Kewaspadaan harus terus bisa ditingkatkan oleh masyarakat dan seluruh elemen lainnya demi membentengi diri agar tidak mudah terprovokasi dan ikut arus dengan begitu saja apabila menjumpai adanya sikap yang mengarah pada intoleransi, ataupun paham radikalisme yang berujung pada tindak terorisme. Hal tersebut dikarenakan seluruhnya tentu sangat berbahaya dan mengancam keutuhan negara, utamanya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang seharusnya bisa berjalan dengan lancar dan damai.

Pemerintahan diseluruh tingkat, mulai dari Pemerintah pusat hingga Pemerintah Daerah (Pemda) sangat penting untuk bisa terus menjalin integrasi dan koordinasi dalam rangka bersama-sama mewujudkan pelaksanaan pesan demokrasi dan kontestasi politik melalui gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang agar bisa terlaksana dengan damai.

Upaya tersebut memang terus digaungkan, termasuk salah satunya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah (Jateng) yang meminta kepada seluruh masyarakat di wilayah mereka untuk bisa meningkatkan kewaspadaan diri mereka masing-masing terhadap berbagai macam sikap ataupun tindakan yang mengarah pada intoleransi dalam bentuk apapun.

Bukan hanya intoleransi saja yang penting untuk bisa diwaspadai oleh seluruh elemen masyarakat, namun juga warga hendaknya bisa memilah dan memilih termasuk bisa dengan sangat tegas melakukan penolakan apabila ternyata terdapat suatu kelompok ataupun masyarakat tertentu yang berusaha untuk menghilangkan hak politik dari pihak masyarakat lainnya.

Jangan sampai adanya diskriminasi, intoleransi hingga adanya penolakan atas hak-hak politik yang sebenarnya menjadi hak asasi manusia (HAM) yang sangat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu kemudian dicederai dengan sikap tertentu dari sejumlah pihak, khususnya menjelang Pemilu 2024 seperti sekarang ini, yang mana bisa dirasakan bahwa tensi politik sudah semakin memanas.

Terkait dengan adanya imbauan kepada seluruh masyarakat untuk bisa meningkatkan kewaspadaan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Batang, Agung Wisnu Barata menyampaikan bahwa pihaknya juga terus mengupayakan agar bisa melakukan pencegahan akan seluruh paham radikal karena memang sangat rawan dan berpotensi untuk bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini sudah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa sejak jaman kemerdekaan sehingga bisa mengantarkan Indonesia untuk berhasil merebut kemerdekaannya dan mengusir para penjajah dari Tanah Air.

Tidak bisa dipungkiri bahwa bangsa ini memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang sangat kuat dari seluruh elemen masyarakat di Indonesia, meski memang memiliki keberagaman atau diversitas yang sangat tinggi dengan berbedanya latar belakang kebudayaan masing-masing. Apabila masyarakat bisa tetap menjaga persatuan dan kesatuannya, maka bangsa ini juga otomatis akan mampu menjadi sebuah bangsa yang kuat dan utuh.

Lebih lanjut, sebenarnya sikap adanya intoleransi itu merupakan sebuah sikap yang bersifat eksklusif, dalam artian, biasanya hal itu akan timbul dari seseorang ataupun sekelompok yang merasa bahwa diri mereka adalah yang paling benar, serta mereka sejatinya merupakan orang atau kelompok yang tidak siap untuk menghadapi adanya perbedaan di Indonesia.

Padahal, adanya perbedaan di Indonesia merupakan sebuah hal yang sifatnya adalah niscaya, sehingga hal itu sama sekali tidak bisa dilepaskan dari masyarakat sendiri. Justru dengan adanya perbedaan itulah yang juga sekaligus menjadikan kekuatan tersendiri bagi bangsa ini. Termasuk pula, Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi asas demokrasi, sehingga adanya perbedaan akan pilihan politik bisa diterima dengan lapang dada oleh masyarakat dan tidak menjadi sebuah permasalahan yang serius, serta dianggap lumrah.

