Saat ini ada 4 daerah otonomi baru (DOB) baru di Papua yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Penambahan DOB membawa banyak manfaat, salah satunya adalah menyelesaikan masalah-masalah di Papua. Misalnya permasalahan ekonomi, sosial, dan pendidikan.

Sudah setahun Papua punya 4 DOB maka membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi sangat perhatian terhadap masyarakat di Bumi Cendrawasih. Papua diistimewakan agar ada pemerataan pembangunan di Indonesia timur. Penambahan DOB dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua.

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan ragam permasalahan di Papua, khususnya melalui pemantauan progres serta evaluasi menyeluruh kepada para pemangku kepentingan. Salah satu caranya adalah dengan menambah DOB.

Wapres melanjutkan, masalah keamanan juga harus bisa diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap masalah keamanan di Papua. Akan terus dilakukan evaluasi dan upaya-upaya operasi teritorial dengan tetap mendorong kesejahteraan pembangunan.

Penambahan DOB akan menyelesaikan masalah keamanan di Papua. Selama ini masih ada gangguan keamanan dari KST (Kelompok Separatis dan Teroris) yang meresahkan karena tega menyerang warga Papua.

Ketika ada 4 DOB, yang dibangun tidak hanya infrastruktur. Namun juga markas aparat seperti KODAM (Komando Daerah Militer) dan Polda (Kepolisian Daerah Republik Indonesia). Dengan gedung Polda, KODAM, dan penambahan aparat maka akan memberantas KST sekaligus mengamankan masyarakat Papua.

Saat ada provinsi baru maka keamanan juga akan meningkat berkat penambahan markas aparat keamanan. Jumlah aparat yang bertugas juga bertambah. Hal ini sangat bagus untuk membuat rakyat Papua makin aman dan mereka tak perlu khawatir lagi akan potensi penyerangan KST.

Adanya 4 DOB juga berdampak positif terhadap pelayanan masyarakat. Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemekaran yang dilakukan pada Papua dapat mempercepat pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran juga mempercepat pembangunan di Papua. Saat mengontrol ke masyarakat lebih dekat, mestinya pelayanan akan lebih baik. Pembangunan juga akan lebih cepat.

Presiden Jokowi menilai sebelum pemekaran di Papua masyarakat cukup sulit untuk mendapatkan pelayanan karena jarak yang cukup jauh. Bayangkan dulu, Ibu kota di Jayapura, yang di Merauke kalau ingin mendapatkan pelayanan dari provinsi datang ke Jayapura jauh sekali.

Berkat pemekaran wilayah maka pelayanan administrasi masyarakat Papua akan lebih mudah dan cepat karena jarak ke Kantor Pemerintah Provinsi lebih cepat. Ketika wilayah 1 provinsi berkurang berkat pemekaran wilayah maka tidak ada kerugian. Namun malah menguntungkan karena mendekatkan pemerintah provinsi dengan rakyat sehingga pelayanannya makin baik.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa tujuan dari pemekaran wilayah (penambahan DOB) adalah bentuk upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan, dan diharapkan dapat mempermudah jangkauan pelayanan pemerintah di wilayah Papua. Tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi.

Penambahan DOB ditujukan demi rakyat Papua, bukan demi ambisi pemerintah pusat. Salah satu tujuan penambahan DOB adalah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan terhadap rakyat harus dinomorsatukan karena fungsi pemerintah yang sebenarnya adalah melayani rakyatnya. Permasalahan adminsitrasi di Papua juga dipecahkan.

Sementara itu, penambahan DOB juga menyelesaikan masalah pendidikan di Papua. Politisi Otopianus Tebai menyatakan bahwa pemekaran wilayah di Papua perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak agar sesuai dengan harapan masyarakat Papua. Otopianus juga menyoroti pentingnya penguatan pendidikan informal di Papua. 

Dalam artian, pemekaran wilayah alias penambahan DOB akan memiliki efek positif pada bidang pendidikan di Papua. Dengan 4 DOB maka akan memudahkan mobilitas, menambah fasilitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Saat ada provinsi baru, otomatis dana APBD akan ditambah oleh pemerintah. Uang ini tak hanya digunakan untuk membangun jembatan dan infrastruktur lain. Namun juga untuk membangun gedung sekolah yang lengkap, beserta fasilitas perpustakaan, dll. Sistem pendidikan di Papua akan jauh lebih baik berkat penambahan DOB.

Dengan begitu, anak-anak di daerah akan bisa sekolah hingga tingkat SMA, karena di provinsinya sudah ada sekolah yang bagus. Ia tak perlu merantau ke Jayapura, atau kota besar lain, tetapi belajar di tempatnya sendiri. Anak-anak Papua akan makin cerdas dan menjadi calon pemimpin di masa depan.

