Rekapitulasi Hasil Pilkada Berlangsung, Warga Tunggu Hasil Resmi

December 01, 2024



Masyarakat Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) atau para pendukung pasangan calon agar tetap sabar menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Ketua KPU Bima, Ady Supriadin mengatakan saat ini tengah berlangsung proses rekapitulasi hasil Pilkada 2024 tingkat Kabupaten. Pihaknya akan berupaya untuk menuntaskan tahapan itu selama dua sampai tiga hari. 

"Kami akan berupaya untuk melakukan rekapitulasi hasil Pilkada selama dua sampai tiga hari," terang Ady Supriadin pada RRI Mataram SP Bima, Senin (2/12/2024).

Jajaran komisioner KPU Kabupaten Bima juga mengimbau kepada masyarakat agar menunggu hasil resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara terkait Pilkada 2024. 

"Kami berharap masyarakat agar tetap menunggu hasil resmi Pilkada melalui proses berjenjang yang dilakukan KPU Kabupaten Bima," tegas Ady Supriadin.

Penjagaan ketat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya tindakan yang tidak diinginkan. 

"Kami akan menjaga super ketat gudang logistik agar tidak ada hal yang tidak diinginkan," ungkap Kapolres Bima, AKBP Eko Sutomo.

Eko Sutomo meminta kepada seluruh pihak agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan rekapitulasi hasil Pilkada. 

"Mari sama-sama kita menjaga kondusifitas Pilkada ini," terangnya.

Pilkada Kabupaten Bima diikuti oleh oleh dua pasangan calon. Diantaranya Ady Mahyudi berpasangan dengan Dr Irfan kemudian Muhammad Putera Feryandi berpasangan dengan Hj Rostiati.

Pungut Hitung Pilkada NTB 2024 Sukses, Andil Semua Jajaran

November 29, 2024


Seluruh proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Serentak di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 27 November 2024 berjalan dengan sukses dan aman. Situasi dan kondisi ini tentunya melibatkan banyak pihak tanpa terkecuali baik itu masyarakat, Bawaslu, Forkompinda, parpol, serta Paslon.

KPU NTB selaku penyelenggara memberikan apresiasi yang tinggi terhadap seluruh pihak ini, sehingga seluruh tahapan yang ada sesuai yang diharapkan. 

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran keamanan yakni TNI/Polri, dukungan dari pemerintah daerah yang sangat luar biasa sehingga semua proses distribusi logistik, pengamanan logistik sampai ke pengamanan TPS sangat luar biasa," kata, Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid, Kamis (28/11/2024) sore dalam jumpa persnya di Kantor KPU NTB.

Ia menegaskan bahwa yang patut disyukuri yakni proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh wilayah NTB berjalan dengan baik. Walaupun memang ada beberapa kejadian yang perlu atensi. Seperti halnya, penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Bima.

Kejadian tersebut tegasnya, tidak menggangu proses pemungutan suara secara luas. Hanya terjadi jeda (berhenti) sementara untuk penanganan kasus tersebut. Selain itu juga ada beberapa petugas KPPS yang kelelahan sehingga dilakukan perawatan dan cepat tertangani.

"Alhamdulillah anggota KPPS ini menunaikan tugas pungut hitung," ucapnya.

Lebih jauh disebutkan Khuwailid, upaya-upaya yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara pemilu terkait persoalan-persoalan di lapangan mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa bahkan KPPS smuanya sangat solid melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara.

"Dibeberapa tempat memang akibat cuaca pada tanggal 27 itu sempat ada beberapa titik. Contoh itu di Kota Bima akibat dari hujan yang sangat deras maka penghitungan suara, mulai dilaksanakan pada pukul 15.00 Wita," jelasnya.

