Facebook

Pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara didukung penuh oleh 2 investor besar dari Singapura. Mereka melihat IKN sebagai kota masa depan yang modern, dinamis, dan tetap mempertahankan kelestarian alam. Dengan dukungan dari para penanam modal maka pembangunan IKN akan makin cepat selesai dan menjadi ibu kota yang membanggakan.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan mega proyek sehingga butuh waktu bertahun-tahun. Masyarakat sangat kagum dengan konsep IKN, walau proses pembangunannya belum selesai. IKN Nusantara bukan sekadar ibu kota biasa, bukan kota megapolitan dengan gedung raksasa seperti Jakarta, tetapi akan jadi green city yang canggih.

Pembangunan IKN sedang dalam proses dan ditargetkan pada pertengahan tahun 2024, Istana Kepresidenan sudah selesai, karena akan dijadikan tempat upacara peringatan HUT kemerdekaan 17 Agustus. Pembangunan IKN didukung oleh berbagai pihak. Dukungan mereka sangat penting karena akan melancarkan pembangunannya, dan IKN akan berdiri sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi.

Berbagai pihak mendukung kelancaran pembangunan IKN Nusantara, di antaranya 2 investor besar dari Singapura. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menandatangani Non Disclosure Agreement (NDA) dengan dua investor Singapura yakni State Power Investment Cooperation (SPIC) dan JOE Green Pte Ltd. Penandatanganan NDA ini merupakan bukti kemajuan Nusantara dengan investor internasional, terutama dari Singapura.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menyatakan ini menunjukkan bahwa proyek investasi di Nusantara mengalami kemajuan yang pesat. Keberlanjutan Singapura sebagai garden city akan berdampak bagi Nusantara yang mengusung konsep smart sustainable forest city.

Agung Wicaksono mengatakan, dua perusahaan ini bergerak di bidang energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Hal ini sejalan dengan sektor prioritas utama OIKN. Nusantara bertujuan membangun hingga 7,16 gigawatt dari pembangkit listrik dengan energi terbarukan untuk menampung 1,9 miliar penduduk di 2045.

NDA tersebut akan ditindaklanjuti dengan pertukaran data untuk merumuskan studi kelayakan serta aspek ekonomi dan pasar investasi pada sektor tersebut. OIKN berkomitmen untuk menyambut semua investor melalui Public Private Partnership (PPP), skema investasi langsung beserta insentif pajak dan non-pajak, termasuk hak atas tanah hingga 95 tahun.

OIKN memiliki lebih dari 300 paket investasi dengan total nilai 2,6 miliar dolar yang terdiri dari enam sektor prioritas utama dan dua belas sektor prioritas tinggi.

Dalam artian, keberadaan 2 investor Singapura sangat bagus, apalagi mereka adalah pengusaha kelas atas. Mereka yakin bahwa IKN adalah kota masa depan yang bagus. Apalagi dengan konsep IKN yakni green city (forest city), modern city, dan sponge city. Konsep ini sangat unik dan baru pertama kali ada di dunia.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan bahwa banyak investor ingin bergabung dalam proyek pembangunan IKN. Oleh karena itu, masterplannya akan terus disempurnakan.

Dalam artian, IKN akan mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Kotanya belum jadi tetapi investornya sudah mengantri untuk ikut andil dalam pembangunannya. IKN menjadi masa depan Indonesia dan jadi kota impian, yang modern dan serba digital. Amat wajar jika para investor ingin masuk ke proyek IKN karena dijamin menguntungkan.

Para investor amat tertarik untuk menanamkan modal karena di Borneo memang memiliki banyak potensi, dari sumber daya alam, bahan tambang, sampai sumber daya manusia. Potensi ini yang akan diolah dan jadi unggulan. Putra asli Borneo juga turut bergabung dan bangga karena makin banyak investor maka makin banyak pegawai, dan bisa mengurangi tingkat pengangguran di sana.

Dalam membangun IKN mereka bekerja sama dengan pemerintah dan membantu mewujudkan ibu kota yang canggih dan dinamis. Meski IKN belum resmi berdiri dan dalam tahap awal pembangunan, tetapi para investor percaya bahwa masa depan Indonesia ada di Borneo, khususnya Penajam Paser Utara.

Para investor akan mau berinvestasi di IKN karena di Kalimantan sudah dilengkapi dengan infrastruktur dan itu memang syarat mereka sebelum menanamkan modal. Pemerintah sejak beberapa tahun lalu memang menggalakkan proyek strategis nasional, tak hanya di Jawa tetapi di seluiruh Indonesia. Jika di Kalimantan ada infrastruktur maka makin meyakinkan para investor.