Oleh karena itu, memang sangat berbahaya adanya sikap intoleransi ataupun tindak dan paham radikalisme bagi keutuhan bangsa ini, masyarakat hendaknya benar-benar terus waspada akan segala ajakan yang mengarah ke dalam perbuatan demikian.

Terlebih, biasanya paham yang bersifat radikalisme ini bisa berubah dengan cepat untuk dikonversi menjadi sebuah tindakan dengan menggunakan kekerasan. Termasuk juga, apabila misalnya justru paham tersebut diselimuti dengan embel-embel yang mengatasnamakan paham keagamaan sehingga membuat masyarakat yang mungkin kurang teliti dan kurang waspada, bisa dengan mudah untuk terpengaruh.

Sebagai informasi, paham radikalisme pun bisa bermuara pada sebuah tindak terorisme, yang mana biasanya akan sangat menghalalkan segala cara termasuk juga cara-cara yang sangat melanggar amanat konstitusi hingga menabrak HAM orang lain, bahkan bisa jadi membunuh ataupun tindak bunuh diri dianggap jihad.

Apalagi dalam era perkembangan teknologi yang maju dan pesat seperti sekarang ini, pola paham radikal juga sudah mengalami perubahan, yakni mereka mampu untuk masuk ke ranah pemanfaatan teknologi informasi seperti penggunaan media sosial dan ruang digital lainnya di internet, sehingga menjadi semakin mudah diakses oleh siapapun.

Maka dari itu, sudah barang tentu segenap elemen masyarakat hendaknya benar-benar harus bisa untuk meningkatkan kewaspadaan diri mereka masing-masing dengan tidak mudah terprovokasi apabila terdapat hal-hal yang mengarah pada sikap intoleransi maupun tindak radikalisme dan terorisme. Karena seluruhnya akan sangat berbahaya dan mengancam keutuhan negara, utamanya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Ahmad Dzul Ilmi Muis, Penulis adalah alumni Fisip Unair

Kantor Staf Presiden (KSP) terus mendorong agar Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) agar bisa langsung bekerja untuk melakukan pengawalan kepada upaya dan program pemerintah dalam percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Terkait adanya imbauan tersebut, Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardani mengungkapkan bahwa memang saat ini BP3OKP sendiri harus segera bisa tancap gas bersama-sama dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah (Pemda) setampat dalam bekerja sama dengan saling menggandeng pada seluruh komponen publik seperti pada pihak legislatif, Non-Governmental Organization (NGO), lembaga keagamaan, khususnya gereja bahkan hingga para rekan-rekan media.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sebetulnya keberadaan dari BP3OKP sendiri memang bukan hanya sekedar untuk pembangunan saja, melainkan adanya lembaga tersebut juga untuk bisa memastikan agar adanya dialog bisa terjadi secara 2 (dua) arah agar percepatan pembangunan yang dilakukan di Tanah Papua bisa terjadi dengan inklusif, tepat sasaran dan juga bisa terlaksana secara mendalam.

Dengan kehadiran BP3OKP dalam pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut, maka juga menjadi suatu wujud nyata dari adanya penguatan kelembagaan untuk bisa melakukan sinergitas akan upaya dan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan otonomi khusus (Otsus) di Papua.

Memang, kebutuhan akan adanya koordinasi yang baik, kemudian adanya sinegitas dalam program pembangunan sendiri merupakan sebuah kunci untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua bisa terlaksana dengan jah lebih optimal lagi.

Namun, bukan hanya sekedar komitmen akan kelembagaan saja, melainkan juga harus disertai dengan adanya komitmen anggaran pemerintah dalam melakukan pembangunan tersebut agar bisa terus meningkat sebagaimana terlihat dari bagaimana adanya alokasi dana transfer dari pusat ke daerah dan juga dana desa ke Tanah Papua.

Diketahui bahwa seluruh alokasi anggaran yang ditujukan untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua tersebut hingga tahun 2022 lalu saja sudah mencapai hingga sebesar 1.092 triliun Rupiah, termasuk juga dengan adanya dana Otsus dan juga dana tambahan infrastruktur yang mencapai hingga sebesar 138,65 triliun Rupiah.

Untuk itu, memang adanya kesamaan akan persepsi terkait dengan bagaimana urgensi seluruh program yang segera dilakukan dan juga dikoordinasikan, adanya sinergitas dari lintas semua pihak terkait adalah tantangan dan juga sekaligus peran yang dapat diisi oleh BP3OKP sehingga lembaga tersebut mampu untuk menjadi orkestrator program sekaligus juga menjadi jembatan penghubung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait.

Perlu diketahui pula bahwa adanya pembentukan BP3OKP merupakan mandat yang telah termaktub dalam Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 2 Tahun 2021 untuk bisa semakin memperkuat akuntabilitas dan perencanaan pembangunan.

Pasalnya, lembaga tersebut sendiri memiliki banyak tugas yang sebenarnya sangat vital, yakni melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi koordinasi terkait dengan pelaksanaan program otonomi khusus di wilayah Papua, serta untuk terus melakukan pengawalan pada program rencana induk percepatan pembangunan Papua (RIPPP) dan untuk rencana aksi percepatan pembangunan Papua (RAPPP) pada tahun 2022 hingga 2024 mendatang.

Memang, sejak pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia (RI) ketujuh saat ini, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan juga bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin, seluruh pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah di Bumi Cenderawasih memperoleh perhatian yang sangat perhatian yang sangatlah besar.

Terkait dengan bagaimana perhatian pemerintah yang sangat besar selama ini dalam rencana dan program percepatan pembangunan di Papua, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Theofranus Litaay mengungkapkan bahwa sejatinya pemerintah sendiri sudah sangat menyadari bahwa masyarakat di Bumi Cenderawasih itu merupakan masyarakat yang religius, dimana di sana peranan dari lembaga keagamaan seperti gereja dan para tokoh agama setempat memang sangat memiliki pengaruh besar.

Presiden Jokowi sendiri bahkan secara teratur terus melakukan berbagai macam agenda rapat koordinasi (rakor) terkait dengan pembangunan Papua tersebut. Dengan adanya rakor yang secara teratur dilakukan itu, ditunjukkan dari banyak pengawasan hingga pembaruan dari instrumen yang berguna untuk semakin meningkatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam mengawal pembangunan, yang mana salah satu pendekatan yang diterapkan adalah dengan adanya pelibatan aktif dari berbagai lembaga keagamaan, lembaga adat hingga lembaga masyarakat.

Karena, dengan adanya pelibatan dari berbagai lembaga masyarakat hingga lembaga pemerintahan bahkan NGO pun, maka upaya program percepatan pembangunan Papua menjadi semakin maksimal. Kerja keras dari Pemerintah RI untuk berusaha melibatkan semua golongan itu tentunya juga demi bisa semakin mengoptimalkan program pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Veronica Lokbere, Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Kinerja Presiden Jokowi mendapat apresiasi penuh dari publik. Mereka puas dengan beliau yang telah bekerja keras sehingga Indonesia bisa bangkit dari masa pandemi. Negeri ini selamat dari ancaman resesi 2023 dan menjadi negara yang sehat perekonomiannya.

Presiden Jokowi adalah sosok pemimpin yang dicintai oleh rakyat. Mereka selalu puas akan kinerja beliau, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Presiden Jokowi berhasil membangun Indonesia menjadi lebih baik dan melewati badai pandemi dengan selamat. Apresiasi publik membuat kepercayaan terhadap pemerintah terus meningkat. 

Menurut survei di sebuah Litbang, kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi- Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin meningkat, yakni di angka 70,1%. Survei periodik ini dilakukan melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan sejak 29 April hingga 10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Ketika ada peningkatan apresiasi publik terhadap pemerintah maka menunjukkan bahwa Presiden Jokowi betul-betul dicintai rakyat. Survey ini valid karena margin errornya hanya 5%, dan kenyataannya memang semua orang puas dengan pemerintahan saat ini.

