Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura menegaskan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari APBN. Pernyataan ini sekaligus menegaskan tidak ada dana swasta yang dilibatkan, meskipun program ini dilakukan dengan skema kerja sama dengan berbagai pihak.

"Jadi ini adalah bagian dari anggaran APBN tentunya, namun skemanya adalah perjanjian kerja sama," katanya, merespons kabar Presiden Prabowo Subianto membiayai program MBG, di Posyandu Dahlia 2, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Ia menegaskan bahwa pembentukan dapur SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan kerja sama badan usaha dengan pemerintah. Kemudian pembayaran yang dilakukan sesuai dengan perjanjian yang sudah di buat.

"Tolong dipahami tetap menggunakan skema perjanjian kerja sama yang dibayarkan nanti sesuai tenggat waktu dari masing-masing perjanjian kerja sama," katanya.

"Misalnya UMKM tentunya perjanjian kerja sama tenggat waktu tida bisa serentak karena masing-masing kemampuan ekonomi dari masing-masing UMKM itu sendiri," sambungnya.

Namun, Prita masih belum bisa membeberkan berapa nominal angka kerja sama tiap SPPG. Menurutnya hal itu tidak bisa digeneralisir.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan ada penyelenggaraan MBG di Kendari, Sulawesi Tenggara, masih menggunakan dana pribadi Prabowo.

"Yang Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan pak Prabowo sebelumnya, jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," kata Hasan merespons wartawan.

Namun, dia memastikan nantinya penyelenggaraan program MBG akan menggunakan dari APBN melalui Badan Gizi Nasional senilai Rp 71 triliun

Swasembada pangan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Dengan memastikan ketersediaan pangan secara mandiri, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor, sehingga ekonomi lokal dapat berkembang lebih baik.

Untuk mendukung program swasembada pangan nasional, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersinergi untuk membangun kawasan pertanian modern yang terintegrasi.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan masyarakat di wilayah transmigrasi.

Fokus Pengembangan Kawasan Berbasis Pertanian Modern

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan, pendekatan yang digunakan bersifat holistik, selaras dengan pembangunan lumbung pangan di wilayah strategis seperti Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.

Kawasan pertanian ini akan dikelola dengan tenaga kerja yang disiapkan melalui program transmigrasi oleh Kementrans.

“Kita siapkan kawasan pertanian modern sehingga pendapatan dari hasil pertanian bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan, seperti yang sudah dirasakan petani di Merauke dan Aceh. Dengan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat,” ujar Mentan Amran pada pertemuan di Kantor Pusat Kementan, Senin (16/12/2024).

Lahan yang akan dikelola mencapai 3 juta hektare, dengan fokus utama pada padi sebagai komoditas utama. Selain itu, hortikultura dan perkebunan juga menjadi bagian penting dari pengembangan kawasan ini.

Kesiapan Tenaga Kerja dan Infrastruktur

Kementrans menargetkan 100.000 tenaga kerja dalam lima tahun ke depan untuk ditempatkan di lima wilayah strategis, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Papua. Untuk wilayah Papua, transmigrasi akan dilakukan secara lokal, yakni memindahkan penduduk antarwilayah di Papua.

“Kolaborasi ini bertujuan mendekatkan tenaga kerja dengan lahan pekerjaannya. Fokus kami tidak hanya pada peningkatan ekonomi tetapi juga kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman.

Kementrans juga akan menyediakan fasilitas pendukung, termasuk perumahan untuk para pekerja. Dengan sinergi ini, pemerintah berharap mampu menciptakan kawasan berbasis pertanian modern yang dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat transmigrasi.

Sebagai langkah awal, Kementan dan Kementrans akan membentuk kelompok kerja (working group) pada Januari 2025. Kelompok ini akan bertugas merancang implementasi program secara efektif dan efisien.

Kolaborasi ini juga merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan.

“Kementan adalah mitra strategis kami dalam mendukung visi Presiden terkait swasembada pangan. Dengan lahan dan tenaga kerja yang disiapkan, target ini dapat dicapai lebih cepat,” tambah Mentrans Iftitah.

Optimisme Menuju Swasembada Pangan

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam mengatasi tantangan pangan nasional.

Melalui pengelolaan modern, dukungan tenaga kerja, dan infrastruktur yang memadai, kawasan ini diharapkan mampu menjadi model pengembangan pertanian masa depan.

Kawasan pertanian yang terintegrasi ini tidak hanya mendukung produksi pangan nasional tetapi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah transmigrasi.