Jika ada investasi maka bisa mendorong perekonomian karena jika mereka masuk ke Indonesia, akan ada banyak proyek kerja sama. Apalagi jika diadakan di IKN yang ada di Kalimantan. Proyek-proyek itu akan menarik banyak calon pekerja dan menghapus pengangguran. Jika banyak yang bekerja maka banyak pula yang mendapatkan gaji, sehingga daya beli masyarakat meningkat dan mendorong perekonomian Indonesia.

Masuknya investor besar dari Singapura amat bagus karena makin banyak penanam modal di IKN Nusantara. Dengan begitu maka proyek pembangunan IKN akan cepat selesai dan hasilnya juga bagus. Jika ada banyak investasi maka efeknya tak hanya untuk pemerintah, tetapi juga masyarakat, karena bisa memicu perekonomian mereka.

Ibu Kota Negara (IKN) akan dipindah ke Kalimantan Timur dan Pemerintah akan tetap mengakomodir masyarakat adat. Sebagai tuan rumah, mereka akan tetap dihormati dan diberi hak-haknya. Bukannya dipinggirkan begitu saja.

Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur merupakan berita besar. Penyebabnya karena yang dipindahkan bukan hanya kantor pemerintahan dan istana kepresidenan, tetapi juga pegawai-pegawainya serta sebagian penduduk Jakarta. Pemindahan butuh waktu beberapa tahun dan saat ini masih dalam tahap pembangunan.

IKN saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Pemerintah menjamin bahwa pembangunan akan berjalan dengan lancar dan aman karena memperhatikan masyarakat adat. Sebagian wilayah IKN Nusantara merupakan tanah adat sehingga hak-hak masyarakat adat tetap dihormati setinggi-tingginya.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, berharap masyarakat adat bisa yakin bahwa pembangunan IKN adalah demi masa depan wilayah mereka dan demi semua orang. Dalam artian, pembangunan IKN adalah demi masa depan seluruh rakyat Indonesia. Ibu kota dipindah agar negeri ini lebih maju, dan posisi IKN yang ada di tengah-tengah Indonesia akan mewujudkan pemerataan pembangunan.

Penajam Paser Utara tentu keadaannya berbeda jauh dengan DKI Jakarta. Di Kalimantan bagian timur masih berupa tanah dan kawasan yang dikembangkan. Dalam rangka membangun IKN maka pemerintah menggunakan sebagian tanah adat dan masyarakat tidak usah khawatir karena hak-hak masyarakat adat akan dihormati dan dihargai.

Kepala Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Joko Subagyo, menyatakan bahwa ada mekanisme pengadaan tanah di IKN. Ada dua lokasi IKN yakni kawasan hutan dan area penggunaan lain. Untuk perolehan tanah IKN diperoleh melalui dua cara, yakni pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah.

Joko melanjutkan, kedua cara tersebut tentu memperhatikan masyarakat hukum adat atau individual yang telah eksis di IKN. Sedangkan untuk pengadaan tanah tentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dalam artian, dalam pengadaan tanah untuk IKN sudah sesuai UU dan tidak akan merugikan masyarakat karena juga sesuai dengan hukum adat. Memang Indonesia adalah negara hukum, tetapi kita juga wajib memperhatikan ketika di beberapa daerah tertentu seperti Kalimantan hokum adatnya sangat kuat. Hukum adat juga berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum negara.

Ketika pengadaan tanah di IKN memperhatikan masyarakat dan hukum adat maka dijamin tidak akan ada hak-hak mereka yang terciderai. Mereka telah memiliki kawasan di Kalimantan bagian timur tersebut secara turun-temurun. Sehingga ketika ada pembangunan IKN maka tidak akan ada perampasan tanah adat, melainkan dengan pembebasan tanah yang sesuai dengan hukum negara juga dan sesuai dengan adab.

Masyarakat adat memang ada yang tidak memiliki jabatan di pemerintah daerah tetapi mereka patut dihargai sebagai penduduk asli sekaligus tetua di Kalimantan. Saat pertama kali mendarat tentu para kru proyek pembangunan IKN sudah beraudensi dengan mereka untuk memperkenalkan diri. Sekaligus untuk membicarakan masalah tanah adat.

