DPRD NTB menyampaikan apresiasi terhadap dua Pj Gubernur NTB, yakni Lalu Gita Ariadi dan Hassanudin.

Keduanya dinilai mampu mengisi kekosongan pemerintahan selama Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dengan baik.

Tak hanya memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 berjalan aman dan damai, DPRD NTB juga menyebut kedua Pj Gubernur NTB tersebut telah mampu menyelesaikan sejumlah persoalan yang ditinggalkan kepala daerah definitif sebelumnya.

“Di HUT NTB ke-66 ini, kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada dua Pj Gubernur kita ini. Baik Lalu Gita Ariadi dan pak Hassanudin. Beliau berdua telah berhasil memimpin daerah ini dengan sangat baik,” kata Wakil Ketua DPRD NTB H Muzihir pada Lombok Post, Senin (16/12).

Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menyebutkan jika kedua Pj Gubernur tersebut dinilai mampu memberikan kondisi pemerintahan yang baik untuk kepala daerah definitif yang akan dilantik awal 2025 mendatang.

Hal itu berupa tidak adanya hutang yang signifikan dan membebani keuangan daerah.

Menurutnya, kepala daerah definitif selanjutnya akan bisa memulai tugas dan tanggung jawabnya tanpa ada pekerjaan rumah yang berat dari pemerintahan sebelumnya.

Hal itu tidak terlepas dari kinerja dua Pj Gubernur NTB.

“Sangat top dan jempol Pj Gubernur NTB kita ini. Sehingga sekali lagi kami ucapkan terima kasih,” ujarnya.

Muzihir berharap kepala daerah yang baru Lalu Muhammad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) nantinya dapat bekerja dengan baik dan memenuhi janji-janji politiknya untuk memajukan NTB dan mensejahterakan masyarakatnya.

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda dalam sambutannya di rapat paripurna DPRD NTB dalam rangka peringatan HUT NTB ke-66 juga menyampaikan apresiasi pada Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dan Hassanudin.

“Segenap anggota DPRD NTB dan seluruh masyarakat NTB mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Pj Gubernur NTB. Semoga segala kinerja dan capaian positif yang telah diberikan menjadi amal ibadah,” kata Isvie. 

Direktur Utama Pertamina Gas (Pertagas) Gamal Imam Santoso mengatakan sebagai salah satu entitas strategis dalam rantai pasok energi nasional, peran Pertagas menjadi krusial dalam mendukung program pemerintah.

"Dengan konsistensinya dalam menghasilkan LPG berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Pertagas telah berkontribusi langsung terhadap pengurangan ketergantungan impor energi dan penguatan pasokan LPG nasional," kata Gamal dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Gamal mengungkapkan Perta-Samtan Gas yang merupakan joint venture (perusahaan patungan) antara Pertagas dan ST International (sebelumnya bernama Samtan Co, Ltd) memiliki kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan LPG domestik. Perta-Samtan mengelola dua kilang utama, yaitu kilang ekstraksi di Prabumulih dan kilang fraksinasi di Sungai Gerong, Sumatera Selatan.

"Dengan kapasitas desain 250 MMSCFD, Perta-Samtan mampu memproduksi sekitar 710 MT LPG dan kurang lebih 2.200 barel kondensat per hari," kata dia.

Produksi Perta-Samtan disalurkan melalui PT Pertamina Patra Niaga untuk kebutuhan domestik dengan rute distribusi dari Depot LPG Pulau Layang (Sungai Gerong) dan Jetty 01 RU III menggunakan kapal ke wilayah Pontianak dan Bangka.

Selain Perta-Samtan, Pertagas melalui LPG Plant Gresik yang dioperasikan oleh PT Energi Nusantara Perkasa (ENP) di Gresik, Jawa Timur, juga turut mendukung pencapaian swasembada energi nasional sekaligus membantu pengurangan ketergantungan impor LPG.

