Mataram (Inside Lombok) – Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di November mendatang, mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat perlu menjadi atensi bersama. Terlebih pemilu damai membutuhkan peran semua pihak, sehingga potensi konflik di tingkat masyarakat tidak terjadi. 

Pelaksana Harian Asisten I Setda NTB, Lalu Hamdi mengatakan pilkada serentak 2024 adalah ajang memilih pemimpin sesuai harapan rakyat untuk mengawal pembangunan di NTB lima tahun ke depan. Karenanya, pesta demokrasi lima tahunan ini harus berlangsung dengan riang gembira. “Pemuda harus memberikan kontribusi di dalam penyelenggaraan pilkada ini. Setidaknya ikut berpartisipasi di dalam pemilihan pemimpin lima tahun ke depan,” ujarnya saat diskusi publik dengan tema ‘Partisipasi Pemuda Mewujudkan Pesta Demokrasi Damai dan Mencegah Politisasi SARA di Pilkada NTB 2024’ yang digelar Forum Wartawan Pemprov NTB. 

Kesuksesan pilkada serentak 2024 bukan hanya menjadi tugas KPU dan Bawaslu, melainkan menjadi tugas semua pihak, termasuk media massa dan pemuda. Apalagi, pemilih yang didominasi Milenial dan Gen Z, punya kontribusi dalam mewujudkan Pilkada yang damai. “Saya optimis, pelaksanaan pilkada 2024 akan sukses, berlangsung jujur dan adil serta langsung umum, bebas rahasia. Kita bisa memberikan kontribusi atas hal itu,” lanjut Hamdi.

Sementara, Komisioner KPU NTB, Agus Hilman mengatakan peran pemuda mencegah politisasi SARA sangat penting terutama melalui media sosial. “Kita belajar dari sejarah, peran pemuda dalam berbagai perubahan sistem demokrasi, sehingga untuk mencegah politisasi sara melalui sosial media bisa diterapkan,” ujarnya. 

 

Oleh : Sabrina Aulia )*

 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Indonesia semakin mendekat. Dalam menyambut pesta demokrasi ini, penting bagi seluruh pihak untuk memastikan bahwa situasi tetap kondusif di setiap daerah. Situasi kondusif ini mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan, kerukunan antarwarga, dan kejujuran dalam proses pemilihan. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, menciptakan lingkungan yang aman dan damai selama Pilkada adalah tanggung jawab bersama.

PJ Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusifitas daerah dalam menyambut perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi NTB tahun 2024 yang akan berlangsung pada bulan November mendatang. 

Karena menjaga situasi jelang Pilkada 2024 adalah tugas nasional yang memiliki arti hal tersebut tidak hanya dijalankan oleh satu orang saja melainkan seluruh pihak terlibat untuk menciptakan suasana aman dan damai. Menumbuhkan situasi kondusif jelang Pilkada 2024 merupakan tugas yang menyangkut harkat martabat dan nama baik bangsa.

Terlebih momentum Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah yang lalu yang menjadi bentuk langkah terujinya keimanan, ketakwaan, kesetiaan dan kepedulian setiap manusia. Kepedulian sangat dibutuhkan, ketika semua pihak menatap masa depan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat.

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikonnor meminta agar lembaga adat yang ada di wilayah tersebut, untuk dapat menjaga kondusifitas wilayahnya. Hal tersebut, menurutnya terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah serta bupati dan wakil bupati Kotawaringin Timur di tahun ini.

Pelaksanaan Pilkada gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang akan dilaksanakan pada November mendatang telah mulai disiapkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotim, dimana beberapa tahapan Pilkada sudah mulai dilaksanakan.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan dan menjaga kondisi yang aman damai dalam suasana kondusif serta gunakan hak pilih secara bijak sesuai dengan hati nurani. Dengan harapan jangan ada masyarakat yang Golput karena suara masyarakat menentukan masa depan daerah untuk 5 tahun ke depan.

Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, beberapa waktu lalu hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka kesiapan Pilkada tahun 2024 secara virtual.

Pemerintah Provinsi Sultra telah melakukan beberapa langkah dalam mewujudkan Netralitas ASN dalam kontestasi Pilkada serentak tahun 2024. Andap Budhi telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 200.2.1/6589 Tahun 2023 Tentang Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 Pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Sultra.

Ke depan, bersama dengan penyelenggara dan pengawas Pemilu, pihaknya akan menyelenggarakan Deklarasi Pilkada Damai, Deklarasi Netralitas ASN, melakukan Sosialisasi Kebijakan Netralitas ASN dan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN bersama Bupati/Walikota se-Sultra. Langkah preventif ini tentunya untuk menjaga netralitas ASN serta kondusifitas situasi jelang Pilkada serentak tahun 2024 di Sultra.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan bahwa Pj. Kepala Daerah ditunjuk untuk mengisi kekosongan kepala daerah definitif yang habis masa jabatan agar pemerintahan tetap berjalan hingga Pilkada serentak tahun 2024.

Untuk itu, Mendagri berpesan kepada Pj. Kepala Daerah agar dapat menjalankan program pemerintahan dengan baik, serta dapat menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Selanjutnya berikan kemudahan birokrasi pelayanan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Aparat keamanan seperti Polri dan TNI harus siap siaga untuk menjaga keamanan selama Pilkada. Aparat keamanan terus dilatih untuk mengelola situasi dengan baik dan tidak bersikap represif. Keberadaan aparat keamanan yang profesional dan netral akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mencegah terjadinya kekerasan atau kerusuhan.

Selain itu, penting bagi aparat keamanan untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Program-program seperti polisi masyarakat (Polmas) dapat mempererat hubungan antara aparat keamanan dan warga, sehingga keamanan dapat terjaga dengan lebih baik.

Dalam rangka menjaga kondusifitas Kamtibmas menjelang Pilkada Kota Salatiga, jajaran Polres Salatiga juga terus melaksanakan Cooling System yaitu lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama maupun tokoh masyarakat guna menjaga kondusifitas Kamtibmas di wilayah Kota Salatiga, seperti yang dilakukan Bhabinkamtibmas Mangunsari Bripka Agus Ristiono, S.H., saat sambang dengan warga Cabean.

Dalam kegiatan sambangnya menemui warga yang sedang berkumpul Bhabinkamtibmas Mangunsari menyampaikan bahwa, kegiatan ini dalam rangka menciptakan suasana sejuk ditengah masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 Kota Salatiga. Diharapkan warga berperan aktif menjaga situasi Kamtibmas salah satunya dengan menjaga keamanan dan kerukunan, baik kerukunan antar warga maupun kerukunan antar umat beragama, ajak keluarga dan warga untuk menjauhi miras, judi online maupun penyalahgunaan narkoba dan asusila, selain itu agar tidak mudah percaya dengan berita hoaks dan ikut menyukseskan Pilkada 2024 Kota Salatiga.

Mewujudkan situasi kondusif jelang Pilkada 2024 di setiap daerah memerlukan kerja sama dan komitmen dari berbagai pihak. Melalui pendidikan politik, pengawasan yang ketat, peran aktif media, dialog antar kelompok, peningkatan kesejahteraan, dan kesiapan aparat keamanan, bangsa ini dapat menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Dengan demikian, proses demokrasi dapat berjalan lancar, dan hasil Pilkada yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

 

)* Penulis merupakan pengamat politik

 

Polisi Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat gelar doa bersama lintas agama, di lapangan Bara Dhaksa polda NTB (28/6/2024). Enam tokoh lintas agama secara bergiliran memanjatkan doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, memohon kepada Tuhan maha esa untuk keamanan dan kondusifitas daerah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024.

