Pemprov NTB melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) mengonfirmasi informasi tersebut. Kepala Biro Pemerintahan Pemprov NTB, Lalu Hamdi, yang dikonfirmasi pada Rabu, 11 Desember 2024, menyampaikan bahwa pelantikan calon kepala daerah terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada Februari 2025.

“Menurut Perpres 80/2024, pelantikan Gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 7 Februari 2025, sementara Bupati/Wali Kota terpilih pada 10 Februari 2025,” kata Hamdi kepada wartawan.

Hamdi menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme pengusulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih. Prosesnya dimulai dengan usulan dari KPU NTB ke DPRD Provinsi NTB mengenai penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Setelah itu, DPRD NTB mengusulkan pelantikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Untuk usulan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, KPU mengajukan kepada DPRD kabupaten/kota. Kemudian, DPRD kabupaten/kota mengusulkan pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTB. “Gubernur dilantik di ibukota negara, sementara Bupati/Wali Kota dilantik di ibukota provinsi,” jelas Hamdi.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada melalui Keputusan KPU NTB Nomor 125 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

Berikut perolehan suara masing-masing pasangan calon (Paslon):

Paslon nomor urut 01, Rohmi-Firin, memperoleh suara sah sebanyak 775.937.

Paslon nomor urut 2, Zul-Uhel, memperoleh suara sah sebanyak 887.791.

Paslon nomor urut 3, Iqbal-Dinda, memperoleh suara sah sebanyak 1.163.194.

Meskipun Paslon nomor urut 3, Iqbal-Dinda, ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak, KPU NTB belum dapat menetapkan pasangan calon terpilih. Sesuai dengan peraturan, penetapan pasangan calon terpilih dilakukan maksimal tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengonfirmasi bahwa tidak ada sengketa Pilkada NTB yang tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) ke KPU RI.

“Mengenai penetapan calon terpilih, kami masih menunggu keputusan dari MK. Jika tidak ada gugatan atau perkara, maka kami akan segera melakukan penetapan,” kata anggota KPU NTB, Agus Hilman.

Pihaknya terus memantau potensi gugatan ke MK. Namun, KPU NTB belum melihat adanya pasangan calon Pilgub NTB, khususnya Paslon nomor 1 dan 2, yang mengajukan gugatan. “Sejauh ini, kami tidak menemukan indikasi gugatan, terutama jika melihat jalannya proses rekapitulasi suara tingkat provinsi Pilgub NTB 2024,” ujar Hilman.

Jika tidak ada halangan, penetapan calon terpilih akan dilakukan segera setelah memastikan bahwa Pilgub NTB 2024 tidak ada gugatan. “Berdasarkan wacana dan jalannya pleno, sepertinya tidak ada. Hari ini juga merupakan batas terakhir,” pungkasnya.

Proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak nasional telah sukses digelar di semua daerah pada 27 November 2024, begitu pula dengan di NTB.

Suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di NTB patut diapresiasi sebagai langkah maju dalam demokrasi Indonesia. Namun, di balik laporan kesuksesan ini, ada banyak hal yang perlu menjadi bahan refleksi. Pemerintah memang telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai dukungan, seperti pemantauan langsung, alokasi anggaran, dan sinergi antara KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan. Tetapi, apakah semua langkah ini benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat?

Gubernur NTB menyebut Pilkada sebagai pesta demokrasi yang bebas dari tekanan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, potensi konflik dan tekanan politik kerap mengintai di beberapa wilayah. Pernyataan aparat keamanan yang siap menjaga kondusivitas tentu positif, tetapi langkah preventif seperti apa yang benar-benar dilakukan? Apakah masyarakat merasa aman untuk menyalurkan hak pilih mereka tanpa tekanan atau manipulasi?

Dukungan anggaran untuk KPU dan Bawaslu juga menjadi poin penting. Meski disebut telah disalurkan tepat waktu, pertanyaan muncul terkait efisiensi penggunaan anggaran ini. Apakah dana yang dianggarkan benar-benar digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih atau justru lebih banyak terserap untuk hal-hal teknis tanpa dampak langsung bagi masyarakat?