Apresiasi masyarakat hadir karena di masa kepemimpinan Presiden Jokowi periode dua banyak sekali peningkatan yang dirasakan oleh rakyat seperti pembangunan berbagai infrastruktur. Selain itu, Indonesia juga meraih prestasi dengan dipercaya menjadi penyelenggara acara-acara internasional seperti Asian Games tahun 2018, KTT G20 tahun 2022, dan KTT ASEAN 2023.

Emrus Sihombing, Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan menyatakan bahwa amat wajar masyarakat merasa puas terhadap Presiden Jokowi karena beliau responsif membantu masyarakat, misalnya ketika harga minyak goreng naik (ada BLT minyak goreng). Beliau mengerti kebutuhan masyarakat sehingga cepat memberikan bantuan langsung. 

Bantuan yang diberikan kepada rakyat juga tidak hanya BLT minyak goreng, tetapi juga bermacam-macam bansos lainnya. Ketika awal pandemi maka diberi bansos berupa sembako dan akhirnya diganti dengan uang karena lebih praktis dalam pemberiannya (ke berbagai daerah). Lagipula, jika bantuan berupa sembako, bisa saja diakali oleh oknum calon pejabat yang menempelkan stiker di bungkus bansos dan jadi kampanye ilegal.

Uang bansos juga diberikan langsung ke rekening untuk mencegah permainan oknum yang akan mengemplangnya. Presiden Jokowi memikirkan cara untuk menolong rakyat yang kesusahan di masa pandemi dan menjauhkan mereka dari oknum-oknum yang jahat. Dengan transfer maka bansos dijamin aman dan bisa dimanfaatkan untuk belanja. 

Cara mengatasi dampak pandemi ala Presiden Jokowi juga dipuji masyarakat karena tak hanya memberi bansos. Namun juga dengan menerapkan program-program yang baik untuk masa depan. Contohnya ketika awal pandemi, bulan Maret tahun 2020 lalu. Indonesia tidak di-lockdown seperti negara-negara lain dan hal ini berefek ke perekonomian, karena jika lockdown total maka perekonomian otomatis lumpuh.

Presiden Jokowi berpikiran jauh ke depan dan tak hanya memutuskan Indonesia tanpa lockdown. Beliau juga dengan cepat memesan vaksin Sinovac begitu vaksinnya sudah diproduksi massal. Vaksin juga terbukti halal MUI dan memiliki nomor BPOM sehingga masyarakat tidak takut saat disuntik. Presiden Jokowi juga jadi WNI pertama yang disuntik vaksin Sinovac untuk membuktikan keamanannya.

Sementara itu, Politisi Hasto Kristiyanto menyatakan gembira terhadap hasil survey tersebut. Berarti rakyat selama ini puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Baru kali ini ada sosok presiden yang begitu disayangi oleh banyak orang.

Ketika tingkat kepuasan publik terhadap presiden dan wakilnya naik, maka itu adalah hasil dari kerja keras Presiden Jokowi sejak tahun 2014. Sejak awal jadi presiden, Bapak Jokowi sudah berkomitmen untuk memajukan Indonesia. Dimulai dari reformasi birokrasi dan memberantas KKN. Penyebabnya karena jika birokrasi dibenahi maka pengurusan surat penting dan perizinan jadi mudah, sehingga memudahkan rakyat.

Reformasi birokrasi dilanjutkan dengan peresmian UU Cipta Kerja, yang memudahkan perizinan usaha, membuat kategori usaha menjadi berdasarkan resiko (sehingga mengurus izinnya jauh lebih murah), mempersingkat durasi pengurusan izin usaha, dan mengubahnya menjadi sistem online. Dengan cara ini maka akan lebih ringkas, praktis, dan bebas KKN karena tidak ada potensi pengambilan pungli.