“Rasanya tidak terlalu dini untuk menilai bahwa Presiden Prabowo langsung melakukan berbagai terobosan dalam berbagai kebijakan, mulai dari bergabung dengan BRICS dalam merespons dinamika geopolitik hingga melaksanakan janji kampanye dengan memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menyebut awalnya banyak yang meragukan mengenai jumlah kementerian yang terlalu banyak, Namun Presiden Prabowo justru membuktikan berhasil melakukan konsolidasi kebijakan dan anggaran dalam waktu kurang dari 3 bulan.

"Momentum dan gerak cepat ini yang semoga terjaga di waktu-waktu selanjutnya,” ujar Eddy.

Doktor Ilmu Politik FISIP UI ini juga memberikan apresiasi terhadap program-program ekonomi Presiden Prabowo yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat yang tidak mampu.

“Kebijakan ekonomi Prabowo memastikan No one is left behind atau tidak ada yang ditinggalkan. Kebijakan seperti penghapusan utang UMKM dan nelayan, paket stimulus bansos 38 triliun, hingga membatalkan kenaikan PPN 12 persen adalah bukti bahwa prioritas Presiden Prabowo adalah membantu rakyat kecil bebas dari kemiskinan,” lanjutnya.

Dia juga menyebut kebijakan Makan Bergizi Gratis bukan sekedar melaksanakan janji kampanye, tapi merupakan komitmen Presiden Prabowo mempersiapkan generasi emas Indonesia untuk menyambut bonus demografi 2045.

Eddy juga menyampaikan, Presiden berhasil menjawab keraguan beberapa pihak mengenai kualitas demokrasi dan kebebasan berekspresi. Presiden menjawab berbagai keraguan itu dengan mendengarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan baik melalui demonstrasi maupun protes di media sosial,

Alih-alih memberangus, kata Eddy, Presiden justru mendengar dan mengeluarkan kebijakan yang mengakomodasi berbagai aspirasi tersebut. Bukti yang terbaru adalah PPN 12 Persen yang oleh Presiden Prabowo diputuskan hanya untuk barang mewah saja.

"Tidak ada yang ditangkap, tidak ada demonstrasi yang diberangus. Semua kritik dan masukan didengarkan,” tuturnya.

Salah satu harapan Eddy ke depan untuk pemerintahan Prabowo adalah akselerasi transisi energi dengan meningkatkan secara signifikan bauran energi terbarukan.

Eddy meyakini, akselerasi transisi energi ini sejalan dengan target ketahanan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Salah satu Quick Wins yang bisa dicapai pemerintahan Prabowo adalah mengesahkan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan di DPR RI.

Pengesahan RUU ini akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk pengembangan energi terbarukan dan meningkatkan bauran energi terbarukan secara signifikan.

“Pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu kebijakan mencegah dampak krisis iklim di Indonesia. Selain itu pengembangan energi terbarukan juga sejalan dengan target ketahanan energi Presiden Prabowo, dimana potensi energi Surya, Angin dan Geothermal bisa mensubstitusi ketergantungan pada impor gas dan minyak mentah,” tutupnya.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dari generasi muda untuk mendukung keberhasilan program-program prioritas dan mencapai visi Astacita. Dalam pidatonya di acara Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025), Prabowo menegaskan bahwa SDM yang memiliki kecerdasan tinggi dan rasa nasionalisme yang mendalam menjadi kunci dalam pengelolaan aset negara yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Prabowo menilai bahwa generasi muda Indonesia harus dipersiapkan dengan baik agar dapat mengelola aset negara secara optimal. Ia menegaskan pentingnya memiliki manajer-manajer muda yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang bersih, dengan semangat nasionalisme yang tinggi.

“Kita harus siapkan SDM-nya, kita siapkan awak-nya, kita harus siapkan manajer-manajer muda, anak-anak muda yang pintar-pintar. Yang pintar otak, hatinya bersih. Jangan pintar otak, hatinya ga bersih, bahaya itu. Kita mau anak-anak muda yang pintar, hatinya merah putih,” ujar Prabowo dengan tegas.

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Bersama Berantas Narkoba di Provinsi NTB,” Rabu (08/01/2025) di Hotel Lombok Raya, Mataram.

Kegiatan yang dihadiri berbagai elemen, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan mahasiswa ini digelar sebagai upaya untuk memperkuat kerja sama dalam langkah pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

Direktur Narkoba Polda NTB, Kombes Pol. Deddy Supriadi, yang hadir mewakili Kapolda NTB, Irjen Pol Hadi Gunawan, S.H., S.I.K., menegaskan komitmen institusi Polri dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Ia mengungkapkan pada tahun 2024, Polda NTB mencatat keberhasilan yang signifikan. Sebanyak 863 kasus narkoba berhasil diungkap dengan jumlah tersangka mencapai 1.150 orang. Keberhasilan ini juga menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp76,87 miliar.

“Kami (Polri) terus mengoptimalkan berbagai upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah NTB. Selain penindakan, kami juga aktif melakukan berbagai langkah pencegahan guna memutus rantai penyebarannya narkoba ini,” ujar Kombes Pol Deddy dalam sambutannya.

Dirresnarkoba Polda NTB menegaskan bahwa setiap informasi yang diterima dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius. Ia menilai bahwa pendekatan yang menyeluruh, baik melalui penindakan hukum maupun pemberdayaan masyarakat, adalah langkah efektif dalam perang melawan narkoba. Sinergi antara seluruh pihak termasuk elemen masyarakat dalam upaya pemberantasan ini.

“Melalui forum ini, mari kita bersatu untuk mewujudkan NTB yang bersih dari narkoba. Sinergi antara seluruh pihak termasuk elemen masyarakat dalam upaya pemberantasan ini,” tutur Kombes Pol Deddy.

FGD ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan membangun komitmen kolektif untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan sinergi dan tekad yang kuat, NTB diharapkan menjadi wilayah yang aman dan terbebas dari ancaman narkotika.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati membeberkan alokasi uang negara yang dipungut dari masyarakat hingga negara mengutang kesana kemari.

Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya sepanjang tahun 2024 lalu hingga 20%-nya dipakai untuk sektor pendidikan dalam negeri.

"Sampai dengan 24 Desember 2024, realisasi anggaran pendidikan mencapai Rp 519,8 triliun," katanya dalam Instagram resminya @smindrawati, dikutip Sabtu (4/1/2025).

Adapun, dia mengatakan dari total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk sektor pendidikan, mayoritasnya diberikan pada pendanaan untuk daerah.

"Kenapa kok di daerah? Karena menurut otonomi daerah kita pendidikan itu didelegasikan ke daerah untuk dari mulai paud, SD, SMP, SMA," jelasnya.

Detailnya, Sri Mulyani mengatakan Rp 519,8 triliun dibagi pada berbagai sektor seperti realisasi anggaran pendidikan untuk siswa/mahasiswa sebesar Rp 37,1 triliun, realisasi anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 187,6 triliun, hingga realisasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah senilai Rp 341,6 triliun.

"Dengan anggaran tersebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai program di bidang pendidikan," ujarnya.

Sri Mulyani juga mengungkapkan program tersebut seperti pemberian tunjangan profesi guru melalui transfer ke daerah sebesar Rp 227,8 triliun untuk guru ASN dan non-ASN, rehabilitasi 5.404 ruangan sekolah, program Indonesia Pintar (PIP) untuk 21,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 1,1 juta mahasiswa, dan beasiswa LPDP untuk 55.809 awardee.

"Tadi Rp 519 triliun, dan itu diterima oleh semua anak, semua sekolah di semua daerah untuk make sure bahwa tidak ada anak-anak Indonesia yang tertinggal. Sehingga mereka bisa menyiapkan diri menjadi anak-anak yang memiliki pendidikan, memiliki skill, dan kemudian siap untuk bisa berkontribusi di dalam pembangunan atau untuk memperbaiki masa depannya.," tandasnya.

Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani menyebutkan sebanyak 27 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) tewas sepanjang tahun 2024.

Selain itu, Satgas Damai Cartenz juga mengamankan 12 pucuk senjata api dengan 788 amunisi berbagai kaliber, 227 senjata tajam dan 85 buah alat komunikasi.

"35 markas KKB yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berhasil dikuasai," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani di Jayapura, Senin.

Menurut dia, dari 98 laporan terkait gangguan keamanan yang dilakukan KKB, tercatat 15 kasus yang penanganannya dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

Keberhasilan Satgas Ops Damai Cartenz dalam melaksanakan operasi penegakan hukum di Papua selama tahun 2024, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk saat membebaskan pilot Susi Air dari KKB pimpinan Egianus Kogoya.

"Dengan adanya bantuan dan peran serta semua pihak maka pilot Philip yang berkebangsaan Selandia Baru berhasil dibebaskan dengan selamat ," katanya.

Wilayah kerja Satgas Damai Cartenz meliputi sembilan kabupaten yang tersebar di tiga provinsi di Tanah Papua yaitu Papua,Papua Pegunungan dan Papua Tengah.