Menjelang Pemilu 2024, konten hoaks bahkan yang mengandung paham radikalisme kian merajalela. Banyak akun-akun palsu yang menyebarkan informasi tidak sesuai fakta. Bahkan terdapat pula akun-akun yang sengaja menyebarkan aliran radikalisme terorisme. Ditambah lagi bersamaan dengan mencuatnya perang Palestina dan Israel, konten berbau radikalisme terus digaungkan oleh pihak tak bertanggung jawab.

Sejak awal bulan Juli 2023 sampai hari ini, Kominfo menemukan ratusan akun dan konten indoktrinasi yang menyebarkan paham radikalisme. Konten internet yang terindikasi memuat aktivitas indoktrinasi dan penyebaran paham radikalisme telah diputus aksesnya sebulan terakhir.

Adapun Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut telah men-take down atau memblokir ratusan situs yang mengandung unsur radikalisme dan terorisme sesuai dengan permintaan dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Adapun hal ini dilaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan Pemilu 2024 yang damai dan sejahtera

Budi menegaskan tidak tebang pilih untuk segera diblokir situs yang berpotensi memecah belah bangsa terutama menjelang Pemilu 2024 mendatang. Semua situs, yang bisa memecah belah persatuan bangsa pasti akan segera dinonaktifkan. Menurut Budi, pendiri bangsa Indonesia telah susah payah merebut kemerdekaan, maka semua unsur yang akan memecah belah persatuan akan dimusnahkan.

Menkominfo sudah bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT) terus melakukan pemantauan platform digital yang memuat konten radikalisme dan terorisme. Hasil pantauan bersama TNI dan BNPT menunjukkan peningkatan signifikan penyebaran konten radikalisme. Ada yang terafiliasi Jemaah Ansharud Daulah (JAD) dan Jamaah Islamiah (JI).

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengatakan, politisasi agama menjadi salah satu pemicu utama munculnya radikalisme dan terorisme. Menurut Ahmad, radikalisme dan terorisme itu akar masalahnya adalah ideologi. Pemicu utamanya adalah politisasi agama, sehingga perlu dilakukan ikrar bersama, menandatangani fakta integritas supaya menghadapi Pemilu 2024 secara damai dan tidak ada lagi unsur politisasi agama.

Disamping itu tercatat Kominfo, konten paling banyak berada di platform Twitter atau sekarang bernama X dengan kurang lebih berjumlah 116 konten, lebih dari 46 konten di Facebook, lebih dari 11 konten di Instagram dan termasuk juga konten di YouTube. Budi menyebutkan pemutusan sudah dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selanjutnya, kemenkominfo terus melakukan pencarian konten di situs web atau platform, dengan memakai mesin AIS setiap dua jam sekali. Sementara itu, apabila menemukan konten atau situs radikalisme, terorisme, dan separatisme, Menteri Kominfo meminta masyarakat untuk melaporkannya ke aduankonten.id atau melalui akun Twitter/X @aduankonten.

Dengan kata lain, pemerintah Indonesia serius dalam mengambil langkah-langkah untuk melindungi masyarakat dari bahaya radikalisme dan terorisme di dunia maya. Tindakan ini adalah upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara serta mengurangi resiko dampak negatif dari ideologi radikal dan tindakan terorisme.

Tindakan yang dilakukan Kominfo ini seolah menyuarakan satu perjuangan khusus, yaitu berantas virus radikalisme yang mulai berkembang di dunia digital. Disinilah peran masyarakat sangat diperlukan untuk memberantas semua informasi radikal agar tidak merusak tatanan negara.

Untuk memastikan bahwa upaya mereka efektif dan positif, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pendidikan dan literasi digital. Masyarakat perlu mengenali dan menghindari konten yang bersifat radikal atau berbahaya. Selain itu, mereka juga harus memahami etika komunikasi online, sehingga dapat berpartisipasi dalam diskusi dan berbagi informasi dengan cara yang santun dan bermartabat.

Kolaborasi dengan lembaga resmi juga sangat penting. Misalnya, pesantren dan lembaga pendidikan Islam dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam mengidentifikasi dan melaporkan situs web atau akun media sosial yang mencurigakan. Ini akan membantu pemerintah mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam menangani ancaman yang muncul di dunia maya.

