Pemerintah RI telah melakukan segenap daya dan upaya dengan sangat maksimal dan optimal, khususnya dalam rangka untuk melakukan mitigasi preventif mengenai adanya dugaan kebocoran data Pemilu pada tahun 2024 mendatang.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Dirjen Dukcapil Kemendagri RI), Teguh Setyabudi menjelaskan pihaknya telah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk menangani adanya dugaan kebocoran data di Dukcapil. Bahkan, dari hasil gerak cepat yang dilakukan tersebut juga telah terlahir dua kegiatan untuk segera bisa menyelesaikan permasalahan itu.

Pihaknya juga menginformasikan kepada masyarakat agar tidak mudah untuk termakan isu apapun yang beredar di media sosial karena memang segala macam isu ataupun narasi bisa saja dibuat oleh pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, dan nyatanya memang sama sekali tidak benar demikian adanya.

Teguh menyatakan bahwa ternyata data yang ada di breachforums mengenai isu dugaan telah terjadi kebocoran, jika dilihat dari formay elemen datanya, sama sekali tidak sama dengan data yang terdapat di database kependudukan existing milik pemerintah saat ini.

Pihaknya bersama dengan seluruh stakebolder atau pemangku kepentingan lainnya akan terus dan masih melakukan investigasi lebih lanjut mengenai polemik yang muncul di masyarakat ini.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benny Irawan menjelaskan bahwa kerja sama yang telah dilakukan oleh Ditjen Dukcapil dengan BSSN dan Kemkominfo sendiri sudah melakukan langkah audit investigasi dan juga sekaligus melakukan mitigasi preventif.

Kedua langkah yang dilakukan itu bahkan telah terlaksana dengan sangat cepat sesaat setelah isu mengenai adanya dugaan kebocoran data tersebut mencuat ke publik dan bahkan sampai saat ini sendiri, seluruhnya masih terus berproses dengan cepat hingga lebih dalam lagi.

Benny juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan adanya informasi mengenai dugaan kebocoran data. Menurutnya, seluruh informasi yang disampaikan oleh masyarakat di Tanah Air apabila memang berkaitan dengan keberlangsungan bangsa dan negara, akan langsung ditindaklanjuti dengan sangat cepat.

Dengan adanya informasi yang disampaikan oleh masyarakat itu, juga sekaligus menjadi sebuah pertanda bahwa rakyat sangat memiliki perhatian yang lebih kepada pemerintah dan kepada keberlangsungan negara. Sehingga saat mendapatkan adanya informasi akan dugaan kebocoran data, langsung bisa secara cepat dan tepat ditangani tanpa perlu menunggu waktu yang lama dan bisa langsung tertangani dengan optimal.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sendiri juga telah berperan dengan sangat penting dan telah melakukan berbagai macam cara ataupun langkah strategis hingga mereka membuat satuan tugas (Satgas) yang ditugaskan untuk secara khusus melakukan pengamanan akan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang, terlebih mengenai adanya potensi atau risiko akan ancaman siber.

Terkait dengan hal tersebut, Juru Bicara (Jubir) BSSN, Ariandi Putra menjelaskan bahwa Satgas bentukan BSSN sampai saat ini terus menjalankan peran dan fungsinya secara sangat maksimal, utamanya untuk memperkuat adanya keamanan sistem elektronik, menerapkan pencegahan secara dini dan juga melakukan asistensi kepada lembaga terkait pada saat perhelatan pesta demokrasi dan kontestasi politik 2024.

Fungsi utama dari Satgas bentukan BSSN mengenai Pemilu 2024 tersebut adalah tentunya untuk bisa memperkuat sistem yang ada di Indonesia, khususnya berkaitan dengan data para pemilih dan juga mengenai data apapun terkait dengan Pemilihan Umum.

Kekuatan yang dimiliki oleh Satgas BSSN sendiri sama sekali tidak bisa diragukan, karena mereka mirip dengan satuan tugas yang dibentuk pada saat upaya pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G-20) tahun 2022, yang mana mereka telah mengalami sukses besar untuk terus menjaga keamanan siber bahkan selama acara internasional berlangsung, sehingga sudah sangat setara dan sejajar dengan keamanan tingkat dunia.