Selain reformasi birokrasi maka Presiden Jokowi, dibantu oleh KH Ma’ruf Amin, terus membangun Indonesia melalui proyek pembangunan ekonomi nasional. Walau ada pandemi tetapi proyek itu jalan terus, karena akan membawa manfaat hingga puluhan tahun ke depan. Jalan-jalan raya, tol, bendungan, semua dibangun untuk rakyat.

Ketika ada infrastruktur berkat proyek pembangunan nasional maka rakyat diuntungkan karena mobilitasnya dimudahkan dan tidak takut akan banjir atau bencana kekeringan. Selain itu, investasi juga mudah sekali untuk masuk karena para penanam modal asing mensyaratkan adanya infrastruktur yang baik. Di Indonesia infrastrukturnya merata, tidak hanya di Jawa, sehingga proyek investasi juga banyak di luar Jawa.

Kinerja Presiden Jokowi mendapat apresiasi dari publik. Ketika ada peningkatan kepuasan masyarakat maka menandakan bahwa masyarakat makin mencintai pemerintahan yang sekarang. Buktinya adalah mereka menaati berbagai program yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu warga juga puas karena ada berbagai kemajuan di Indonesia, mulai dari infrastruktur hingga kemajuan di bidang ekonomi.

Pemanfaatan media sosial harus benar-benar dengan bijak. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap penciptaan kondisi Pemilu yang damai dan juga kodusif di Indonesia karena sudah tidak lagi banyak bertebaran isu-isu atau berita hoax.

Pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) akan segera datang padatahun 2024 mendatang di Indonesia. Memang banyak harapan yang menyertai serta tidak sedikit pula rasa optimisme dari seluruh masyarakat supaya penyelenggaraa Pemilu tersebut bisa berjalan dengan penuh akan kedamaian dan kondusif.

Tidak bisa dipungkiri bahwa menjaga Pemilu yang damai memang sebuah kewajiban dan kebutuhan serta keharusan yang dimiliki oleh segenap elemen masyarakat Tanah Air. Mengenai hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate menyatakan bahwa salah satu hal paling krusial untuk terus menjaga kondusifitas dan juga kedamaian Pemilu adalah dengan tidak menyebarkan hoax.

Bahkan dirinya meminta kepada seluruh masyarakat untuk membiasakan dan membudayakan verifikasi informasi terlebih dahulu sebelum menerima dan mengamini sebuah pemberitaan ataupun segala macam jenis informasi yang beredar di media sosial serta di internet. Dirinya menegaskan bahwa semua pihak harus turut berperan aktif dalam menjauhi hingga memerangi hoax.

Bukan hanya itu, namun Menkominfo juga mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk bisa merayakan adanya pesta demokrasi dengan penuh rasa banggsa terhadap bangsa dan negara. Dirinya mengimbau bahwa seharusnya masyarakat Tanah Air mengikuti orasi budaya tentang bagaimana tetap bersikap santun, utamanya ketika bermedia sosial untuk menunjang adanya Pemilu yang damai.

Maka dari itu, Johnny G Plate juga mengajak segenap elemen masyarakat supaya mampu meningkatkan literasi digital dengan cara yang baik, terlebih tatkala memasuki tahun politik seperti sekarang ini. Pasalnya, tidak bisa dipungkiri kalau satu kebudayaan di sebuah daerah, bisa jadi sama sekali tidak cocok jika diimplementasikan dengan wilayah lainnya. Maka dari itu dalam bermedia sosial harus penuh akan kehati-hatian.

Adanya pesta demokrasi, yakni Pemilu 2024 justru menurutnya harus benar-benar dirayakan dengan nuansa yang sangat damai serta sejuk, senang dan bahagia. Jangan sampai justru esensi dari kata ‘pesta’ di sana hanyalah dijadikan sebagai alat untuk menciptakan sebuah konflik tertentu diantara kelompok dengan cara melakukan penyebaran fitnah dan juga hoax.

Media sosial, khususnya di masa sekarang ini memang memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk itu, pengelola media sosial harus benar-benar bijak ketika menggunakan sarana di dunia maya tersebut sehingga mereka tidak terjebak atau justru malah mudah menyebarkan berita bohong.

