Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet (Setkab), Satya Bhakti Parikesit, mendorong peningkatan produksi daging untuk mewujudkan target swasembada nasional pada tahun 2026 yang ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Bhakti dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) mengenai Strategi Peningkatan Produksi Daging Ruminansia dalam rangka Menuju Swasembada Daging Nasional: Seri I, yang digelar secara daring, Kamis (25/04/2024).

“Menjelang berakhirnya periodisasi kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, kiranya kita perlu melihat sejauh mana progres program dan kebijakan tersebut berkaitan dengan peningkatan produksi daging sapi nasional, selanjutnya menyusun strategi dan komitmen bersama seluruh stakeholders guna memastikan keberlanjutan kebijakan dimaksud pada masa kepemimpinan presiden yang akan datang,” ujar Bhakti.

Bhakti mengungkapkan, pada tahun 1970-an Indonesia pernah tercatat sebagai eksportir daging sapi, dengan jumlah kiriman kurang lebih 15 ribu sapi dan kerbau ke negara Singapura dan Hongkong. Namun, saat ini tingkat ketergantungan Indonesia pada importasi daging sapi sangat besar.

“Dalam catatan rilis yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2022, impor daging sapi Indonesia tercatat sebesar 225 ribu ton dengan nilai mencapai 861,5 juta Dolar Amerika Serikat. Sekitar 183 ribu ton atau 81,2 persen dari total impor hanya berasal dari dua negara, yaitu Australia 105 ribu lebih ton dan India 77.500 ton daging,” ungkapnya.

Menurut Bhakti, tingginya ketergantungan terhadap produk impor sangat berkolerasi dengan tingginya harga daging sapi di tanah air. Oleh karena itu, Bhakti mendorong adanya peningkatan produksi daging nasional.

Lebih lanjut, Deputi Perekonomian pun mengharapkan diskusi yang dihadiri para kementerian/lembaga terkait ini dapat menghasilkan solusi yang konstruktif guna peningkatan produksi sekaligus upaya mewujudkan swasembada daging nasional.

“Beberapa persoalan lainnya, termasuk saat ini di Indonesia, berkaitan dengan tantangan outbreak virus penyakit mulut dan kuku (PMK) sejak 3 April 2022 yang banyak menyerang hewan berkuku belah, termasuk sapi dan kerbau, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam swasembada daging nasional,” tandasnya.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini yaitu Asisten Deputi Bidang Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pujo Setio; Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Kementerian Pertanian, Agung Suganda; dan Koordinator pada Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Badan Pangan Nasional, Jan Piter Sinaga. Turut hadir Kepala Bidang Pertanian, Puji Wisudya Rakhmawati selaku moderator serta perwakilan kementerian/lembaga terkait sebagai peserta. (FID/UN)

Read more: https://setkab.go.id/wujudkan-swasembada-deputi-perekonomian-setkab-dorong-peningkatan-produksi-daging-nasional/

Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan hasil sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di ruang sidang lantai dua Gedung I MK RI, pada 22 April 2024. Agenda persidangan tersebut adalah pengucapan putusan untuk dua perkara, yakni yang diajukan oleh Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Setelah hasil sidang PHPU Pilpres 2024 diumumkan, tidak ada lagi perkara Pilpres yang harus diperdebatkan oleh publik. Seluruh pihak harus bisa menerima hasil putusan sidang MK terkait sengketa Pilpres 2024 secara bijaksana dan lapang dada.

Diketahui, gugatan yang diajukan oleh Anies-Muhaimin teregistrasi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024, sementara gugatan Ganjar-Mahfud teregistrasi dengan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Adapun dalam permohonannya, kedua pasangan ini pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Mereka juga memohon MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kemudian, meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.

Perkara PHPU Pilpres 2024 disidangkan dan diputuskan oleh delapan dari sembilan hakim konstitusi. Kedelapan hakim itu yakni Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

MK telah membaca sejumlah amicus curiae atau aspirasi Sahabat Pengadilan yang masuk terkait PHPU 2024. Salah satunya adalah amicus curiae yang dibuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto. Selain mereka, satu per satu amicus curiae dibaca delapan hakim MK di antaranya dari Petisi BRAWIJAYA dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Center for Law and Social Justice Fakultas Hukum Universidtas Gadjah Mada, Busyro Muqodas, dan BEM Fakultas Hukum Airlangga.

Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi memberikan tanggapan terkait sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres tahun 2024 di MK. Masduki Baidlowi menyampaikan, Wapres Ma’ruf Amin mengimbau kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait khususnya yang bersengketa dan para pendukungnya, untuk menghormati dan menerima apapun hasil yang diputuskan MK.

Masduki Baidlowi menambahkan bahwa Wapres Ma’ruf Amin meminta kepada segenap bangsa Indonesia untuk terus menjaga kerukunan dan persatuan demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Sebab, kerukunan dan persatuan merupakan prasarat utama suatu bangsa agar terus dapat bergerak untuk meraih kemajuan.

Sidang MK adalah bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang sah pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024. MK juga telah melakukan pelibatan publik untuk berpendapat, melalui amicus curiae  yang sudah disambut oleh para tokoh bangsa dan kaum cerdik pandai. Dengan demikian putusan MK legitimate.

Senada, Mantan Wakil Presiden yang juga pendukung  Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Jusuf Kalla meminta semua pihak untuk tetap menerima apapun hasil dari putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024.

Bendahara PW GP Ansor Jawa Timur, M. Fawait (Gus Fawait) mengimbau semua pihak termasuk penggugat dan yang digugat untuk legowo menerima putusan MK, mau keputusan itu menguntungkan pihak tertentu atau tidak. Semua pihak menerima dengan lapang dada alias legowo atas keputusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Gus Fawait menyebut kondisi Indonesia saat ini sudah sangat kondusif pasca Pemilu 2024 dan Hari Raya Idul Fitri 2024. Hal ini diharapkan bisa terjaga terus, apalagi ada pesta demokrasi kembali di akhir tahun yakni Pilkada Serentak 2024. Jangan sampai kepentingan atau ego pribadi atau kelompok tertentu yang tidak terima dengan putusan MK membuat perpecahan di masyarakat. Suasana yang sudah baik dan damai ini harus dijaga bersama.

Gus Fawait juga mengingatkan agar kita bersyukur bahwa Pilpres dan Pileg 2024 sudah berjalan dengan baik. Banyak yang menilai Indonesia berhasil dan menjadi negara demokrasi terbesar di dunia. Hal ini patut kita syukuri dan tentu kita harus menghormati hasil Pemilu. Kita apresiasi Presiden Jokowi, TNI-Polri dan jajaran yang telah mensukseskan Pemilu 2024.

Setelah putusan MK, penting untuk menghindari retorika yang memicu polarisasi dan konflik. Para pemimpin politik dan masyarakat sipil harus berbicara dengan bijaksana, menekankan pentingnya kesatuan nasional dan kerja sama lintas partai dalam memajukan kepentingan bangsa.

Dalam sebuah kontestasi pasti ada yang menang dan yang kalah. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Yang menang jangan beruforia berlebih, dan yang kalah harus legowo atau bersikap seperti ksatria. MK tentu memutuskan keputusan yang paling baik, khususnya untuk sengketa Pemilu 2024.

Ketika MK memutuskan Pemilu 2024 sudah sesuai aturan, masyarakat bisa hidup normal kembali. Tidak ada lagi pihak-pihak yang memanasi suasana. Apalagi saat ini akan masuk tahapan Pilkada Serentak. Dalam momen yang masih fitri ini, semua pihak diharapkan untuk menahan diri, menerima apapun keputusan MK dan memaafkan satu sama lain. Selanjutnya, kita kawal bersama keberlanjutan pembangunan Indonesia menjadi lebih maju.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Presiden Joko Widodo menegaskan, Pemilihan Presiden 2024 sudah usai dengan selesainya sidang perselisihan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi. Semua elemen masyarakat diharapkan dapat kembali bersatu membangun bangsa karena tantangan besar sudah di depan mata.

”Ini saatnya kita bersatu karena faktor eksternal, geopolitik, betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya (kita) bersatu, bekerja membangun negara kita,” ujar Presiden Jokowi di SMK Negeri 1 Rangas, Kabupaten Mamuju, seusai meresmikan 147 bangunan yang direhabilitasi dan direkonstruksi di Sulawesi Barat, Selasa (23/4/2024).

Pemerintah, lanjut Presiden, mendukung proses transisi pemerintahan lama ke pemerintahan baru. ”Karena (putusan) MK sudah, tinggal penetapan (presiden dan wakil presiden terpilih) oleh KPU besok (Rabu, 24 April 2024),” tambahnya.

Presiden juga menyatakan, pemerintah menghormati putusan MK terkait perselisihan hasil Pilpres 2024 yang bersifat final dan mengikat. Namun, dia mengatakan, hal terpenting dari putusan MK adalah pertimbangan hukum yang menyebut tuduhan ketidaknetralan pemerintah tidak terbukti.

”Pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah, seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian politisasi bansos, mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah,” tuturnya.

Juru Bicara Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin juga menyampaikan, MK telah menilai berbagai tuduhan ketidaknetralan pemerintah, termasuk Presiden Jokowi, tidak terbukti. ”Berkali-kali kami jelaskan bahwa bantuan sosial bukan hanya dibagikan saat pemilu, tapi ini jadi satu program unggulan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo selama dua periode beliau memimpin Republik Indonesia,” katanya kepada wartawan secara tertulis, Selasa (23/4/2024).

Dia juga menegaskan, keputusan MK yang final dan mengikat sekaligus menegaskan bahwa bansos tersebut tidak memengaruhi pemilih untuk memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Masyarakat Indonesia pun menyaksikan hal tersebut.

Karena itu, Ngabalin menyampaikan apresiasi atas putusan MK tersebut.

Dalam pembacaan putusan tersebut, hakim MK memutus menolak permohonan gugatan baik dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hakim konstitusi menolak seluruh permohonan kedua pasangan calon tersebut. Putusan itu mengabsahkan kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Kendati demikian, ada tiga hakim yang menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion). Mereka adalah Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra. Saldi menyoroti penyaluran bansos yang masif dengan rentang berdekatan dengan pemilu, pejabat daerah yang tidak netral, dan celah hukum yang dimanfaatkan. Menurut dia, pembagian bansos di waktu menjelang pemilu adalah salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan elektoral.

Enny juga menilai ada persoalan pelanggaran netralitas aparat negara dalam pemilu. Contohnya, ada penjabat kepala daerah yang ikut dalam kegiatan pembagian bansos dan menggunakan pakaian dengan warna identik dengan calon presiden tertentu di acara capres tersebut.

Arief dalam pendapat berbedanya juga menyebutkan, Presiden Jokowi dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari pusat hingga daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu. Hal ini dinilainya mencederai sistem keadilan pemilu yang tidak hanya dimuat dalam instrumen hukum internasional, tetapi juga pada Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945. Kendati demikian, dalam putusan MK secara umum, permohonan gugatan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud ditolak dan hakim MK sekaligus menyatakan tuduhan-tuduhan ini tidak terbukti.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperoleh alokasi 5.100 unit pompa air dari Kementerian Pertanian untuk menghidupkan lahan kering dan tadah hujan di wilayah itu.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Nusa Tenggara Barat (NTB), M Taufik Hidayat di Mataram, Sabtu, mengatakan alokasi 5.100 unit pompa air ini dari 8.261 total yang diverifikasi untuk NTB.

"Rencananya jumlah yang dialokasikan untuk NTB ada 8.261 unit, tetapi setelah diverifikasi jadi 5.100 unit pompa air," ujarnya.

Ia menjelaskan pompa air ini diberikan kepada kelompok tani yang jumlahnya tersebar di 10 kabupaten dan kota di NTB.

"Ada dua jenis program yang diberikan Kementan, yakni program pompanisasi dengan bantuan mesin pompa air berukuran 2 inchi dan program irigasi perpompaan dengan mesin pompa air berukuran 6 inchi," kata Taufik.

Untuk program irigasi perpompaan, alokasi kelompok tani yang mendapatkan bantuan diberikan sebesar Rp112,8 juta. Dana ini dipakai untuk pengadaan pompa, pengadaan perpipaan, pengadaan rumah pompa dan kantong atau bak penampung.

Sementara untuk program irigasi perpompaan, NTB mendapatkan alokasi sebanyak 153 unit.

"Kalau yang irigasi perpompaan ini khusus lahan kering. Jadi dia bersifat statis, tadah hujan tapi harus ada sumber air sepanjang tahun yang mengalir, misalnya sungai," terangnya.