Terkait isu mengenai dugaan kebocoran data Pemilu 2024 yang sempat berhembus di publik di media sosial memang harus ditanggapi dengan sangat bijak, dan hendaknya seluruh masyarakat di Indonesia lebih waspada dengan apapun mengenai pemberitaan di media sosial. Pasalnya, Pemerintah sendiri sejauh ini sudah terus melakukan upaya akan mitigasi preventif dengan tujuan untuk benar-benar melakukan pengamanan data.

Oleh : Gita Oktaviani )*

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang selama ini menjadi kebijakan untuk menekan penularan Covid-19 telah resmi dicabut. Meski demikian masyarakat harus tetap waspada karena status darurat Covid-19 nasional belum berakhir.
Perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki dua status darurat Covid-19 yang tertuang melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia. Pertama, Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 31 Maret 2020. Kedua, Status Bencana Non-Alam sebagai Bencana Nasional yang ditandatangani pada tanggal 13 April 2020.
Pencabutan status darurat Covid-19 di Indonesia tentu saja harus menunggu arahan WHO (World Health Organization). Hal tersebut terkait dengan WHO yang belum mencabut status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Global (Public Health Emergency International Concern/PHEIC) Covid-19.
Dalam kesempatan konferensi pers di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi menuturkan, untuk status kedaruratan tidak dicabut karena pandemi belum berakhir sepenuhnya. Pandemi ini sifatnya bukan per negara, tetapi sudah dunia.    Sehingga status kedaruratan kesehatan tetap dipertahankan karena harus mengikuti status dari PHEIC.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Mohammad Syahril mengatakan, pandemi Covid-19 masih berlangsung meski pemeirntah sudah resmi mencabut PPKM. Dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk tetap waspada, artinya suatu saat pandemi ini bisa terjadi lagi dengan subvarian baru yang memicu kenainal lonjakan kasus.
Syahril juga menyatakan kesiapan pihak Kemenkes dan jajarannya untuk mulai menyiapkan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), alat-alat dan obat jika nantinya terjadi kenaikan kasus covid-19. Tentu saja harapannya tidak terjadi lonjakan kasus lagi.
Di kesempatan yang sama, M Syahril juga menjelaskan bahwa pencabutan status PPKM tidak bisa disamakan dengan pencabutan status kedaruratan kesehatan. Apalagi ada tahapan yang berbeda utuk mencabut kedaruratan.
Sebelumnya, M Syahril juga menjelaskan, jika merujuk pada pernyataan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dikatakan bahwa memang tanda-tanda akan berakhirnya pandemi Covid-19 sudah bermunculan.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, dicabutnya PPKM bukan berarti Covid-19 telah berakhir. Tito menjelaskan, bahwa PPKM merupakan intervensi pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat demi mencegah terjadinya penularan.
Berdasarkan indikator-indikator yang menunjukkan situasi pandemi membaik, pemerintah juga telah memutuskan untuk mencabut indikator tersebut. Sebagai gantinya masyarakat perlu untuk tetap waspada terhadap kerawanan penularan karena pandemi belum tuntas di tingkat dunia.
Tito juga mengingatkan bahwa pemerintah harus tetap mencegah penularan Covid-19 yakni dengan menggunakan masker saat berada di tempat publik. Masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernafasan seperti pilek dan batuk, diharapkan untuk tetap menggunakan masker. Tito juga memberikan instruksi kepada kepala daerah untuk melakukan segenap upaya dalam rangka mencegah terjadinya lonjakan kasus.
Gubernur, Bupati dan Walikota mendapatkan instruksi dari Mendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayahnya, termasuk melakukan asesmen indikator Covid-19 untuk menilai laju penularan dan kapasitas respons.
Selain itu, kepala daerah selaku kasatgas daerah juga dapat memberikan rekomendasi izin keramaian dengan sangat selektif terhadap setiap bentuk aktivitas/kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang menjadi dasar penerbitan izin dari pihak kepolisian sesuai dengan tingkatannya.
Gubernur, Bupati dan Wali Kota juga diinstruksikan untuk melaporkan penanganan, pencegahan serta pengendalian Covid-19 di wilayah masing-masing kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Instruksi tersebut berlaku mulai tanggal 30 Desember dengan ketentuan pada saat instruksi tersebut berlaku maka Inmendagri 50 Tahun 2022  dan Inmendagri 51 Tahun 2022 tentang PPKM, dinyatakan tidak berlaku. 
Sementara itu, Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Iwan Ariawan menilai bahwa langkah pemerintah dalam mencabut PPKM merupakan keputusan yang tepat.
Iwan sepakat bahwa penularan Covid-19 di Indonesia sudah terkendali berdasarkan sejumlah indikator, ditandai dengan laju kasus di bawah 1.000 dan dalam bulan ini tidak ada lonjakan kasus yang signifikan, termasuk angka hospitalisasi dan kematian.
Selain itu, antibodi masyarakat tentang virus corona berdasarkan zerosurvei sudah mencapai rata-rata 98,5 persen. Indikator tersebut tentu saja menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah memiliki kekebalan melalui vaksinasi dan infeksi.
Iwan mengatakan, vaksinasi dosis 1 sampai 3 atau booster sudah terbukti efektif mencegah kematian akibat Covid-19. Meski PPKM telah dicabut, dirinya juga meminta kepada pemerintah untuk terus memantau indikator transmisi, serta penerapan peraturan perjalanan luar negeri seperti wajib vaksin booster.
PPKM telah resmi dicabut karena dalam beberapa waktu terakhir tidak ada lonjakan kasus yang signifikan, namun status pandemi belum berakhir karena merujuk pada keputusan WHO. Meski demikian hal ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi menemukan titik cerah di mana izin keramaian sudah dimulai.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute

Masyarakat Papua mengapresiasi upaya optimal Pemerintah dalam memberikan layanan transportasi melalui Bandara Ewer. Keberadaan Bandara Ewer yang sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi semakin membawa banyak sekali dampak positif bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Asmat.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub RI), Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa dengan adanya peresmian dari Bandar Udara (Bandara) Ewer yang terletak di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan tersebut akan mampu menjadi titik strategis untuk semakin melayani penerbangan, baik itu penumpang maupun adanya penerbangan mengangkut barang entah itu hendak menuju ataupun dari wilayah Papua.

Bahkan, menurutnya, adanya Bandara Ewer ini akan mampu menjadi sebuah titik sentral yang sangat strategis. Karena selama ini memang Kabupaten Asmat sendiri bisa dikatakan membutuhkan adanya infrastruktur yang mampu menopang adanya mobilitas di jalur udara, khususnya mampu menyalurkan penumpang ataupun barang dari dan ke bandara yang lebih besar seperti di Timika ataupun di Merauke.

Bukan hanya sekedar mampu menyalurkan dan menjadi titik sentral bagi penerbangan dari hingga menuju ke bandar udara yang lebih besar saja, melainkan adanya Bandara Ewer itu juga bisa menunjang mobilitas di jalur udara menuju ke bandara yang lebih kecil seperti di wilayah pedalaman di Papua.

Keberadaan Bandara Ewer sendiri memang disiapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tujuan untuk bisa dimanfaatkan dalam melayani seluruh kebutuhan transportasi, khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Asmat sendiri.

Adanya pembangunan dan juga pengembangan infrastruktur yang sejauh ini dilakukan di berbagai pelosok daerah di Tanah Air, khususnya pembangunan infrastruktur transportasi di Kabupaten Asmat tersebut memang tidak bisa dilepaskan dari bagaimana komitmen sangat kuat yang dimiliki oleh pemerintah dalam upayanya untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air.

Presiden Jokowi sendiri selaku Kepala Negara juga pernah menegaskan bahwa pemerintahan di bawah komandonya memang menargetkan provinsi paling Timur di Indonesia, yakni Tanah Papua untuk menjadi target pembangunan prioritas yang dicanangkan dalam berbagai macam programnya.

Perlu diketahui bahwa Bandara Ewer sendiri cukup memadai dan juga memiliki keselamatan untuk pesawat berjenis ATR yang bagus, dengan panjang runway yakni hingga 1.650 meter dan penumpang yang relatif hampir setiap harinya berdatangan dan bepergian dari hingga ke Ewer.

Sementara itu, Presiden RI ketujuh, Bapak Joko Widodo memiliki harapan yang sangat besar kepada Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan tersebut, yakni harapan beliau adalah agar dengan adanya peresmian bandar udara ini mampu membuka keterisolasian dan juga semakin mempercepat mobilitas individu hingga barang.

Tidak bisa dipungkiri bahwa memang adanya keterbukaan akan keterisolasian merupakan hal yang sangat penting sekali, termasuk juga keterjaminan adanya konektivitas yang bagus, hingga keterhubungan antar sebuah wilayah dengan baik di setiap kabupaten, provinsi maupun pulau.

