PT PLN Nusantara Power (PT PLN NP), yang sebelumnya bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) atau kini merupakan Subholding Pembangkit Listrik PT PLN (Persero), terus berupaya untuk mendukung pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Salah satunya, melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Mega Watt (MW).

Direktur Pengembangan Bisnis dan Komersial PLN Nusantara Power Muhammad Reza membeberkan, saat ini pihaknya tengah mengerjakan proyek pembangunan PLTS berkapasitas 50 MW di IKN Nusantara.

"Kita lagi bangun 50 MW sekarang full PLTS dan sekarang udah mulai proses sudah di kerja sama dengan partner, kita komit lah di situ," kata dia di sela acara Nusantara Power Connect 2023 di Jakarta, Senin (11/9/2023).

Meski demikian, Reza tak merinci seberapa besar investasi yang bakal dihabiskan perusahaan dalam proses pembangunan PLTS di IKN Nusantara tersebut. Hanya saja, ke depan pihaknya mulai serius untuk menggenjot pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT.

"Ke depan komitmen EBT semua, kita bangun 50 MW dulu. Selesainya tahun depan, investasinya saya gak hafal," tambahnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyebut akan memberikan dukungan dalam masa prakonstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur melalui perencanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan. Adapun skenario PLN dalam melistriki IKN, nantinya akan mengusung konsep Green, Smart and Beautiful.

Direktur Bisnis Regional Sumatera & Kalimantan Adi Lumakso menjelaskan bahwa listrik IKN nantinya akan melalui sumber pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) yang tanpa emisi dan dilengkapi dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), sehingga menciptakan ekosistem perkotaan baru yang ramah lingkungan.

Untuk konsep smart meliputi Zero Down Time (ZDT), Distribution Automation System (DAS), Smart Grid dan Smart Meter. Sedangkan konsep Beautiful, meliputi distribusi dengan kabel bawah tanah dan desain yang futuristik.

"Kami siap melaksanakan tugas negara untuk melistriki IKN, meskipun lokasi Titik Nol masih jauh dari mana-mana tapi kami telah buktikan bahwa listrik PLN sudah masuk di sini dan kami akan mengawal hingga selesainya ekosistem Ibu Kota baru di masa yang akan datang," kata Adi dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (9/6/2022).

Sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk pasokan listrik EBT di Ibu Kota Negara, PLN akan menyiapkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar sebesar 50 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 70 MW di Tanah Laut pada tahap awal.

Selain itu, dalam jangka panjang, akan ada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sekitar 1.000 MW yang juga nantinya siap mendukung kawasan IKN.

"Ke depannya, kebutuhan listrik IKN akan dipasok dari sistem interkoneksi Kalimantan yang saat ini menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara" ungkap Adi.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi ditutup oleh Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri dan menghasilkan sejumlah rekomendasi eksternal. Rakernas yang berlangsung selama tiga hari itu mengangkat tema "Kedaulatan Pangan Untuk Kesejahteraan Rakyat" berjalan dengan lancar.

Dalam pidato sambutannya, Megawati mengucapkan terimakasih kepada seluruh kader dan simpatisan PDI-P atas berpartisipasi dalam rakernas ini. Mega juga meminta seluruh kader dan simpatisan PDI-P tetap solid guna memenangkan Ganjar dalam Pemilu 2024 mendatang dan melanjutkan pembangunan Presiden Jokowi.

"Terima kasih kepada seluruh kader dan simpatisan yang sudah ikut berpartisipasi dalam rakernas ini, Tetap jaga soliditas guna memenangkan Ganjar dalam Pemilu 2024 mendatang," kata Megawati di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).

Ditambahkannya, bahwa konsepsi PDIP dalam manifesto kedaulatan pangan sudah bisa dijalankan seperti tekad tidak menkonversi lahan subur bisa dilakukan oleh pejabat daerah dan anggota partai.

“Mendorong BRIN untuk membuat peta lahan subur bersama para anggota partai di masing-masing partai,” pinta Megawati.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat membacakan rekomendasi eksternal Rakernas IV PDIP mengatakan bahwa pangan menjadi falsafah politik pembebasan yg diterjemahkan secara ideologis, teknokratis, dan detail yg diterjemahkan dalam sebuah kebijakan.