Dalam acara doa bersama lintas agama ini, dihadiri oleh Bapak Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Faroq, Beserta Forkopimda Provinsi NTB dan para pejabat tinggi polda NTB, Serta para tokoh agama dari enam agama yang ada di NTB. Pada Kesempatan ini Hadir juga Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ( FKUB) Buya Tgh Subki Asasaki dan Pengraksa Agung Majlis Adat Sasak.

Doa bersama lintas agama ini, merupakan salah satu dari rangkaian HUT Bhayangkara yang ke 78. Di kesempatan yang sama dilakukan juga pemberian santunan kepada puluhan anak yatim, yang diberikan langsung oleh bapak Kapolda NTB.

Pada kesempatan ini Kapolda NTB memberikan sambutan, dan menyampaikan Pentingnya berdoa meminta kepada Tuhan yang maha esa, Sebagai ikhtiar memohon kepada Tuhan, karena hanya dengan lindungan dan kekuatan darinya semua upaya dan usaha dilancarkan. Seperti pada pengamanan menjelang pilkada serentak dapat berjalan damai, sesuai harapan, dan menghasilkan Pemimpin sesuai pilihan rakyat. Dengan harapan pilkada serentak di NTB berjalan lancar sebagaimana pilpres dan pileg pada Pemilu serentak 2024.

“Berdoa bersama menjadi upaya dan ikhtiar kita meminta perlindungan dan ridho kepada Tuhan, agar Pilkada serentak di NTB berlangsung damai,” sampainya

Lebih lanjut Irjen Pol Raden Umar Faroq mengajak seluruh stakeholder terkait, mulai dari pemerintah daerah agar bersama menjaga kondusifitas daerah, terlebih di momen politik pilkada serentak. Seluruh pihak harus bekerjasama mengawal pilkada damai untuk keamanan dan kenyamanan daerah.

“Menjaga kondusifitas harus dilakukan bersama, menjaga keamanan daerah menjadi tanggung jawab bersama,” katanya

Sementara itu ketua FKUB NTB Buya Tgh Subki Asasaki menyampaikan, rasa syukur sebagai masyarakat NTB yang sudah mendapatkan rasa aman dan nyaman, atas kerja kolaboratif antara Polda NTB dengan seluruh stakeholder, dalam mengawal pemilu aman dan damai.

“Kita masyarakat NTB bersyukur telah melalui pemilu dengan rasa aman dan damai, atas pengamanan dan pengawalan Polda NTB bersama unsur terkait,” ucapnya

Ketua FKUB NTB ini juga sangat mendukung kegiatan doa bersama lintas agama, yang diselenggarakan oleh Polda NTB. Menunjukkan kebersamaan masyarakat lintas agama, bersatu untuk memberikan dukungan moril dan spiritual kepada Polri. Pada momentum hari ulang tahun (HUT) ke Bhayangkara, mengabdi untuk masyarakat dan bangsa.

“Doa lintas agama ini juga bertujuan agar jajaran polri, Polda NTB seluruh jajaran diberikan kekuatan lahir dan batin, dalam mengawal keamanan terlebih menjelang Pilkada,” jelasnya

Berikut tokoh lintas agama yang menyampaikan Doa bersama untuk Pilkada damai yaitu, dari perwakilan Agama Islam, DR. H. Badrun, M.Pd.

Protestan, Pdt Miss Pelletimu Sono Bogar, M.Si

Khatolik, Romo Lorensius Maryono, Pr

Hindu, Pinandita Prof. DR. Drs. I Nyoman Murba Widana, M.Ag

Budha, Romo Sudiarto, S.Pd

Konghucu, S Widjanarko. (RK)

 

Belasan ribu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih mulai di terjunkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) terhadap pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

 

Total 14.885 orang Pantarlih telah dilantik dan akan melakukan coklit terhadap pemilih di 8.362 Tempat Pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh NTB. Coklit akan berlangsung selama sebulan dari 24 Juni - 24 Juli 2024 mendatang.