Kepala Negara kemudian menjelaskan bahwa saat ini Bandara Ewer sendiri sudah mampu melayani sejumlah rute penerbangan di Papua. beberapa diantaranya adalah rute penerbangan dari Timika sebanyak dua kali sepekan, penerbangan dari Kamur sebanyak empat kali penerbangan dalam satu pekan, dan dari Merauke sebanyak empat kali sepekan.

Kemudian, harapan lain yang disampaikan yakni agar dengan adanya aktivitas masyarakat di Bandara Ewer maka akan mampu juga semakin menunjang perekonomian bagi masyarakat di Kabupaten Asmat di Provinsi Papua Selatan secara umum. Karena tentunya dengan adanya pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Pemerintah RI ini akan membawa kebaikan dan juga semakin mampu meningkatkan kesejahteraan warga.

Bandara Ewer ini juga diharapkan akan mampu membuka sektor lain seperti pariwisata di lokasi Kabupaten Asmat dan juga mampu memberikan efek pengganda ekonomi bagi perekonomian warga Papua Selatan.

Sebagai informasi, Bandara Ewer sendiri telah dikembangkan sebenarnya sejak tahun 2018 lalu hingga 2022 dengan total anggaran yang sudah digelontorkan oleh Pemerintah RI hingga sebesar 287 miliar Rupiah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran anggaran itu juga menunjukkan sebuah bukti nyata bahwa memang Presiden Jokowi sangat berkomitmen kuat dalam pembangunan di wilayah Bumi Cenderawasih.

Sementara itu, salah seorang warga dari Suku Asmat bernama Veronicus juga berharap agar pemimpin Indonesia berikutnya mampu memiliki mental pembangunan yang sama dengan mental pembangunan yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Terlebih, supaya Kepala Negara selanjutnya juga mempunyai keberpihakan dalam soal pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Memang dengan adanya banyak pembangunan infrastruktur yang sukses dicanangkan oleh Presiden Jokowi, termasuk dalam pembangunan pada sektor transportasi seperti Bandara Ewer yang bertempat di Kabupaten Asmat. Ke depannya akan mampu untuk semakin membuka keterisolasian di Provinsi Papua Selatan.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak hanya upaya pemindahan lokasi ibu kota saja, pembangunan IKN ini tentu saja akan membuat eksistensi bangunan tradisional di Kalimantan terimbas oleh kehadiran pembangunan infrastruktur Ibu kota baru yang diprediksi akan menyedot banyak fungsi baru dan tuntutan desain arsitekturnya.

Oleh karena itu, diperlukan dorongan agar arsitektur daerah yang memiliki keunikan seni budaya itu tetap hadir sebagai representasi etnik masyarakat Kalimantan yang terdiri dari banyak suku di antaranya Kutai, Paser, Dayak, Berau, Banjar, Jawa, Bugis, Makasar dan Madura, ditampilkan dalam keragaman gaya yang memperkaya arsitektur di IKN Nusantara.

Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Timur (IAI Kaltim), Wahyullah B. Ombang mengatakan, kehadiran IKN di Kalimantan ini membuka kesempatan bagi arsitek di Kaltim dan sekitarnya untuk memajukan arsitektur lokal dalam memenuhi kebutuhan baru dan modernisasi.

Keindahan bangunan khas Kalimantan tentu saja memacu kalangan arsitek muda untuk mengembangkan karya baru mereka yang desainnya tetap berakar pada budaya dan karakter etnik lokal. Transfer desain berbasis budaya ini dilakukan arsitek Vergian Septiandy, yang karyanya banyak menghiasi wajah bangunan di Kalimantan.      Kehadiran IKN Nusantara merupakan peluang yang harus dimanfaatkan salah satunya untuk menampilkan identitas penduduk asli Kalimantan.

Keresahan pada budaya lokal yang akan tergerus oleh modernisasi infrastruktur di sekitar ibu kota baru telah menggugah rasa kritis Arsitek senior Prof. Josef Prijotomo dari Unika Parahyangan untuk memantapkan pemikiran para arsitek muda dan pelaku pembangunan dalam menjalankan profesinya.

Perlu diketahui bahwa Kalimantan Timur memiliki berbagai hal yang luhur dan dihormati, baik secara fisik dan non fisik. Di antaranya adanya nilai-nilai budaya, situs sejarah dan kekayaan lainnya.