Sementara itu Agus Hilman Anggota KPU NTB menambahkan bahwa penyelenggara selanjutnya melakukan proses rekapitulasi yang dinilai hari ini 28 November hingga 3 Desember 2024 ditingkat Kecamatan. Selanjutnya pada 29 November sampai 6 Desember 2024, rekapitulasi tingkat Kabupaten Kota.

"Dan kami berharap agar proses ini untuk terus dikawal oleh publik, oleh masyarakat insan pers," ungkapnya.

Hilman menegaskan bahwa sudah proses quick count yang dilakukan oleh lembaga resmi dan terdaftar di KPU dan telah mengeluarkan hasil. Tapi hasil yang resmi tetap harus menunggu dari KPU.

Karenanya masyarakat diminta tetap tenang dan juga tetap menunggu proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten Kota hingga Provinsi NTB.

"Dan dalam proses ini tentu kita berharap kepada seluruh warga NTB juga mengawal proses rekapitulasi itu baik di Kecamatan. Hari ini mulai di Kota Mataram dan di ikuti Kabupaten Kota yang lain pada tanggal 29 November 2024 sampai selesai dan nanti pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Kota hingga ke Provinsi NTB untuk pemilihan gubernur," tandasnya.

H-1 Pencoblosan, KPU NTB Monitoring Distribusi Logistik Pilkada ke Desa

November 25, 2024


H-1 jelang pelaksanaan pemungutan suara Rabu 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB memantau langsung distribusi logistik surat suara dari kecamatan ke desa/kelurahan.

Pemantauan distribusi logistik dilakukan di Kecamatan Gerung,Lombok Barat. ” H-1 distribusi logistik dari kecamatan ke desa/kelurahan,” kata Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori, di kantor camat Gerungketika pelepasan distribusi logistik ke Desa/Lurah, Selasa (26/11/2024).

Dia memastikan distribusi logistik surat suara pilkada 2024 sudah rampung hingga ke desa/kelurahan hari ini. Kemudian, besok pagi sebelum pemungutan suara digelar, logistik surat suara distribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). ” Logistik surat suara berada semalam di kantor desa dan kelurahan,” terangnya.

Sementara itu, Camat Gerung Sapoan mengatakan, untuk wilayah kecamatan Gerung distribusikan logistik pilkada baik pilkada NTB dan pilkada Lombok Barat yakni sebanyak 250 kotak surat suara dan logistik lainnya.
Logistik itu akan distribusikan ke semua TPS yang ada di kecamatan Gerung Lombok Barat.
” Distribusi dilakukan dengan dua truk dan satu mobil box,” ujarnya.

Distribusi logistik dikawal langsung dari pihak kepolisian dan dibantu Sat Pol PP Lombok Barat.Relatif tidak ada kendala dan hambatan karena medan dilalui datar-datar saja. Desa terjauh untuk distribusi logistik di wilayah Gerung di tempuh sekitar 10 menit. Jadi bisa dipastikan sekitar pukul 12.00 Wita siang, logistik sudah terdistribusi baik ke desa dan kelurahan di wilayah Gerung.” Paling lama nanti pengurusan administrasi penerimaan di kantor desa/lurah,” tandasnya.

Presiden Prabowo Subianto Ingin Sidang Paripurna DPR-MPR Tahun 2028 di IKN Nusantara

November 24, 2024
 


Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan harapannya agar sidang paripurna DPR/MPR 2028 dilaksanakan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Harapan Kepala Negara tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. 

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan presiden dan wakil presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," ujar Raja Juli Antoni dalam akun Instagramnya dikutip, Sabtu (27/10/2024).

Raja Juli menjelaskan, isu pembangunan IKN menjadi salah satu dari empat poin penting yang dibahas Presiden Prabowo dalam arahannya. Kepala menegaskan pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. 

"IKN sebenarnya sudah sangat jelas, sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," ujar Raja Juli.

Lebih lanjut, Memhut menambahkan, Presiden Prabowo sudah memiliki rencana merampungkan pembangunan IKN dalam waktu empat tahun ke depan. Terutama menyelesaikan dua cabang triaspolitika (yudikatif dan legislatif) lainnya dalam kurun waktu yang sama. 

