NTB ingatkan warga gunakan hak pilih di Pilkada 2024

November 12, 2024

 


Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Fathurrahman mengingatkan agar masyarakat tidak lupa menggunakan hak pilihnya di Pilkada NTB pada 27 Nopember 2024.

"Saya ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat NTB, jangan lupa menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November, untuk memilih gubernur dan wakil gubernur periode 2024-2029," ujarnya di Mataram, Minggu.

Ia mengatakan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses demokrasi lima tahunan tersebut dengan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (tps), pada hari pemilihan nanti.

Selain itu, ia menyatakan kegiatan debat kandidat yang sudah dua kali dilaksanakan dari tiga kali debat yang dilaksanakan kpu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan.

"Dengan mengenali program dan visi para calon, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih matang saat memilih pemimpin daerah mendatang. Visi-misi yang disampaikan para pasangan calon (paslon), tentunya untuk kebaikan Provinsi NTB lima tahun ke depan," katanya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan yang bersih, transparan, jujur dan adil pada pilkada serentak yang berlangsung di wilayah itu.


Berdasarkan data KPU NTB, jumlah daftar pemilih tetap (dpt) untuk Pilkada NTB 2024 sebanyak 3.964.325 pemilih. Terdiri atas 1.946.356 pemilih laki-laki dan 2.017.969 pemilih perempuan. Para pemilih ini akan mencoblos di 8.405 tps yang tersebar di 1.166 desa/kelurahan dan 117 kecamatan di seluruh wilayah NTB.

Untuk rincian jumlah dpt dan tps di masing-masing kabupaten/kota di NTB, yakni Kota Mataram 320.604 pemilih dan 581 tps, Lombok Barat 522.134 pemilih dan 991 tps, Lombok Utara 185.461 pemilih dan 510 tps, Lombok Tengah 777.196 pemilih dan 1.689 tps dan Lombok Timur 994.467 pemilih dan 1.913 tps.

Selanjutnya Sumbawa Barat 107.560 pemilih dan 245 tps, Sumbawa 374.351 pemilih dan 929 tps, Kota Bima 114.351 pemilih dan 218 tps, Kabupaten Bima 377.655 pemilih dan 900 tps, dan Dompu 190.546 pemilih dan 429 tps.

Politik Santun dan Guyub dalam Pilkada Serentak 2024

November 12, 2024

 

Anggota Komisi I DPRD NTB Marga Harun

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 November 2024 adalah ajang mencari pemimpin daerah. Masyarakat sebagai wajib pilih dalam hal ini disuguhkan politik santun dan cara-cara yang bermartabat.


Politik saling rangkul bukan memukul adalah hal utama yang dikedepankan sehingga masyarakat semakin guyub dalam menikmati kontestasi yang ada.


Anggota Komisi I DPRD NTB Marga Harun menyebutkan, hiruk pikuk politik belakangan ini cukup memanas. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi sehingga kontestasi yang berjalan benar-benar menyenangkan.


"Masyarakat harus diberikan informasi yang baik, aktual dan akuntabel berkenaan dengan Pilkada Serentak 2024," katanya, Jumat (1/11/2024).


Marga Harun menegaskan, pesta demokrasi ini menjadi gawe bersama sehingga diperlukan koordinasi yang maisif dari stakholder yang ada termasuk KPU, Bawaslu dalam memaksimalkan perannya.


Rasionalitas dalam melihat keadaan yang terjadi ditengah masyarakat dalam proses maupun tahapan Pilkada Serentak ini juga sangat penting. Beda pilihan dan beda politik lanjutnya, harus dihormati dan dihargai.


"Contoh di daerah saya yakni dompu, gara-gara beda pilihan maka terjadi patologi sosial. Ini penyakit baru dalam demokrasi. Maka itu pentingnya bagi para leading sektor untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat berkenaan dengan kontribusi dalam berdemokrasi," ucapnya.


