Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah sejak Rabu, 9 April 2025 menjadi tonggak yang sangat penting untuk semakin memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara di sana.

Kunker tersebut juga mencerminkan langkah strategis Indonesia dalam memperluas jangkauan diplomatik, memperkuat kerja sama ekonomi, serta menavigasi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks.

Presiden Prabowo membuka rangkaian kunjungannya dengan mengadakan pertemuan tertutup bersama Presiden Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas arah kerja sama strategis dan peluang sinergi di tengah tekanan ekonomi dunia.

“Yang pertama, saya ketemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, Yang Mulia Sheikh Mohamed bin Zayed, dan untuk melakukan konsultasi, tukar-menukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat sekarang,” ujar Presiden Prabowo.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyatakan bahwa pertemuan bilateral tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan konkret.

“Setelah melakukan private meeting, pertemuan diakhiri dengan diumumkannya baik MoU maupun LoI yang telah ditandatangani dan disepakati dari kedua belah pihak,” ungkap Yusuf.

Selanjutnya, Presiden Prabowo melakukan diskusi secara langsung dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengenai penguatan kerja sama lintas sektor.

“Saya juga berkonsultasi dengan Presiden Erdogan tentang kerja sama industri, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan,” ungkap Kepala Negara.

“Kita punya hubungan yang cukup luas dan komprehensif dengan Turkiye,” tambahnya.

Sementara itu, pertemuan di Doha menghasilkan penandatanganan berbagai perjanjian penting, khususnya dalam sektor energi dan investasi.

“Saya melaksanakan kunjungan kenegaraan dan untuk menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan antara Qatar dan Indonesia, juga tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita,” tegasnya.

Di sisi lain, Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai langkah tersebut sebagai strategi diplomasi yang progresif.

“Seandainya mereka merasa tak nyaman dengan perkembangan di AS, maka RI harus membuka diri untuk menerima gelontoran investasi dari kawasan tersebut,” ujarnya.

Kunjungan ini mempertegas komitmen Indonesia dalam memainkan peran aktif di panggung global sekaligus memperkuat fondasi kemitraan strategis jangka panjang di kawasan Timur Tengah. (Ist/Lsn)

Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan ada Komite Teknologi dalam struktur organisasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Presiden, sebagaimana dikutip dari siaran TVRI di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa Komite Teknologi perlu ada mengingat Danantara untuk banyak berinvestasi di proyek-proyek hilirisasi dan pengolahan (processing) yang menggunakan teknologi tinggi.

"Harus ada Komite Teknologi. Jadi, semua proyek, karena ini proyeknya banyak processing, saya minta ada tim teknologi yang kuat," kata Presiden.

Prabowo melanjutkan, "Komite Teknologi itu dapat diisi oleh para ahli dari fakultas-fakultas teknik dalam negeri."

"Kita minta dari fakultas-fakultas teknik. Jadi, lulusan macam-macam yang menguasai teknologi supaya menilai teknologi. Kita jangan dibohong-bohongi terus," kata Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengungkap optimismenya bahwa Danantara dapat menjadi kekuatan masa depan bangsa yang manfaatnya akan diterima oleh generasi penerus.

"Jadi, (Danantara) harus dijaga. Makanya, kenapa saya antusias dengan penghematan, efisiensi, saya bisa dapat Rp300 triliun kira-kira ya. Rp300 triliun ini akan jadi dana investasi, tidak akan dihabisi. Jadi, tahun depan tetap ada malah ada hasilnya. Jadi, saya merasa ini tabungan untuk anak cucu. (Danantara) ini dasarnya," kata Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menilai Danantara menjadi lembaga yang paling banyak diawasi. Jika ada indikasi penyelewengan atau penyalahgunaan, akan cepat terdeteksi.

"Ada oversight committee (yang diisi) Ketua BPK, Ketua KPK, Ketua OJK, Ketua BPKP, Kapolri, Jaksa Agung, dan PPATK. Ada semua di situ," kata Presiden.

Kepala Badan Pelaksana (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani pada bulan lalu (24/3) mengumumkan struktur lengkap Danantara, terdiri atas Dewan Pengawas, Dewan Pengarah, Dewan Penasihat, Komite Pengawasan dan Akuntabilitas, dan Dewan Direksi/Board of Danantara Indonesia.

Walaupun demikian, Rosan menyebut struktur kepengurusan itu masih dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu ke depan.

"Nama-nama ini masih akan terus berkembang. Kami akan terus meng-update nama-nama baru yang menjadi bagian dari Danantara," kata Rosan.

 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan skema baru terkait Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi tujuh sektor industri, mencakup 253 pengguna gas bumi tertentu. Sektor-sektor tersebut meliputi pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Keberlanjutan kebijakan ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025, yang merupakan perubahan kedua atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menandatangani keputusan ini pada 26 Februari 2025.

 

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, HGBT kini dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi, dengan harga USD7 per MMBTU untuk bahan bakar dan USD6,5 per MMBTU untuk bahan baku,” ujar Bahlil dalam konferensi di Jakarta, Jumat (28/2).