"Bagi beliau IKN adalah 'Ibu Kota Politik. Oleh karena itu, selain gedung-gedung Eksekutif (yang sekarang hampir selesai) dalam 4 tahun kedepan OIKN harus merampungkan (2 cabang triaspolitika lainnya)," ujarnya. 

Ratusan Personel TNI Bantu Polri Amankan Pilkada NTB 2024

November 23, 2024


Komandan Resor Militer (Danrem) 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Agus Bhakti mengerahkan ratusan personel untuk membantu Polri yang bertugas di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mengamankan seluruh tahapan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Jadi, dari 2.929 personel yang kami siapkan untuk pengamanan Pilkada, ada sekitar kurang lebih 400 sampai 500 personel yang kami perbantukan ke Polda NTB dan jajaran," kata Brigjen TNI Agus Bhakti saat ditemui di Lombok Timur, Kamis.

Untuk sisa dari ribuan personel yang tidak diperbantukan ke Polri, jelas dia, disebar ke seluruh wilayah pengamanan kabupaten/kota di NTB.

"Pelaksanaan pengamanannya untuk sisa yang tidak diperbantukan ke Polda NTB dan jajaran, itu dikendalikan masing-masing Dandim (komandan distrik militer) dan Danrem," ujarnya.

Untuk tahapan Pilkada terkini, yakni dalam masa kampanye, Brigjen Agus Bhakti memastikan seluruh personelnya akan menjalankan tugas dengan tetap menjaga netralitas dan fungsi pengamanan.

"Sesuai amanah undang-undang, ada dua tugas TNI, jaga netralitas dan mengamankan (Pilkada). Dalam tugas pengamanan, semua tahapan harus siap. Sekarang kampanye, terus minggu tenang, dan lanjut ke pendistribusian logistik, pemungutan suara. Pada intinya, TNI melakukan pengamanan sampai pada tahap akhir, pelantikan," ucap dia.

Lebih lanjut, Brigjen Agus Bhakti mengingatkan masyarakat untuk mendukung upaya TNI dan Polri dalam menjaga keamanan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini berjalan sukses dan lancar tanpa gangguan.

"Kami turut mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpancing dengan berita hoaks atau isu negatif yang belum tentu kebenarannya dan yang bisa memecah belah kesatuan," kata Brigjen Agus Bhakti.

Menurut dia, perbedaan pilihan itu hal yang wajar dan menjadi bagian dari ciri khas sebuah negara berdemokrasi.

"Perbedaan itu pasti ada, tetapi perlu diingat jaga persatuan dan kesatuan, bahwa kita semua bagian dari rakyat Indonesia dan Provinsi NTB," kata Brigjen Agus Bhakti.

Komitmen Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo, Polres Bima Ungkap Kasus TPPO

November 22, 2024


 Unit PPA Sat Reskrim Polres Bima Polda NTB berhasil mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO dan mengamankan 2 orang tersangka.

“Dua orang tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Penempatan Pekerja Migran Indonesia kita amankan untuk proses hukum lebih lanjut,” ucap Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo, S.I.K, M.I.K, melalui Kasat Reskrim, Iptu Abdul Malik, SH, dalam Jumpa Pers yang merupakan implementasi dari Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dan arahan Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Dua orang tersangka tersebut, masing-masing berinisial SA (P/51) warga Desa Bara Kecamatan Woha Kabupaten Dompu, dan S (P/43) warga Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Dua orang IRT ini diamankan bersama sejumlah Barang Bukti berupa 1 buah Pasport korban atas nama Junari, 1 buah tiket pesat rute Malaysia-Indonesia, 2 buah HP, dan 1 boarding pass pesawat.

Mengutip Kasat Reskrim Polres Bima, Iptu Abdul Malik, SH, modus operandi kedua tersangka yakni merekrut calon Pegawai Migran Indonesia (PMI) dengan tujuan negara tertentu tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana layaknya PJTKI yang legal.

Kasus ini terungkap berdasarkan adanya Laporan Pengaduan dari korban yang merupakan warga Kelurahan Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima.

Berdasarkan laporan tersebut petugaspun akhirnya berhasil mengamankan tersangka SA dan S tanpa adanya perlawanan.

“Keduanya dipersangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang subsider Pasal 5 Jo Pasal 68 Jo Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat ke (1) ke-1 KUHP,” masih mengutip uraian Malik.

Ia menuturkan, para tersangka menjanjikan pekerjaan di Negara Malaysia namun dengan Pasport Pelancong.

Setibanya di Malaysia, korban yang jatuh sakitpun tetap dipaksa kerja oleh Agensi Malaysia dan sponsor (tersangka) yang merekrut korban.

Tak hanya itu korban juga diwajibkan membayar denda Rp.50 juta jika ingin pulang kembali ke daerah asal.

“Kasus TPPO ini juga merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, yakni memperkuat penegakan hukum,” pungkas Kapolres Bima, sebagaimana diulas Malik.

Pj Gubernur NTB Ajak Masyarakat Sambut Pilkada dengan Riang Gembira

November 22, 2024


Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menyambut pesta demokrasi dengan penuh suka cita. Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pilkada Serentak yang digelar di Mataram, Jumat (22/11/2024).


“Tagline kita adalah Pemilu Damai. Saya mengajak masyarakat NTB, dari 10 kabupaten/kota, 117 kecamatan, dan 1.166 desa dan kelurahan, untuk menyambut pesta demokrasi ini dengan riang gembira,” ujar Hassanudin.


Pj Gubernur menegaskan pentingnya menjaga kondusifitas dan menghormati perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi yang rencananya akan digelar pada 27 November mendatang. Ia menekankan bahwa perbedaan pilihan merupakan hal wajar dalam proses berdemokrasi dan tidak boleh mengganggu kerukunan serta keberagaman masyarakat.


“Perbedaan pilihan itu lumrah. Meskipun kita berbeda pilihan, mari tetap menjaga kerukunan beragama dan berbangsa,” imbuh mantan Pj Gubernur Sumatera Utara itu.


Dalam rapat koordinasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB juga mengungkapkan bahwa terdapat total 35 pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pilkada Serentak. Dari jumlah tersebut, tiga paslon akan bersaing di Pemilihan Gubernur (Pilgub), sementara 32 paslon lainnya bertarung di Pemilihan Bupati dan Walikota di sembilan kabupaten/kota se-NTB.


Berikut rincian paslon yang akan bertarung di masing-masing wilayah:

  • Kota Bima: 3 paslon
  • Kabupaten Bima: 2 paslon
  • Kabupaten Dompu: 2 paslon
  • Kabupaten Sumbawa: 4 paslon
  • Kabupaten Sumbawa Barat: 4 paslon
  • Kabupaten Lombok Timur: 5 paslon
  • Kabupaten Lombok Tengah: 3 paslon
  • Kabupaten Lombok Barat: 4 paslon
  • Kabupaten Lombok Utara: 3 paslon
  • Kota Mataram: 2 paslon

Hassanudin berharap proses demokrasi berjalan dengan damai dan siapapun yang terpilih nantinya dapat diterima sebagai bagian dari konsekuensi kompetisi demokrasi.


“Jumlah semuanya ada 35 paslon. Harapannya, siapa pun yang kalah atau menang, itulah hasil dari proses demokrasi yang harus kita hormati,” tutupnya.


Dengan suasana yang kondusif dan penuh semangat, Pilkada Serentak 2024 di NTB diharapkan menjadi momen penting dalam menjaga keutuhan persatuan dan kemajuan daerah.

 
Copyright © infontbnow. Designed by OddThemes