Semenjak diputuskan Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Mahfud MD, tren elektoral pasangan ini terus melejit. Dalam survei terbaru yang diterbitkan lembaga survei Charta Politika menempatkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD unggul di NTB, Bali, dan NTT.

Rinciannya yakni Ganjar-Mahfud mendapat dukungan 49 persen pemilih. Di belakangnya membuntuti Prabowo-Gibran dengan 36 persen. Sedangkan Anies-Muhaimin hanya mendapat dukungan 9 persen. Selebihnya sekitar 6 persen menjawab tidak tahu/tidak menjawab.

Selain unggul di NTB, Bali, dan NTT Ganjar-Mahfud juga unggul di Jawa Tengah dan DIY dengan 66 persen, Prabowo-Gibran 22 persen, dan Anies-Muhaimin 10 persen.

Sedangkan Prabowo-Gibran unggul antara lain di Sumatera dengan 38 persen, Anies Muhaimin 30 persen, Ganjar-Mahfud 27 persen; Jawa Barat dengan Prabowo-Gibran 37 persen, Anies-Muhaimin 30 persen, Ganjar-Mahfud 28 persen.

Kalimantan dengan Prabowo-Gibran 39 persen, Ganjar-Mahfud 33 persen, Anies Muhaimin 21 persen; Sulawesi dengan Prabowo-Gibran 48 persen, Anies-Muhaimin 27 persen, Ganjar-Mahfud 18 persen; Maluku dan Papua dengan Prabowo-Gibran 38 persen, Ganjar-Mahfud 31 persen, Anies-Muhaimin 21 persen.

Secara nasional catatan survei ini menempatkan Ganjar-Mahfud unggul secara nasional dibanding dua bacapres/bacawapres lainnya jika pemilihan presiden dilakukan pada saat survei. “Survei digelar pada tanggal 26-31 Oktober 2023,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dikutip dari Antaranews.com

Elektabilitas Ganjar Pranowo sebesar 36,9 persen, disusul Prabowo Subianto 35,3 persen, dan Anies Baswedan 24,3 persen.

"Trennya memang ada kecenderungan persaingan sangat ketat antara Prabowo dan Ganjar,” jelasnya. 

Dalam simulasi head to head, elektabilitas Ganjar yang sebesar 45,6 persen lebih tinggi daripada elektabilitas Anies yang sebesar 34,8 persen. Tetapi elektabilitas Ganjar lebih rendah atau hanya 40,8 persen apabila head to head dengan Prabowo Subianto yang mencapai 44,4 persen.

Sementara itu, dalam simulasi Prabowo head to head dengan Anies, elektabilitas Prabowo mencapai 50,1 persen atau jauh lebih tinggi dari Anies yang sebesar 29,5 persen. 

Dari sisi bacawapres elektabilitas tertinggi dikantongi Mahfud dengan 34,8 persen. Di belakangnya membuntuti Gibran Rakabuming Raka sebesar 32 persen, dan Muhaimin Iskandar 20,9 persen.

Dalam simulasi berpasangan Ganjar-Mahfud unggul 36,8 persen. Pasangan Prabowo-Gibran 34,7 persen, dan Anies-Muhaimin sebesar 24,3 persen. 

 

Jalan Trans Papua merupakan jalan nasional yang menghubungkan Kota Jayapura dengan 8 Kabupaten di daerah Pegunungan Tengah Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua menjadi fokus pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, serta mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah selain itu tujuan dan proyek ini untuk meningkatkan ekonomi di Provinsi Papua serta meningkatkan ketersediaan jaringan jalan, mengingat Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Mamberamo adalah bagian dari jalan non tol di Papua yang merupakan tulang punggung regional Pulau Papua.

 

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Barat, Mauluddin Said mengatakan pihaknya terus berupaya membangun dan memelihara jalan trans Papua serta jembatan agar mempermudah akses ke tempat parawisata di bumi Cendrawasih. Program-program unggulan atau pekerjaan yang diprioritaskan pada jalur utama Trans Papua yang menjadi kewenangan BPJN Papua Barat yakni Trans Papua Segmen I dan Segmen II. Kedua Segmen ruas Jalan Nasional ini melintasi beberapa tempat wisata yang berada di Provinsi Papua Barat, antara lain Danau Anggi di Pegunungan Arfak, Gunung Botak di Manokwari, Teluk Cenderawasih di Wasior, dan Teluk Triton di Kaimana. Sedangkan di Papua Barat Daya terdapat Raja Ampat di Sorong), Puncak Petik Bintang dan Danau Framu di Maybrat.

 

Dampak positif pembangunan sangat dirasakan oleh masyarakat, antara lain adanya berbagai aktivitas ekonomi baru seperti pemukiman, perkebunan, pertanian dan lain sebagainya, sehingga dapat meratakan ekonomi karena terbukanya akses-akses menuju seluruh wilayah.

 

 

Pihaknya menjelaskan bahwa salah satu wisata yang menarik di Negeri Cendrawasih yaitu Gunung Botak Manokwari. Wisata ini seperti berada dalam teluk dikelilingi dengan daerah-daerah perbukitan, dan tempat yang begitu jernih dan alamiah, serta didukung dengan akses jalan yang sudah teraspal dengan kemantapan sudah 86 persen per saat ini, dan diprediksikan per 31 Desember 2023 kondisi mantap mencapai 89 persen.

 

 

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Sebagai satu koridor ekonomi, wilayah Papua akan mendapat proyek investasi berbasis sumber daya alam, pengembangan kawasan khusus, sampai dengan penciptaan pusat-pusat perekonomian baru. Oleh karena itu, perlu peran aktif seluruh masyarakat untuk terus mengawal pembangunan di Tanah Papua agar berjalan maksimal dan dapat bermanfaat positif bagi bumi Cenderawasih.

 

 

Langkah membangun infrastruktur di Papua nantinya akan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, di antaranya yakni pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 kilometer.

 

 

Papua memiliki banyak sekali potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dan pemerintah ingin agar wilayah tersebut lebih maju dengan potensi tersebut. Sehingga Presiden Jokowi melihat potensi tersebut dengan memperluas pembangunan infrastruktur agar Papua lebih baik lagi.

 

Pembangunan infrastruktur Papua memang baru dimulai pada tahun 1970 sehingga ada gap pembangunan yang terjadi selama beberapa tahun belakangan dengan provinsi lain di Indonesia. Tapi dengan pembangunan infrasktrukur yang masif, akan memangkas dan menyetarakan Papua dengan wilayah lain. Pembangunan infrastruktur tersebut, dapat meningkatkan roda perekonomian di tanah Papua. Mulai dari sektor produksi hingga distribusi barang dan jasa ke pasar.

 

 

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Heidy Rahadian mengatakan fokus pembangunan infrastruktur jalan kini adalah menyelesaikan pembangunan ruas Jayapura-Wamena yang ditargetkan rampung sebelum berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2024 mendatang.  Sementara, Panjang jalan Trans Papua dari Jayapura ke Wamena yakni 575 km, melewati dua kabupaten yaitu Keerom dan Yalimo. Pemerintah membuka berbagai opsi, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam membangun proyek ini.

 

 

Pemerintah tidak menutup kemungkinan akan membuka kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk swasta. Apalagi pemerintah mengklaim swasta sudah ada yang berminat, mengingat biaya untuk menggarap proyek ini sangat besar. Sebagai perbandingan, nilai investasi proyek Trans-Papua khusus segmen Mamberamo-Elelim sepanjang 51,4 km aja, biayanya mencapai Rp 3,52 triliun dengan masa konsesi mencapai 15 tahun. Adapun skema pengembalian investasi melalui availability payment atau pembayaran secara berkala dari Menteri/Kepala Lembaga kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur.

 

Pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia memperlihatkan keseriusan pemerintahan era Presiden Jokowi untuk memajukan Papua. Jika infrastruktur telah terbangun, diharapkan jarak antar wilayah serta kantor pemerintah provinsi dengan rakyat akan makin dekat. Sehingga, potensi alam dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua. Oleh karena itu, perlu dukungan penuh dari masyarakat dalam pengembangan infrastruktur di Papua ini. Rakyat menyadari bahwa pembangunan besar-besaran dilakukan untuk tujuan yang baik dan demi kemajuan mereka. Dengan integrasi dan kerja sama maka pengembangan infrastruktur akan berjalan dengan baik dan tepat waktu.

 

 

Pemerintah berupaya keras untuk mewujudkan situasi kondusif selama Pemilu, salah satunya dengan mengundang ketiga Capres untuk bersilaturahmi. Dengan adanya pertemuan ketiga calon Pemimpin bangsa tersebut maka diharapkan terwujud situasi yang sejuk selama pesta demokrasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang tiga calon presiden yang potensial untuk bertarung dalam kontestasi tersebut, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (30/10) lalu.

Dalam sebuah pertemuan santai, mereka duduk bersama di sebuah ruang makan kecil di istana. Suasana harapannya adalah membangun sinergi, menciptakan persatuan, dan meresapi makna demokrasi sejati.