Staf pengajar di Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur,Dr. Jamil menuturkan kekayaan budaya Kalimantan tidak boleh hilang, Warisan ini harus tetap dipertahankan karena sebagai kekayaan budaya kalimantan.

Dirinya menambahkan bahwa masyarakat Kaltim memiliki relasi yang kuat dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, hadirnya Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara dengan kebijakannya ke depan haruslah tetap memperhatikan aspek lingkungan.

OIKN tentunya harus menjalin komunikasi secara intens dengan masyarakat di daerah penyangga dan sekitarnya karena hanya mereka yang benar-benar memahami situasi daerah di Kaltim.

Sementara itu, Akademisi UINSI dan Founder Sekolah Life Skills, Suryadi, S.Ag, M.Pd mengatakan bahwa pemindahan IKN ke Kaltim sangat baik dan para pemuda harus mempersiapkan diri untuk turut mengisi dan terlibat atau berpartisipasi aktif di IKN Nusantara. IKN juga akan menjadi peluang dalam mengembangkan budaya daerah Kaltim. Konsep Pembangunan IKN Nusantara menjadi kota pintar dan modern akan menginspirasi kemajuan pembangunan di daerah-daerah.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang juga dikenal sebagai Nusantara. Tentu saja banyak budaya yang berbeda dari Sabang sampai Merauke. Sehingga budaya Nusantara harus dilestarikan dengan baik. Apalagi budaya nusantara juga telah menjadi magnet bagi para wisatawan.

Oleh karena itu dengan dijadikannya Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN Nusantara, tentu jangan sampai modernitas di provinsi tersebut hilang, sehingga identitas Kalimantan harus tetap tampak sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur.

Peninggalan budaya dari masa lalu ini tentu saja dapat menjadi jembatan untuk mengetahui kehidupan saat itu dan juga mengenal nilai-nilai luhur yang dianut nenek moyang.Dengan kawasan IKN Nusantara yang luas itu, pemerintah dapat memasukkan kepentingan budaya lokal atau kearifan lokal salah satunya seperti pembangunan Dayak Center.

Bagaimanapun juga pembangunan IKN Nusantara tetap harus memperhatikan keinginan masyarakat setempat lalu mengakomodir dalam sebuah pembangunan yang terintegrasi.Dengan adanya Dayak Center di IKN Nusantara tentu saja hal tersebut merupakan wujud konkret dari pemerintah untuk mengenalkan budaya suku Dayak ke Nusantara dan Mancanegara.

Suku Dayak sendiri merupakan salah satu suku di Pulau Kalimantan yang merupakan masyarakat adat yang mendiami pulau tersebut sejak zaman dahulu. Seorang tokoh Dayak, Kayan pernah menjelaskan bahwa suku Dayak merupakan ras Indo-China yang bermigrasi ke Indonesia pada abad ke-11.

Ciri khas suku Dayak dapat terlihat dari hasil budaya yang masih dapat diamati hingga saat ini. Bentuk budaya tersebut meliputi rumah, pakaian, senjata, bahasa, kepercayaan dan tradisi.

Pembangunan IKN Nusantara tentu saja tidak hanya sekadar pembangunan infrastruktur dan pemindahan kota administrasi. Namun pembangunan ini tentu saja merupakan sebuah peradaban baru yang akan diciptakan oleh generasi saat ini.

IKN Nusantara akan menjadi contoh bagi provinsi lain di mana konsep modern tidak akan melunturkan budaya yang sudah melekat dan menjadi identitas. IKN Nusantara akan tetap menjunjung tinggi budaya setempat sehingga identitas Kalimantan Timur akan tetap eksis dan dapat terus berkembang

Radikalisme adalah paham terlarang di Indonesia karena bisa meretakkan fondasi bangsa dan negara sekaligus berpotensi memunculkan konflik sosial. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memberantas radikalisme agar tidak makin menyebar dan memicu disintegrasi bangsa.

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, para pendiri bangsa sudah sepakat untuk menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Inti dari Pancasila adalah toleransi, karena Indonesia terdiri dari keberagaman. Jika radikalisme masih bercokol maka akan merusak fondasi bangsa karena ia akan menggusur posisi Pancasila. Paham radikal bisa berpotensi memunculkan konflik sosial di negeri ini.

Oleh karena itu radikalisme ditolak keras di seluruh Indonesia. Paham ini terlarang karena bisa merusak fondasi bangsa dan negara. Jika radikalisme masih bercokol maka akan merusak fondasi bangsa karena ia akan menggusur posisi Pancasila. 

Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menyatakan bahwa pencegahan penyebaran paham yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bertentangan nilai kebudayaan dan keragaman bangsa harus dilakukan. Kelompok radikal memiliki karakteristik penting yaitu klaim kebenaran tunggal dan mudah menyalahkan orang lain. Mereka jadi duri dan bencana bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

Dalam artian, paham radikal berbahaya karena merasa dirinya yang paling benar dan tidak bisa menerima perbedaan di masyarakat. Padahal Indonesia adalah negara yang terdiri dari suku dan keyakinan yang berbeda-beda, dan berprinsip Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu jua.

Jika ada kelompok yang menyalahkan perbedaan maka tak bisa diterima di Indonesia. Negeri ini adalah negara pluralis dan menerima 6 keyakinan yang berbeda-beda. Indonesia bukanlah negara yang hanya menerima 1 keyakinan saja seperti di tempat lain.

Namun anehnya kelompok radikal marah karena Indonesia dinilai tak pantas menjadi negara pluralis. Mereka tak punya andil apa-apa di era pra kemerdekaan. Namun seenaknya sendiri ingin mengubah negeri ini menjadi khilafah yang menurutnya paling benar, padahal tak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang multi-kultural.

Untuk mempengaruhi rakyat Indonesia maka kelompok radikal sengaja memunculkan konflik sosial, dengan tujuan memecah-belah masyarakat. Jika mereka sudah terpengaruh maka akan mudah direkrut untuk menjadi kader baru, minimal menjadi simpatisan. Hal ini sangat berbahaya karena bisa menyuburkan radikalisme di Indonesia.

Masyarakat diminta untuk makin waspada akan kelompok radikal yang mengadu domba dan dengan sengaja memantik konflik sosial. Tetaplah tenang dan tidak terpengaruh oleh provokasi mereka. Jangan mudah untuk percaya suatu berita, apalagi yang hanya di-share di media sosial, karena bisa jadi hoaks atau trik click-bait semata.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menyatakan bahwa wajib ada peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran paham radikal di media sosial. Para penyeru radikalisme saat ini seolah paham jika media sosial menjadi media paling efektif untuk mempengaruhi generasi muda. 

Taufiq menambahkan, penyebaran radikalisme dilakukan sangat masif di media sosial dan pengaruhnya luar biasa, terutama bagi anak-anak muda. Mereka (anak SMP dan SMA) sangat rentan karena sedang masa pencarian jati diri.

Dalam artian, radikalisme harus makin diwaspadai karena anak muda saat ini banyak yang memiliki HP sendiri dan aktif di media sosial. Jangan sampai mereka salah arah dan terpengaruh oleh radikalisme karena terpapar oleh beragam konten radikal yang sengaja disebarkan di media sosial.

Konten-konten radikal sangat banyak di media sosial, terutama di Instagram. Bahkan ada tanda pagar (hashtag) khusus yang dibuat oleh mereka, tujuannya untuk memudahkan pencarian. Hal ini harus diwaspadai karena bisa meracuni pikiran anak-anak muda yang masih agak labil.

Konten radikal menjamur karena saat ini terjadi kebebasan yang kebablasan, sehingga takut Indonesia bergeser dari demokrasi ke liberal. Ketika gerbang reformasi dibuka tahun 1998, masyarakat euforia dan bebas berpendapat, karena selama 32 tahun dibungkam oleh Orde Baru. Namun kebebasan ini berubah jadi mengerikan karena terlalu bebas dalam mengungkapkan ujaran kebencian dan radikalisme di media sosial.

Jangan sampai internet berubah fungsi, dari yang awalnya untuk menambah ilmu pengetahuan dan networking bisnis, malah menjadi ajang penyebaran hoaks dan konten radikalisme. Ketika anak-anak muda nyaris kecanduan internet dan membuka media sosial tiap hari, maka mereka harus dibekali dengan literasi digital. Tujuannya agar selamat dari bujukan kelompok radikal.

Masyarakat wajib menolak paham radikal karena berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai Indonesia hancur gara-gara ulah kelompok radikal dan teroris. Oleh karena itu semua WNI harus menolak paham radikal yang berpotensi memunculkan konflik sosial dan membuat kekacauan di tengah masyarakat.

Abdul Razak, Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute