Dinas Perdagangan NTB bersama Dinas ESDM NTB, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan gas elpiji 3 kg di sejumlah pelaku usaha di Kota Mataram, kemarin (5/2).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi, edukasi, dan pemantauan distribusi penggunaan elpiji 3 kg sesuai aturan yang dikeluarkan Kementerian ESDM.

Kepala Dinas Perdagangan NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, belakangan ini kebutuhan elpiji terus meningkat, termasuk ukuran 3 kg. “Monev ini bertujuan untuk menertibkan penggunaan elpiji tiga kilogram yang semakin meningkat,” katanya.

Baiq Nelly menegaskan, elpiji bersubsidi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan usaha kecil. Namun kenyataannya, masih banyak pelaku usaha besar yang menggunakan elpiji subsidi.

“Bahkan gas elpiji bersubsidi juga ada yang digunakan untuk kebutuhan industri berskala besar. Akibatnya konsumsi elpiji melonjak dan masyarakat yang membutuhkan kesulitan mendapatkan gas bersubsidi,” tambahnya.

Untuk mencegah hal tersebut, pihaknya bersama dinas instansi terkait akan terus melakukan pemantauan dan sosialisasi mengenai penggunaan elpiji bersubsidi. “Jika ditemukan ada pihak yang melakukan penyimpangan langsung kita tegur. Dan jika terus melanggar akan diberikan sanksi,” katanya.

“Kami berharap, jangan lagi ada saudara kita yang pelaku usaha apalagi dengan omzet yang besar, menggunakan elpji 3 kg yang bukan haknya,” katanya.

Sesuai aturan Kementerian ESDM, elpiji 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat dengan pendapatan Rp 1,5 juta per bulan. “ASN, TNI, Polri, dan pejabat lainnya tidak diperbolehkan menggunakan elpiji 3 kg. Termasuk pelaku usaha skala menengah dan besar. Jika tetap membandel, maka akan ditindak tegas,” katanya.

Baiq Nelly menilai, kebijakan Kementerian ESDM tersebut bertujuan untuk memperketat penjualan elpiji 3 kg. Tujuan utamanya agar elpiji bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.

Sekretaris Dinas ESDM NTB Niken Arumdati mengatakan, monev tersebut dilakukan untuk memastikan elpiji subsidi 3 kg digunakan oleh pihak yang tepat. “Karena sesuai dengan regulasi yang berlaku, usaha-usaha seperti laundry, tani tembakau, pengelasan, restoran/kafe dengan omzet di atas Rp 200 juta tidak boleh menggunakan elpiji 3 kg, karena bisa mengurangi jatah pihak yang lebih berhak,” katanya.

Ditambahkan, pihaknya bersama instansi terkait sudah melakukan imbauan. “Kali ini penindakannya lebih tegas. Di mana tabung elpiji 3 kg langsung ditarik dan diganti dengan tabung pink 5,5 kg. Untuk memastikan keberlanjutannya, evaluasi berkala akan kembali dilakukan beberapa waktu ke depan,” katanya.

Sales Area Manager NTB Pertamina Patra Niaga Agunga Kaharesa Wijaya mengatakan, pihaknya turun mendampingi Disdag dan Dinas ESDM NTB melakukan monev di beberapa usaha yang menggunakan elpiji 3 kg.

“Kita juga lakukan sosialisasi, edukasi, dan melakukan aksi pergantian tabung 3 kg ke tabung non subsidi. Kegiatan ini sebagai upaya menindaklanjuti surat edaran Ditjen Migas tahun 2022 terkait dengan siapa saja pengguna elpiji 3 kg dan siapa juga yang dilarang,” katanya.

Pertamina telah melakukan pendataan pengguna elpiji 3 kg di pangkalan. Pendataan dilakukan pada pembelian elpiji menggunakan KTP. Pembelian elpiji, baik untuk rumah tangga, usaha mikro telah didata dan dimonitoring di pangkalan.

“Monev ini kami akan rutinkan untuk dilakukan karena upaya agar masyarakat pengguna elpiji 3 kg tepat sasaran. Dan sampai saat ini pasokan kita lancar dan aman, tidak ada antrean normal,” katanya. 