Proses pembebasan tanah sesuai dengan hukum adat dan pemberian uang ganti ruginya juga disesuaikan dengan harga tanah di daerah tersebut atau disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Pasalnya, tanah adat adalah tanah ulayat yang telah dimiliki dari generasi ke generasi. Namun kelemahannya tanah itu tidak bersertifikat karena merupakan hasil warisan.

Masyarakat di sekitar Sepaku dan Penajem Paser Utara tidak perlu khawatir jika mereka tinggal di tanah adat, pemerintah tidak akan mengusir mereka. Nanti akan ada kesepakatan untuk pemindahan, tentu setelah proses ganti rugi selesai. Dijamin hak-hak mereka akan tetap dijaga meski sedang ada pembangunan ibu kota negara.

Salah besar jika pembebasan tanah adat adalah bentuk penjajahan masa kini karena pemerintah tidak menyepelekan masyarakat asli Kalimantan. Mereka masih dihormati dan akan diatur sebaik-baiknya untuk masalah pemukiman yang baru.

Rakyat diminta untuk tenang dan tidak membenturkan antara masyarakat adat dengan pemerintah. Masyarakat adat sudah menaati aturan dan sadar bahwa pembangunan IKN demi masa depan Indonesia. Mereka juga paham bahwa DKI Jakarta sudah kurang layak menjadi ibu kota Indonesia, karena terlalu padat, macet, dan lingkungannya kurang sehat.

Jangan menjadi provokator dan menghasut masyarakat adat untuk menentang pembangunan IKN. Keberadaan IKN sangat penting demi kemajuan Kalimantan dan pulau lain di Indonesia. IKN buka proyek pemerintah yang terlalu ambisius, karena sudah dipikirkan matang-matang, tanpa merugikan masyarakat adat dan warga lokal Kalimantan.

Pengadaan tanah di kawasan ibu kota negara adalah sebuah proyek besar dan pemerintah memastikan bahwa tidak akan ada hak-hak masyarakat adat yang direnggut. Memang tanah mereka dijadikan kawasan IKN Nusantara tetapi akan ada ganti rugi dengan harga yang layak.  

Oleh : Gita Oktaviani )*

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang selama ini menjadi kebijakan untuk menekan penularan Covid-19 telah resmi dicabut. Meski demikian masyarakat harus tetap waspada karena status darurat Covid-19 nasional belum berakhir.
Perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki dua status darurat Covid-19 yang tertuang melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia. Pertama, Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 31 Maret 2020. Kedua, Status Bencana Non-Alam sebagai Bencana Nasional yang ditandatangani pada tanggal 13 April 2020.
Pencabutan status darurat Covid-19 di Indonesia tentu saja harus menunggu arahan WHO (World Health Organization). Hal tersebut terkait dengan WHO yang belum mencabut status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Global (Public Health Emergency International Concern/PHEIC) Covid-19.
Dalam kesempatan konferensi pers di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi menuturkan, untuk status kedaruratan tidak dicabut karena pandemi belum berakhir sepenuhnya. Pandemi ini sifatnya bukan per negara, tetapi sudah dunia.    Sehingga status kedaruratan kesehatan tetap dipertahankan karena harus mengikuti status dari PHEIC.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Mohammad Syahril mengatakan, pandemi Covid-19 masih berlangsung meski pemeirntah sudah resmi mencabut PPKM. Dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk tetap waspada, artinya suatu saat pandemi ini bisa terjadi lagi dengan subvarian baru yang memicu kenainal lonjakan kasus.
Syahril juga menyatakan kesiapan pihak Kemenkes dan jajarannya untuk mulai menyiapkan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), alat-alat dan obat jika nantinya terjadi kenaikan kasus covid-19. Tentu saja harapannya tidak terjadi lonjakan kasus lagi.
Di kesempatan yang sama, M Syahril juga menjelaskan bahwa pencabutan status PPKM tidak bisa disamakan dengan pencabutan status kedaruratan kesehatan. Apalagi ada tahapan yang berbeda utuk mencabut kedaruratan.
Sebelumnya, M Syahril juga menjelaskan, jika merujuk pada pernyataan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dikatakan bahwa memang tanda-tanda akan berakhirnya pandemi Covid-19 sudah bermunculan.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, dicabutnya PPKM bukan berarti Covid-19 telah berakhir. Tito menjelaskan, bahwa PPKM merupakan intervensi pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat demi mencegah terjadinya penularan.
Berdasarkan indikator-indikator yang menunjukkan situasi pandemi membaik, pemerintah juga telah memutuskan untuk mencabut indikator tersebut. Sebagai gantinya masyarakat perlu untuk tetap waspada terhadap kerawanan penularan karena pandemi belum tuntas di tingkat dunia.
Tito juga mengingatkan bahwa pemerintah harus tetap mencegah penularan Covid-19 yakni dengan menggunakan masker saat berada di tempat publik. Masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernafasan seperti pilek dan batuk, diharapkan untuk tetap menggunakan masker. Tito juga memberikan instruksi kepada kepala daerah untuk melakukan segenap upaya dalam rangka mencegah terjadinya lonjakan kasus.
Gubernur, Bupati dan Walikota mendapatkan instruksi dari Mendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayahnya, termasuk melakukan asesmen indikator Covid-19 untuk menilai laju penularan dan kapasitas respons.
Selain itu, kepala daerah selaku kasatgas daerah juga dapat memberikan rekomendasi izin keramaian dengan sangat selektif terhadap setiap bentuk aktivitas/kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang menjadi dasar penerbitan izin dari pihak kepolisian sesuai dengan tingkatannya.
Gubernur, Bupati dan Wali Kota juga diinstruksikan untuk melaporkan penanganan, pencegahan serta pengendalian Covid-19 di wilayah masing-masing kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Instruksi tersebut berlaku mulai tanggal 30 Desember dengan ketentuan pada saat instruksi tersebut berlaku maka Inmendagri 50 Tahun 2022  dan Inmendagri 51 Tahun 2022 tentang PPKM, dinyatakan tidak berlaku. 
Sementara itu, Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Iwan Ariawan menilai bahwa langkah pemerintah dalam mencabut PPKM merupakan keputusan yang tepat.
Iwan sepakat bahwa penularan Covid-19 di Indonesia sudah terkendali berdasarkan sejumlah indikator, ditandai dengan laju kasus di bawah 1.000 dan dalam bulan ini tidak ada lonjakan kasus yang signifikan, termasuk angka hospitalisasi dan kematian.
Selain itu, antibodi masyarakat tentang virus corona berdasarkan zerosurvei sudah mencapai rata-rata 98,5 persen. Indikator tersebut tentu saja menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah memiliki kekebalan melalui vaksinasi dan infeksi.
Iwan mengatakan, vaksinasi dosis 1 sampai 3 atau booster sudah terbukti efektif mencegah kematian akibat Covid-19. Meski PPKM telah dicabut, dirinya juga meminta kepada pemerintah untuk terus memantau indikator transmisi, serta penerapan peraturan perjalanan luar negeri seperti wajib vaksin booster.
PPKM telah resmi dicabut karena dalam beberapa waktu terakhir tidak ada lonjakan kasus yang signifikan, namun status pandemi belum berakhir karena merujuk pada keputusan WHO. Meski demikian hal ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi menemukan titik cerah di mana izin keramaian sudah dimulai.

Jelang Pemilu 2024, masyarakat diimbau untuk bersinergi dengan aparat keamanan untuk mencegah radikalisme. Untuk mensukseskan Pemilu maka harus ada pencegahan segala jenis kejahatan, termasuk terorisme dan radikalisme. Jangan sampai kelompok teroris membuat kekacauan dan menggagalkan Pemilu 2024.

Pemilu 2024 sangat mendebarkan karena ada 3 Capres baru, dan masyarakat antusias ingin tahu siapa Presiden Indonesia selanjutnya. Masyarakat berusaha agar Pemilu berjalan dengan sukses, caranya dengan tertib mencoblos pada hari pemilihan dan menghindari black campaign. Pemilu harus berhasil sebab menentukan nasib Indonesia selama 5 tahun ke depan.

Untuk mensukseskan Pemilu 2024 maka salah satu caranya adalah dengan mencegah radikalisme dan terorisme. Dir-intelkam Polda Sulawesi Utara, Kombespol Andhika Vishnu, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah radikalisme dan terorisme diera digital pada Pemilu 2024. 

Kombespol Andhika Vishnu melanjutkan, saat ini tahapan pemilu tahun 2024 sudah bergulir. Polri beserta seluruh stakeholder terkait wajib menjamin penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung dengan aman, damai, dan kondusif.

Ketika Pemilu ada potensi kerawanan, salah satunya adalah potensi ancaman terkait radikalisme dan terorisme yang sangat mungkin muncul dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Sebagaimana diketahui pada era digital saat ini sangat terbuka dan tidak terbatas. Polri mengajak seluruh komponen untuk tetap menjaga kondusifitas situasi Kamtibmas diwilayah Provinsi Sultra.

Dalam artian, Polri mengajak masyarakat bersinergi untuk mencegah radikalisme dan terorisme menjelang Pemilu 2024, terutama didunia maya. Pemilu memang rawan gesekan karena ada perbedaan pilihan partai politik dan calon presiden. Namun diharap perbedaan ini tidak dibesar-besarkan, agar pemilu bisa damai dan bebas teror.

Masa menjelang pemilu dapat berpotensi untuk dimanfaatkan oleh kelompok radikal dan teroris untuk menyebar hoaks dan propaganda. Mereka sengaja melakukannya untuk membuat masyarakat malas mencoblos sehingga meningkatkan tingkat golput. Padahal golput bahaya karena memperlihatkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah.

Kelompok radikal dan teroris tak hanya berencana menyerang didunia nyata dengan bom, tetapi juga mengacaukan dunia maya dengan propaganda dan hoaks. Masyarakat diminta untuk lebih waspada dan jangan terlalu percaya berita yang bombastis judulnya. Bisa jadi itu hanya hoaks. Mereka wajib mengecek kebenarannya dan jangan terkecoh.

Untuk itu maka diperlukan kecerdasan literasi didunia maya. Penyebabnya karena teror yang diluncurkan oleh kelompok radikal mulai beralih ke media sosial. Jangan asal share foto atau berita karena ada potensi hoaks. Masyarakat harus menyimaknya baik-baik dan jangan mudah percaya.

Masyarakat terus bersinergi untuk mencegah radikalisme karena Pemilu hanya tinggal beberapa bulan lagi. Caranya dengan meningkatkan kecerdasan literasi berinternet dan memberikan edukasi bagaimana cara membedakan antara berita asli dengan hoaks. Jangan sampai para teroris tertawa terbahak-bahak karena hoaks yang mereka buat membuat masyarakat antipati terhadap Pemilu.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyiapkan sejumlah langkah mencegah ancaman terorisme menjelang Pemilu 2024. Lembaga ini menggandeng KPU (Komisi Pemilihan Umum) hingga para peserta pemilu mencegah penyebaran paham intoleran dan terorisme.

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan bahwa iklim demokrasi harus bebas dari pengaruh paham-paham intoleran dan terorisme. Ia ingin indeks demokrasi di Indonesia semakin baik dan semua pihak harus mematuhi aturan dalam pesta demokrasi.

Komjen Pol Boy Rafli Amar melanjutkan, ia ingin pesta demokrasi dilaksanakan dengan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai budaya bangsa, nilai-nilai hukum yang berlaku di Indonesia, dan tentunya nilai-nilai yang memenuhi kaidah bahwa demokrasi itu dilaksanakan dengan baik.

Dalam artian, pemilu adalah momen yang sangat penting bagi Indonesia untuk memilih presiden dan anggota legislatif yang baru. Jangan sampai pemilu dikacaukan oleh ulah kelompok radikal dan teroris. Mereka mengerti bahwa saat pemilu warga berkumpul untuk memilih calon presiden dan berpotensi keramaian, sehingga menjadi sasaran empuk dari penyerangan dan pengeboman.

BNPT tentu sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi sebelum dan ketika pemilu. Oleh karena itu pengamanan makin diperketat, baik saat calon presiden atau calon anggota legislatif berkampanye, maupun ketika pencoblosan dimulai. Tak hanya hansip dan satpam yang dikerahkan tetapi juga aparat keamanan untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar bebas dari ancaman serangan teroris.

Masyarakat juga bekerja sama dengan aparat keamanan dan BNPT untuk mencegah terorisme dan radikalisme, baik didunia nyata maupun dunia maya. Mereka ingin agar Pemilu 2024 berhasil dan tidak mau ada teror yang bisa menggagalkan Pemilu. Gelaran akbar ini harus sukses agar kehidupan warga Indonesia makin baik.

Dengan sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan maka optimis Pemilu 2024 akan berjalan lancar Program ini akan sukses karena seluruh WNI yang berusia 17 tahun ke atas taat dalam mencoblos dan mencegah terorisme dengan menangkal hoaks dimedia sosial. Masyarakat juga membuat kampanye anti hoaks agar tidak ada lagi teror di dunia maya, yang bisa mengancam kelancaran Pemilu.