“Pangan menjadi senjata ditengah geopolitik dunia dan musim kering berkepanjangan mengakibatkan harga pangan naik. PDI Perjuangan menjadikan pangan sebagai kebutuhan ideologi,” kata Hasto.

Hasto juga menambahkan bahwa Rakernas menempatkan seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur pangan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi menjadi landasan utama bagi terwujudnya kedaulatan pangan. Seluruh kemajuan tersebut akan dilanjutkan oleh PDIP dan Ganjar Pranowo.

“Menempatkan seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur pangan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin menjadi landasan utama bagi terwujudnya kedaulatan pangan. Kemajuan tersebut akan dilanjutkan oleh PDIP dan Bapak Ganjar Pranowo,” imbuh Hasto.

Di tempat yang sama, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan seluruh kader wajib memenangkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024. Tema Kedaulatan Pangan Rakernas PDIP untuk memastikan anggaran pupuk segala macam biasa dijangkau bila Ganjar presiden.

"Mau tidak mau, suka tidak suka, maka keputusan final adalah Ganjar Pranowo akan memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Kita ingin memastikan jika Ganjar menang maka anggaran pupuk dan skema pemberian pupuk akan tepat waktu dijangkau petani," ujar Said. [*]

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) beberapa waktu lalu sebenarnya merupakan sebuah respon cepat dan tepat untuk bisa menjawab seluruh tantangan dan peluang ketenagakerjaan di Indonesia.

Mengenai penerbitan aturan tersebut, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian, Edy Priyono menyatakan bahwa seluruh proses dari awal perancangan hingga penerbitan UU Cipta Kerja sendiri memang sebenarnya semua telah sesuai dengan aspirasi publik.

Bagaimana tidak, pasalnya Pemerintah RI sendiri sudah banyak dan seringkali melakukan sosialisasi hingga diskusi terbuka untuk bisa menjaring aspirasi dan menyerap suara pendapat dari masyarakat untuk bisa terus melakukan perbaikan akan produk hukum mengenai ketenagakerjaan di Indonesia.

Bahkan, pada prosesnya sendiri, dijalankan oleh (Menteri Koordinator) Kemenko Perekonomian dan juga Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) 10 Tahun 2021. Setidaknya, dirinya mencatat bahwa sudah ada sebanyak 14 event untuk penjaringan aspirasi dan penampungan seluruh pendapat dari komponen masyarakat tersebut.

Edy menambahkan, bahwa termasuk, di dalam seluruh upaya jaring aspirasi masyarakat itu, suara dari serikat pekerja dan buruh tentang apa saja yang memang perlu untuk terus diperbaiki, baik mengenai UU Cipta Kerja sendiri maupun mengenai aturan pelaksanaannya terus dilakukan.

Maka sebenarnya, apabila masih saja ada anggapan bahwa penerbitan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI ini tidak disertai dengan konsultasi publik, maka semua tuduhan tersebut jelas sama sekali tidak benar adanya.

Terbaru, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal juga memiliki rencana untuk membawa sebanyak 100 ribu buruh ke Istana Negara, Jakarta. Aksi tersebut dilakukannya dalam rangka peringatan May Day atau hari buruh pada 1 Mei 2023 mendatang. 

Beberapa isu dalam peringatan May Day itu adalah tuntutan untuk mencabut Omnibus Law Cipta Kerja, pencabutan parliamentary threshold 4% (persen), kemudian mengesahkan rancangan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, menolak RUU Kesehatan, reforma agraria dan kedaulatan pangan. 

Salah satu contoh konkret mengenai adanya penampungan aspirasi dari para buruh dalam penetapan UU Cipta Kerja adalah mengenai adanya perubahan formula dari upah minimum. Bukan hanya itu, namun, di dalam kebijakan tersebut, pemerintah sudah mengatur jenis pekerjaan yang bisa menggunakan tenaga alih daya dan mana yang tidak, sehingga tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh perusahaan. Tentunya seluruh perubahan tersebut merupakan wujud nyata dari hasil penjaringan aspirasi.

Deputi III KSP Bidang Perekonomian itu kemudian menegaskan pula bahwa sama sekali tidak mungkin Pemerintah mengorbankan kesejahteraan sosial dari para pekerja dan buruh di Indonesia. Justru, kini Pemerintah terus mememikitkan 3 (tiga) hal mengenai aspek ketenagakerjaan.

Pertama adalah angkatan kerja yang belum bekerja, maka dari itu Pemerintah terus berupaya agar ada penyediaan lapangan kerja yang luas karena juga mampu memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Adanya penciptaan lapangan kerja tersebut juga merupakan salah satu tujuan utama UU Cipta Kerja.

Kemudian yang kedua adalah Pemerintah terus memikirkan bagaimana nasib masyarakat yang sedang bekerja, kemudian perhatian lain juga ditujukan kepada masyarakat yang tidak lagi bekerja. Untuk itu, adanya jaminan kehilangan pekerjaan, yang mana sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam UU Cipta Kerja pula.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP, Fadjar Dwi Wisnuwardhani dengan sangat tegas membantah adanya anggapan bahwa seolah penerbitan UU Cipta Kerja hanyalah mewakili kepentingan satu pihak saja, yakni pengusaha. Justru sebaliknya, dengan adanya pengesahan produk hukum tersebut berdiri di atas kepentingan semua pihak termasuk para pekerja dan pelaku UMKM.

Adanya UU Cipta Kerja, menurutnya mampu mensinkronkan seluruh aturan regulasi yang sudah ada, termasuk juga menyederhanakan proses birokrasi agar dapat mendorong penciptaan perluasan kesempatan kerja dan juga perekonomian secara keseluruhan. Dirinya menilai bahwa tujuan itu bukan hanya mewakili satu elemen saja, melainkan berdiri di atas kepentingan semua elemen masyarakat Indonesia.

UU Cipta Kerja sendiri, menurut Fadjar telah mengakomodir penyerapan aspirasi masyarakat dan memberikan penjelasan atau informasi ke publik untuk menghindari mispersepsi di masyarakat. Lagipula, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) selalu melihat pada kepentingan negara, kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan usaha. Upaya dari Presiden dalam mengedepankan investasi ini juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan negara.

Ada pula mispersepsi di masyarakat mengenai aturan libur kerja satu hari dalam sepekan yang berkembang. Padahal pengaturan mengenai durasi hari kerja sendiri sama sekali tidak mengalami perubahan dan ditentukan bahwa waktu kerja adalah 7 jam dalam sehari berlaku untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dalam seminggu.

Maka dari itu, sebenarnya produk hukum yang sudah disahkan oleh Pemerintah RI dan DPR, yakni UU Cipta Kerja tersebut sejatinya sudah sangat mengatur dan menampung seluruh aspirasi dari setiap elemen masyarakat di Indonesia termasuk para pekerja dan buruh sendiri demi terus meningkatkan kesejahteraan mereka.

Politisasi SARA masih menjadi ancaman untuk pemilu 2024, narasi bernuansa SARA sangat berbahaya bagi kondusifitas hubungan antar masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan upaya konkret guna menjaga persatuan agar rakyat tidak mudah dipecah belah serta menolak segala sesuatu yang bernuansa SARA (Suku, Agara, Ras dan Antargolongan) jelang tahun politik.

Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan tanggungjawab seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan demokrasi yang baik dan beradab, bukan demokrasi sakit yang penuh dengan narasi SARA maupun Hoax.

Pada kesempatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang dilaksanakan di Simpang Dolok, Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua Pengkajian MPR RI berpesan agar selalu menjaga persatuan dan kesatuan menjelang pemilu dengan cara berdemokrasi yang baik. Seperti menggunakan hak pilih, tidak menggunakan politik berbau SARA dan tidak pula menyebarkan ujaran kebencian.

Djarot menyebutkan, bahwa ideologi harus dijaga dengan melakukan sosialisasi tentang 4 pilar yang terkandung dalam Pancasila, keutuhan NKRI dengan membangun toleransi dalam keberagaman. Apalagi Indonesia merupakan negara yang terdiri dari suku-suku bangsa, agama/kepercayaan dll.

Isu SARA merupakan ancaman nyata bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Sebagai bangsa yang besar, tentunya sangat penting bagi semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan literasi politik yang positif dan bermanfaat. Karena bagaimanapun juga perbedaan bukan berarti menjadi penghalang untuk saling bekerjasama.

Politik SARA tentu saja tidak bisa dipandang secara sempit, namun harus dikaji dan dilihat pula secara luas sebagai salah satu kelemahan partai atau organisasi politik dalam melakukan kaderisasi dan rekrutmen. Hal ini merujuk pada asumsi bahwa lemahnya kader dalam memperkuat partai maka yang akan dimainkan adalah politik SARA demi mendapatkan suara.