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat menjadi fokus lain. Pemerintah mengupayakan peningkatan partisipasi, tetapi bagaimana dengan kualitas partisipasi itu sendiri? Apakah masyarakat benar-benar memahami pilihan mereka atau hanya terjebak dalam politik praktis yang cenderung transaksional?

Kesuksesan Pilkada di NTB tidak hanya tentang kelancaran logistik dan keamanan, tetapi juga tentang keberhasilan menciptakan demokrasi yang inklusif, adil, dan bermakna bagi masyarakat. Ke depan, pemerintah harus lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai pemilih cerdas, bukan hanya memfasilitasi penyelenggaraan teknis. Hanya dengan begitu, Pilkada benar-benar menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan berpihak pada rakyat.

DPRD Provinsi NTB mengapresiasi penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan Pilkada NTB serentak 2024. KPU dan Bawaslu dinilai berhasil dengan baik menghelat Pilkada serentak tahun 2024. Dengan demikian, transisi kepemimpinan kepala daerah di tingkat Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota berjalan aman sesuai rencana.

“Atas nama pribadi dan Pimpinan DPRD NTB, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya ke pihak penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, atas telah suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 dengan lancar dan aman,” kata Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya, Jumat (6/12).  

KPU NTB diketahui telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilgub NTB 2024 pada sekitar pukul 13.30 WITA, 6 Desember 2024. Ia berharap, tahapan selanjutnya penetapan pasangan calon terpilih bisa berlangsung dengan baik.

Politisi partai Gerindra itu juga mengapresiasi pihak-pihak lain yang turut berperan penting dalam menyukseskan pilkada. Mulai dari TNI/Polri yang telah memberikan dukungan pengamanan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak NTB 2024.

“Pemenang Pilkada ini adalah pilihan rakyat. Mudah-mudahan yang menang dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Yang kalah harapan saya bisa berbesar hati. Tentu demokrasi ini dari, oleh dan untuk rakyat,” tutur Wirajaya.

Ia juga menaruh harapan besar pada pemimpin baru NTB untuk dapat membawa NTB lebih baik sesuai dengan visi dan misi juga program-program unggulan yang menjadi alasan mayoritas masyarakat NTB memilihnya.

Di sisi lain, Wirajaya berharap penyelenggara pemilu di NTB tidak berpuas diri dan dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam memastikan berjalannya demokrasi dengan baik di NTB. Hal itu ia tekankan mengingat masih rendahnya partisipasi pemilih di NTB.

Ia menilai, bisa jadi, ada dampak dari jarak Pemilu 2024 dengan Pilkada yang tidak terlalu jauh. Sehingga masyarakat merasa jenuh. “Namun ke depan, penyelenggara harus lebih kreatif dan berkreasi dalam menumbuhkan minat masyarakat dengan sebaik-baiknya,”  harapnya.

Rekapitulasi Rampung

Sementara itu KPU Provinsi NTB  telah merampungkan dan menetapkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Provinsi Pilgub NTB 2024. Hal ini merupakan hasil dari rapat pleno yang berlangsung di Hote Merumatta, Senggigi Jumat (6/12).

Hasilnya pasangan nomor urut tiga HL Muhamad Iqbal- Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) unggul dengan raihan 1.163.194 suara sah.

Di posisi kedua pasangan nomor urut dua H Zulkieflimansyah- H Moh Suhaili Fadil Tohir (Zul-Uhel) dengan 887.791 suara. Sementara pasangan Hj Sitti Rohmi Djalillah - HW Musyafirin (Rohmi-Firin) berada di peringat ketiga dengan capaian 775.937 suara sah.

Ketua KPU Provinsi NTB Muhammad Khuwailid berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024 berjalan lancar dan damai.

"Tiada henti ucapan terima kasih kepada bapak ibu semua, semoga dengan ditetapkan Keputusan hasil Rapat pleno terbuka ini menjadi momentum baik untuk kita semua sebagai warga Nusa Tenggara Barat", tutupnya.

Dikesempatan yang berbeda, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Provinsi NTB Agus Hilman mengatakan, Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024 mencapai 73,96 persen. Angka tersebut meningkat sedikit dibandingkan partisipasi pemilih pada Pilgub NTB 2018", ujar Hilman.

Dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap 3.964.325, sebanyak 2.826.922 pemilih menggunakan hak pilihnya dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan.

Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin mengikuti Rapat Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 secara virtual di Pendopo Gubernur NTB, Rabu 4 November 2024.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dihadiri oleh Gubernur/Pj. Gubernur, Bupati/ Pj. Bupati, dan Walikota/ Pj. Walikota seluruh Indonesia.

"Alhamdulillah, pelaksanaan berbagai tahapan pilkada serentak di NTB berjalan aman, damai dan lancar. Saat ini kita sedang menunggu hasil perhitungan dari KPU untuk menetapkan secara resmi para calon kepala daerah terpilih," jelas Hassanudin. 

Pj Gubernur NTB mengikuti rapat tersebut didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si, dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang telah menyukseskan Pilkada serentak dengan aman, damai dan penuh kegembiraan," ungkap Pj Gubernur Hassanudin. 

Sementara itu, dalam arahannya Mendagri, Tito Karnavian berpesan agar Penjabat Kepala Daerah harus dapat menjadi role model bagi para Kepala Daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024 ini. 

Selain itu, Mendagri juga menekankan pentingnya pelaksanaan tugas seluruh Penjabat Kepala Daerah agar senantiasa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menuju Pilkada Damai: Bersama Mewujudkan Demokrasi yang Aman dan Bermartabat

Indonesia kembali akan melaksanakan pesta demokrasi melalui Pilkada Serentak 2024, yang melibatkan berbagai daerah termasuk DKI Jakarta. Pilkada ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang mampu mewujudkan harapan bersama dalam pembangunan dan kesejahteraan. Demi kelancaran proses demokrasi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif menciptakan suasana damai serta menghindari konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan pilihan.

Partisipasi masyarakat secara damai dan berintegritas adalah kunci dalam mewujudkan pemilihan yang adil dan demokratis. Dengan menjaga suasana kondusif, masyarakat tidak hanya mendukung proses pemilihan, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai persatuan dalam kebhinekaan.

Pemerintah DKI Jakarta percaya bahwa bersama-sama kita bisa menciptakan iklim pemilu yang aman, dan damai. Mari bergandengan tangan, sambut #Pilkadadamai2024 dengan penuh kedamaian, toleransi, dan semangat kebersamaan.

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo

Presiden Prabowo Subianto akan memprioritaskan empat program pada tahun depan. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

Pria yang akrab disapa Tiko itu membeberkan keempat program yang diakselerasi itu adalah swasembada pangan, perumahan rakyat, pengentasan kemiskinan, serta hilirisasi dan transisi energi. Rencananya, keempat program itu akan menjadi fokus pemerintah pada 2025.

"Dalam dua bulan terakhir Pemerintah Prabowo mendorong terus percepatan dalam beberapa program. Memang ada empat area yang akan kami dorong cepat di periode setahun ke depan. Yang pertama terkait swasemabada pangan, kedua perumahan rakyat kemudian terkait pengentasan kemiskinan, kemudian terkait hilirisasi dan transisi energi," kata Tiko dalam acara Rapimnas Kadin 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024)

Pada program swasembada pangan, Tiko menjelaskan pemerintah akan membangun ekosistem besar untuk supply chain ke daerah-daerah. Dalam hal ini, pemerintah akan mendorong dengan penyaluran berbagai subsidi, seperti subsidi pupuk hingga subsidi kredit usaha rakyat (KUR).

"Kemudian diharapkan pemain-pemain daerah bisa menjadi supply chain ekositem penyediaan pangan di seluruh Indonesia," jelas Tiko.

Tiko menjelaskan ada tiga komoditas utama yang menjadi target swasembada pangan, yakni padi, jagung, dan gula. Dia menyebut rencana pemerintah terbuka bagi pengusaha yang ingin membangun ekosistem dengan para pengusaha.

"Ini tentunya akan mengundang focus group discussion (FGD) kecil bagaimana sinergikan eksositem BUMM dan ekosistem swasta termasuk di daerah," jelas Tiko.