Kontestan pilkada menurutnya, harus menjadi contoh yang baik termasuk para tim kampanye dan lainnya dalam proses-proses yang berjalan. Pilkada ini merupakan ajang untuk berpesta dalam menentukan pemimpin daerah lima tahun kedepan. Perbedaan yang ada jangan menjadikan persaudaraan dan silaturrahmi terputus tapi merekatkan.


KPU NTB Tetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pilgub NTB 2024

November 06, 2024


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menetapkan jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2024. Jadwal Kampanye Rapat Umum ini diberikan secara merata terhadap tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berdasarkan Keputusan KPU NTB Nomor 115 Tahun 2024 tentang jadwal kampanye rapat umum pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB Tahun 2024.

Ketua KPU NTB MUhammad Khuwailid mengatakan bahwa kampanye rapat umum paling cepat dilaksanakan pada pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat 18.00 Wita dengan menghormati hari dan waktu ibadah. Kampanye rapat umum ini paling banyak dua kali untuk setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan tahun 2024.

"Pasangan calon dapat mengajukan jadwal perubahan kampanye rapat umum berkoordinasi dengan KPU NTB dengan memperhatikan ketentuan yang ada," ujarnya, Selasa (5/11/2024).

Ia menjelaskan, perubahan jadwal dan lokasi kampanye dilaksanakan paling banyak satu kali untuk setiap pasangan calon. Selain itu, perubahan jadwal dan lokasi kampanye dilakukan paling lambat tiga hari sebelum jadwal kampanye rapat umum yang sudah ditetapkan. Pasangan calon tidak diperkenankan mengajukan perubahan jadwal kampanye rapat umum dengan memilih lokasi yang sama dengan lokasi kampanye rapat umum pasangan calon lain, yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

"Dari tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB pasangan Sitti Rohmi Djalilah-Musyafirin tidak mengambil jadwal kampanye rapat umum yang telah ditetapkan," ucapnya.

Untuk paslon Zulkiflimansyah-Suhaili FT telah menetapkan kampanye rapat umum pada 17 November 2024 di Lapangan Cendrawasih Kabupaten Sumbawa dan kampanye rapat umum pada tanggal 23 November 2024 di Lapangan Gotong Royong Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

Sedangkan pasangan Lalu Muhammad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri hanya mengambil satu kali kampanye rapat umum pada tanggal 21 November 2024 di Lapangan Gotong Royong Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.


KPU Tetapkan Tema Debat Kedua Pilkada NTB 2024

November 05, 2024



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan tema debat kedua Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024.

Komisioner KPU Provinsi NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM Agus Hilman, mengatakan tema debat kedua ini, yakni pengembangan potensi daerah untuk kemajuan NTB.

"Untuk debat kedua terkait dengan pendapatan daerah dan memajukan daerah. Terangkum dalam tema 'pengembangan potensi daerah untuk kemajuan NTB'," kata Agus Hilman didampingi tiga komisioner KPU NTB Halidy, Mastur dan Zuriati saat konferensi pers di Kantor KPU NTB di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan ada enam sub tema di dalam debat kedua ini, yakni berkaitan dengan ketahanan pangan, pariwisata, pertambangan dan energi, industri pangan dan teknologi serta lingkungan hidup.

"Kalau secara general lebih kepada aspek ekonomi atau mencari pendapatan," ujarnya.

"Dan jika pada debat pertama gubernur dan wagub itu dimulai oleh gubernur yang bicara, sekarang itu kita bebaskan. Begitu pun siapa yang bertanya dan menjawab serta menanggapi. Dan ada kata penutup oleh masing-masing pasangan calon (paslon) di akhir debat," sambung Agus Hilman.

Agus Hilman menyatakan waktu pelaksanaan debat kedua ini dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 2024. Untuk tempat masih di lokasi yang sama, yakni Ballroom Hotel Lombok Raya yang dimulai pada pukul 20.00 Wita dan disiarkan secara langsung oleh TVRI nasional.

Sedangkan untuk format debat tidak akan jauh berbeda pada debat perdana. Hanya saja dari evaluasi debat perdana, jumlah pendukung yang diperbolehkan masuk di arena debat di debat kedua ini sebanyak 75 orang dari sebelumnya 100 orang.

"Untuk jumlah pendukung kita kurangi dari 100 orang menjadi 75 orang. Kenapa, untuk mengurangi kegaduhan. Tapi substansi paling penting sebetulnya penegakan disiplin dan kepatuhan tata tertib yang sudah dibuat," terang Agus Hilman.

Menurutnya, secara umum untuk persiapan debat kedua sudah sepenuhnya siap. Tinggal, kata Agus Hilman, mematangkan secara teknis.

"Mudah-mudahan debat ini jauh lebih kondusif dan gangguan dari penonton bisa kita kurangi," ungkap Agus Hilman.

Kendati demikian, dari hasil evaluasi pada debat perdana yang dilaksanakan pada 23 Oktober 2024, masih terdapat kekurangan. Namun secara keseluruhan berjalan sukses dan aman.

"Di debat kedua ini lah makanya kita perbaiki, sehingga bisa jauh lebih terarah dan kondusif," katanya.

Inspektorat Provinsi Papua Sepakat Awai Ketat Program Nasional

November 02, 2024


Inspektorat Provinsi Papua selama dua hari sejak 31 Oktober hingga 1 November 2024 menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Rakorwasda) dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah se – Papua Tahun 2024, melibatkan Inspektorat kabupaten/kota di Provinsi Papua bertempat di Hotel Swissbell Cendrawasih Biak.

“Dalam Kegiatan Rakorwasda tersebut, disepakatti sejumlah hal berkaitan tugas pokok dan fungsi antara lain peningkatan pengawasan terhadap program strategis berskala nasional demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar Plt Kepala Inspektorat Provinsi Papua, Anggiat Situmorang Jumat (1/11/2024) malam usai penutupan rapat koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Rakorwasda) dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah se – Papua Tahun 2024 

Anggiat Situmorang mengatakan fokus pengawasan Inspektorat pada 2025 mendatang di delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua yakni terkait tata kelola pemerintahan, pengendalian inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem serta sejumlah program prioritas lainnya. 

Selain itu melakukan pengawasan terhadap pengurusan perizinan usaha yang cepat dan bebas pungli, layanan kesehatan, serta pelayanan persampahan, termasuk dana desa.

“Yang menjadi focus utama kami dalam melakukan pengawasan juga yaitu terkait tata kelolah pemerintahan APBD, mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, setelah itu masalah perizinan dan pelayanan public, pelayanan di rumah sakit harus cepat dan tidak mempersulit pasien, dana desa dan sejumlah program lainnya,” ujarnya

Sementara terkait anggaran BOS yang disalurkan rutin setiap tahun ke satuan pendidikan, kata Anggiat Situmorang akan menjadi perhatian serius bersama sejak masih dalam status perencanaan, sehingga peruntukannya benar – benar tepat sasaran.

Ia mengatakan Inspoktorat Provinsi Papua dan kabupaten kota, patut menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Kabupaten Biak Numfor, karena sesuai tata kelola keuangan tahun anggaran 2024 tidak adat temuan alias nihil 

Rapat koordinasi pengawasan pemerintah daerah dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah se – Papua Tahun 2024 di Biak, ditutup secara resmih oleh Plt Kepala Inspektorat Papua Anggiat Situmorang atas nama Pj Gubernur Papua Ramses Limbong, dihadiri Plt Sekda Biak Numfor Z.L. Mailoa.

KPU Lombok Barat Pastikan Keamanan Logistik Pemilu, Pengawasan 24 Jam

October 31, 2024


Situasi di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Barat dilaporkan dalam kondisi aman dan terkendali. Pengawasan ketat yang dilakukan oleh Polres Lombok Barat memastikan seluruh proses penyortiran dan penyimpanan logistik pemilu berjalan lancar tanpa kendala.