 

"Kami berharap agar temen-temen petugas Pantarlih bekerja secara detail, karena ini kita melakukan coklit, pencocokan dan penelitian detail data-data yang sesuai dengan panduan-panduannya,"kata Komisioner KPU NTB Agus Hilman. Senin, 24 Juni 2024 usai melakukan kegiatan Coklit hari pertama di kediaman tokoh masyarakat Ketua PW Muhammadiyah NTB Dr. H. Falahuddin di Pringgarata Lombok Tengah.

 

Pantarlih ditekankan agar betul-betul mendatangi semua rumah. Jangan sampai nanti hanya menanyakan, Sekalipun pantarlih mengenal pemilih dalam datanya, kata Agus, harus juga datang ke rumahnya.

 

"Karena itu juga akan dibuktikan dengan menempel stiker di rumah-rumah,"tegasnya.

 

Agus Hilman menyebut dari pengalaman sebelumnya, banyak juga pantarlih tidak datang ke rumah-rumah warga, hanya kenal saja langsung centang-centang.

 

"Jadi, itu jangan sampai terjadi, dipastikan mendatangi seluruh rumah,"himbaunya kepada Pantarlih.

 

"Intinya (Pantarlih saat bertugas) taat secara prosedur tidak memisahkan satu KK dengan beda TPS dan sebagainya,"katanya menambahkan.

 

Oleh : Cellin Oktaviani )*

 

Sangat penting seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus menjaga netralitas dalam setiap ajang kontestasi politik, terlebih pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada bulan November 2024 mendatang. Dengan adanya netralitas ASN tersebut, maka pelayanan publik diharapkan dapat terus optimal.

Ketika seluruh ASN di Indonesia tersebut dalam semua lingkup, termasuk mereka pegawai pemerintahan di tingkat daerah mampu menjaga netralitas mereka dalam Pilkada 2024, maka hal tersebut akan sangat membantu terciptanya suatu pesta demokrasi yang adil dan jujur.

Sudah barang tentu, apabila pelaksanaan kontestasi politik tingkat daerah di Indonesia berlangsung dengan penuh asas keadilan dan kejujuran, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan berujung pada terpilihnya para pemimpin yang penuh integritas untuk memajukan dan mengembangkan daerah yang mereka pimpin serta legitimasi seluruh masyarakat sangat tinggi padanya.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangkey mengatakan bahwa pihaknya terus memberikan imbauan kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder terkait, termasuk juga pemerintah daerah atau pemerintah kota mengenai bagaimana pentingnya netralitas ASN.

Bukan hanya itu, namun Bawaslu juga memberikan bimbingan teknis serta pengarahan kepada seluruh jajarannya untuk turut serta memperkuat dan mengantisipasi berbagai macam hal yang sudah menjadi ketentuan agar tidak menjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Segala hal terus penyelenggara Pilkada itu antisipasi, termasuk juga memberikan informasi dengan semaksimal mungkin mengenai berbagai macam aturan. Lebih lanjut, Badan Pengawas Pemilu juga mengantisipasi adanya kemungkinan penggunaan trik pembagian bantuan sosial (bansos) yang bisa saja menjadi alat menggalang hati rakyat, termasuk kemungkinan terjadinya politik uang.

Pihak Bawaslu juga telah terus menyosialisasikan mengenai netralitas ASN melalui adanya rapat koordinasi (rakor) dengan mengumpulkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga camat.

Pelaksanaan rapat koordinasi bersama dengan jajaran pemangku kepentingan atau stakeholder terkait itu merupakan salah satu upaya dalam pencegahan netralitas Aparatur Sipil Negara supaya mereka terus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air.

Tidak hanya itu, namun partisipasi aktif dari seluruh masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan yang partisipatif dalam mengawasi berjalannya netralitas ASN pada semua tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 juga tidak kalah penting.

Secara hukum sendiri, saat ini subjek hukum mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara sebenarnya sudah menjadi lebih luas dari sebelumnya, yakni pertama adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kemudian subjek hukum kedua, yakni PNS yang suami atau istrinya menjadi calon kepala daerah atau wakil kepada daerah. Dan yang ketiga yakni pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN).