Kilang LPG Plant Gresik memiliki kapasitas desain sebesar 350 MMSCFD, dengan volume produksi sekitar 105 ton LPG per hari, serta kondensat sebesar kurang lebih 880 barel per hari.

Keberadaan LPG Plant Gresik menjadi pelengkap dalam upaya memperkuat produksi LPG domestik, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi nasional.

"Kilang LPG Plant Gresik ini secara konsisten memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi impor LPG dan memperkuat ketahanan energi negara," kata Gamal.

Secara terpisah, pengamat ekonomi energi yang juga Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyatakan pascapelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG, konsumsi LPG domestik naik signifikan. Konsumsi LPG yang sebelumnya di bawah 2 juta ton per tahun, saat ini sudah mencapai kisaran 9 juta ton per tahun.

"Sementara kapasitas produksi LPG domestik hanya kisaran 2 juta ton per tahun. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan LPG harus dipenuhi dari impor," kata Komaidi.

Menurut Komaidi, kendala utama peningkatan produksi LPG di dalam negeri adalah masalah bahan baku. LPG umumnya dihasilkan dari kilang, baik minyak maupun gas.

Untuk kilang gas, kendala utamanya adalah memerlukan gas dengan rantai kimia tertentu yang di Indonesia jumlahnya tidak terlalu banyak.

"Indonesia memiliki gas dalam jumlah banyak, tetapi dengan rantai kimia yang berbeda dengan yang dibutuhkan sebagai bahan baku LPG," ungkap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti itu.

Untuk itu, kata Komaidi, langkah yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi jenis gas pada lapangan mana saja yang memiliki rantai kimia yang sesuai dengan kebutuhan produksi LPG.

Selain itu, perlu dipertimbangkan opsi impor bahan baku untuk diproses di dalam negeri jika memang lebih memberikan manfaat ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan impor produk.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM sebelumnya bertekad mendorong hilirisasi untuk membangun industri LPG nasional. Pasalnya, produksi LPG nasional masih jauh di bawah angka konsumsi LPG.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dalam rangka hilirisasi untuk membangun industri LPG, bahan baku yang dibidik adalah propana (C3) dan butana (C4). Bahan baku tersebut didorong untuk meningkatkan produksi LPG.

"Bahan bakunya adalah C3 dan C4 daripada gas. Kita lagi mendata kurang lebih hampir sekitar 1,8 juta ton yang didorong hilirisasi, sehingga dengan demikian total sudah hampir 3,6 juta sampai 3,7 juta ton dari bahan yang kita kelola untuk menjadi LPG," kata Bahlil.

Deklarasi ini berlangsung setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB menyelesaikan rapat pleno pada 1–6 Desember 2024. Dalam pernyataannya, Asmuni menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, aparat keamanan, dan berbagai elemen organisasi untuk memastikan stabilitas pasca Pilkada.  

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang menjadi puncak dari kontestasi demokrasi telah terlaksana dengan aman dan lancar. Namun, Asmuni mengingatkan bahwa tantangan baru kerap muncul pasca penetapan hasil, terutama di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.  

“Pasca rapat pleno, tantangan yang tidak sedikit mungkin akan muncul. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat dari semua pihak, terutama masyarakat, untuk menjaga kedamaian dan stabilitas di wilayah Provinsi NTB,” ujar Asmuni.  

Asmuni menekankan Pilkada adalah momen krusial dalam kehidupan demokrasi. Untuk itu, diperlukan kerja sama dan komunikasi yang baik antara semua pihak, termasuk penyelenggara Pilkada, aparat keamanan, serta organisasi kemasyarakatan.  

“Atas nama Ormas dan LSM di Kabupaten Lombok Barat, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memelihara ketertiban dan kedamaian pasca tahapan Pilkada 2024. Kita tidak ingin proses demokrasi ini dinodai oleh gangguan keamanan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.  

Deklarasi Pilkada Damai ini juga mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap pemimpin baru yang terpilih. Asmuni menyampaikan bahwa seluruh pihak harus bersatu mendukung pembangunan daerah, sehingga NTB dapat terus maju dan berkembang di bawah kepemimpinan yang baru.  