Menurutnya, program pompanisasi ini sebagai upaya pemerintah meningkatkan produktifitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Sebab dengan bantuan program pompanisasi ini, diharapkan jumlah produksi padi di NTB pada tajun 2024 menjadi semakin meningkat.

"Di tahun 2023 target kita 1,3 juta ton gabah kering giling (GKG) realisasinya 1,5 juta ton. Nah di 2024 target kita itu 1,4 juta ton GKG. Jumlah ini setara dengan 1 juta ton beras kalau di konversi," ujar Taufik.

Sedangkan, lanjut Taufik, jika berbicara kebutuhan beras di NTB itu hanya 300-400 ribu ton beras. Artinya, secara keseluruhan NTB mengalami surplus beras, sehingga lebihnya itu yang kemudian dikirim ke sejumlah daerah.

Diketahui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan optimistis terhadap peningkatan produksi padi di Indonesia melalui penerapan pompanisasi air, sebagai langkah penting dalam menghadapi dampak fenomena perubahan iklim, khususnya El Nino.

Kementerian Pertanian menggalakkan program pompanisasi sungai untuk 1 juta hektare di 500 ribu hektare lahan wilayah Pulai Jawa, dan 500 ribu hektare lahan di luar Pulau Jawa.

Untuk memenuhi target tersebut, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan TNI, PUPR, BNBP dan Unhan untuk mempersiapkan bendungan dan struktur irigasi pertanian untuk program pompanisasi.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (18/04/2024). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, membahas serangkaian inisiatif strategis untuk memajukan sektor energi terbarukan dan transformasi digital di Indonesia.

Dalam keterangannya selepas pertemuan, Menteri Investasi menyebut bahwa pertemuan bersama Tony Blair menghasilkan beberapa kesepakatan penting, termasuk rencana pembangunan fasilitas solar panel di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan dikerjakan bersama dengan Persatuan Emirat Arab.

“Kami sedang menyusun detail rencana pembangunan ini,” ujar Menteri Investasi, menambahkan bahwa inisiatif ini akan difasilitasi oleh Tony Blair dan merupakan bagian dari kerja sama lebih luas di bidang energi baru terbarukan dan logistik.

Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana pemanfaatan carbon storage di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara baru. “Kami berbicara tentang bagaimana carbon storage yang sudah kita putuskan kemarin bahwa 70 (persen) dalam negeri, 30 (persen) luar negeri,” ucap Bahlil.

Di sisi transformasi digital, Menteri PANRB Abdullah Azwar Annas mengungkapkan bahwa Indonesia tengah berupaya keras untuk mempercepat transformasi digital di sektor birokrasi. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Tony Blair Institute serta melakukan studi ke negara-negara yang telah maju dalam transformasi digital seperti Inggris dan Estonia.

“Begitu kami diminta Bapak Presiden untuk mengoordinasi transformasi digital, Tony Blair ke kantor Kemenpan RB, beliau meyakinkan bahwa tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi,” jelasnya.

MenPAN RB juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan khusus untuk mengintegrasikan layanan digital melalui portal nasional. Hal tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

“Sekarang ini begitu banyak aplikasi, ada 27 ribu aplikasi dan setiap inovasi selama ini membuat aplikasi. Jadi yang terjadi bukan memudahkan rakyat untuk mendapatkan layanan tapi mempersulit rakyat,” ujar Menteri PANRB. (BPMI SETPRES/AIT)

Read more: https://setkab.go.id/bertemu-tony-blair-presiden-jokowi-bahas-investasi-energi-dan-percepatan-transformasi-digital/

Pemilu merupakan tonggak demokrasi yang penting dalam kehidupan sebuah negara. Di setiap pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokratis dengan memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai yang mereka yakini akan mewakili kepentingan mereka secara efektif. Namun, pemilu juga seringkali menjadi momen di mana perbedaan pilihan politik menjadi terlihat jelas, dan hal ini dapat memunculkan polarisasi dalam masyarakat.

Pemerintah sangat serius dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Papua. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa Bumi Cenderawasih memang bagian integral yang sama sekali tidak bisa dilepaskan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena memang apapun yang terjadi di Papua pastinya akan juga turut membawa dampak pada bangsa ini, sehingga sudah barang tentu kemiskinan ekstrem di sana harus mampu ditekan dengan semaksimal mungkin.