 

Penetapan ini berdampak positif pada daya saing industri nasional yang sebelumnya mendapatkan harga gas bumi di kisaran USD6,75 – 7,75 per MMBTU. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

 

Pemerintah berharap kebijakan ini membuat industri lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta menjadikan harga produk dalam negeri lebih terjangkau. Selain itu, pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi nasional juga akan terus dioptimalkan, seiring dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang pengguna gas bumi di sektor kelistrikan yang juga disahkan pada 26 Februari 2025.

 

Kebijakan ini disambut baik oleh Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).

 

“HGBT di kawasan industri sangat penting untuk meningkatkan daya saing terhadap kawasan industri di negara lain dalam menarik investor,” kata Ketua HKI, Sanny Iskandar.

 

Stimulus Ekonomi dan Efisiensi Anggaran

Dalam sektor kelistrikan, HGBT bertujuan menjamin pasokan energi dengan harga lebih kompetitif. Hal ini berdampak pada stabilitas tarif listrik serta pengurangan beban subsidi energi pemerintah.

 

Implementasi HGBT berkontribusi besar dalam efisiensi anggaran negara. Dari 2020 hingga 2024, penghematan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik mencapai triliunan rupiah, dengan puncak penghematan pada 2022 sebesar Rp16,06 triliun. Subsidi listrik juga berhasil ditekan, dengan penghematan tertinggi sebesar Rp4,10 triliun pada tahun yang sama. Selain itu, kompensasi listrik mengalami penurunan signifikan, dengan penghematan terbesar mencapai Rp13,09 triliun.

 

Di sektor industri, manfaat HGBT telah mencapai total Rp247,26 triliun selama 2020-2023, dengan dampak signifikan pada peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 triliun dan kenaikan penerimaan pajak Rp23,30 triliun. Investasi pun mengalami lonjakan hingga Rp91,17 triliun, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin kuat terhadap industri energi di Indonesia.

 

Selain itu, kebijakan ini turut membantu efisiensi anggaran dengan mengurangi subsidi pupuk hingga Rp4,94 triliun. Secara keseluruhan, penerapan HGBT telah memperkuat industri nasional, meningkatkan ekspor, menarik investasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

 

“Ketentuan harga gas baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Bahlil.

 

Pada kedua keputusan HGBT ini, beberapa pengguna gas bumi tertentu tidak lagi tercantum karena beberapa faktor, seperti telah mendapatkan harga gas di plant gate yang lebih rendah dari USD6,5 atau USD7 per MMBTU, ketidakcukupan penerimaan negara, atau penghentian penggunaan gas bumi.

 

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengevaluasi kebijakan ini serta berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan implementasi yang optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

 

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi dan pemudik dalam rangka memastikan keselamatan selama perjalanan mudik Lebaran 2025.
Program ini melibatkan tenaga medis di berbagai simpul transportasi guna menjangkau lebih banyak masyarakat.
Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, menekankan bahwa keselamatan transportasi tidak hanya bergantung pada kondisi kendaraan, tetapi juga kesehatan pengemudi. Diharapkan program ini dapat ditingkatkan sehingga dapat melayani masyarakat yang lebih luas lagi
“Jika pengemudinya sehat, maka dapat dipastikan bahwa ia dapat bekerja secara baik, maksimal, dan memerhatikan faktor keselamatan,” ujar Dudy.
Lebih lanjut, Dudy mengungkapkan bahwa Kemenhub terus berkolaborasi dengan Kemenkes dalam meningkatkan keselamatan transportasi, terutama selama arus mudik dan balik Lebaran.
“Kemenkes menjadi salah satu instansi yang memegang peran krusial dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan angkutan Lebaran. Keterlibatan tenaga kesehatan sangat penting untuk menjamin keselamatan para pelaku perjalanan, baik pemudik maupun petugas transportasi,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menyebut bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan perusahaan transportasi online guna memperluas jangkauan peserta program ini.
“Tujuan kita adalah membuat para pengemudi tetap sehat, sehingga mereka bisa mencari nafkah untuk keluarganya setiap hari. Sekarang kita mau mengejar target 150 ribu orang per hari. Semoga target itu bisa tercapai,” ungkap Budi.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari sektor swasta. Presiden Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo, mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan gratis bagi mitra pengemudi.
“Program ini penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta produktivitas masyarakat, termasuk para rekan Mitra Driver Gojek. Kami akan terus mendukung sosialisasi program cek kesehatan gratis,” tuturnya.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan kesehatan bagi para pelaku perjalanan di masa mendatang. Melalui program ini, diharapkan pemudik dan pengemudi transportasi dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman.(Ist/ Lsn)

 

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai persetujuan pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang oleh DPR RI telah melalui prosedur yang semestinya, sehingga layak untuk didukung.

"Saya pikir semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya, tinggal kita sosialisasikan ya," saat ditemui di kompleks Pondok Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Menurut Bahlil, pihaknya telah mengikuti proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau (RUU TNI) sejak awal dari mulai di internal fraksi hingga di Komisi I DPR.

Dia meyakini apa yang telah dibahas anggota dewan soal RUU TNI telah mempertimbangkan banyak demi kebaikan bangsa.