“Dengan pemimpin baru, kita semua berharap NTB menjadi provinsi yang lebih maju. Stabilitas keamanan pasca Pilkada adalah kunci utama untuk mencapai hal tersebut,” tutup Asmuni.  

Deklarasi ini menjadi simbol komitmen masyarakat Lombok Barat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Dengan sinergi dan kolaborasi yang terus terjalin antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan, diharapkan proses demokrasi di NTB dapat berjalan damai dan membawa perubahan positif bagi seluruh masyarakat.  

Melalui gerakan ini, Lombok Barat menunjukkan bahwa stabilitas keamanan dan kedamaian pasca Pilkada adalah tanggung jawab bersama, demi masa depan NTB yang lebih cerah.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh stakeholder, khususnya masyarakat NTB, yang telah aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada. 

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB), Suhardi, saat acara dialog di RRI Mataram,mengungkapkan pentingnya kontribusi rakyat dalam proses demokrasi ini, yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses dan upaya untuk menjaga integritas pemilu.

Dalam pandangannya, pelaksanaan Pilkada 2024 di NTB menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam hal keamanan dan kepemilikan proses pemilu. Menurutnya, meskipun secara umum proses berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki.

"Khususnya dalam mengatasi potensi kerawanan. Salah satu yang disoroti adalah masalah money politics yang masih menjadi isu serius," jelasnya Kamis (12/12/2024). 

Suhardi mengungkapkan bahwa Bawaslu NTB telah mengadakan pertemuan dengan pengawas di tingkat kabupaten/kota untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serta merancang langkah-langkah strategis guna mengatasi masalah yang ada, termasuk dalam hal pengawasan dan pengendalian praktik money politics.

"Kami juga merancang bagaimana kesiapan petugas dalam kesiapan menghadapi gugatan di MK," jelasnya. 

Lebih lanjut, Suhardi menjelaskan bahwa Bawaslu NTB, sebagai lembaga pengawas, memiliki peran penting dalam memberikan keterangan dalam proses hukum yang berpotensi muncul setelah pemilu, seperti dalam sengketa hasil Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Ia menegaskan bahwa Bawaslu tidak hanya berfokus pada pengawasan administratif, tetapi juga berperan dalam memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, partai politik, hingga pemilih, untuk menjaga komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang bebas dari manipulasi, korupsi, dan praktik curang lainnya" ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB menggelar acara tasyakuran bertajuk NTB Bersyukur di Masjid Hubbul Wathan, Islamic Center, Kota Mataram, Rabu (13/12/2024). Mengusung tema “Sukses Pilkada 2024, Terhindar dari Bencana, Mewujudkan NTB Hebat Menuju Indonesia Emas”, kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-66 Provinsi NTB.

Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, mengajak masyarakat NTB untuk terus bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai Provinsi NTB hingga saat ini. Ia juga mengingatkan agar tidak melupakan jasa para pendahulu yang telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan dan kemajuan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

“Tak lupa saya haturkan terima kasih atas kinerja kebersamaan dan harmoni dalam keberagaman kehidupan masyarakat NTB selama proses Pilkada 2024. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar dan aman,” ujar Hassanudin.

Acara ini juga menghadirkan tausiah yang disampaikan oleh Dr. TGH. Abdul Ajiz Sukanarwadi. Dalam ceramahnya, ia menekankan pentingnya bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diterima. Menurutnya, rasa syukur tidak hanya menambah keberkahan, tetapi juga menjadi ikhtiar untuk menjauhkan Provinsi NTB dari segala bentuk marabahaya.

Selain sebagai ungkapan syukur, kegiatan ini juga menjadi ajang refleksi untuk terus menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat NTB. Dengan semangat kebersamaan, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus mendorong kemajuan daerah demi mewujudkan NTB yang hebat menuju Indonesia Emas.