Keberadaan DOB juga berdampak positif pada bidang ekonomi di Papua. Menurut data BPS, ekonomi Papua triwulan II-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 9,83 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, lapangan usaha pertambangan dan penggalian (Kategori B) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,01 persen.

Penambahan DOB akan menyelesaikan berbagai masalah di Papua, mulai dari ekonomi, pendidikan, sampai keamanan. Masyarakat merasa senang karena kehidupan mereka jadi lebih baik setelah ada 4 provinsi baru. Dampak dari penambahan DOB dirasakan dalam jangka panjang dan Papua jadi makin maju serta sejahtera.

Presiden Jokowi telah resmi mencabut status pandemi Covid-19. Pengubahan status ini telah melalui kajian yang panjang dan merupakan hasil dari masukan para ahli. Saat ini Indonesia sudah masuk masa endemi dan masyarakat tak perlu takut akan keganasan corona. Akan tetapi mereka tetap harus menjaga gizi dan vitalitas, serta protokol kesehatan.

Ketika pandemi baru dimulai tahun 2020, masyarakat ketakutan kena corona, dan mereka langsung memborong masker, face shield, hand sanitizer, dan herbal seperti jahe, agar tetap terhindar dari virus covid-19. Imbauan untuk di rumah saja langsung ditepati. Masyarakat juga bergaya hidup sehat dengan berolahraga (umumnya bersepeda) dan menjaga higienitas lingkungan.

Namun saat ini Indonesia sudah dalam fase aman karena jumlah pasien corona jauh berkurang dan mayoritas WNI sudah divaksin lengkap. Indonesia masuk ke masa endemi dan Presiden Jokowi mencabut status pandemi secara resmi, pada tanggal 21 Juni 2023. 

Presiden Jokowi menyatakan bahwa rakyat Indonesia sudah berjuang selama 3 tahun dalam menghadapi pandemi covid-19. Terhitung sejak hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 masa pandemi dicabut dan Indonesia masuk ke dalam masa endemi.

Keputusan tersebut diambil sejalan dengan pencabutan status public health emergency of international concern (PHEIC) untuk COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Keputusan tersebut juga diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus Covid-19 di tanah air yang mendekati nihil. Hasil survey menunjukkan 99 persen masyarakat Indonesia memiliki antibodi COVID-19.

Dalam artian, pencabutan status pandemi dan perubahan jadi endemi tidak dilakukan dengan impulsive, akan tetapi sudah melalui kajian yang panjang. Ketika sudah ada pencabutan status kedaruratan pandemi corona dari WHO maka Indonesia juga segera mancabut status tersebut.

Kajian dilakukan dengan cara konsultasi dengan para dokter dan tenaga kesehatan lain, yang bertugas dan melihat data bahwa jumlah pasien corona di Indonesia makin sedikit. Menurut data Kementerian Kesehatan, per tanggal 21 Juni 2023 jumlah pasien covid-19 hanya ada 114 orang. Kemudian, selama 3 tahun pandemi, jumlah pasien yang sembuh jauh lebih banyak daripada yang meninggal dunia (lebih dari 90% sembuh).

Saat ini WNI yang telah menerima vaksin ada lebih dari 169 juta orang (menurut data dari Kementerian Kesehatan). Berarti ada lebih dari 70% rakyat yang telah divaksin lengkap (mendapatkan 2 kali suntikan). Sementara masyarakat yang telah mendapatkan vaksin booster ada 37%.

Jika ada lebih dari 70% penduduk di suatu daerah yang sudah divaksin maka status pandemi bisa diakhiri, dan ini adalah aturan dari WHO. Jadi, pencabutan status pandemi sudah memenuhi syarat dan statusnya berubah menjadi endemic.

Endemi adalah ketika suatu penyakit (dalam hal ini corona) masih ada tetapi sudah terbatas penularannya. Penyakitnya hanya ada di wilayah tertentu dan penularannya dapat dikendalikan. Contoh dari endemi adalah penyakit malaria di Kalimantan dan Papua.

Ketua Satgas IDI PB Profesor Zubairi menyatakan bahwa dari sejumlah indikator yang ada, fase pandemi sudah hampir berakhir, dan berganti dengan endemi. Salah satu indikator memasuki masa endemi adalah positivity rate corona di bawah 3 persen. Sedangkan angka kematian pasien dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit rendah sekali.

Memasuki masa endemi ini, Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. 

Fase endemi bukan berarti virusnya hilang 100% walau bisa dikendalikan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk tetap menaati protokol kesehatan dan menjaga gaya hidup bersih dan sehat.

Masyarakat harus tetap taat protokol kesehatan dan disuntik vaksin. Kedisiplinan akan protokol kesehatan wajib ditingkatkan kembali. Rakyat dihimbau terus untuk mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker.

Jangan lupakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak, mandi setelah beraktivitas di luar rumah, mengganti baju, dan lain sebagainya. Prokes harus dilakukan karena tak hanya bagus untuk pencegahan corona. Namun juga mencegah penyakit menular lainnya seperti influenza dan hepatitis.

Presiden Jokowi berharap keputusan pencabutan status pandemi dapat meningkatkan geliat perekonomian di tanah air. Dalam artian, ketika pandemi jadi endemi maka situasi berubah dan kembali ke masa sebelum pandemi, dan masyarakat bebas beraktivitas di luar ruangan. Mereka tetap bekerja dan taat prokes dan bisa berbisnis serta bekerja dengan semangat, sehingga berdampak positif pada perekonomian negara.

Indonesia sudah masuk masa endemi dan status pandemi sudah resmi dicabut oleh Presiden Jokowi. Jumlah pasien corona manurun dan ruang perawatan pasien covid-19 di RS mulai lengang. Walau keadaan sudah relatif aman tetapi jangan lalai dan melupakan protokol kesehatan. Tetaplah taat prokes dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menaati poin lain dalam prokes.

Indonesia Kembali memegang keketuaan ASEAN dan Jakarta menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada tahun 2023 ini. Jakarta telah dipersiapkan dengan matang untuk menyambut para pemimpin negara ASEAN yang akan mengadakan pertemuan disana demi menjamin kelancaran acara KTT ASEAN ke-43. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia siap untuk melaksanakan KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta Pada tanggal 5-7 September 2023. Jakarta siap menjadi tuan rumah yang baik dan memberikan pengalaman istimewa kepada seluruh delegasi ASEAN yang hadir.

“Semuanya sudah direncanakan, semuanya sudah disiapkan,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menambahkan bahwa Indonesia ingin meletakkan fondasi kuat sehingga kawasan mampu menghadapi tantangan dan memegang peran sentral. ASEAN memiliki asset kuat dalam pertumbuhan ekonomi, bonus demografi dan kepercayaan.

“Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia ingin meletakkan fondasi kuat sehingga mampu menghadapi tantangan dan tanggap dinamika dan memegang peran sentral, dimana ASEAN memiliki asset kuat dalam pertumbuhan ekonomi, bonus demografi dan kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengatakan pihaknya turut mendukung pelaksanaan KTT ASEAN Ke-43 dengan melakukan rehabilitasi Jakarta Convention Center (JCC). Konsep rehabilitasi JCC memiliki desain utama yang memiliki elemen-elemen yang kental dengan budaya yang dapat mencerminkan karakter dan identitas Bangsa Indonesia.

“Kami menambahkan instrumen-instrumen yang menggambarkan keragaman Indonesia, misalnya di tambah balutan rotan sintetis, padded wall, dan karpet," ujar Diana.

Di tempat berbeda, Pejabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan dalam upaya menjaga kelancaran KTT ASEAN Ke-43, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dalam mengantisipasi kemacetan yang memungkinkan terjadi saat acara KTT ASEAN serta peningkatan kualitas infrastruktur.

“Untuk mengurai kemacetan, kita akan mengandalkan transportasi massal yang sedang dibangun untuk menopang yang sudah beroperasi. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Beberapa di antaranya adalah ruas jalan di kawasan Sudirman, Thamrin, dan Gatot Subroto,” ujar Heru.

Heru menambahkan, dengan mengintegrasikan persiapan infrastruktur yang matang dan pengalaman kota yang unik, Jakarta akan memberikan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 yang mengesankan dan mewujudkan ASEAN sebagai sentral pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan negara lain di luar ASEAN.

“Jakarta akan memberikan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 yang mengesankan dan mewujudkan ASEAN sebagai motor dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan negara lain di luar ASEAN serta menciptakan perdamaian kawasan maupun global,” pungkas Heru.rls/adn

Demi kelancaran dan kesuksesan tahun Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, perlu menjunjung tinggi terkait asas pemilihan secara demokrasi dan terbuka. Tentu saja ini bukan hanya tugas dari KPU, Bawaslu, atau para peserta Calon Legislatif (Caleg) saja, melainkan seluruh elemen di Tanah Air juga harus bertanggung jawab untuk menjaga, mendorong dan mewujudkan Pemilu 2024 yang damai, aman, tentram, dan sejahtera. 

