Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Nelly Yuniarti menyebut stok kebutuhan pokok (bapok) di NTB masih aman menjelang bulan Ramadan. Ia mengeklaim harga komoditas pangan di daerah tersebut juga stabil.

"Harga (bapok) masih tidak terlalu fluktuatif. Harga cabai sudah mulai turun, bawang merah juga turun. Artinya, kita juga tenang menghadapi Ramadan ini," kata Nelly di Mataram, Rabu (5/2/2025).

Menurut Nelly, harga beberapa komoditas pangan di NTB dalam kondisi stabil lantaran para petani baru saja panen. Di sisi lain, ia memastikan kondisi cuaca ekstrem yang melanda beberapa waktu terakhir tidak mengganggu produksi komoditas pangan di NTB.

Berdasarkan data Disdag NTB, harga cabai merah keriting per hari ini sekitar Rp 63 ribu per kilogram (kg), cabai merah besar Rp 68 ribu per kg, cabai rawit Rp 59 ribu per kg. Sedangkan, harga bawang merah yang sebelumnya Rp 34.683 ribu per kg kini menjadi sekitar Rp 33.900 per kg. Kemudian, bawang putih Rp 40 ribu per kg.

Adapun, harga daging ayam ras saat ini Rp 39 ribu per kg atau mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 45 ribu per kg. Sedangkan, harga telur ayam mencapai Rp 31 ribu per kg dan daging sapi Rp 120 ribu per kg.

Disdag NTB, Nelly melanjutkan, sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk menekan harga bapok jelang Ramadan. Termasuk dengan menggelar pasar murah di sejumlah titik.

"Langkah yang kami antisipasi masih seperti pasar hingga operasi pasar," pungkasnya.

Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis malam, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyebutkan pesan tersebut disampaikan kepada institusi pendidikan tinggi sehingga mendukung langkah pemerintah yang telah menyiapkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai penggerak industri strategis di Indonesia hingga ke masa depan.

"Perguruan tinggi-perguruan tinggi akan menjadi tulang punggung riset, inovasi, serta penyiapan-penyiapan SDM untuk mengisi gerakan atau program-program industri yang akan bergerak dengan cepat di masa depan," kata Brian menyebut salah satu poin penting pertemuan Presiden dan para rektor perguruan tinggi nasional.

Dengan peranan penting tersebut, maka Presiden meminta para rektor yang memimpin perguruan-perguruan tinggi untuk bisa menghasilkan produk-produk unggulan yang nantinya bisa mendukung Indonesia memiliki kemandirian dari segala aspek.

Beberapa kemandirian yang perlu didukung pertumbuhannya oleh hasil pencetakan SDM dari perguruan tinggi di antaranya kemandirian pangan, kemandirian energi, hilirisasi mineral, hingga mencakup inovasi kesehatan.

Agar semua itu bisa dicapai, Presiden mengingatkan agar para pendidik ini dapat menjaga kualitas pendidikan bahkan meningkatkannya sehingga dapat tercipta SDM unggul yang optimal.

"Bapak Presiden tadi meminta mari kita berikan yang terbaik, SDM-SDM yang terbaik dihasilkan dari perguruan tinggi, riset-riset terobosan teknologi untuk menghasilkan produk-produk teknologi bagi pasar Indonesia yang sangat besar, bagi kebangkitan ekonomi dan industri di Indonesia,"kata Brian.

Sebelumnya, Presiden secara khusus mengundang perwakilan rektor-rektor dari perguruan tinggi tingkat nasional untuk membahas berbagai isu yang berkembang di tingkat nasional maupun global.

Dalam pertemuan ini terkonfirmasi ada sebanyak 184 rektor yang hadir terdiri dari 124 rektor dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 40 rektor dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 18 pejabat tinggi dari Perguruan Tinggi Keagamaan, dan 17 pejabat tinggi dari lembaga LLDIKTI yang bertugas membina PTS yang ada di Indonesia.

Semua BUMN dipastikan akan bergabung ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada akhir Maret 2025. Termasuk juga perusahaan yang merugi.

Chief Operation Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria mengatakan, kini sedang dilakukan proses pengalihan (inbreng) kepemilikan saham dari Kementerian BUMN ke Danantara. "Akhir Maret ini sudah masuk, ya setelah proses inbreng selesai, kemudian itu akan segera masuk BUMN-nya ke Danantara, seluruhnya," kata Dony, Jumat (7/3/2025).

Dony mengaku, sebetulnya tak banyak BUMN yang merugi. Khusus BUMN Karya, ia akan melakukan konsolidasi untuk memperbaiki kondisi perusahaan-perusahaan di bawah Danantara nantinya.

Ia menegaskan, bahwa perusahaan-perusahaan BUMN nantinya akan lebih kuat ketika di bawah Danantara. Karena, dividen yang sebelumnya diserahkan ke Kemenkeu, nantinya akan dikelola oleh Danantara untuk ekspansi maupun perbaikan perusahaan BUMN.

"Tentu akan lebih mudah dengan Danantara, kalau dulu kan memang perusahaan itu satu-satu, kalau sekarang dengan proses konsolidasi. Tentu akan lebih memudahkan juga untuk kita melakukan proses perbaikan kondisi perusahaan-perusahaan kita yang saat ini belum memberikan keuntungan," ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan dividen yang akan dikelola Danantara akan diinvestasikan di sektor-sektor yang lebih strategis. Langkah ini diharapkan akan memberikan manfaat lebih terhadap ekonomi.

"Kita dulu punya Rp320 triliun untung, dividennya umpama Rp150 triliun, selama ini ke APBN. Kemudian sekarang diinvestasikan untuk memperluas lagi kekuatan kita untuk percepatan pembangunan," ucapnya.

"Tetapi tentu kami diinvestasikan. Yakni ke sektor-sektor dan juga parameter yang memang memberikan hitungan ekonomis untuk Danantara," katanya.

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyatakan tidak setuju dengan narasi #IndonesiaGelap yang digaungkan oleh sejumlah kalangan masyarakat sipil.

Menurutnya, gerakan tersebut tidak sejalan dengan semangat para pendiri bangsa Indonesia yang ingin Indonesia menuju masa keemasan.

“Saya kira Indonesia Cerah ya. Ini optimisme yang wajib dibangun semua pihak karena cita-cita para founding fathers kita adalah menuju Indonesia Emas,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Ia mengatakan bahwa gerakan Indonesia Gelap justru merupakan racun bagi bangsa Indonesia agar mereka menanamkan diri rasa pesimisme pada bangsa dan negaranya sendiri. Sehingga ia menilai gerakan tersebut berbahaya dan harus dihentikan.

“Iya, narasi itu membangun pesimisme, mereka sedang mengajak generasi bangsa untuk tidak percaya pada masa depan negaranya sendiri dan ini jelas berbahaya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia pun menyentil sejumlah pihak yang masih menggaungkan narasi Indonesia Gelap. Sebab, gerakan tersebut menurut kacamata agamanya, jelas merupakan wujud tidak bersyukur pada Tuhan.

“Itu gerakan yang dilakukan mereka-mereka yang kufur nikmat, tidak bisa bersyukur dan hanya pandai caci maki,” ketusnya.

Lebih lanjut, ulama asal Malang Raya ini pun mengajak semua generasi bangsa Indonesia untuk lebih memilih menggelorakan rasa optimisme. Sekalipun banyak kasus korupsi yang mengecewakan, tidak boleh menjadi alasan seseorang untuk membangun pesimisme.

“Kita semua tentu kecewa ada korupsi, di Pertamina, di Antam, di Timah dan sebagainya. Tapi kita jangan kita benci Indonesia, kita dukung pemerintah membersihkan tikus-tikus itu sampai tuntas, itu yang harusnya kita lakukan,” tutur Habib Syakur.

“Ada korupsi terbongkar artinya pemerintah dan aparat kita bekerja. Kita pastikan mereka berani, tegas dan berintegritas, jangan malah bikin gerakan Indonesia Gelap, justru kalian yang patut dipertanyakan nasionalismenya,” pungkasnya.

Dinas Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan bahwa persediaan pangan di provinsi ini selama bulan suci Ramadhan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dalam kondisi aman.

"Stok beras kita aman, begitu juga stok cadangan pangan pemerintah (CPP) kita aman. Apalagi kita sudah mau memasuki musim panen padi," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB Abdul Aziz, di Mataram, Kamis.

Khusus beras, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, kata Abdul Aziz lagi, memiliki persediaan beras di gudang Bulog mencapai 100 ton. Belum lagi persediaan beras yang dimiliki pemerintah pusat.

"Itu (beras, Red) belum termasuk yang lagi diserap oleh Bulog. Tapi berapa realisasinya kita belum tahu, karena setiap saat angkanya berubah, sehingga kami belum tahu berapa angka pastinya," ujarnya.

Baca juga: Satgas Pangan NTB mengawasi persediaan bahan pokok

Menurut dia, untuk menjaga harga kebutuhan pangan tetap stabil selama bulan Ramadhan hingga nanti Hari Raya Idul Fitri, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat di seluruh daerah digelar operasi pasar. Termasuk, operasi pasar ini juga dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

"Sesuai instruksi pemerintah pusat, pasar murah ini banyak seperti yang digelar di Kantor Pos dan BSI. Kami (daerah, Red) juga akan menggelar gerakan pangan murah. Ini upaya pemerintah untuk menekan harga tidak naik," ujar Aziz.

Aziz mengakui sejauh ini di awal Ramadhan harga kebutuhan pangan di NTB masih dalam relatif stabil. Meski pun ada terjadi kenaikan, namun masih pada komoditas tertentu seperti cabai rawit.

"Akan tetapi cabai kan sudah mulai turun," katanya lagi.

"Bulan puasa kita lakukan intensifikasi juga pengawasan terhadap makanan dan minuman, khususnya yang berhubungan dengan zat-zat yang berbahaya, misalnya mengandung boraks, formalin, atau plastik misalnya," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan intensifikasi pengawasan berbagai produk makanan dan minuman tersebut juga termasuk pada produk-produk yang kedaluwarsa, juga pada makanan atau minuman yang biasa dijual untuk takjil.

"Kami juga akan jalankan untuk intensifikasi menjelang Ramadhan ini, supaya makanan-makanan takjil itu aman. Kita mau pastikan itu," ucapnya.

Taruna melanjutkan intensifikasi pengawasan makanan dan minuman menjelang Ramadhan akan memaksimalkan 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Intensifikasinya kita punya dari Sabang sampai Merauke 76 UPT dan ada 6.700 pegawai yang akan bekerja keras untuk itu," ujar dia.

Ia menegaskan para pegawai akan turun langsung untuk mengecek ke pasar, tempat-tempat pembuatan makanan, termasuk toko-toko, dan minimarket untuk memastikan bahan-bahan yang dibuat untuk memproduksi makanan dan minuman aman.

"Kita akan jalan ke pasar-pasar," ucapnya.

Menyinggung terkait efisiensi anggaran, Taruna mengemukakan BPOM akan terus bekerja secara optimal jika menyangkut kepentingan masyarakat.

"Kalau berbicara anggaran, kita sudah janji dengan keterbatasan anggaran akibat efisiensi, BPOM akan bekerja optimal karena kita yakin efisiensi anggaran bukan untuk kepentingan orang per orang, itu untuk kepentingan rakyat banyak. Kita akan sukseskan, dan kita patuh pada instruksi Presiden" tuturnya.

Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya mempercepat implementasi program pangan dan penguatan koperasi, terutama dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan pusat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) NTB, Ahmad Nur Aulia mengungkapkan pihaknya sedang memetakan kondisi koperasi di setiap desa di NTB. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti imbauan Kementerian Koperasi, yang menyatakan bahwa jika sudah ada koperasi di suatu desa, maka koperasi tersebut perlu dilakukan revitalisasi. Jika belum ada, koperasi tersebut akan dibentuk terlebih dahulu. “Satu desa akan memiliki satu koperasi untuk mendukung kelancaran program MBG,” jelas Aulia.

Koperasi yang ada di setiap desa nantinya akan berfungsi sebagai pemasok bahan-bahan makanan bergizi untuk mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis. “Program utama kami adalah untuk memastikan suksesnya MBG. Program-program lainnya tentu dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu,” tambah Aulia.

Terkait dengan petugas yang akan mengelola koperasi tersebut, Aulia mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Dana untuk operasional koperasi ini sebagian besar akan berasal dari dana desa, mengingat sesuai ketentuan yang berlaku, 20 persen dari anggaran dana desa dialokasikan untuk kebutuhan ketahanan pangan.

Aulia juga mengungkapkan bahwa setiap desa di NTB rata-rata menerima dana desa sekitar Rp1 miliar. Dengan dukungan anggaran tersebut, pihaknya siap untuk mengeksekusi arahan dari pemerintah pusat demi kesuksesan program Makan Bergizi Gratis. “Kami siap melaksanakan arahan dari pemerintah pusat, terlebih jika itu telah menjadi keputusan resmi,” tandas Aulia.