Jika kemiskinan ekstrem masih saja ada di Papua, juga akan mendatangkan dampak yang buruk bagi bangsa ini. Keseriusan dan komitmen kuat Pemerintah RI dalam mengupayakan apa yang terbaik bagi Provinsi paling Timur Tanah Air itu tentunya sudah tidak perlu lagi diragukan dan menandakan posisi Bumi Cenderawasih sebagai bagian integral NKRI.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryanto juga sangat optimis bahwa wilayah di Papua, termasuk Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah mampu menurunkan angka kemiskinan ekstremnya.

Sebagaimana dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2023 lalu, Papua sendiri memiliki angka kemiskinan ekstrem pada 7,67 persen. Artinya, angka tersebut telah mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni sebanyak 3,25 persen dari sebelumnya pada tahun 2022 dengan jumlah kemiskinan ekstrem di angka 10.92 persen.

Selain itu, peta penanganan akan kemiskinan ekstrem antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) selama ini sudah berjalan dengan sangat baik di wilayah masing-masing d Papua demi terus mengoptimalkan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut.

Seluruh data pemetaan dalam rangka upaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem memang telah teridentifikasi dengan baik. Kemudian ke depannya diharaokan agar seluruh pemangku kepentingan terkait mampu berjalan secara bersama-sama dan mengambil peran mereka dalam proses apapun termasuk bisnis untuk menangani kemiskinan yang multidimensi itu.

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga telah menetapkan target penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 ini, yang mana target tersebut enam tahun lebih cepat dari target Sustainable Development Goals (SDGs) melalui adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022.

Inpres tersebut menugaskan kepada seluruh Gubernur dan Bupati atau Walikota untuk mengoordinasikan dan memimpin secara langsung adanya upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing termasuk di Papua dan melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Kepala Negara melalui Kemenko PMK setiap tiga bulan.

Diharapkan pula kerja bersama yang selama ini sudah dibangun antar pihak seperti Satuan Tugas Data P3KE dengan seluruh pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat di wilayah Papua baik itu induk ataupun wilayah hasil pemekaran dapat terus meningkat untuk mendukung penuh upaya penekanan kemiskinan ekstrem.

Memang kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh Papua sampai saat ini. Maka dari itu, Penanggung Jawab (Pj) Gubernur Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun menjelaskan bahwa program penanganan stunting, inflasi dan kemiskinan ekstrem terus menjadi program nasional dan daerah yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian serius serta penanganan serius.

Adanya keterlibatan semua pihak dari berbagai unsur elemen untuk bisa bersatu dalam semangat gotong royong serta komitmen yang kuat untuk mengatasi kemiskinan ekstrem tersebut merupakan hal yang sangat penting.

Penanganan kemiskinan ekstrem di Papua sendiri jelas memerlukan adanya kolaborasi dari semua pemangku kepentingan terkait seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swasta, sektor swasta dan masyarakat sipil lainnya untuk bisa saling memberikan rekomendasi, masukan dan solusi yang inovatif untuk semakin mendorong percepatan pembangunan Papua.

Dalam hal menilai bagaimana status dari Bumi Cenderawasih sendiri di Indonesia, sebenarnya sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa Provinsi paling Timur Tanah Air itu memang merupakan bagian integral bangsa ini.

Bahkan, dari hukum nasional hingga hukum internasional sekalipun, seluruhnya telah menegaskan hal demikian, bahwa Papua sama sekali tidak bisa terpisahkan dari NKRI dan tidak ada satu pun pihak yang berhak memisahkan wilayah itu dari Indonesia.

Upaya sangat maksimal terus dilakukan oleh Pemerintah RI dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua termasuk melalui beragam jenis cara. Salah satunya adalah terus memperkuat otonomi daerah Papua hingga melakukan pemekaran wilayah.

Kebijakan pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah juga sudah sangat berfokus pada kesejahteraan masyarakat setempat untuk mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Bumi Cenderawasih.

Jika melihat komitmen dan keseriusan pemerintah tersebut dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Papua, tentunya hal tersebut menandakan bahwa memang Bumi Cenderawasih merupakan bagian integral yang sama sekali tidak bisa dilepaskan dari NKRI.

*) Mahasiswa Papua Tinggal di Manado