"Semuanya punya niat yang baik ya," kata dia singkat.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para peserta rapat di gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/3).

Persetujuan RUU TNI itu disaksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

Dalam RUU TNI itu ada empat poin perubahan, yang pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan. Sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

Kemudian Pasal 7 mengenai operasi militer selain perang (OMSP), yang menambah cakupan tugas pokok TNI dari semula 14 tugas menjadi 16 tugas. Penambahan dua tugas pokok itu meliputi membantu dalam menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri.

Kemudian perubahan yang ketiga, yakni pada Pasal 47 soal jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Pada undang-undang lama terdapat 10 bidang jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif, sedangkan dalam RUU tersebut bertambah menjadi 14 bidang jabatan sipil.

Jabatan itu bisa diisi prajurit TNI aktif hanya berdasarkan permintaan kementerian/lembaga dan harus tunduk pada ketentuan dan administrasi yang berlaku. Di luar itu, TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan jika hendak mengisi jabatan sipil.

Perubahan yang terakhir, yakni pada Pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun bagi prajurit di seluruh tingkatan pangkat. Batas usia pensiun bintara dan tamtama menjadi 55 tahun, sedangkan perwira sampai pangkat kolonel memiliki batas usia pensiun 58 tahun.

Untuk perwira tinggi, masa dinas diperpanjang, khususnya bagi bintang empat, yakni 63 tahun dan maksimal 65 tahun. Sedangkan dalam undang-undang yang lama, dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

"Kami menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berdasarkan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah disahkan," kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memaparkan laporan RUU tersebut.

 

Tradisi mudik Lebaran memang selalu menjadi fenomena yang menarik, tidak hanya sebagai momen budaya dan sosial tetapi juga sebagai penggerak ekonomi yang signifikan.

Kondisi ini menurut Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Wihadi Wiyanto, menunjukan geliat mudik tahun ini mencerminkan kondisi ekonomi yang masih kuat, dengan berbagai sektor yang ikut terdampak positif.

“Mudik kali ini memberikan efek ekonomi yang nyata. Pariwisata, industri makanan dan minuman, serta transportasi mengalami peningkatan signifikan. Ini membuktikan bahwa kondisi ekonomi kita masih dalam kendali yang baik,” ujar Wihadi dalam keterangannya, Selasa (1/2).

Sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, Wihadi menjelaskan bahwa sektor transportasi, akomodasi, kuliner, pakaian, oleh-oleh, dan rekreasi menjadi pilar utama yang terdampak positif dari arus mudik tahun ini. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, roda perekonomian daerah pun ikut berputar.

Lebih lanjut, Wihadi menekankan bahwa dampak ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas mudik akan lebih jelas terlihat setelah periode Lebaran berakhir.

“Setelah Lebaran, kita bisa melihat secara lebih konkret bagaimana mudik ini berdampak pada ekonomi nasional. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kekhawatiran sebelumnya tentang ketidakstabilan ekonomi sebenarnya tidak terbukti. Indonesia masih dalam kondisi yang baik,” tambahnya.

Sejumlah pihak sebelumnya sempat memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia akan mengalami perlambatan. Namun, menurut Wihadi, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya.

“Prediksi sebelumnya tidak terbukti. Justru dengan meningkatnya aktivitas mudik, terlihat bahwa ekonomi tetap stabil,” pungkasnya.

Dengan pergerakan ekonomi yang tinggi selama musim mudik, diharapkan momentum ini dapat menjadi awal yang baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa bulan ke depan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 82,9 juta anak-anak hingga ibu hamil mendapat program makan bergizi gratis (MBG) pada tahun 2025. Dia mengatakan makan bergizi gratis merupakan salah satu program terbesar di dunia.

"Insya Allah rencana kita akhir tahun ini semua anak-anak Indonesia dan semua ibu hamil akan mendapat makan tiap hari. Ini adalah nanti jumlahnya 82,9 juta penerimaan manfaat. Salah satu program terbesar di dunia," jelas Prabowo saat mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/3).

Dia menyampaikan hingga kini MBG yang berjalan sejak Januari 2025 sudah tersalurkan ke 3 juta anak-anak. Prabowo ingin MBG dapat segera tersalurkan ke semua penerima manfaat yakni, anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, serta balita.

"Perkembangannya sangat baik, per hari ini sudah lebih dari 3 juta anak yang menerima makan. Kita ingin lebih cepat, tapi ya kita harus bertahap, kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik, karena ini uang rakyat harus dikelola dengan baik," tuturnya.

Prabowo menuturkan Brasil membutuhkan waktu 11 tahun untuk menyalurkan program MBG ke semua anak-anak di negara. Dia pun optimistis makan bergizi gratis juga bisa tersalurkan ke semua anak-anak secara bertahap.

"Brazil mulai program makan bergizi untuk anak-anak tahun 2011 dan membutuhkan 11 tahun sampai semua anak-anak Brazil terima makan gratis. Kalau tidak salah jumlah yang beliau sebut adalah sekitar 26 juta anak (dalam) 11 tahun," kata Prabowo.

"Kita mulai Januari 2025 berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ini kerja keras," sambungnya.