Saat ini, akun radikal cenderung bermain cantik, yakni dengan memberikan informasi akurat mengenai suatu hal misalnya informasi fakta flora dan fauna. Hal ini dilakukan guna menarik dan meningkatkan minat pembaca. Namun didalamnya mereka menyelipkam informasi radikalisme. Apabila masyarakat tidak sadar akan hal itu, maka bisa jadi mereka terpapar paham tersebut.

Pola penyebaran massif yang dilakukan oleh seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat akan memberikan dampak yang signifikan untuk perdamaian di media sosial maupun media lainnya, sehingga setiap individu menjadi agen yang proaktif dan kuat untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian.

Maka masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan mendukung upaya pemerintah dalam menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan menjelang Pemilu 2024. Adapun cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pelaporan apabila menemukan situs, aplikasi, atau media radikal, sekaligus selalu melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap laporan yang dibuat pada Kementerian Kominfo maupun Kepolisian.  Dengan komitmen untuk menjaga nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan etika yang benar, masyarakat dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun Pemilu yang harmonis dan dapat berdampingan secara damai, walaupun berbeda pilihan.

 Percepatan pembangunan di Papua akan semakin memperkenalkan Bumi Cenderawasih bahkan hingga pada kancah dunia. Pasalnya, wilayah tersebut memang memiliki potensi akan kekayaan alam atau sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah, sehingga jika mampu dikelola dengan maksimal serta optimal akan menjadi nilai tambah tersendiri.

Tidak bisa dipungkiri bahwa memang Teluk Cenderawasih Papua memiliki ekosistem laut yang bisa dikatakan paling kaya di Tanah Air. Hal tersebut merupakan potensi yang sangat besar untuk terus bisa mendorong provinsi paling Timur Indonesia itu menjadi bisa semakin dikenal dengan kekayaan alamnya bahkan oleh dunia internasional.

Menyoroti besarnya kekayaan SDA yang terdapat di Tanah Papua, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya ketika membuka acara Sail Teluk Cenderawasih di Biak Numfor menyatakan bahwa Teluk Cenderawasih merupakan surga bagi terumbu karang serta surga bagi biota laut lainnya.

Maka dari itu, dirinya sangat berharap dengan adanya Sail Teluk Cenderawasih tersebut, maka budaya, tarian, musik hingga berbagai macam produk lokal di Bumi Cenderawasih akan semakin dapat diperkenalkan ke level nasional. Bukan hanya itu, namun bahkan mampu terus menembus ke level internasional dan global.

Sebagai informasi bahwa dua pertiga dari wilayah di Tanah Air sendiri merupakan lautan dengan banyaknya berbagai macam kekayaan bahari yang bahkan memang telah diakui oleh dunia. Karena merupakan beranda di kawasan Pasifik, Papua bahkan dianggap merupakan ujung tombak dari wajah Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dari sektor maritim. Sehingga Kepala Negara sangat berharap supaya Sail Teluk Cenderawasih dapat membantu untuk memperkenalkan potensi bahari, potensi maritim, potensi pariwisata dan potensi sosial budaya yang dimiliki oleh Indonesia.

Lebih lanjut, adanya Sail Teluk Cenderawasih juga akan mampu mendorong peningkatan kunjungan dari para wisatawan, meningkatkan berbagai macam event serta terutama bisa semakin menarik minat dari para investor untuk datang dan memajukan Tanah Papua.

Presiden Jokowi kemudian berpesan agar event serupa bisa diteruskan dan semakin ditingkatkan akan kreativitasnya, termasuk juga inovasinya hingga keterlibatan masyarakat di dalamnya. Tidak lupa juga keterlibatan dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan terus didorong, sehingga ke depannya seluruh masyarakat di Papua bisa merasakan seperti apa manfaat dari adanya percepatan pembangunan.

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa kegiatan Sail Teluk Cenderawasih tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan pada potensi alam serta kelautan di wilayah Papua. Setidaknya terdapat tiga fokus utama, yakni hilirisasi laut, pengembangan potensi daerah dan investasi. Hilirisasi yang dilakukan adalah utamanya adalah hilirisasi laut, bukan hanya sekedar tambang saja, karena sebenarnya laut pun bisa diupayakan untuk dilakukan hilirisasi.

Wilayah Papua yang terletak di ujung Timur Indonesia itu memang begitu banyak memiliki kekayaan akan SDA. Maka dari itu, tidak mengherankan banyak diantara perusahaan asing yang bahkan rela berebut izin demi ingin melakukan eksploitasi di sana.

Dengan kepemilikan SDA melimpah, maka wisata berbasis lingkungan memang sudah seharusnya mampu semakin dikembangkan di Papua. Terlebih pulau yang berjuluk surga kecil yang jatuh ke Bumi itu memiliki keragaman alam dan budaya. Sudah sepatutnya pihak Pemerintah RI bersama dengan masyarakat serta pihak terkait lainnya hadir untuk mampu mengelola dan mengemas wilayah itu sedemikian rupa agar semakin banyak wisatawan lokal maupun mancanegara datang ke Papua.

Tentunya pengelolaan yang dilakukan juga harus terus dengan memperhatikan lingkungan agar berbagai macam potensi yang terdapat di Bumi Cenderawasih bisa tetap terjaga hingga anak cucu ke depan. Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengajak kepada seluruh warga setempat untuk semakin mengembangkan wisata berbasis lingkungan lantaran potensi pariwisata tersebut masih terus terbuka dengan lebar di provinsi itu sehingga sangat penting untuk terus mampu dikembangkan.

Pasalnya, seluruh potensi yang dimiliki oleh Tanah Papua apabila bisa semakin dikembangkan dan lalu dikemas sesuai dengan bagaimana minat para wisatawan, tentu akan menjadi nilai tambah tersendiri, yang pada akhirnya akan membantu akan peningkatan kesejahteraan warga setempat.

Asisten Bidang Umum Sekretariat Daerah (Setda) Papua, Derek Hegemur mengatakan bahwa provinsi tersebut masih sangat memiliki peluang untuk semakin mengembangkan wisata berbasis lingkungan, pemerintah dan masyarakat harus mampu berkolaborasi dalam memelihara lingkungan serta sumber daya alam yang sudah ada.

Keberlimpahan akan SDA yang dimiliki oleh Papua memang sama sekali tidak bisa dipungkiri lagi. Maka dari itu, jika seluruhnya bisa dikelola dengan baik dan optimal melalui adanya percepatan pembangunan, bukan tidak mungkin juga akan menjadikan Bumi Cenderawasih menjadi semakin terkenal hingga ke kancah dunia.

 

)* Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

KBRN, Mataram: Kampanye sehat dan damai tidak lepas dari kontribusi nyata para kontestan pesta demokrasi lima tahunan ini. Bawaslu NTB selaku penyelenggara mendorong para peserta agar menyuguhkan cara-cara program bukan sebaliknya yakni kampanye hitam ataupun politisasi sara dan juga ujaran kebencian.

Ketua Bawaslu NTB Itratip menegaskan bahwa peserta pemilu adalah pihak yang paling besar perannya dalam menciptakan suasana yang kondusif di masa kampanye ini. Sehingga kegiatan kampanye selama 75 hari mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 harus digelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Para peserta pemilu terus menyuarakan dan mendorong kampanye yang sehat, anti politik uang kemudian tidak menyebar hoaks dan ujaran kebencian. Harapannya dengan konten kampanye seperti itu maka semakin memperkuat literasi pemilih menjadi pemilih yang cerdas,” ujarnya, Senin (27/11/2023).

Dari sisi kesiapan SDM dalam mengawal kampanye pemilu 2024 ini, Bawaslu NTB sudah membentuk tim khusus pengawasan kampanye secara berjenjang baik di Bawaslu Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga Panwascam.

Tim khusus ini nantinya bertugas melakukan pengawasan secara langsung terhadap segala bentuk kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Itratip meminta para peserta pemilu untuk menyuarakan program kerjanya, menyampaikan visi misinya, tidak menjelek-jelekkan pasangan ataupun peserta pemilu yang lain, termasuk tidak melakukan kegiatan provokatif serta memantau seluruh aktivitas yang dilakukan oleh tim kampanye, relawan sehingga materi kampanye betul-betul di isi oleh isu-isu maupun informasi yang positif.

“Bawaslu sangat tegas dalam melakukan penanganan ataupun penindakan terhadap segala macam bentuk pelanggaran baik itu oleh peserta pemilu ataupun masyarakat,” ungkapnya.

Putra Bayan Lombok Utara ini menuturkan bahwa pemilu ini harus dilihat sebagai momentum atau instrument untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Disamping itu juga menjadikan pemilu ini sebagai alat mempersatukan bukan memecah belah.

Oleh karena itu semua pihak harus punya semangat dan kesadaran yang sama untuk mengawal dan menjaga seluruh proses tahapan kampanye. Masyarakat bisa menjadi mata dan telinga bawaslu. Ketika ada pelanggaran maka harus dilaporkan.

“Jika ada pelanggaran jangan segan-segan untuk melaporkan. Karena dengan mendiamkan pelanggaran yang terjadi diwilayahnya maka itu juga bisa menimbulkan potensi permasalahan berkelanjutan. Jadi harapan kita yang paling penting itu masyarakat berani melaporkan ketika ada pelanggaran yang terjadi diwilayahnya,” tandasnya.

Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 resmi memasuki masa kampanye pada Selasa hari ini, 28 November 2023. Masa kampanye Inilah menjadi waktu bagi peserta pemilu bekerja menyampaikan visi dan misi, program juga janji-janji pada rakyat untuk merebut pilihannya.

“Ya, tahapan kampanye pemilu 2024 resmi dimulai pukul 00.00 WITA tanggal 28 November 2023,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB Yan Marli, saat dikonfirmasi pada Senin, 27 November 2023.

Dengan masuknya masa kampanye, KPU NTB mempersilahkan seluruh peserta pemilu untuk memanfaatkan masa kampanye dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dijelaskan, masa kampanye sendiri terdiri dari dua tahapan. Tahapan pertama yakni 28 November 2023 sampai 10 Januari 2024, dan tahapan kedua dari 20 Januari sampai hingga 10 Februari 2024.

Tahapan kampanye tersebut dibedakan oleh jenis kampanye. Di tahap pertama, bentuk kampanye yang diatur terdiri dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum, pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat umum, dan kampanye di media sosial.

Sementara kampanye tahap kedua, terdiri dari pertemuan akbar dan pemasangan iklan kampanye di media massa. “Setelah itu, ada masa tenang dari 11 sampai 13 Februari 2024 ,” terang Yan Marli.

Sementara itu, Ketua Bawaslu NTB Itratip menerangkan akan meningkatkan pengawasan di masa kampanye. Pihaknya mencatat beberapa potensi kerawanan dan permasalahan yang mungkin terjadi pada tahapan kampanye. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kerawanan waktu kampanye, pelaku kampanye, materi (content) kampanye, dan metode kampanye.

“Selain itu ada juga penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara dalam pelaksanaan kampanye, kerawanan yang berimplikasi pada dugaan pelanggaran pemilu, dan kerawanan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait dibolehkannya kampanye di fasilitas pemerintahan dan di tempat pendidikan,” jelas Itratip.

Menghadapi potensi kerawanan tersebut, Bawaslu NTB dan jajaran pengawas secara berjenjang telah melaksanakan fungsi pencegahan. Mulai dari menerbitkan surat imbauan langsung kepada stakeholder terkait, seperti surat imbauan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS), Alat Peraga Kampanye (APK), dan penyebaran Bahan Kampanye (BK) kepada partai politik peserta pemilu.

Selanjutnya Bawaslu juga telah mengirimkan surat imbauan netralitas ASN, TNI, dan Polri kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTB. “Kami juga sudah melayangkan surat imbauan larangan kampanye di luar jadwal. Hal itu kami tujukan pada para calon anggota legislatif melalui partai politiknya,” jelasnya.

 

 

UU Cipta Kerja mampu meningkatkan kesejahteraan dan juga memiliki banyak sekali kebermanfaatan yang sangat positif bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Keberadaan aturan ini bukan hanya sekedar berpihak kepada salah satu elemen saja sebagaimana yang banyak disalahartikan oleh publik, karena justru tujuannya adalah untuk mengahdirkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) maka akan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat di Indonesia termasuk para pekerja pula. Sehingga jelas sekali salah jika masih ada anggapan jalau seolah aturan ini hanya berpihak kepada orang kaya saja, hanya berpihak kepada oligarki saja tanpa melihat bagaimana masyarakat pekerja.

Selama ini di masyarakat sendiri masih banyak kekeliruan dan kesalahpahaman yang mungkin belum dipahami mengenai bagaimana esensi dan substansi dalam UU Ciptaker. Padahal, sangat banyak sekali kebermanfaatan dalam aturan tersebut.