Mengenai hal tersebut, Sekretaris Dinas Kominfo Pacitan, Eno Spith Mudumi menyatakan bahwa kehadiran media sosial memang sangat mampu memberikan ruang tanpa adanya batasan bagi para penggunanya untuk berekspresi. Sejatinya, justru dengan kebebasan berekspresi di media sosial tersebut merupakan salah satu perwujudan konkret bahwa Indonesia menganut nilai demokrasi.

Bukan hanya untuk berekspresi dalam kegiatan sehari-hari saja, melainkan tidak sedikit diantara masyarakat, yang menggunakan beberapa aspek dari media sosial untuk menyampaikan pendapat mereka, mulai dari menyampaikan aspirasi masyarakat di ranah politik, gagasan pribadi hingga melakukan kritik sebagai sarana kontrol sosial terhadap bagaimana kinerja pemerintah saat ini.

Sejatinya, sejumlah fakta tersebut memang merupakan sebuah bentuk dari bagaimana kontribusi positif dari para warganet terhadap demokratisasi di Indonesia. Meski begitu, ternyata di sisi lain juga masih terdapat banyak celah di internet yang juga sering dimanfaatkan oleh para penebar hoax.

Untuk itu, hal paling penting menurut Eno adalah bagaimana memunculkan sikap bijak dalam menyaring segala jenis informasi dan pemberitaan di media sosial atau internet sebelum diterima apalagi untuk kepentingan dilanjutkan atau dibagikan kepada rekan media sosial lainnya, jangan sampai mata rantai penyebaran hoax justru terus terjadi.

Dengan adanya sikap lebih bijak dan juga memiliki filter ketika menghadapi sebuah pemberitaan di media sosial, maka mata rantai penyebaran hoax di masyarakat akan bisa teratasi karena sudah semakin sedikit orang yang melakukan penyebarluasan informasi hoax dan juga semakin sedikit pula orang yang terlalu mudah percaya pada segala apapun yang ada di media sosial.

Berbicara mengenai Pemilu 2024, maka justru bagaimana aranya untuk mendongkrak peran dari media sosial tersebut dalam menyukseskan seluruh tahapan Pemilu 2024. Pasalnya, media seharusnya tidak hanya dalam menyebarkan informasi saja, melainkan juga harus mampu menjadi sebuah sarana edukasi dan menyangkal hoax yang bertebaran di masyarakat agar Pemilu terjadi dengan damai.

Menciptakan sebuah keadaan penuh akan kedamaian dalam pesta demokrasi Pemilu merupakan sebuah kewajiban yang dimiliki oleh segenap masyarakat Indonesia, karena memang negara ini menganut asas demokrasi. Untuk itu, salah satu upayanya, utamanya di jaman serba canggih seperti sekarang ini adalah dengan memanfaatkan media sosial dengan semakin bijak untuk mewujudkan Pemilu yang damai tersebut.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Siber Nusa

Kepuasan yang dimiliki oleh publik atas kinerja Pemerintah RI selama ini, khususnya pada era kepemimpinan Presiden Jokowi terus menunjukkan angka yang tinggi karena memang dinilai bahwa pemerintah saat ini telah berhasil membuat banyak gebrakan dan program lain yang sangat berdampak baik bagi masyarakat di Tanah Air.

Dirilis secara resmi hasil survei yang telah dilaksanakan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang berupaya untuk menilai dan mengukur bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat di Tanah Air akan kinerja pemerintah selama ini di era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) tersebut, menunjukkan bahwa angka kepuasan publik masih tergolong tinggi.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap bagaimana kinerja kepemimpinan Presiden Jokowi berada pada angka 79,6% (persen). Terkait hasil survei tersebut, Direktur Riset SMRC, Deni Irvani mengungkapkan bahwa pada angka itu juga menunjukkan para pemilih kritis merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo selama memimpin Tanah Air.