Acara tersebut menjadi tontonan menarik. Jokowi, sebagai tuan rumah, duduk di ujung barat meja bundar berwarna putih. Di sebelah kanan beliau, ada Ganjar, yang dengan tulus mengungkapkan dukungannya untuk sistem demokrasi yang baik.

Sebaliknya, Prabowo berada di sebelah kiri Jokowi, menciptakan sebuah gambaran visual tentang persatuan dalam keberagaman. Sedangkan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, berhadapan langsung dengan Jokowi, mencerminkan semangat persaingan sehat dalam berdemokrasi.

Mereka berkumpul di bawah payung demokrasi, berbagi hidangan yang tersaji di atas meja. Ada lontong, nasi, rolade ayam, ayam bumbu kecap, hingga tahu bacem, yang menjadi simbol kemajemukan bangsa. Sambil menikmati hidangan lezat, mereka juga berbincang, merangkai pikiran dan wawasan.

Kehadiran para wartawan menjadi saksi bisu peristiwa ini. Ganjar, dengan ramahnya, menyapa para jurnalis yang hadir, menciptakan aura kebersamaan yang membumi. Namun, acara makan siang itu tidak lama berselang menjadi pertemuan tertutup, dan para wartawan diminta meninggalkan Istana Merdeka setelah mengambil gambar selama sekitar 10 menit.

Ganjar Pranowo, salah satu calon presiden yang berada di bawah naungan PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, dan Perindo, mengekspresikan keyakinannya dalam sebuah wawancara setelah pertemuan tersebut. Dia menyatakan bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang berkomitmen untuk menjalankan sistem demokrasi yang baik.

Ganjar Pranowo mengungkapkan keyakinannya terhadap Presiden Joko Widodo. Ganjar menyebut bahwa Jokowi merupakan sosok yang memiliki niat baik dan diduga akan mendukung penyelenggaraan Pilpres 2024 yang berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang baik. Ganjar berharap bahwa komitmen ini akan menjadi kenyataan dalam pelaksanaan pemilihan presiden yang akan datang.

Ganjar mengingatkan kita semua bahwa menjaga sistem demokrasi yang baik adalah tugas bersama. Dia berharap Jokowi bisa mewujudkan komitmennya tersebut, sehingga penyelenggaraan Pilpres 2024 dapat berjalan dengan lancar dan adil.

Dengan penuh optimisme, Ganjar Pranowo berharap bahwa apa yang telah dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan. Ia mengungkapkan harapannya bahwa komitmen tersebut akan menjadi kenyataan dalam praktik pelaksanaan pemilihan presiden ke depan.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga memanggil semua pihak, baik politisi, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat, untuk bersatu dalam menjaga agar Pilpres 2024 berjalan aman dan lancar. Dia menjelaskan pentingnya netralitas aparat negara selama proses kontestasi berlangsung, sehingga semua pihak merasa dihormati dan adil.

Ganjar menekankan pentingnya kerjasama dalam menjaga agar proses pemilihan presiden yang akan datang berlangsung dengan damai. Ia mengingatkan bahwa aparat negara perlu menjalankan tugas mereka dengan netralitas penuh, yang merupakan unsur penting dalam menjamin bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung secara adil dan demokratis.

Dalam melanjutkan perjalanan menuju Pilpres 2024, kita harus mengingat pentingnya kerja sama antara semua pihak. Presiden Jokowi dan para calon presiden, seperti Prabowo, Ganjar, dan Anies, telah memberikan contoh konkret tentang bagaimana persatuan dan dialog dapat memperkuat fondasi demokrasi kita.

Sebagai masyarakat, kita juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan memperkuat demokrasi kita. Ini adalah saatnya bagi kita semua untuk bersatu dalam semangat persatuan dan kerja sama. Kita harus menjaga pemilu agar berjalan dengan damai, tanpa terpengaruh oleh perpecahan dan ketegangan yang tidak perlu.

Netralitas aparat negara adalah hal yang sangat penting dalam memastikan pemilu yang adil. Para aparaturnya harus memastikan bahwa setiap pemilih memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pilihannya, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Demokrasi yang sehat membutuhkan kepercayaan dari semua pihak, dan netralitas aparat negara adalah salah satu kunci kepercayaan tersebut.

Kita juga perlu memahami bahwa Pilpres 2024 bukan hanya tentang pemilihan satu figur pemimpin tertentu, tetapi juga tentang masa depan bangsa ini. Bagaimana kita menjalankan demokrasi kita akan berdampak pada arah dan kualitas kehidupan bersama di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan integritas, adil, dan damai.

Melalui pertemuan di Istana Merdeka, Presiden Jokowi telah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan pemilu yang damai dan sistem demokrasi yang baik. Ini adalah panggilan kepada semua pihak, terutama para pemimpin politik dan aparat negara, untuk mengikuti jejak beliau dalam mewujudkan visi tersebut.

Untuk mencapai hal ini, kita perlu menjaga semangat persatuan, mengedepankan dialog, dan menghormati perbedaan pendapat. Kita harus memahami bahwa demokrasi adalah tentang kebebasan berbicara, mendengarkan, dan bekerja bersama untuk mencapai solusi terbaik bagi semua.

 

 

Beredar Video AI Munculkan Presiden Jokowi Berbahasa Mandarin, Dalam video tersebut, Presiden Jokowi tampak berbicara dengan lancar dalam bahasa Mandarin, sebuah kemampuan linguistik yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya.

Meskipun video ini telah menjadi viral di media sosial, banyak pengamat dan ahli kecerdasan buatan mendesak masyarakat untuk menjaga kewaspadaan terhadap kemungkinan keaslian rekaman tersebut.

“Video Presiden Jokowi berpidato bahasa Mandarin tersebut juga menimbulkan multi tafsir yang rawan menarasikan seolah Presiden Jokowi bagian dari kekuatan kepentingan ekonomi yang ada di China,” kata pakar Komunikolog Indonesia Emrus Sihombing.

Emrus juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap konten-konten hoaks yang beredar. Ia menjelaskan, menjelang pemilu 2024 akan ada banyak konten-konten hoaks yang beredar dan diharapkan masyarakat tidak terpengaruh terhadap konten hoaks tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa video Presiden berbahas mandarin merupakan video rekayasa yang dibuat untuk menggiring opini negatif terhadap Presiden Joko Widodo.

“Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan karena peredaran konten hoaks dinilai cukup masif belakangan ini, terutama mendekati momentum Pemilu 2024.” Ujar emrus

“Video yang menarasikan bahwa Presiden Joko Widodo berpidato menggunakan bahasa mandarin jelas hoax untuk menggiring opini negatif bahwa Presiden Joko Widodo membawa kepentingan China ke Indonesia,” Sambung Emrus.

Berdasarkan hasil riset yang ditemukan, Pidato Presiden yang berbaha mandarin merupakan rekayasa Kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan ilusi bahwa Presiden Jokowi berbicara dalam bahasa Mandarin dengan fasih.

Pentingnya langkah-langkah tegas dari Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai otoritas yang berwenang untuk menghentikan penyebaran video manipulasi yang melibatkan kecerdasan buatan.

“Kementerian Komunikasi dan Informasi harus secara masif menjelaskan video pidato Presiden Jokowi ke ruang publik, yang seolah-olah lisan dalam bahasa Mandarin. Padahal idealnya, bahasa asing yang disampaikan secara lisan juga harus disertai teks tertulis atau running text juga,” tegas Emrus.

 

 

 Seluruh aspirasi dari para pekerja dan buruh sejatinya semua sudah tertampung dalam UU Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Pemerintah RI. Maka dari itu, hendaknya masyarakat harus bisa memahami dan mengetahui serta membedakan mana informasi yang salah dan benar, agar tidak terus menyebarluas dan kerap menimbulkan mispersepsi pada masyarakat.

 

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) beberapa waktu lalu sebenarnya merupakan sebuah respon cepat dan tepat untuk bisa menjawab seluruh tantangan dan peluang ketenagakerjaan di Indonesia.

Mengenai penerbitan aturan tersebut, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian, Edy Priyono menyatakan bahwa seluruh proses dari awal perancangan hingga penerbitan UU Cipta Kerja sendiri memang sebenarnya semua telah sesuai dengan aspirasi publik.

Bagaimana tidak, pasalnya Pemerintah RI sendiri sudah banyak dan seringkali melakukan sosialisasi hingga diskusi terbuka untuk bisa menjaring aspirasi dan menyerap suara pendapat dari masyarakat untuk bisa terus melakukan perbaikan akan produk hukum mengenai ketenagakerjaan di Indonesia.

Bahkan, pada prosesnya sendiri, dijalankan oleh (Menteri Koordinator) Kemenko Perekonomian dan juga Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) 10 Tahun 2021. Setidaknya, dirinya mencatat bahwa sudah ada sebanyak 14 event untuk penjaringan aspirasi dan penampungan seluruh pendapat dari komponen masyarakat tersebut.

Edy menambahkan, bahwa termasuk, di dalam seluruh upaya jaring aspirasi masyarakat itu, suara dari serikat pekerja dan buruh tentang apa saja yang memang perlu untuk terus diperbaiki, baik mengenai UU Cipta Kerja sendiri maupun mengenai aturan pelaksanaannya terus dilakukan.

Maka sebenarnya, apabila masih saja ada anggapan bahwa penerbitan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI ini tidak disertai dengan konsultasi publik, maka semua tuduhan tersebut jelas sama sekali tidak benar adanya.

Terbaru, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal juga memiliki rencana untuk membawa sebanyak 100 ribu buruh ke Istana Negara, Jakarta. Aksi tersebut dilakukannya dalam rangka peringatan May Day atau hari buruh pada 1 Mei 2023 mendatang. 

Beberapa isu dalam peringatan May Day itu adalah tuntutan untuk mencabut Omnibus Law Cipta Kerja, pencabutan parliamentary threshold 4% (persen), kemudian mengesahkan rancangan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, menolak RUU Kesehatan, reforma agraria dan kedaulatan pangan. 

Salah satu contoh konkret mengenai adanya penampungan aspirasi dari para buruh dalam penetapan UU Cipta Kerja adalah mengenai adanya perubahan formula dari upah minimum. Bukan hanya itu, namun, di dalam kebijakan tersebut, pemerintah sudah mengatur jenis pekerjaan yang bisa menggunakan tenaga alih daya dan mana yang tidak, sehingga tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh perusahaan. Tentunya seluruh perubahan tersebut merupakan wujud nyata dari hasil penjaringan aspirasi.

Deputi III KSP Bidang Perekonomian itu kemudian menegaskan pula bahwa sama sekali tidak mungkin Pemerintah mengorbankan kesejahteraan sosial dari para pekerja dan buruh di Indonesia. Justru, kini Pemerintah terus mememikitkan 3 (tiga) hal mengenai aspek ketenagakerjaan.

Pertama adalah angkatan kerja yang belum bekerja, maka dari itu Pemerintah terus berupaya agar ada penyediaan lapangan kerja yang luas karena juga mampu memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Adanya penciptaan lapangan kerja tersebut juga merupakan salah satu tujuan utama UU Cipta Kerja.

Kemudian yang kedua adalah Pemerintah terus memikirkan bagaimana nasib masyarakat yang sedang bekerja, kemudian perhatian lain juga ditujukan kepada masyarakat yang tidak lagi bekerja. Untuk itu, adanya jaminan kehilangan pekerjaan, yang mana sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam UU Cipta Kerja pula.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP, Fadjar Dwi Wisnuwardhani dengan sangat tegas membantah adanya anggapan bahwa seolah penerbitan UU Cipta Kerja hanyalah mewakili kepentingan satu pihak saja, yakni pengusaha. Justru sebaliknya, dengan adanya pengesahan produk hukum tersebut berdiri di atas kepentingan semua pihak termasuk para pekerja dan pelaku UMKM.

Adanya UU Cipta Kerja, menurutnya mampu mensinkronkan seluruh aturan regulasi yang sudah ada, termasuk juga menyederhanakan proses birokrasi agar dapat mendorong penciptaan perluasan kesempatan kerja dan juga perekonomian secara keseluruhan. Dirinya menilai bahwa tujuan itu bukan hanya mewakili satu elemen saja, melainkan berdiri di atas kepentingan semua elemen masyarakat Indonesia.

UU Cipta Kerja sendiri, menurut Fadjar telah mengakomodir penyerapan aspirasi masyarakat dan memberikan penjelasan atau informasi ke publik untuk menghindari mispersepsi di masyarakat. Lagipula, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) selalu melihat pada kepentingan negara, kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan usaha. Upaya dari Presiden dalam mengedepankan investasi ini juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan negara.

Ada pula mispersepsi di masyarakat mengenai aturan libur kerja satu hari dalam sepekan yang berkembang. Padahal pengaturan mengenai durasi hari kerja sendiri sama sekali tidak mengalami perubahan dan ditentukan bahwa waktu kerja adalah 7 jam dalam sehari berlaku untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja dalam seminggu.

Maka dari itu, sebenarnya produk hukum yang sudah disahkan oleh Pemerintah RI dan DPR, yakni UU Cipta Kerja tersebut sejatinya sudah sangat mengatur dan menampung seluruh aspirasi dari setiap elemen masyarakat di Indonesia termasuk para pekerja dan buruh sendiri demi terus meningkatkan kesejahteraan mereka.