Justru dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beberapa waktu lalu, semakin mendorong sistem neraca komunikasi yang menjadi transparan dan akuntabel terhadap publik, yang mana, hal tersebut masih belum ada dan sangat berbeda jika sebelum diberlakukannya aturan ini.

Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan yang dijamin oleh UU Ciptaker sendiri, nyatanya bahwa memang kesejahteraan bukan hanya berkaitan dengan masalah upah saja, justru terdapat hal penting lagi mengenai kesejahteraan masyarakat atau pekerja, yakni adanya peningkatan kapabilitas atau atau kualitas yang dimiliki oleh para tenaga kerja, dalam arti adalah adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan daya saing yang dimiliki oleh para pekerja.

Aspek kesejahteraan lainnya yang juga diatur dalam UU Cipta Kerja adalah lebih terfokus pada struktur dan skala upah yang dilakukan secara masif oleh pemerintah. Hal tersebut bertujuan supaya adanya upah yang berkeadilan dengan memperhatikan produktivitas pekerja selayaknya.

Terkait dengan perihal kesejahteraan yang terus diupayakan agar mengalami peningkatan melalui diberlakukannya UU Cipta Kerja, Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal dalam sebuah acara diskusi yang diselenggarakan oleh Communi&Co menyatakan bahwa memang secata objektif, fungsi dan tujuan adanya aturan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga sangat jelas sekali bahwa kebijakan itu dipersembahkan untuk seluruh komunitas masyarakat di Tanah Air, termasuk juga bagi industri dan juga para pengusaha, serta para akademisi di kampus-kampus dan juga untuk Pemerintah pula. Seluruhnya secara komprehensif saling mempengaruhi dan mendatangkan dampak yang baik untuk semua pihak.

Seluruh pihak tersebut telah menjadi objek dari adanya aturan UU Cipta Kerja sehingga memang sangat ditujukan bagi semua kalangan dan bukan hanya berpihak pada kalangan tertentu saja, atau pada oligarki saja sebagaimana yang banyak disalahpahami selama ini.

Sementara itu, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mencoba untuk memberikan klarifikasi pada isu yang berkembang, yakni seolah-olah adanya UU Ciptaker dinilai sama sekali tidak memihak kepentingan para buruh dan pekerja. Padahal justru sebaliknya, karena dalam aturan tersebut seluruhnya telah diatur bahwa Serikat Buruh bahkan diberikan kewenangan secara bebas untuk bisa bersuara dan menyampaikan pendapat mereka.

Lebih lanjut, kebermanfaatan lainnya, salah satunya adalah secara garis besar telah banyak aturan yang secara birokrasi selama ini terus saja dipersulit dan berbelit yang sangat berdampak pada dunia usaha. Sedangkan sangat berbeda dengan setelah ditetapkannya UU Cipta Kerja bagi perusahaan dan para pelaku UMKM yang kini sudah tidak perlu takut lagi ketika berhadapan dengan birokrasi.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira menilai bahwa adanya UU Cipta Kerja merupakan sebuah solusi atas seluruh permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk juga adalah upah minimum provinsi (UMP), yang merupakan sebuah solusi atas upaya pemerataan upah yang terus dilakukan oleh Pemerintah RI dari para pekerja di setiap daerah sehingga tidak hanya bertumpu pada satu wilayah saja, karena selama ini upah yang diterima oleh para pekerja sangat berbeda besarannya di provinsi tertentu dan menyebabkan kesenjangan.

Di sisi lain, Founder Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia (GCKI), Ellys L Pambayun menilai bahwa masih adanya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat padahal UU Cipta Kerja sendiri sudah sangat banyak memberikan dampak positif lantaran masyarakat di negara Timur seperti Indonesia ini memang cenderung memiliki sifat yang emosional.

Sehingga sering pula terjadi, aksi unjuk rasa yang dilakukan namun dengan poin tuntutan yang mispersepsi dari substansi asli sebuah aturan. Padahal, sejatinya UU Cipta Kerja sendiri sangat memberikan banyak dampak positif bahkan bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali dan terus menjadi upaya pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan

Diskominfotik NTB - Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si membuka kegiatan Festival Melek Masa Depan Roadshow Mataram yang bertajuk "Dari NTB untuk Pendidikan Indonesia" berlangsung di Auditorium Yusuf Abu Bakar Universitas Mataram, Sabtu (25/11).

