harus mampu menghitung waktu PPDP
mendatangi pemilih. Dalam 30 hari dilaksanakan coklit, sehingga kalau
disimulasikan PPDP kita minimal harus mendatangi 29 rumah pemilih per hari,”
kata Khuwailid.
Ditempat
yang sama Ketua Divisi Parhumas dan SDM, Agus Hilman mengatakan bahwa KPU
Kabupaten/kota dalam memilih PPDP dinilainya bisa berjalan dengan lancar. Sebab
berkaca pada Pembentukan PPS, bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gejolak
yang besar..
“Nantinya
dalam memilih PPDP juga harus seperti pada proses rekrutmen PPS, harus bertumpu
pada output yakni PPDP adalah proyeksi menjadi KPPS. Mengapa, karena
setidak-tidaknya separuh masalah mutarlih terselesaikan. Ini karena dia pernah
menjadi PPDP,” kata Hilman.
Hilman
juga menyinggung terkait dengan proses coklit yang berbasis tekhnologi
informasi yakni e-coklir. Sehingga dia meminta dipastikan agar PPDP yang
direkrut harus melek dalam menggunakan tekhnologi informasi.
“Pada
saat coklit nanti akan menerapkan system e-coklit. Pantarlih Haris aware dengan
IT. Selain itu aksimalkan proses pemetaan TPS ini, Tolong fokuskan pemetaan
dengan akurat karena sangat mempengaruhi anggaran,” tegas Hilman.
Sementara
itu Ketua Divisi Teknis, Zuriati meminta kepada KPU kabupaten/kota se NTB harus
memiliki pemahaman yang sama terkait dengan pantarlih beserta tugasnya.
Regulasi terkait dengan proses pencocokan dan penelitian data pemilih, harus
mempunyai pandangan yang sama.
“Saya
masih ingat pada Pemilu 2024 dulu, Kita berspekulasi bahwa kita tidak boleh
mencoret data pemilih. Hal ini menjadi evaluasi bagi kita, artinya ada semacam
SOP yang dilanggar oleh teman-teman pantarlih dahulu,” ungkap Zuriati.
Ia
juga meminta perlu dilakukan evaluasi dari kinerja Pantarlih pemilu 2024 yang
lalu. Sehingga hasil evaluasi tersebut bisa menjadi gambaran untuk memperbaiki
pemutakhiran pada Pilkada 2024 ini. “Perlu mengevaluasi serta juga
diinventarisir masalah pada pemilu yang lalu,” pungkasnya.
Post a Comment