Berdasarkan pantauan Unit I Satuan Intelkam Polres Lombok Barat, berbagai aktivitas seperti penyortiran format C hasil, surat suara hasil pelipatan, dan pengaturan alat bantu tuna netra dilakukan dengan cermat. Bahkan, siswa PKL turut membantu dalam proses ini. 

AKP Sulaiman H. Husein, Kepala Bagian Operasi Polres Lombok Barat, menjelaskan pengamanan dilakukan selama 24 jam penuh dengan melibatkan personel Polri dan petugas keamanan dari KPU. Sistem CCTV juga dipasang untuk memantau setiap aktivitas di dalam gudang.

"Pengawasan ketat ini dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan yang dapat menghambat proses pemilu," ujar AKP Sulaiman, Kamis (31/10).

Gudang logistik yang berlokasi di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, telah dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai. Kunci gudang hanya dipegang oleh penanggung jawab gudang dari pihak KPU, dan setiap aktivitas penyimpanan dilakukan dengan prosedur yang ketat. 

"Kami berharap dengan pengamanan yang maksimal ini, seluruh logistik pemilu dapat terjaga dengan baik hingga pelaksanaan pemungutan suara," tambah AKP Sulaiman.

Kolaborasi yang baik antara KPUD Lombok Barat dan Polres Lombok Barat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan gudang logistik. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa yakin bahwa proses pemilu di Lombok Barat akan berjalan dengan lancar, jujur, dan adil.

AMSI NTB Imbau Pers Jaga Kode Etik dalam Meliput Pilkada 2024

October 30, 2024


Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB 2024 mulai diwarnai dengan dinamika yang menjurus pada kampanye hitam, antar pendukung masing-masing calon. Aksi saling serang dan menjatuhkan lawan politik pun sering mewarnai jagat maya.

Ironisnya, beberapa media terutama media daring ikut berkontribusi menulis berita yang menyerang pihak lain. Serta, tanpa menerapkan standar kode etik jurnalis.

Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB, Hans Bahanan mengingatkan jurnalis untuk selalu berpaku pada kode etik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Banyak kita amati media yang menulis berita menyerang paslon lain dengan tidak memenuhi standar verifikasi dua pihak,” katanya di Mataram, Rabu, 30 Oktober 2024.

Hans mengatakan, banyak media yang tidak menggunakan standar cover both side atau keberimbangan dalam menulis berita. Berita yang memuat narasi menyerang salah satu paslon tanpa konfirmasi kepada paslon tersebut.

“Pasal 1 KEJ (Kode Etik Jurnalis) jelas memuat Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk,” ujarnya.

Ia berharap, media di NTB dapat menyajikan berita yang berimbang dengan memenuhi standar etik pers saat Pilkada 2024.

Selain itu, AMSI NTB juga mengingatkan agar pihak yang merasa keberatan terhadap suatu pemberitaan, tidak melakukan intervensi dengan cara intimidasi. Pihak yang merasa rugi dalam pemberitaan dapat meminta hak jawab, hak koreksi atau melalui mekanisme melapor ke Dewan Pers.

“Kami berharap pihak yang merasa dirugikan tidak melakukan intimidasi. Namun melalui mekanisme mengajukan hak jawab, hak koreksi kepada media yang bersangkutan atau melapor ke Dewan Pers,” ujarnya.

“Media juga harus menerima hak jawab atau hak koreksi. Karena ada sanksi jika tidak menerbitkan hak jawab atau hak koreksi,” tambah Hans.

Terakhir, ia berpesan agar media di NTB dapat meminimalisir atau menjadi garda depan dalam melawan gangguan informasi menjelang Pilkada. Di antaranya, disinformasi, misinformasi, malinformasi atau kampanye hitam.

“Mari kita wujudkan media sebagai garda depan dalam melawan gangguan informasi dan mewujudkan Pilkada damai,” pungkasnya.

 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes