Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, tak jadi prioritas di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dody mengatakan, pihaknya diminta untuk mendukung program swasembada pangan dalam rangka menyiapkan ketahanan pangan RI.

Pasalnya, kondisi ekonomi global saat ini juga tengah bergejolak.

"Oh belum ada (obrolan soal IKN saat rapat kabinet). IKN sih tetap cuma mungkin prioritasnya, kan, sekarang swasembada pangan," ujar Hanggodo kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 29 Oktober.

Pria yang memiliki latar belakang pengusaha ini menjelaskan, pihaknya diminta untuk membangun sarana prasarana yang menunjang kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendorong produksi pangan RI.

"Kewajiban (Kementerian) PU support Pak Presiden (Prabowo) swasembada pangan, berarti support Kementan. Termasuk, swasembada air," ucapnya.

Namun demikian, Dody belum mengetahui lebih lanjut apakah nantinya bakal ada penambahan anggaran untuk mendukung pembangunan ibu kota baru tersebut.

"Nanti, (pembahasannya) belum sampai ke situ," imbuhnya.

Adapun IKN merupakan salah satu megaproyek andalan Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Pembangunan ibu kota baru itu sudah dimulai sekitar 2022 lalu.

Akan tetapi, hingga saat ini, Presiden Prabowo pun belum menunjukkan keseriusannya untuk tetap melanjutkan pembangunan Nusantara itu.

Hal tersebut terlihat saat Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober.

Berbagai persoalan dibahasnya dalam pidato yang berdurasi hampir 30 menit itu. Dia membahas mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, energi hingga subsidi. Namun dalam pidato tersebut, Prabowo tidak menyinggung tentang pembangunan IKN.

Pemprov melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB memetakan potensi kerawanan selama tahapan kampanye hingga pencoblosan Pilkada Serentak 2024.

Kepala Bakesbangpol NTB, Ruslan Abdul Gani, mengatakan, pemetaan konflik sosial sangat penting agar Pilkada Serentak 2024 di wilayah NTB berjalan aman dan lancar.

Menurut dia, kerawanan yang akan timbul selama tahapan kampanye hingga pencoblosan adalah kerawanan sosial seperti konflik antarkelompok pendukung pasangan calon, penyebaran hoaks dan eksploitasi isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).

Selanjutnya, kerawanan politik seperti intimidasi terhadap pasangan calon, pendukung dan penyelenggara serta upaya manipulasi hasil Pilkada. “Potensi kerawanan keamanan seperti konflik penolakan hasil Pilkada juga menjadi perhatian, termasuk kerawanan logistik pada saat pendistribusian yang kini berlangsung juga menjadi perhatian kami,” ujar Ruslan, Selasa (29/10/2024).

Dia menegaskan penanganan konflik sosial dalam Pilkada bukan hanya tugas dari Polri dan TNI saja. ASN, termasuk juga masyarakat, memiliki andil untuk menjaga dan mewujudkan Pilkada yang aman. Ruslan juga mengajak seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas dalam Pilkada, dan membantu tugas TNI dan Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Lebih jauh diuraikan, sesuai data Bakesbangpol, Bawaslu, dan kepolisian, terdapat sejumlah isu yang dapat berpotensi menjadi pemicu terjadinya konflik sosial dalam Pilkada 2024 di wilayah NTB yang memiliki dua kepulauan yakni, Pulau Lombok dan Sumbawa, serta 10 kabupaten/kota.

Tingkatnya bervariasi mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Isu itu misalnya netralitas ASN, TNI, dan Polri, kemudian isu adanya gugatan hasil Pilkada, sengketa proses, kampanye di luar jadwal, pelanggaran pada pemungutan dan penghitungan suara, serta perubahan hasil rekapitulasi suara.

Kerawanan konflik lainnya adalah perusakan alat peraga sosialisasi pada masa pra dan kampanye, yang berpotensi pada pelanggaran pidana umum.

Menurutnya, potensi kerawanan tersebut sangat dimungkinkan terjadi hampir di seluruh tahapan, secara khusus terjadi pada tahapan pendaftaran, pra-kampanye dan kampanye, tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan, dan rekapitulasi suara.

Ruslan mengingatkan semua pihak lembaga dan elemen masyarakat agar memiliki persepsi yang sama untuk menjaga Pilkada Serentak 2024 berjalan aman dan lancar. “Mari sama-sama mewujudkan Pilkada NTB yang aman, tertib, dan memberikan hasil terbaik untuk masyarakat,” ajaknya.

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, pihak Kepolisian Daerah (Polda) NTB terus memperketat pengamanan di berbagai titik krusial, termasuk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu NTB di Kota Mataram.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya kami (Polri) dalam memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak di wilayah NTB dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Pengamanan ini juga adalah bagian dari Operasi Mantap Praja Rinjani 2024,” Kata Kabid Humas Polda NTB AKBP Mohammad Kholid S.I.K., M.M. selaku Kasatgas Humas Ops Mantap Praja Rinjani dalam keterangannya, Kamis (24/10).

AKBP M. Kholid menegaskan bahwa pengamanan di Kantor KPU menjadi prioritas utama, mengingat tempat tersebut merupakan pusat kegiatan administratif dan operasional terkait Pilkada serentak.

“Kami berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa seluruh proses Pilkada berjalan tanpa gangguan. Kantor KPU sebagai pusat kendali Pilkada menjadi fokus pengamanan, dengan penerapan standar keamanan tinggi,” ujar dia.

Pihak Kepolisian juga telah menempatkan sejumlah personel dari satuan pengamanan khusus, termasuk personel Brimob dan Samapta, untuk melakukan patroli dan penjagaan di area Kantor KPU NTB. Selain itu, petugas kepolisian juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat di sekitar Kantor KPU.

Setiap tamu yang masuk ke area KPU akan diperiksa dengan cermat oleh petugas. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi ancaman seperti sabotase atau tindakan yang dapat mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Pilkada.

“Para personel ini bertugas 24 jam, memastikan tidak ada potensi gangguan keamanan yang dapat menghambat proses Pilkada,” Jelas AKBP M. Kholid.

Langkah pengamanan di Kantor KPU NTB ini, lanjut dia, tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga dengan memanfaatkan teknologi. Sistem pengawasan berbasis CCTV dipasang di beberapa titik strategis di sekitar kantor KPU. Hal ini memungkinkan polisi untuk memantau kondisi secara real-time dan merespon dengan cepat jika ada situasi yang mencurigakan.

Dengan pengamanan ketat yang diterapkan di Kantor KPU NTB, polisi berharap dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman, baik bagi penyelenggara, peserta, maupun masyarakat yang terlibat dalam Pilkada. Sinergi antara aparat kepolisian, KPU, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk memastikan Pilkada NTB 2024 berjalan lancar.

“Keamanan adalah prioritas utama kami. Kami ingin memberikan jaminan kepada seluruh pihak bahwa Pilkada ini akan berjalan aman, damai, dan demokratis,” tutup Kabid Humas Polda NTB.

Tiga pasangan Cagub dan Cawagub resmi bertemu dalam satu panggung debat kandidat Pilgub NTB 2024 yang digelar KPU Provinsi NTB pada Rabu, 23 Oktober 2024. Debat kandidat menjadi ajang bagi paslon untuk menyampaikan gagasan, visi dan misinya untuk dinilai oleh masyarakat NTB sebelum menentukan pilihannya pada 27 November mendatang.

Tiga paslon Pilgub NTB 2024 yakni, paslon dengan nomor urut 1, Sitti Rohmi Djalilah-Musyafirin (Rohmi-Firin), paslon nomor urut 2, Zulkifliemansyah-Suhaili FT (Zul-Uhel) dan paslon nomor urut 3, Lalu Muhammad Iqbal-Indah Damayanti Putri (Iqbal-Dinda).

Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid dalam pidato pembukaan debat kandidat tersebut menyampaikan bahwa debat kandidat Pilgub NTB 2024 tersebut digelar untuk menjadi wadah bagi masyarakat NTB menilai lansung calon pemimpinnya.

“Debat kandidat ini sebagai sebuah bentuk edukasi bagi pemilih, menjadi referensi pemilih untuk menilai visi, misi, program dan gagasan calon sebelum memberikan hak pilihnya pada 27 November nanti,” ujar Khuwailid.

Karena itu Khuwailid mengingatkan kepada para paslon untuk memanfaatkan panggung debat tersebut dengan sebaik-baiknya, terutama dalam menyampaikan ide gagasan terbaik untuk pembangunan Provinsi NTB kedepan.

“Harapan kami kepada Paslon untuk menyampaikan gagasan terbaiknya untuk disampaikan ke masyarakat. Pilkada NTB untuk kita, seluruh proses pilkada ini jadi milik kita bersama. Mudahan-mudahan debat ini bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Usia pembukaan oleh Ketua KPU, tiga pasangan Cagub-cawagub lansung menaiki panggung debat. Dengan dipandu oleh moderator, sesi pertama debat kandidat tersebut menyampaikan visi, misi dan program masing-masing.

Paslon nomor urut 1 Rohmi-Firin mendapatkan giliran pertama menyampaikan visi-misi. Rohmi menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk membawa NTB yang maju dan berdaya saing. Untuk mewujudkan itu persoalan dasar harus dituntaskan.

“Ikhtiarkan kita NTB yang maju dan berdaya saing, satu kata kuncinya bagaimana kita penuhi kebutuhan dasar masyarakat, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi yg didukung dengan pemerintahan yang bersih,” ucap Rohmi.

“Kemudian tidak boleh lagi ada masyarakat NTB yang putus sekolah, tidak boleh ada lagi masyarakat NTB yang tidak bisa berobat, seluruh masyarakat miskin harus mendapatkan bantuan sosial. Dengan kolaborasi, NTB maju dan berdaya saing coblos jilbab ijo,” seru Rohmi yang disambut pendukungnya.

Paslon nomor urut 2, Zul-Uhel menyampaikan bahwa karena diri sudah menjadi gubernur NTB pada periode 2018-2023, maka visi-misi pasangan Zul-Uhel yakni melanjutkan NTB gemilang jilid 2.

“Karena sudah menjabat, apa yg akan kami lakukan itu kami akan melanjutkan NTB gemilang. NTB gemilang itu adalah mimpi sebagian besar orang tua kita,” ujar Bang Zul.

Selanjutnya paslon nomor urut 3 Iqbal-Dinda menyampaikan bahwa salah satu konsennya jika terpilih yakni melakukan perbaikan terhadap birokrasi. Sebab menurutnya, sebaik apapun visi-misi, tanpa mesin birokrasi yang baik, maka visi misi tersebut tidak akan pernah bisa berjalan.

“Mau sebagus seperti apapun visi misi kalau tidak punya birokrasi yang kuat, tidak akan bisa berjalan. Karena itu saya mengusung transportasi reformasi birokrasi, tata kelola keuangan yang baik, untuk setiap sen uang daerah yang keluar harus dipastikan untuk kemakmuran rakyat,” tegas Iqbal.