"Kami menargetkan Bulog mampu menyerap gabah setara dengan 3 juta ton beras untuk percepatan tercapainya swasembada pangan," kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Wamentan menginstruksikan Perum Bulog untuk aktif melakukan penyerapan gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram (kg) di tengah mulainya musim panen di beberapa daerah.

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menyatakan dengan alokasi anggaran Rp3 triliun, kebijakan HPP yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan petani lokal.

“Dengan anggaran ini, kita tidak hanya menjamin pendapatan petani, tetapi juga mengamankan anggaran pertanian senilai Rp149 triliun untuk subsidi pupuk, benih, irigasi, alat mesin pertanian, dan lain sebagainya,” jelas Wamentan.

Wamentan Sudaryono mengatakan, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan, dengan menambah luas lahan tanam melalui Program Penambahan Areal Tanam (PAT).

Pada 2024, lanjutnya, Kementan telah mengolah 1,7 juta hektare lahan yang memungkinkan panen dua kali dalam setahun. Kemudian di 2025 ini, targetnya adalah menambah 2,5 juta hektare lahan tanam baru, dengan 500 ribu hektare di antaranya dikelola oleh TNI.

“Kita harus bekerja secara gotong royong karena produksi terus meningkat. Penting bagi kita untuk segera mengakselerasi langkah-langkah yang mendukung target ini,” katanya.

Wamentan mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia diproyeksikan akan mengalami surplus gabah sebesar 7 juta ton pada Mei 2025 atau setara dengan 4 juta ton beras.

"Surplus ini diharapkan dapat mendorong petani untuk terus meningkatkan produksi pangan dalam rangka pencapaian swasembada pangan," ucapnya.

Selain beras, tambahnya, pemerintah juga memberi perhatian khusus pada jagung, dengan Polri yang ditugaskan untuk mendukung penanaman jagung untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor.

“Dengan gotong royong, kita bisa mewujudkan swasembada pangan yang lebih kuat. Dukungan penuh dari Presiden memastikan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini,” terang Sudaryono.

Wamentan menambahkan, bahwa pengawasan terhadap distribusi dan penyerapan gabah harus ditingkatkan untuk mencegah potensi penyelewengan yang dapat merugikan petani dan masyarakat.

"Kerja kita saat ini ibarat gas pol rem blong, tetapi pengawasan harus ditingkatkan untuk mencegah penyelewengan yang merugikan petani dan masyarakat,” tegasnya.

Wamentan berharap upaya ini akan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperbaiki kesejahteraan petani.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura menegaskan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari APBN. Pernyataan ini sekaligus menegaskan tidak ada dana swasta yang dilibatkan, meskipun program ini dilakukan dengan skema kerja sama dengan berbagai pihak.

"Jadi ini adalah bagian dari anggaran APBN tentunya, namun skemanya adalah perjanjian kerja sama," katanya, merespons kabar Presiden Prabowo Subianto membiayai program MBG, di Posyandu Dahlia 2, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Ia menegaskan bahwa pembentukan dapur SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan kerja sama badan usaha dengan pemerintah. Kemudian pembayaran yang dilakukan sesuai dengan perjanjian yang sudah di buat.

"Tolong dipahami tetap menggunakan skema perjanjian kerja sama yang dibayarkan nanti sesuai tenggat waktu dari masing-masing perjanjian kerja sama," katanya.

"Misalnya UMKM tentunya perjanjian kerja sama tenggat waktu tida bisa serentak karena masing-masing kemampuan ekonomi dari masing-masing UMKM itu sendiri," sambungnya.

Namun, Prita masih belum bisa membeberkan berapa nominal angka kerja sama tiap SPPG. Menurutnya hal itu tidak bisa digeneralisir.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan ada penyelenggaraan MBG di Kendari, Sulawesi Tenggara, masih menggunakan dana pribadi Prabowo.

"Yang Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan pak Prabowo sebelumnya, jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," kata Hasan merespons wartawan.

Namun, dia memastikan nantinya penyelenggaraan program MBG akan menggunakan dari APBN melalui Badan Gizi Nasional senilai Rp 71 triliun

Swasembada pangan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan nasional.

Dengan memastikan ketersediaan pangan secara mandiri, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor, sehingga ekonomi lokal dapat berkembang lebih baik.

Untuk mendukung program swasembada pangan nasional, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersinergi untuk membangun kawasan pertanian modern yang terintegrasi.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan masyarakat di wilayah transmigrasi.

Fokus Pengembangan Kawasan Berbasis Pertanian Modern

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan, pendekatan yang digunakan bersifat holistik, selaras dengan pembangunan lumbung pangan di wilayah strategis seperti Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.

Kawasan pertanian ini akan dikelola dengan tenaga kerja yang disiapkan melalui program transmigrasi oleh Kementrans.

“Kita siapkan kawasan pertanian modern sehingga pendapatan dari hasil pertanian bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan, seperti yang sudah dirasakan petani di Merauke dan Aceh. Dengan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat,” ujar Mentan Amran pada pertemuan di Kantor Pusat Kementan, Senin (16/12/2024).

Lahan yang akan dikelola mencapai 3 juta hektare, dengan fokus utama pada padi sebagai komoditas utama. Selain itu, hortikultura dan perkebunan juga menjadi bagian penting dari pengembangan kawasan ini.

Kesiapan Tenaga Kerja dan Infrastruktur

Kementrans menargetkan 100.000 tenaga kerja dalam lima tahun ke depan untuk ditempatkan di lima wilayah strategis, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Papua. Untuk wilayah Papua, transmigrasi akan dilakukan secara lokal, yakni memindahkan penduduk antarwilayah di Papua.

“Kolaborasi ini bertujuan mendekatkan tenaga kerja dengan lahan pekerjaannya. Fokus kami tidak hanya pada peningkatan ekonomi tetapi juga kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman.

Kementrans juga akan menyediakan fasilitas pendukung, termasuk perumahan untuk para pekerja. Dengan sinergi ini, pemerintah berharap mampu menciptakan kawasan berbasis pertanian modern yang dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat transmigrasi.

Sebagai langkah awal, Kementan dan Kementrans akan membentuk kelompok kerja (working group) pada Januari 2025. Kelompok ini akan bertugas merancang implementasi program secara efektif dan efisien.

Kolaborasi ini juga merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan.

“Kementan adalah mitra strategis kami dalam mendukung visi Presiden terkait swasembada pangan. Dengan lahan dan tenaga kerja yang disiapkan, target ini dapat dicapai lebih cepat,” tambah Mentrans Iftitah.

Optimisme Menuju Swasembada Pangan

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam mengatasi tantangan pangan nasional.

Melalui pengelolaan modern, dukungan tenaga kerja, dan infrastruktur yang memadai, kawasan ini diharapkan mampu menjadi model pengembangan pertanian masa depan.

Kawasan pertanian yang terintegrasi ini tidak hanya mendukung produksi pangan nasional tetapi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah transmigrasi.

“Rasanya tidak terlalu dini untuk menilai bahwa Presiden Prabowo langsung melakukan berbagai terobosan dalam berbagai kebijakan, mulai dari bergabung dengan BRICS dalam merespons dinamika geopolitik hingga melaksanakan janji kampanye dengan memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG),” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menyebut awalnya banyak yang meragukan mengenai jumlah kementerian yang terlalu banyak, Namun Presiden Prabowo justru membuktikan berhasil melakukan konsolidasi kebijakan dan anggaran dalam waktu kurang dari 3 bulan.

"Momentum dan gerak cepat ini yang semoga terjaga di waktu-waktu selanjutnya,” ujar Eddy.

Doktor Ilmu Politik FISIP UI ini juga memberikan apresiasi terhadap program-program ekonomi Presiden Prabowo yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat yang tidak mampu.

“Kebijakan ekonomi Prabowo memastikan No one is left behind atau tidak ada yang ditinggalkan. Kebijakan seperti penghapusan utang UMKM dan nelayan, paket stimulus bansos 38 triliun, hingga membatalkan kenaikan PPN 12 persen adalah bukti bahwa prioritas Presiden Prabowo adalah membantu rakyat kecil bebas dari kemiskinan,” lanjutnya.

Dia juga menyebut kebijakan Makan Bergizi Gratis bukan sekedar melaksanakan janji kampanye, tapi merupakan komitmen Presiden Prabowo mempersiapkan generasi emas Indonesia untuk menyambut bonus demografi 2045.

Eddy juga menyampaikan, Presiden berhasil menjawab keraguan beberapa pihak mengenai kualitas demokrasi dan kebebasan berekspresi. Presiden menjawab berbagai keraguan itu dengan mendengarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan baik melalui demonstrasi maupun protes di media sosial,

Alih-alih memberangus, kata Eddy, Presiden justru mendengar dan mengeluarkan kebijakan yang mengakomodasi berbagai aspirasi tersebut. Bukti yang terbaru adalah PPN 12 Persen yang oleh Presiden Prabowo diputuskan hanya untuk barang mewah saja.

"Tidak ada yang ditangkap, tidak ada demonstrasi yang diberangus. Semua kritik dan masukan didengarkan,” tuturnya.

Salah satu harapan Eddy ke depan untuk pemerintahan Prabowo adalah akselerasi transisi energi dengan meningkatkan secara signifikan bauran energi terbarukan.

Eddy meyakini, akselerasi transisi energi ini sejalan dengan target ketahanan energi yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Salah satu Quick Wins yang bisa dicapai pemerintahan Prabowo adalah mengesahkan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan di DPR RI.

Pengesahan RUU ini akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk pengembangan energi terbarukan dan meningkatkan bauran energi terbarukan secara signifikan.

“Pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu kebijakan mencegah dampak krisis iklim di Indonesia. Selain itu pengembangan energi terbarukan juga sejalan dengan target ketahanan energi Presiden Prabowo, dimana potensi energi Surya, Angin dan Geothermal bisa mensubstitusi ketergantungan pada impor gas dan minyak mentah,” tutupnya.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dari generasi muda untuk mendukung keberhasilan program-program prioritas dan mencapai visi Astacita. Dalam pidatonya di acara Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025), Prabowo menegaskan bahwa SDM yang memiliki kecerdasan tinggi dan rasa nasionalisme yang mendalam menjadi kunci dalam pengelolaan aset negara yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Prabowo menilai bahwa generasi muda Indonesia harus dipersiapkan dengan baik agar dapat mengelola aset negara secara optimal. Ia menegaskan pentingnya memiliki manajer-manajer muda yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang bersih, dengan semangat nasionalisme yang tinggi.

“Kita harus siapkan SDM-nya, kita siapkan awak-nya, kita harus siapkan manajer-manajer muda, anak-anak muda yang pintar-pintar. Yang pintar otak, hatinya bersih. Jangan pintar otak, hatinya ga bersih, bahaya itu. Kita mau anak-anak muda yang pintar, hatinya merah putih,” ujar Prabowo dengan tegas.

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Bersama Berantas Narkoba di Provinsi NTB,” Rabu (08/01/2025) di Hotel Lombok Raya, Mataram.

Kegiatan yang dihadiri berbagai elemen, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan mahasiswa ini digelar sebagai upaya untuk memperkuat kerja sama dalam langkah pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

Direktur Narkoba Polda NTB, Kombes Pol. Deddy Supriadi, yang hadir mewakili Kapolda NTB, Irjen Pol Hadi Gunawan, S.H., S.I.K., menegaskan komitmen institusi Polri dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Ia mengungkapkan pada tahun 2024, Polda NTB mencatat keberhasilan yang signifikan. Sebanyak 863 kasus narkoba berhasil diungkap dengan jumlah tersangka mencapai 1.150 orang. Keberhasilan ini juga menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp76,87 miliar.

“Kami (Polri) terus mengoptimalkan berbagai upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah NTB. Selain penindakan, kami juga aktif melakukan berbagai langkah pencegahan guna memutus rantai penyebarannya narkoba ini,” ujar Kombes Pol Deddy dalam sambutannya.

Dirresnarkoba Polda NTB menegaskan bahwa setiap informasi yang diterima dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius. Ia menilai bahwa pendekatan yang menyeluruh, baik melalui penindakan hukum maupun pemberdayaan masyarakat, adalah langkah efektif dalam perang melawan narkoba. Sinergi antara seluruh pihak termasuk elemen masyarakat dalam upaya pemberantasan ini.

“Melalui forum ini, mari kita bersatu untuk mewujudkan NTB yang bersih dari narkoba. Sinergi antara seluruh pihak termasuk elemen masyarakat dalam upaya pemberantasan ini,” tutur Kombes Pol Deddy.

FGD ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan membangun komitmen kolektif untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dengan sinergi dan tekad yang kuat, NTB diharapkan menjadi wilayah yang aman dan terbebas dari ancaman narkotika.