Senada, Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tentu harus menjunjung sangat tinggi netralitas mereka. Bahkan sanksi akan sangat tegas berlaku apabila terbukti terdapat pegawai pemerintahan yang memiliki afiliasi tertentu dengan partai politik (parpol) manapun dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon nantinya.

Akan terjadi sanksi, bahkan bisa berujung pada pemecatan, jika memang terdapat ASN yang melanggar peraturan, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021. Lantaran pelanggaran tersebut sudah sangat melenceng dari kaidah sebenarnya seorang pegawai negeri yang harusnya menjadi pelayan bagi masyarakat.

Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Suhajar Diantoro menegaskan bagaimana sangat pentingnya netralitas oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Bagaimana tidak, pasalnya pegawai negeri sendiri menjadi sektor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, karena mereka berkaitan dengan pelayanan terhadap publik.

Oleh karena itu, ASN harus terus netral karena mampu menghindari dari kemungkinan penyalahgunaan sumber daya demi tujuan politik, kemudian berkaitan pula dengan penjagaan integritas kompetisi politik serta melindungi kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Dengan adanya netralitas Aparatur Sipil Negara, maka menjadi simbol pemberian pelayanan yang adil demi terus menjaga pelayanan publik tetap prima dan tidak sampai terpengaruh oleh pertimbangan politik dan mampu memastikan pelaksanaan Pilkada tetap adil.

Selain itu, jika para anggota ASN mampu memastikan netralitas mereka, maka akan memfasilitasi partisipasi publik dalam memilih secara bebas, sesuai dengan berbagai prinsip demokrasi yang sehat di Indonesia.

Dalam memerankan peranan sebagai seorang profesional, maka Aparatur Sipil Negara harus memperlakukan seluruh politisi dan partai politik (parpol) dengan cara setara serta sama sekali tidak memihak siapapun.

Mereka harus mampu bekerja dengan cara independen atas dasar kepentingan negara dan masyarakat, serta bisa terlepas dari seluruh siklus politik praktik lima tahunan, termasuk ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Seluruh hal tersebut menjadikan memang sangat penting adanya netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN), utamanya dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

 

)* Penulis Adalah Kontributor Persada Institute

 KPU Lombok Utara menargetkan partisipasi pada Pilkada 2024 sebesar 90 persen lebih.

”Ini berkaca pada pilkada 2020 dan pemilu 2024 partisipasi masyarakat lebih dari 87 persen. Kami yakin bisa lebih 90 persen,” kata Ketua KPU Lombok Utara Nizamudin.

Untuk mendorong partisipasi itu KPU Lombok Utara menggelar sejumlah kegiatan sosialisasi seperti Jalan Sehat Pilkada 2024 Damai Melbao.

”Melalui kegiatan ini kami mengajak semua tim KPU untuk ikut serta agar memastikan penyelenggara juga sehat pada pilkada 2024 nantinya,” katanya.

Kegiatan jalan sehat ini dilaksanakan agar semua masyarakat Lombok Utara dapat mengetahui atau menginformasikan akan adanya pesta demokrasi atau pilkada serentak.

”Untuk itu jangan lupa hadir di TPS untuk menyalurkan hak suara dan jangan golput,” serunya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPU Lombok Utara yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka mengawali pelaksanaan pilkada.

Pada pilkada serentak 2024, masyarakat Lombok Utara akan memilih Bupati dan wakil Bupati Lombok Utara sekaligus pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur NTB.

”Ini pilkada keempat, semoga yang terpilih nantinya terus melanjutkan pembangunan,” tuturnya.

Djohan juga menyampaikan khusus masyarakat Lombok Utara yang wajib pilih, agar memberikan suara yang sah untuk pimpinan di daerah.

Mereka yang sudah menjadi pemilih harus menyalurkan suaranya pada 27 November 2024 untuk pembangunan KLU kedepannya.

”Salurkan suara dan jangan golput,” pungkasnya.