Sebentar lagi Indonesia akan melangsungkan hajat berupa Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024 mendatang. Pemilu 2024 ini juga disebut-sebut sebagai pesta demokrasi, tentunya tidak hanya caleg yang turut memeriahkan pesta ini, namun seluruh masyarakat juga turut terlibat dan merasakan suasananya. Memang biasanya pergantian kepemimpinan ini menimbulkan berbagai macam ideologi yang lahir sehingga terdapat banyak pula perbedaan. Akan tetapi, perbedaan tersebut bukan menjadi halangan justru menjadi kekuatan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan.

Pergantian kepemimpinan di tahun 2024 mendatang tidak hanya milik penyelenggara saja, namun juga seluruh rakyat Indonesia, jadi sudah seharusnya berbagai pihak turut menyongsong Pemilu 2024 dengan aman dan damai meskipun memang memiliki pilihan yang berbeda-beda. Pada kesempatan ini, Wakil Ketua PDI Perjuangan Provinsi Kepri Widiastadi Nugroho menegaskan bahwa pemilihan legislatif ini akan diselenggarakan secara demokrasi dan terbuka, serta dari berbagai pihak harus sama-sama mendorong terciptanya Pemilu yang damai.

Pasalnya, di Pemilu 2024 mendatang tidak hanya panggung untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) saja, melainkan juga terdapat kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Artinya bahwa banyak agenda Pilpres 2024 yang berpotensi mendatangkan berbagai macam perbedaan. Maka dari itu, demi untuk mensukseskan agenda demokrasi kali ini, diharapkan bahwa seluruh pihak dapat bertanggung jawab untuk menjaga situasi ini dengan aman dan terkendali.

Dalam kesempatan yang sama, peserta lainnya yang diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ir H. Dollah Mando juga berharap agar pemilu 2024 aman, tertib, jujur, dan adil. Sementara itu, Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono turut serta mengajak umat Budha melalui Permabudhi agar dapat mendukung serta menciptakan suasana yang damai, adem, tenteram menjelang tahun politik. Hal ini bertujuan untuk mendukung terciptanya Indonesia yang damai, sejahtera, dan maju.

Mengenai hal tersebut, pihak keamanan juga menghimbau agar masyarakat tidak mudah ikut menyebarkan berita-berita tanpa sumber yang jelas, bahkan berita hoax atau berita palsu di media sosial yang tidak jelas. Apalagi sampai menimbulkan keresahan masyarakat itu sendiri. Sebaiknya hal-hal seperti ini dihindari demi mewujudkan pesta demokrasi yang damai tanpa perlu pertumpahan darah.

Menurut Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin justru momen Pemilu merupakan saat-saat dimana persatuan dan kesatuan bangsa diuji. Bagaimana tidak, pasalnya masyarakat sangat berpotensi terpolarisasi yang diakibatkan dari panasnya tensi politik ketika pemilihan dilangsungkan. Dirinya juga berharap tidak ingin mengulangi pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu. Karenanya, Pemilu 2024 mendatang mesti ditekankan untuk menjadi pemilu yang aman, damai dan berkualitas. Cita-cita negara yang sudah dibangun sedemikian rupa ini tentunya harus dijaga dengan sungguh-sungguh, bukan karena Pemilu yang seolah-olah menjadi kontraproduktif karena berpotensi memecah belah bangsa.

Meskipun Pemilu tengah bersaing untuk menang dari para peserta, namun tetap tunduk pada persatuan nasional dengan menggenggam erat dasar negara kita yakni Pancasila untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Dalam kelima butir Pancasila yang menjadi dasar dari negara yang adil dan makmur ini perlu diterapkan dengan benar untuk menghindari kampanye yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pasalnya, dalam mengatur ketatanegaraaan penting untuk memperhatikan poin-poin dari kelima butir Pancasila.

Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka kesiapan pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024 ini terdapat momentum yang masih tersisa itu agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu, memperbaiki kekurangan-kekurangan, memperbaiki masalah-masalah yang belum atau harus diselesaikan, mengatasi kendala dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Penyelesaian ini dilakukan bersama-sama dan tidak lupa untuk membangun inovasi agar proses serta hasilnya dapat diterima serta didukung oleh masyarakat luas.

Tidak hanya soal teknis, Presiden juga mengingatkan hal penting ini kepada KPU agar dapat bekerja secara efisien, memanfaatkan sebaik mungkin anggaran yang ada dengan cermat, dan mengatur skala prioritas di tengah kondisi ekonomi global yang saat ini penuh dengan kesulitan dan ketidakpastian. 

Oleh sebab itu, peran seluruh lapisan masyarakat serta pemangku kebijakan yang terlibat disini penting harus menjunjung tinggi asas pemilihan demokrasi dan terbuka demi menciptakan Pemilu 2024 mendatang berjalan dengan sukses dan damai seperti apa yang diharapkan. Tugas tersebut juga perlu diterapkan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan kekacauan yang berlebihan, sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.