Sementara itu pada 17 Februari 2023 lalu, Rahmat Bagja selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dalam diskusi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), menolak adanya politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Penolakan tersebut merupakan bentuk aksi menciptakan perdamaian menuju Pemilu 2024, agar nantinya yang terpilih merupakan murni dari para pemilih tanpa adanya paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun.

Merujuk pada pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi norma rujukan dalam memaknai politisasi SARA dan politik identitas, di mana dalam UU tersebut berisi larangan menghina, menghasut, mengadu domba serta melakukan kekerasan dalam kegiatan kampanye. Tentu saja kehadiran kelompok-kelompok ekstrim yang mengusung politisasi SARA dalam dunia politik dapat memecah-belah bangsa.

Pada kesempatan berbeda, Taj Yasin selaku Wakil Gubernur Jawa Tengah meminta agar Isu SARA dalam Pemilu 2024 di Jawa Tengah harus dihentikan. Jangan sampai isu tersebut muncul dan menjadi besar jika dibiarkan. Karena dampaknya tidak hanya menjelang pemilu, bahkan setelah pemilu-pun, residu seperti politisasi SARA masih tetap muncul.

Dirinya juga menambahkan, bahwa masyarakat sudah semestinya mendapatkan pemahaman mengenai kampanye gelap yang menyesatkan, salah satunya adalah politik identitas. Menurut Yasin, meski masyarakat sudah dewasa dalam menanggapi isu politik, namun masih ada beberapa elemen masyarakat yang mudah terhasut, sehingga bisa timbul perpecahan.

Lebih jauh, pria yang akrab disapa Gus Yasin tersebut juga mengimbau agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang sudah sesuai dengan keyakinan hati. Dirinya juga mengingatkan agar masyarakat tidak memaksakan pilihannya kepada orang lain.

Dalam menghadapi kontestasi pemilihan umum, kedewasaan berdemokrasi juga sangat dibutuhkan, para elite politik pun harus mencontohkan kepada masyarakat tentang berdemokrasi yang baik, salah satunya dengan menghargai calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak.

Persatuan yang terjaga tentu akan menumbuhkan kerukunan dalam kehidupan dan kedamaian dalam bermasyarakat, jika hal persatuan bisa terawat dengan baik, maka bukan tidak mungkin akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dapat diwujudkan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Berpolitik dan berdemokrasi tentu penting untuk membawa bangsa ini terlepas dari jeratan kelelahan, putus asa dan amarah yang memicu konflik serta kekerasan.          Paradigma keamanan juga harus diubah dengan meninggalkan kekerasan. Peningkatan keamanan politik bangsa ini yaitu para elit politik perlu menanggalkan ego politiknya, tulus menyetujui untuk menjaga perdamaian.

Tanpa adanya persatuan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu maupun para founding father Indonesia, kemerdekaan Indonesia tentu hanya akan menjadi sesuatu yang tidak mungkin untuk bangsa, begitu juga saat ini, keterpecahbelahan juga sangat mungkin terjadi jika perbedaan hanya mempertebal polarisasi antar masyarakat. Dalam berdemokrasi, tentu sikap legowo juga haruslah ditunjukkan ketika memang tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.

Sebagai bangsa yang besar dan bangsa yang bhineka, penjaga persatuan serta kerukunan merupakan hal yang patut diperjuangkan. Politisasi SARA juga perlu dilenyapkan karena hal tersebut justru akan memperkeruh suasana pesta demokrasi.

Pemerintah terus mendistribusikan bantuan pangan guna untuk menstabilkan harga beras. Pasokan dan ketersediaan bahan pokok, khususnya beras di seluruh Indonesia menjadi perhatian khusus Pemerintah saat ini. Kenaikan harga beras diakibatkan naiknya harga gabah, karena lonjakan harga pupuk dan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, dampak dari perubahan iklim juga mempengaruhi karena mengakibatkan kekeringan hingga gagal panen. Sehingga pasokan beras di pasaran menjadi berkurang.

Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan persediaan beras di Gudang Bulog per 21 September 2023 sebanyak 1,4 juta ton dan akan masuk 400 ribu ton dari impor. Sedangkan data neraca Badan Pangan Nasional memperkirakan stok beras mencapai 7,69 juta ton sampai akhir 2023.

Zulhas juga meminta pemerintah daerah untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga stabilitas harga beras dipasaran. Serta seluruh permintaan beras yang diperlukan tetap dilayani, agar harga beras tetap stabil. Pemerintah secara terus menerus konsisten melakukan operasi pasar dan pasar murah, serta mempercepat penyaluran bantuan beras 10 kilogram untuk menjaga stabilitas harga beras.

Dalam menjaga stabilitas harga beras, pemerintah melalui Perum Bulog menyalurkan beras ke pasar-pasar. Harga jual beras premium disesuaikan dengan pasar. Sedangkan harga beras untuk masyarakat tidak mampu dapat membeli melalui program-program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Masyarakat diminta untuk tidak khawatir dengan ketersediaan beras. Stok beras di Gudang Bulog hingga saat ini masih sangat cukup. Selain itu, masyarakat diminta agar tidak khawatir, karena pemerintah melakukan beberapa langkah untuk menstabilkan harga beras.

Setelah melakukan langkah-langkah cepat dalam menangani kenaikan harga beras, beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan hal yang positif. Di Pekanbaru, Riau harga kebutuhan pokok cenderung stabil termasuk beras. Selain itu pasokan bahan pokok juga cukup tidak ada kendala, sehingga masyarakat dapat berbelanja dengan tenang. Sedangkan di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, harga kebutuhan pokok telah stabil dan pasokan tersedia.

Selain itu, harga beras di Jawa Barat mulai kembali stabil berkat upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat. Selain berkat Gelar Pangan Murah (GPM), stabilnya harga besar juga tak lepas dari bantuan pangan yang digulirkan. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, mengatakan sejak bantuan pangan dilakukan, harga beras berangsur-angsur dapat dikendalikan.

Saat ini, Pemprov Jabar mencatat dampak Bantuan Cadangan Pangan (BCP) di Jabar dari Bapanas yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo di Bogor awal September lalu, sudah terlihat meski penyaluran baru sebesar 54 persen untuk 4,149,374 keluarga penerima manfaat. Penyaluran BCP untuk sejumlah daerah tengah dikebut oleh Pemprov Jabar, Bulog dan PT Pos Indonesia agar tuntas sebelum 30 September mendatang.

Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga terus berupaya untuk menjaga ketahanan pangan melalui Bulog. Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Bulog mendapat penugasan untuk menjaga pasokan beras agar harga data beli masyarakat tetap stabil. Dalam penugasan pemerintah, untuk menjaga stabilitas harga beras, Bulog dan ID Food bekerjasama dengan Bapanas. Dalam hal ini ada beberapa strategi untuk menjaga stabilitas harga beras tersebut. Saat panen dan terjadi suplai yang berlebih, Bulog akan membeli untuk memenuhi pasokan beras saat harganya cenderung murah. Sehingga, pada saat permintaan tinggi, Bulog tetap menjual beras dengan harga yang stabil. Sehingga masyarakat dapat membeli beras Bulog dengan harga yang normal.

Dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut, harga komoditas beras di sejumlah pasar tradisional dan toko pengecer di berbagai daerah saat ini berangsur turun, seiring dengan digelarnya operasi pasar beras murah oleh Bulog setempat dalam kurun beberapa pekan terakhir.

Harga beras diberbagai daerah pada September ini terpantau stabil dengan harga Rp10.900 per kilogram, dengan harga eceran tertinggi, yakni sebesar Rp13 ribu per kilogram. Sementara rata-rata harga beras di kisaran Rp11.455 per kilogram.

Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) memastikan ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di semua market, baik pasar tradisional, pasar modern hingga Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Pasca operasi pasar beras di PIBC harga beras medium mulai turun secara bertahap. Di mana per 22 September 2023 harga beras medium di sana ialah Rp 11.861 per kg.

Upaya intervensi harga beras utamanya medium dilakukan dengan percepatan penyaluran bantuan pangan. Realisasi penyaluran bantuan pangan di Jakarta saat ini sudah 100% untuk periode September 2023. Sedangkan untuk realisasi bantuan pangan beras secara nasional sudah mencapai 59,89%. Sehingga dengan adanya upaya tersebut harga beras akan semakin terjangkau, dan masyarakat dapat mencukupi kebutuhan pangan dengan layak.