Para pemilih kritis sendiri merupakan seorang pemilih yang memiliki akses ke banyak sumber informasi secara sosial dan politik secara lebih baik jika dibandingkan dengan masyarakat atau individu lainnya. Sebab, mereka memiliki akses untuk bisa menggunakan telepon atau cellphone secara lebih maksimal optimal sehingga mereka pun mampu untuk mengakses banyak informasi di internet untuk bisa mengetahui dan berdikap terhadap banyaknya pemberitaan terkini terkait sosial dan politik.

Dengan adanya para pemilih kritis yang memiliki sumber untuk akses ke beragam jenis informasi dan bisa dikatakan melek teknologi dan ruang digital tersebut saja, mereka mengaku bahwa merasa puas dengan bagaimana kepemimpinan Presiden Jokowi, sehingga bisa dikatakan pula memang kepemimpinan beliau sangat layak untuk diberikan apresiasi yang tinggi.

Semenjak era kepemimpinan Presiden Jokowi juga telah terjadi banyak perubahan yang cukup signifikan di Indonesia dengan banyak program dan gebrakan berani yang beliau lakukan untuk melakukan perubahan ke arah yang jauh lebih baik bagi Indonesia.

Salah satu yang menjadi menonjol dalam kepemimpinan Presiden Jokowi adalah bagaimana sangat digencarkannya pembangunan nasional bahkan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok Nusantara tanpa terkecuali, termasuk juga menyentuh Provinsi paling Timur di Tanah Air, yakni Papua yang justru menjadi salah satu prioritas dalam program pembangunan Pemerintah RI saat ini.

Diketahui bahwa memang Presiden Jokowi sendiri bertekad untuk bisa menghapuskan kesenjangan di Tanah Air dan melakukan pemerataan pembangunan, agar ke depannya Indonesia bisa benar-benar siap untuk menyongsong era Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang.

Pembangunan tersebut kini dilakukan dengan tidak lagi hanya mengutamakan salah satu wilayah tertentu saja seperti Pulau Jawa, yang mana berbeda dengan kepemimpinan Presiden sebelumnya yang terkesan terus menggunakan paradigma Jawasentris dalam pembangunannya.

Justru di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, peradigma pembangunan berusaha dirubah secara total dengan menerapkan pembangunan yang Indonesiasentris sehingga benar-benar bisa diterapkan secara sangat merata.

Dalam survei yang dilakukan oleh SMRC tersebut, melibatkan sebanyak 915 orang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode wawancara melalui sambungan telepon dari periode tanggal 23 hingga 25 Mei 2023 lalu. Kemudian survei itu sendiri memiliki Margin of Error yakni kurang lebih sekitar pada angka 3,3% dan tingkat kepercayaannya mencapai 95%.

Bukan hanya mengenai soal pemerataan pembangunan yang terus digencarkan secara merata saja, namun tingkat kepuasan publik yang tinggi dalam menilai kepemimpinan Presiden Jokowi juga dikarenakan masyarakat menganggap kalau Pemerintah RI memang sangat mampu dengan tegas menegakkan hukum di Tanah Air bahkan sama sekali dengan tidak pandang bulu.

Utamanya adalah mengenai penangkapan para koruptor, mulai dari para oknum pejabat hingga para oknum aparat keamanan sendiri, apabila memang tersangkut kasus korupsi, maka Pemerintah RI langsung berhasil mengamankannya dan menegakkan hukum dengan tegas sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Hal lain yang menyebabkan mengapa publik terus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada Presiden Jokowi, yaitu adanya UU Cipta Kerja, yang mana dinilai menjadi semakin membantu dan mempermudah masyarakat, khususnya para buruh sendiri untuk menerima hak-hak mereka, termasuk juga semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka.

Segala kinerja dari Pemerintah RI di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini terus dinilai oleh masyarakat Indonesia sangat baik dan memuaskan. Hal tersebut ditunjukkan dari bagaimana hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintah yang terus menunjukkan angka yang tinggi.