Miq Gite mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi investasi bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya di dalam maupun luar negeri dan peningkatan kapasitas SDM lebih unggul.

"Tentunya sebagai bentuk meningkatkan kapasitas SDM, baik aparat, Masyarakat, siswa siswi memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, dengan mengakses beasiswa sebanyak banyaknya," tutur Miq Gita. 

Ia juga berharap agar kegiatan tersebut menjadi kegiatan tahunan, sehingga mampu memberikan informasi kepada masyarakat.

"Mendukung serta berharap, event ini akan menjadi event tahunan, untuk dapat kami berikan informasi kepada anak anak kami, adek adek kami yang berhasrat melanjutkan pendidikan tinggi, baik dalam negeri, daerah, maupun keluar negeri ," ucapnya.

Prof. Akmaluddin, ST., M.Sc.(Eng), Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Universitas Mataram memberikan motivasi kepada seluruh generasi muda untuk dapat memanfaatkan beasiswa yang telah disiapkan, sehingga mampu menggapai mimpi dimasa mendatang. 

"Banyak peluang peluang tempat bekerja setelah lulus, sehingga diharapkan generasi muda dapat untuk mempersiapkan diri sebaik - baiknya," ungkapnya. 

Kegiatan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi NTB, LPP NTB, UPT. Bimbingan Konseling dan Pembinaan Karakter, Parakawan, Pemimpin.id, Paragoncorp, Transforme dan Indonesia Scholarship Center. 

 

Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen menekan angka stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi ibu selama masa kehamilan dan bayi hingga usia lima tahun jika menang Pilpres 2024.

Hal tersebut ditegaskan oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Siti Rahmayanti yang menyampaikan bahwa Ganjar menargetkan angka stunting di Indonesia berada di bawah angka 9 persen.

“Jika terpilih sebagai Presiden dalam Pemilu 2024, Ganjar-Mahfud memiliki program gizi ibu hamil dan menargetkan stunting di Indonesia berada di bawah angka 9 persen di seluruh Indonesia,” kata Siti.

Selain itu, Siti juga menyampaikan bahwa pasangan Ganjar – Mahfud MD memiliki sejumlah program jitu untuk menekan angka stunting, seperti peningkatan mutu gizi, dan pemberian akses layanan kesehatan kepada perempuan selama masa kehamilan dan menyusui.

Disamping peningkatan mutu gizi pasangan Ganjar – Mahfud MD juga akan melakukan sosialisasi pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dan Makanan Pendaping Air Susu Ibu (MPASI) sehat. Selain itu, terus memantau tumbuh kembang anak dan selalu jaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, pencegahan stunting sangat penting.

Siti Rahmayanti menyampaikan bahwa Ganjar sangat concern pada upaya pencegahan angka stunting karena dianggap lebih murah dan mudah untuk dilakukan, jika dibandingkan dengan penanganan stunting yang sudah terjadi. 

Dalam kesempatan lain, selain memiliki program kesehatan, pasangan Ganjar – Mahfud MD juga terus menekankan pentingnya penegakan hukum dengan pendekatan kepemimpinan yang kuat. 

Cawapres Mahfud MD mengungkapkan, ada tiga sasaran yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum. Tiga sasaran itu meliputi struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal subtance) dan budaya hukum (legal culture).

Mahfud menyebutkan, jika ketiga sasaran itu sudah bagus dilakukan oleh sebuah negara, maka penegakan hukum di negara tersebut sudah bagus. Menurut dia, substansi hukum di Tanah Air saat ini sudah baik. Hanya saja, struktur hukum di Indonesia masih belum baik. Hal ini, kata Mahfud, terjadi lantaran aparat penegak hukum di Indonesia masih ada yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Aturan hukum kita sudah banyak bagus-bagus, masalahnya mungkin ada tumpang tindih, tapi semua, apapun yang kita butuhkan sudah ada aturannya. Masalahnya ada di legal structure-nya, aparat penegak hukum yang korupsi tadi," kata dia. 

Oleh karena itu perlu kepemimpinan yang kuat untuk memperbaiki sistem hukum, karena akan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak.